politik

Pj Bupati Kabupten Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin foto bersama Distrik Se-Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Distrik se-Kabupaten Mimika yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Selasa (11/2/2025) dan dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin.

Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin dalam sambutannya mengatakan tujuan dari kegiatan Rakor ini adalah untuk mensinergikan kualitas perencanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat distrik.

Rakor ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah distrik untuk pelaksanaan pemerintahan yang optimal yaitu pelayanan kepada masyarakat dan sebagai fasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah distrik.

"Perencanaan yang baik merupakan dasar yang dibutuhkan dari upaya peningkatan atau pembangunan. Perencanaan yang baik saja belumlah cukup untuk membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Hal selanjutnya yang dibutuhkan setelah rencana pembangunan dibuat adalah melaksanakannya," kata Yonathan.

Menurutnya, tujuan perencanaan pembangunan bukanlah sekadar merencanakan untuk melaksanakan kegiatan, melainkan untuk mencapai hasil atau kondisi tertentu dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Maka dari itu dikatakan siklus dari rencana sebagai upaya perbaikan atau peningkatan, tidak dapat berhenti pada pelaksanaan kegiatan dari rencana saja, lalu memulai lagi perencanaan pada periode atau tahun selanjutnya.

Oleh karena itu, perencanaan selalu didasarkan pada masalah atau kondisi aktual masyarakat (terutama terkait pendidikan dan kesehatan) yang hendak diperbaiki.

"Untuk itu, saya mengajak kita semua bersama-sama benahi dan tangani apa yang menjadi permasalahan di wilayah distrik mulai dari pengunungan sampai ke pesisir yang ada di kabupaten kita ini, sehingga kedepannya nanti kita dapat merasakan dampak yang baik yang pada akhirnya dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mimika," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika, Dedi Paokuma mengatakan Rakor ini sudah lama tidak dilaksanakan yang mana tupoksinya ada di Bagian Tata Pemerintahan sehingga pada tahun ini baru dapat dilaksanakan.

"Tujuannya adalah untuk sinergitas pelayanan kepada masyarakat karena, semua OPD yang ada di Mimika bermuaranya di wilayahnya distrik," tutur Dedi.

Dedi mengatakan rakor ini dilaksanakan agar ada komunikasi yang baik antara pimpinan OPD dan distrik maupun Kelurahan.

Karena perdana dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, sehingga pihaknya mengundang OPD-OPD teknis yang selama ini dilihat ada dalam pelayanan di distrik seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kenapa kami undang BPJS Ketenagakerjaan harus masuk di distrik karena untuk membantu masyarakat OAP. Ini juga supaya masyarakat OAP tahu bahwa ada BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat juga terbantu dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan merasakan manfaatnya," pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana apel di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah dibagi masih akan ada perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan pagu, terutama infrastruktur, dana Otsus, dan bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Pemerintah Pusat dan imbauan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran di tahun 2025.

"Untuk itu, hari ini saya dan tim anggaran akan buat pertemuan dengan seluruh Pimpinan OPD untuk membahas lebih lanjut terkait pengurangan dan penyesuaian terkait dengan perubahan pagu dari Pusat,"tutur Pj Sekda Mimika Petrus Yumte dalam arahannya saat memimpin apel di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (10/2/2025).

Petrus mengatakan, anggaran perjalanan dinas dikurangi menjadi 50 persen. Hal ini bukan tim anggaran daerah yang lakukan tetapi edaran dari pusat.

"Jadi saya harap Pimpinan OPD yang tahun kemarin banyak perjalanan dinas kita sudah harus ikat tali pinggang dan tinggal di Timika. Kalau bisa anak buah satu dua orang yang jalan, jangan sedikit-sedikit kita yang jalan akhirnya sebelum sampai Juni uang sudah habis,"kata Petrus.

Tidak hanya itu saja, bahkan rapat, sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek) sedapat mungkin dikurangi bahkan ditiadakan. Misalnya rapat, bisa diikuti hanya 5 orang di ruangan terbatas tidak perlu sewa tempat, makan minum dan lainnya.

"Ini bukan dari saya, teman-teman bisa baca di edaran dan juga imbauan presiden. Ini saya hanya sampaikan apa yang menjadi arahan dari Pusat dan Menteri Keuangan jadi mohon pengertian dan pemahamannya. Bukan hanya kita di daerah tapi di Kementerian juga dipangkas perjalanan dinas ke luar negeri hampir Rp21 triliun,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Nampak kelompok Aliansi Pemuda Amungme (APA) saat memberikan tuntutan dihadapan pihak BKDPSDM.

MIMIKA, BM

Aliansi Pemuda Amungsa (APA) menuntut agar seleksi penerimaan SKB CPNS kuota 280 untuk
anak suku Amungme dan Kamoro harus dilakukan transparan.

Oleh karena itu Aliansi Pemuda Amungsa (APA) memberikan tuntutan sebagai bentuk pegangan bagi Badan Kepegawaian Daerah dan  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( BKDPSDM).

Seperti disampaikan oleh Ketua APA, Hellois Kemong bahwa jika seleksi  CPNS kuota 280 tidak dioptimalisasi maka APA minta agar seleksi CPNS 2024 harus dibatalkan. Kemudian kuota 280 harus diangkat menjadi CPNS, jika hal itu tidak dilakukan maka Kepala BKDPSDM harus non job.

"Surat yang diberikan ini menjadi pegangan dan ini harus menjadi pertimbangan, karena kami punya harapan agar kuota 280 ini masuk,"katanya saat menggelar aksi demo damai di halaman SMPN 2, Jalan Budi Utomo, Senin (10/02/2025).

Menurutnya, terkait hal ini sudah sering dilakukan, namun tuntutan kadang terhambat karena kerap terjadi pergantian pejabat.

"Makanya kami buatkan surat pernyataan dan BKDPSDM juga harus membuat pernyataan atau komitmennya atas tuntutan kami,"ujar Hellois.

Menanggapi tuntutan itu, Kepala BKDPSDM Mimika Hermalina W. Imbir mengatakan, bahwa penerimaan CPNS formasi 280 akan tetapi mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan pusat.

"Semua kembali ke tahapan dan ketentuan, serta melalui seleks. Ini formasi pusat yang harus ikut tahapan dan tetap harus ikut tes, tidak bisa diangkat langsung," katanya.

Aksi demo damai akhirnya bubar setelah ada kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh pihak BKDPSDM dan APA.

Dalam aksi demo damai yang berlangsung aman dan lancar itu mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan. (Ignasius Istanto)