Politik & Pemerintahan

Wabup : Sosialisasi SPM Bertujuan Memperkaya Wawasan dan Kompetensi Pegawai


Foto bersama para pimpinan OPD dengan Wakil Bupati Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan bahwa sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memperkaya wawasan dan kompetensi peserta tentang SPM.

Kegiatan sosialisasi SPM yang digagas Bagian Tata Pemerintahan berlangsung di Hotel Grand Tembaga dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Johanes Rettob ditandai pemukukan tifa, Senin (14/6).

Wabup John dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penekanan pelaksanaan urusan wajib itu dipisah antara urusan wajib dan urusan pilihan tetapi wajib itu juga dipisahkan menjadi urusan pelayanan yang bersifat dasar dan non dasar.

"Pemisahan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai target pencapaian SPM," tutur Wabup John.

Untuk itu, maka dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2012 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Mendagri nomor 100 tahun 2018.

Katanya, dalam undang-undang tersebut ada sekitar 28 standar pelayanan minimal pemerintah di kabupaten kota yang menjadi accuan kerja pemerintah.

Wabup mencontohkan, seperti pendidikan anak-anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan Balita dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

"Pelayanan minimal tentunya kita harus buat dengan SOP. Disetiap OPD, sekolah, Puskesmas punya SOP sendiri. Standar Operasional Prosedur kemudian dituangkan untuk meneruskan indikator pelayanan. Ini yang paling penting," tutur Wabup John.

Dijelaskan, SPM yang ditugaskan kepada Pemda Mimika mengikuti urusan wajib pelayanan dasar yang mana pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

Lanjutnya, pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang hanya diorientasikan untuk memberikan kepuasan minimal semata.

"Namun kita harus memberikan pelayanan itu membuat satu indikator sehingga masyarakat betul terlayani, merasa puas, merasa bahwa pelayanan ada sehingga mereka dapat merasakan kehadiran pemerintah terhadap mereka,"ujarnya.

Wabup juga menjelaskan bahwa SPM merupakan satu syarat Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Subag Data dan Monev Kemendagri, Benjamin Sibarani mengatakan, ada 28 hal yang harus dilakukan terkait dengan penggunaan SPM di pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan pemukiman, trantibumtibmas dan sosial.

Oleh karena itu, daerah harus memastikan semuanya harus terintegrasi terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

"Nanti ada tiga hal permasalahan di daerah yakni bagaimana ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana itu bisa terjawab. SPM itu harus diintegrasikan kedalam Renja. Sehingga nanti itu bisa terlaksanakan," ungkapnya.

Ketua Panita Lita Derosari mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar OPD yang melaksanakan pelayanan dasar tahu dan paham dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD dalam pemenuhan pelayanan standar minimal kepada masyarakat.

Para peserta merupakan sekretaris dan kasubag pogram setiap OPd berjumlah 100 orang. Sementara sumber dana berasal dari DPA Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp200 juta. (Shanty)

Tahun Ini Mimika Dapat Rp300 Miliar dari Perubahan Status Freeport ke IUPK

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Perubahan status PT Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdampak lebih terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika akan segera mendapat bayaran sebesar Rp300 miliar dari pemegang IUPK PTFI.

Pembayaran tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam undang-undang tersebut tertuang, pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan minerba wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak beroperasi.

"Dari 6 persen untuk daerah penghasil, Mimika peroleh 2,5 persen, 2 persen untuk kabupaten kota dalam satu provinsi dan 1,5 persen untuk provinsi. Dari 2,5 persen ini maka Mimika dapat kisaran Rp300 miliar,”jelas Dwi.

Dwi mengatakan, ini adalah bayaran pertama sejak perubahan status PTFI dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK yang sudah berjalan sejak tahun 2019, karena dari laporan PT Freeport dan Kementerian ESDM, di tahun 2019 lalu mereka belum mendapat keuntungan bersih.

Katanya, keuntungan baru didapatkan di tahun 2020 sehingga pembayarannya baru akan dilakukan tahun 2021 ini.

