Politik & Pemerintahan

Jawaban DPMK Terhadap Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Mimika

Suasana pertemuan Komisi A DPRD dengan pegawai DPMK Mimika

MIMIKA, BM

Komisi A DPRD Kabupaten Mimika pada siang tadi, Senin (29/6) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mimika.

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyaluran Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) ke 133 kampung di Mimika.

Kunjugan Komisi A yang dipimpin Ketua Komisi Daud Bunga disambut Kepala DPMK Mimika Michael R. Go Marani bersama para pegawai.

Kadis DPMK menyampaikan, penyaluran Dana Desa tahun 2020 untuk Mimika totalnya Rp148 miliar dan realisasi tahap pertama sudah mencapai 80,4 persen.

Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan pertama dan kedua telah terdistribusi sebesar 76,8 persen. Total ADD yang bersumber dari APBD tahun ini adalah Rp160 miliar.

Kepada Komisi A DPRD Mimika, Michael R. Go Marani juga menyampaikan program-program yang menjadi prioritas DPMK di 2020.

Diantaranya program pendampingan kepala kampung dalam penyusunan APB-Kampung dan pendampingan percepatan proses penyaluran Dana Desa serta Alokasi Dana Desa. Selain itu di tahun ini juga, DPMK akan melakukan pemekaran kampung dan pemilihan 1.121 RT.

Michael Go Marani menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur kampung masih menjadi prioritas sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena 133 kepala kampung di Mimika, 70-80 persen merupakan wajah baru dan banyak anak muda.

"Kepala kampung merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa sehingga mereka harus memahami dengan baik program kegiatan terutama Dana Desa dan ADD yang berkelanjutan," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, kadis DPMK juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan Covid-19 khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dijelaskan, BLT Dana Desa diberikan kepada 26.105 warga Mimika yang terakomodir sebagai keluarga penerima manfaat.

Mereka yang menerima hanyalah masyarakat yang berada di kampung dan telah didata oleh tim relawan desa lawan Covid-19 yang berisikan 15 anggota dan diketuai kepala kampung.

Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat di kampung. Masyarakat di wilayah kelurahan dan kota tidak menerimanya.

Secara proses, diawali dengan pendataan, dilakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dan selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan kepala kampung.

"Penerima BLT adalah mereka yang belum menerima bantuan lain dari pemerintah seperti PKH, bantuan pangan non tunai dan lainnya. Data-data penerima manfaat juga semua diatur oleh kampung dan kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada mereka karena mereka yang mengetahui masyarakat masing-masing di kampung," ungkapnya.

Kegiatan prioritas yang juga dilakukan DPMK tahun ini adalah pembangunan 10 unit balai kampung yang dilanjutkan ke 2021 (multi years).

5 merupakan balai kampung baru yang menggantikan balai kampung lama yang sudah rusak sementara 5 lainnya merupakan balai kampung persiapan kampung pemerkaran.

"Diantara 10 ini, Balai Kampung Hangaiji akan dibangun sebagai balai kampung percontohan dengan konsep minimalis dan berlantai 2. Ini akan menjadi balai kampung satu-satunya di Papua yang berlantai dua dan akan dilengkapi dengan sarana prasarana serta tertib admisnitrasi. Kenapa memilihi Hangaiji? Karena letaknya ditengah kota," ungkapnya.

Pada pertemuab ini, Kadis Michael juga mengatakan karena pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan prioritas yang di refousing sehingga harus dipending ke 2021, diantaranya pelatihan, bimtek dan sosialisasi.

Sementara itu Ketua Komisi A, Daud Bunga usai melakukan kunker kepada wartawan memberikan apresiasi kepada DPMK Mimika dalam pengeloaan DD dan ADD.

"Kami kesana itu mengecek sudah sejauh mana hasilnya. Dari hasil pemaparan kepala dinas, sudah bagus dan berjalan maksimal. Tapi memang ada kendala di lapangan terutama di daerah pedalaman karena terkendala transportasi," ungkapnya.

