Politik & Pemerintahan

Pemda Mimika Kembali Tegaskan Hal Ini

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johanes Rettob mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dimulai setelah semua guru maupun tenaga pendidik sudah tuntas mendapat vaksinasi Covid-19.

Jikapun demikian, maka sekolah dengan metode Pembelajaran Tatap Muka wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Ke depan nanti pemerintah akan mengevaluasi semua sekolah. Sekolah yang gurunya sudah vaksin boleh buka tapi kalau gurunya tidak vaksin lebih banyak tidak usah. Atau kita balik aturannya yang sudah vaksin yang mengajar, kalau tidak mau vaksin tidak mengajar,"tutur Wabup John saat diwawancarai di Hotel Horison Diana, Jumat (4/6).

Jelas Wabup John, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem juga telah menegaskan hal tersebut bahwa sekolah tatap muka boleh dibuka asalkan guru sudah di vaksin kecuali jika ada guru yang memiliki kormobit.

Ia menghimbau agar semua guru harus mematuhi aturan ini karena kebijakan ini bukan ditentukan oleh daerah namun oleh pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan.

"Kita harus sadar akan hal itu. Saya himbau ke guru-guru jangan takut. Lagipula sebelum vaksin harus screaning dulu dan kita harus jujur apa yang terjadi pada kita dalam pengertian kalau memang sakit yah kasih tau sakit, jangan tidak sakit tapi bilang sakit," harapnya.

Dikatakan hingga bulan kelima tahun ini, pemerintah daerah terus berusaha menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran covid salah satunya dengan melakukan vaksinasi.

Menurutnya ASN harus menjadi contoh, termasuk para guru karena mereka merupakan ujung tombak pemutus mata rantai covid melalui vaksinasi.

"Mungkin mereka tidak mau karena ada dua hal yakni karena sakit atau terpengaruh isu hoax. Saya sampaikan bahwa pemerintah tidak akan membunuh masyarakatnya, pemerintah pasti mencari solusi yang terbaik untuk bagaimana memutus mata rantai ini dengan cara yang pasti aman,"tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

Jika yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam kasus ini saja menolak maka hal ini perlu dipertanyakan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, Reynold Ubra mengatakan, saat ini Puskesmas lagi konsen melakukan vaksinasi kepada para guru, namun sayangnya beberapa guru ada yang menolak untuk di vaksin.

Reynold Ubra tidak memaparkan dari sekolah mana dan berapa jumlah gurunya yang menolak di vaksin namun iapun sangat menyayangkan hal tersebut.

"Sangat jelas bahwa salah satu kriteria sekolah tatap muka itu bisa dilakukan jika guru di vaksin. Saya pikir ini juga disampaikan oleh Mendikbud," tegasnya.

Menurutnya yang paling siap saat ini adalah SMK Negeri. Saat ini pihaknya meminta Puskesmas melist jumlah sekolah dan gurunya karena datanya sudah diminta oleh Dinas Pendidikan.

"Dalam 1 sonasi misalnya Mimika Baru jumlah SD sekian, maka berapa yang sudah di vaksin, berapa yang belum dan apa alasannya. Ini semua harus kita tahu," ungkapnya.

Tambahnya, meski pembelajaran tatap muka sudah dilakukan di beberapa sekolah namun tetap dilakukan secara terbatas.

"Artinya kapasitas ruang kelas maksimal hanya 50 persen, selain itu sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat," tegasnya. (Shanty)

Wabup John : Jangan Sampai Kita Dieliminasi Kalau Kita Tereliminasi, Mampus kita

Wabup John saat memimpin evaluasi Smart City di Command Center Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengikuti evaluasi smart city secara virtual di Command Center, Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (3/6) kemarin.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob yang mengikuti evaluasi tersebut menjelaskan, program smart city ini sudah berjalan sejak tahun 2016 dan selalu dievaluasi satu tahun dua kali.

Evaluasi yang pertama ialah pemerintah akan melaporkan rencana kerja yang akan dilakukan di tahun berjalan dan di akhir tahun nanti.

