politik

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika di Tahun Anggaran 2025 akan membangun sejumlah proyek insfrastruktur di beberapa wilayah pegunungan dan pesisir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut mengatakan proyek infrastruktur tersebut diantaranya yakni membangun empat kantor distrik, salah satunya Distrik Jita termasuk jalan serta jembatan.

"Ada 4 kantor Distrik yang kita bangun tahun 2025 ini, tapi yang saya ingat itu Distrik Jita, sedangkan tiga lainnya saya lupa," kata Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut saat ditemui, Kamis (20/2/2025) lalu.

Selain Kantor Distrik, ada juga pembangunan penampungan air hujan di Sumapro dan Waituku serta jalan pendekat menuju dermaga dan jalan distrik wilayah pesisir.

Sedangkan untuk wilayah pegunungan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan jembatan gantung di Wilayah Tembagapura, Jagamin, Baluni dan Arwanop.

"Tahun lalu kita sudah bangun fondasinya atau dudukannya, tahun ini pengadaan rangka jembatan jadi akan kita pasang," ujarnya.

Robert mengatakan, akan membangun jembatan gantung dan jalan lingkungan di Distrik Jila. Termasuk pembangunan jalan di Potowaiburu dari pelabuhan menuju Kantor Distrik.

"Kita upayakan dengan uang yang ada, nanti baru lanjut lagi tahun berikut," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan jalan juga dilakukan di Kampung Mioko dan direncanakan kedepan akan dibangun jembatan gantung menuju ke Kampung Kamora.

“Di Mioko itu kita kasih baik badan jalan, karena memang air melimpah sampai ke badan jalan. Untuk jembatan menuju Kampung Kamora baru kita rencanakan, mudah-mudahan tahun berikut sudah kita kerjakan,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Distrik Tembagapura menerima 11 usulan program dari 13 kampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Kamis (20/2/2025).

Adapun tema Musrenbang Distrik Tembagapura tersebut yakni "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur Di Wilayah Pedalaman dan Pesisir".

Ketua Panitia kegiatan, Batseba S, Dimara dalam laporannya mengatakan, tujuan dari pelaksanaan Musrenbang ini adalah untuk mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Infrastruktur di Wilayah 13 Kampung Distrik Tembagapura.

Selain itu juga untuk menggali dan mendapatkan berbagai aspirasi masyarakat dari masing-masing kampung tentang berbagai aspek pembangunan terutama Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan sosial

Musrenbang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Yakobus Kareth.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika Yakobus Kareth dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun prioritas program yang akan dilaksanakan.

Proses ini sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di Distrik Tembagapura secara keseluruhan.

"Sebagaimana tertuang dalam radiogram Bupati Mimika nomor: 000.7.1.4/035/2025, pelaksanaan Musrenbang ini menjadi momentum bagi kita semua untuk berdiskusi secara terbuka, menyampaikan ide, serta merumuskan solusi terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Yakobus.

Ia menekankan beberapa hal penting dalam Musrenbang ini diantaranya, terkait pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang mana program yang diusulkan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

"Terkait peningkatan infrastruktur dasar, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan akses infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Distrik Tembagapura,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada program pembangunan harus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Terkait kesehatan dan pendidikan yang lebih baik itu peningkatan fasilitas kesehatan dan mutu pendidikan menjadi prioritas utama guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan sehat,” ujarnya.

Kolaborasi dan sinergi semua pihak itu keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Saya berharap hasil Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mari kita bekerja sama," barapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame mengatakan hasil Musrenbang ini sebanyak 9 usulan. Usulan ini benar murni dari masyarakat yang mana mereka berharap program yang diusulkan ini benar-benar berhasil.

"Diharapkan usulan yang disampaikan masyarakat bisa direalisasikan di tahun 2026," kata Thobias.

Ia menuturkan yang menjadi prioritas di Distrik Tembagapura adalah untuk antar kampung seperti jembatan gantung, transportasi udara, pendidikan dan kesehatan. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegitan

MIMIKA, BM

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Papua Barat melalui LOKA Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika melaksanakan Advokasi Lintas Sektor program nasional keamanan pangan.

Advokasi dilaksanakan di Hotel Swissbellin, Rabu (19/2/2025).

Advokasi itu terkait tiga program prioritas nssional, yakni Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS).

Kepala Loka POM Mimika, Marselino Flora Paepadaseda mengatakan, keamanan pangan merupakan isu yang sangat krusial bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Diketahui bersama bahwa pangan yang aman adalah hak setiap individu.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keamanan pangan, serta meningkatkan kesadaran kita semua akan risiko dan bahaya yang mungkin timbul akibat konsumsi pangan yang tidak aman,"kata Marselino.

Marselino mengatakan, ditahun 2025 Badan POM melalui Loka POM di Kabupaten Mimika akan mengawal program prioritas nasional keamanan pangan melalui 3 strategi pendekatan diantaranya Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Pangan Jajanan Anak Sekolah.

"Kami tidak dapat bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak di lingkungan pemerintahan kabupaten. Saya percaya bahwa melalui kegiatan advokasi ini, kita dapat membangun sinergi antara pemerintah, dan masyarakat di bidang pangan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keamanan pangan khususnya di komunitas Desa, Sekolah dan pasar di Kabupaten Mimika,"ungkapnya. (Shanty Sang)