Menurutnya konsen utama kunker juga agar mereka mengetahui secara langsung bagaimana penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kami tadi sudah dorong supaya itu segera divalidasi agar akurat karena pada kenyataanya ada keluarga mampu yang terima, mereka yang seharusnya terima, malah tidak. Kami dapat banyak laporan juga dari masyarakat tentang hal ini termasuk ada yang menerima bantuan double," ungkapnya.

"Ini jadi tanggungjawab kepala kampung karena mereka yang mendata, menyalurkan dan mengenal masyarakat mereka. Kami minta DPMK perhatikan hal ini secara serius agar semua masyarakat dapat memperolehnya dengan adil," ujarnya kepada wartawan usai melakukan kunker. (Ronald)

Walau Terganjal Pandemi, Realisasi Pajak Daerah Mimika Capai 44,76 Persen

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui BM, Jumat (26/6)

MIMIKA, BM

Adanya wabah pandemi covid-19 membuat realisasi penerimaan pajak daerah di Mimika sedikit terhambat. Kondisi ini pun sebenarnya dialami oleh kabupaten kota seluruh Indonesia.

Walau demikian, per 26 Juni 2020 atau tepatnya enam bulan berjalan, Penerimaan Pajak Daerah sudah mencapai 44,76 persen atau Rp100.835.097.726 dari target Rp225.282.600.600 di 2020.

Ini artinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika masih memiliki 6 bulan lagi hingga Desember nanti untuk mengejar sisa Rp124.447.502.274.

Penerimaan Pajak Daerah ini berasal dari penerimaan jenis Pajak Hotel sebesar Rp3.565.546.034 (50 persen), Pajak Restoran Rp30.121.669.599 (38 persen) dan Pajak Hiburan Rp812.584.824 (25 persen).

Pajak Reklame Rp1.075.075.927 (45 persen), Pajak Penerangan Jalan Rp13.823.298.539 (57 persen), Pajak Parkir Rp285.591.200 (36 persen) dan Pajak Air Tanah Rp2.058.823.840 (50 persen).

Selain itu, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah mencapai Rp5.702.267.750 (40 persen), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp26.082.604.129 (52 persen) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp17.307.635.884 (43 persen).

Kepala Bapenda, Dwi Cholifah saat di wawancarai BeritaMimika, Minggu (28/6) mengatakan Walau belum mencapai 50 persen namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika optimis dapat mengejar targetnya hingga akhir tahun.

"Kalau dari pajak daerah dan PAD keseluruhan ini kan Rp395 miliar. Saya optimis kami bisa mengejar itu. Kalau PAD itu kan ada pajak, retribusi dan PAD lain-lain. Kalau PAD ini secara teknis kita rutin lakukan semua baik melakukan penagihan tunggakan hingga pemeriksaan kesalahan pajak sehingga walau pandemi kami aktif dan optimis bisa meraih target tahun ini," ujarnya.

Keberadaan pandemi Covid-19 pun tidak membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika menutup mata terhadap situasi ini yang kemudian berdampak pada dunia usaha.

Pasalnya Bupati Eltinus Omaleng melalui kebijakannya memberikan pemotongan 50 persen kepada wajib pajak yakni pajak restauran, hotel dan hiburan, selama 2 bulan terhitung 31 Maret lalu.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 ini isinya tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebesar 50 persen untuk masa pajak bulan April dan Mei.

"Kita kasih potongan 50 persen itu sebagai bentuk perhatian Pemda Mimika supaya usaha ini tidak mati. Nanti kita kaji lagi selama 2 bulan ini bagaimana situasional pandemi sekarang, kalau masih meningkat maka bisa kita perpanjang namun ini semua harus dilakukan dengan kajian," ungkap Dwi Cholifah.

Dikatakan, potongan pajak hingga 50 persen sangatlah proporsional untuk membantu keberlangsungan usaha di Mimika, apalagi saat ini dunia perhotelan sepih pengunjung dan hanya beberapa hotel saja yang digunakan pemerintah daerah dalam pandemi ini.