"Sekarang kita laporkan lagi apa yang sudah kita lakukan sesuai tahun lalu sudah kita sampaikan, benar tidak kita sudah lakukan ini. Itulah evaluasinya," jelasnya saat diwawancarai usai kegiatan.

Wabup John mengatakan, pada evaluasi tersebut yang dilihat ialah apakah inovasi dalam program menuju smart city ada penambahan atau tidak. Kemudian penggunaan pelayanan kepada masyarakat apakah berjalan secara efektif, efisien dan tanpa biaya atau tidak.

"Melalui smart city inilah bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani masyarakat,"tuturnya

Saat ini, Mimika masih masuk dalam 100 kota dan kabupaten di Indonesia yang merupakan Smart City. John Rettob berharap hal ini bisa terus dipertahankan.

Mempertahankan posisi dalam 100 smart city ini bisa dilakukan dengan terus berusaha mengembangkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan tidak ada biaya.

"Jangan sampai kita di eliminasi kalau kita tereliminasi mampus kita," ungkapnya. (Shanty)

Bappeda Evaluasi dan Revisi RPJMD dan Renstra 2020-2024

Asisten II Setda Mimika, Syarial saat memimpin jalannya evaluasi

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan revisi RPJMD dan Renstra periode 2020-2024 pada Kamis (10/6).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilantiknya kepala daerah hingga berakhirnya masa jabatan

Selain janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi potensi unggulan daerah.

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

"Permasalahan pembangunan Kabupaten Mimika merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan berdasarkan isu tujuan pembangunan berkelanjutan, isu nasional dan regional serta permasalahan di Kabupaten Mimika berdasarkan data-data yang ada," tutur Asisten II Setda Mimika, Syarial, saat membuka kegiatan, Kamis (10/6).

Dalam RPJMD disebutkan ada 6 pembangunan prioritas pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pokok di Mimika.

Diantaranya, peningkatan SDM berbasis iptek, peningkatan ketertiban dan keamanan daerah dan emenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendorong konektivitas yang masih belum merata, reformasi birokrasi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaan pencapaian target-target yang telah dirumuskan dalam RPJM dan Renstra, perlu dilakukan evaluasi pada kurun waktu tertentu untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara target yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai.

Hal ini penting dilakukan untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi dan melakukan upaya perbaikan terhadap permasalahan tersebut sehingga pencapaian target indikator yang sudah direncanakan dapat diantisipasi.

"Selain menunjukkan capaian evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan program atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana," jelas Syarial.

Penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah Kabupaten Mimika 2020-2024 berada pada periode transisi penggunaan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Dalam prosesnya terdapat transformasi dari nomenklatur program berjalan menjadi nomenklatur program yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Untuk itu perlu penyesuaian terhadap program kegiatan beserta indikator kinerja yang telah direncanakan sebelumnya di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020," ungkapnya.

Sementara itu, Yopi, perwakilan dari Bappeda mengatakan, di akhir tahun 2019 sampai saat ini sedang terjadi pandemi yang berdampak pada banyak hal termasuk rencana kerja pemerintahan.

Target-target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya juga mengalami perubahan melalui kebijakan refocusing terhadap program kegiatan dalam rangka mencegah dan menanggulangi covid.

"Awalnya kita tentukan, rencanakan dan akan dilaksanakan namun kemudian mengalami perubahan. Ini yang membuat pencapaian dokumen ini terganggu," ujarnya.

Dikatakan, Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi dasar penyusunan dokumen-dokumen daerah seperti LPPD, LKPJ dan Lakip.

"Dalam aturan Permendagri 18 tahun 2020 ini termuat Indikator-indikator kinerja daerah yang harus dilaporkan setiap tahun sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah,"katanya.

Dengan demikian ketika dilaporkan hasil kinerja dan penyelenggaraan SKPD maka harus didasari pada Indikator-indikator yang ada dalam Permendagri 18 tahun 2020. (Shanty)

Top