"Itu yang akan kita terima yang merupakan keuntungan bersih PTFI dalam satu tahun. Jadi semakin besar keuntungan PTFI maka sudah pasti semakin besar keuntungan yang daerah dapat. Tapi Rp300 miliar yang nanti kita terima dari Freeport itu sudah dianggarkan atau masuk dalam APBD kita Rp3,5 triliun itu," ungkapnya. (Shanty)

Bapenda Catat Realisasi PAD Capai Rp83,361 Miliar

Kelala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya

MIMIKA, BM

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10 sektor pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencapai Rp83,361 miliar atau setara 26,2 persen. Jumlah ini terhitung dari Januari 2021 hingga awal Juni 2021.

"Untuk PAD realisasinya baru capai Rp83,361 miliar dari target yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp320 miliar," tutur Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (10/6).

Sementara untuk realisasi keseluruhan APBD dari Rp3,559 triliun saat ini baru terealisasi sebesar Rp1,268 triliun atau 36 persen.

"Itu keseluruhannya dari APBD kita tahun ini. Kalau pajak daerah dari Rp218 juta sudah terealisasi Rp65,295 juta atau sekitar 30 persen," tutur Dwi.

Tahun ini Pemda Mimika menargetkan pendapatan daerah dengan total Rp3,5 triliun. Semuanya sudah mencakup penerimaan daerah dari royalti PT Freeport, bagi hasil PBB sektor pertambangan, bagi hasil Pajak Penghasilan dan lainnya.

Dwi juga mengatakan, secara keseluruhan dana perimbangan Pemda Mimika sudah masuk sekitar Rp90 miliar di bulan Februari dan April.
DAU yang diterima Pemda Mimika setiap triwulan kisaran Rp47 miliar. Jika dihitung dengan penundaan 2 bulan maka pemda menerima sekitar Rp90-an miliar.

"DAU yang kemarin di tahan bulan Februari dengan April, sudah mereka transfer. Awalnya pusat nyatakan belum memenuhi persyaratan untuk penganggaran covid-19. Ternyata setelah dijelaskan sudah dipenuhi. Akhirnya sudah ditransfer,"jelas Dwi.

Dwi menjelaskan, penundaan transfer sisa DAU mendasari surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 nomor S23 Tahun 2021 tentang konfirmasi atas hasil evaluasi anggaran belanja wajib daerah tahun 2021.

"Ada kesesuaian di bidang pendidikan dan kesehatan sekian persen harus ada di APBD. Itulah yang menurut Pemerintah Pusat masih kurang. Sehingga nanti tim anggaran Pemda Mimika akan melihatnya kembali," jelas Dwi.

Penyesuain di bidang pendidikan dan kesehatan dilakukan karena pada tahun sebelumya lebih banyak diprioritaskan ke fisik. Pasalnya pemanfaatan APBD Mimika selama beberapa tahun ini digenjot untuk PON termasuk bandara dan lainnya.

Walau demikian, menurut Dwi sebenarnya pembangunan fisik juga menyentuh fisik kesehatan dan pendidikan. Misalnya di bidang pendidikan ada pembangunan sekolah.

"Tapi itu nanti kita akan koordinasi lagi. Karena harusnya fisik juga termasuk. Itu informasi terakhir mengenai ada beberapa yang ditunda sebesar Rp7 miliar sekian," ujarnya.

Secara regulasi, Dwi menjelaskan penundaan tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 13. Dimana pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja daerah dalam APBD atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dwi mengatakan, untuk alokasi dana desa sejauh ini sudah sesuai. Belanja pendidikan paling sedikit harus 20 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Sementara belanja wajib kesehatan paling sedikit 10 persen dari total belanja daerah namun tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan.

"Nilai APBD Rp3,5 triliun dikurangi gaji dulu, baru kemudian untuk kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen. Itu yang menurut mereka kita punya APBD untuk dua kategori itu belum memenuhi," tuturnya.

Menyikapi hal ini, nantinya BPKA akan melihat kembali kesesuaian untuk belanja pendidikan dan kesehatan dan akan dikirimkan dalam bentuk surat ke pusat.

"Kalau memang presentasinya sudah baik dan sesuai maka secepatnya akan dibayarkan. Kadang-kadang pusat juga salah membaca karena sebenarnya dalam realisasi pembangunan fisik didalamnya juga termasuk pendidikan dan kesehatan," terangnya. (Shanty)

Top