"Kalau pajak hotel, penerangan jalan, pajak parkir dan beberapa lainnya saya optimis masih bisa kita kejar walau kita sudah tertinggal 3 bulan karena Covid-19," ujarnya. (Shanty)

Kolaborasi Polres Mimika dan Dukcapil Hasilkan 133 KIA dan 139 Akta Kelahiran

Suasana pelayanan data kependudukan di Polres Mimika, Mile-32

MIMIKA, BM

Polres Mimika berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan penertiban, perekaman dan percetakan data dokumen kependudukan (layanan adminduk) di Mile 32, Sabtu (27/6) kemarin.

Kegiatan yang dilangsungkan di Kantor Polres Mimika Mile-32 Jalan Agimuga ini dimulai pukul 08.00 Wit hingga pukul 15.00 Wit terhadap keluarga besar Polres Mimika dan masyarakat sekitar sebagai salah satu momen menyambut HUT Bhayangkara ke-74 tahun 2020.

Kolaborasi dua instansi ini membuat Dukpencapil Mimika dapat melakukan perekaman 15 lembar E-KTP, mencetak 75 E-KTP, menerbitkan 26 lembar Surat Pindah keluar dan 22 lembar surat masuk.

Selain itu dari kegiatan ini juga, Dukpencapil berhasil mencetak 113 Kartu Identitas Anak (KIA), 139 lembar Akta Kelahiran, 99 Kartu Keluarga (KK) dan 1 Akta Kematian.

Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata SIK didampingi Waka Polres Kompol I Nyoman Punia, mengatakan kegiatan yang juga disebut sebagai bakti sosial Polres Mimika ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara 2020 yang bertemakan 'Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif.

Ini juga sekaligus sebagai bentuk dukungan Polres Mimika terhadap pemerintah daerah dalam menertibkan data kependudukan masyarakat.

Kapolres Era mengatakan, setiap warga negara wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah dan terdata secara sistem dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ia menegaskan, KTP merupakan data pribadi yang menunjukan keberadaan seseorang sebagai warga masyarakat Mimika.

Hanya saja masih banyak warga yang tidak terdata secara benar sehingga membuat mereka kesulitan mengurusi dokumen kependudukan yang lain.

"Mereka akan kesulitan apalagi dalam memasuki New Normal nanti banyak layanan kini berbasis online. Dengan data kependudukan yang lengkap, ini juga meminimalisir terjadinya konfik di Mimika," ungkapnya.

Kapolres Era berharap, masyarakat Mimika yang belum memiliki E-KTP segera menghubungi Dukpencapil untuk melakukan perekaman dan percetakan E-KTP, termasuk pengurusan data-data keluarga lainnya seperti KIA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga hingga Akta Kematian jika ada anggota keluarga yang telah meninggal dunia.

"Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika yang telah bekerasama dengan kami dalam rangka menyambut HUT Bhayangakara ke 74. Kerjasama ini sangat membantu kami dan masyarakat sekitar karena telah melakukan pelayanan publik secara langsung dengan mendatangi masyarakat," ungkapnya.

Slamet Sutejo, Kepala Disdukcapil Mimika mengharapkan pelayanan ini dapat membantu keluarga dan personil Polres Mimika dalam pengurusan berkas-berkas kependudukan terutama bagi mereka yang akan berindah tugas ke daerah lain.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan program pemerintah yang dikenal dengan sebutan Jempol Administrasi.

Program ini merupakan bentuk layanan langsung dengan cara menjemput bola atau turun langsung ke masyarakat untuk membantu warga masyarakat dalam mengakses dokumen dan data administrasi kependudukan mereka.

"Kami mencoba memulainya dengan terlebih dahulu membuka pelayanan di Polres Mimika. Hasilnya, berjalan lancar dan baik sehingga ini menjadi ukuran bagi kami untuk turun di masyarakat dengan nanti membuka loket-loket pelayanan di setiap distrik maupun kelurahan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen dan adminduk mereka," ungkapnya. (Ronald)

Top