Politik & Pemerintahan

Pemda Mimika Bahas Renja Perubahan 2020

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding

MIMIKA, BM

Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mimika hari ini, Rabu (1/7) akan melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) APBD Perubahan 2020 yang melibatkan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan tiap OPD, melihat pencapaian kinerja dan rencana kegiatan termasuk usulan kegiatan serta program kerja yang berlangsung di 2020 berdasarkan skala prioritas.

Renja ini nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2020 bagi tiap OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsu masing-masing guna pencapaian visi dan misi daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah, Marthen Paiding mengatakan dalam pertemuan yang akan di gelar di Kantor Bappeda ini, pembahasan diawali dengan melihat renja perubahan masing-masing OPD terutama kaitannya dengan refocusing akibat pandemi Covid-19 dan realokasi APBD 2020 tahap pertama.

"Kita akan lihat sesuai dengan renja masing-masing OPD termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendesak. Terkait dengan pembahasan ini sudah ada surat dari bupati ke pimpinan OPD. Rencananya akan dibahas hari ini sampai Jumat nanti," ungkapnya kepada BeritaMimika, pagi ini.

Ia mengatakan pembahasan nanti akan dikaji langsung dalam empat bidang yakni infrastruktur, data dan pengendalian, sosial budaya dan ekonomi. Lanjutan dari renja ini akan dirampungkan dalam APB-Perubahan 2020.

"Kita targetnya 17 Juli 2020 sudah ada bayangan, karena kita juga belum bisa melangkah masuk ke perubahan sebelum ada hasil pemeriksaan BPK Provinsi Papua dulu. Kalau untuk estimasi angkanya nanti kita lihat semua secara keseluruhan dulu apakah ada penambahan atau pengurangan karena kita harus melihat pada situasi saat ini (pandemi) sehingga yang diutamakan adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah," jelasnya. (Shanty)

Ini Tanggapan Pemda Mimika Terkait Penerimaan IPDN

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding

MIMIKA, BM

Penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding kepada BeritaMimika menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menentukan kelolosan dalam proses seleksi penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sedang berlangsung.

Hal tersebut dikatakan Marthen Paiding untuk menjawab sejumlah polemik yang menyoroti proses penerimaan tersebut.

Termasuk menjawab tidak adanya keterwakilan anak asli suku Amungme dan Kamoro (Amor) yang lolos tahapan seleksi administrasi.

"Seleksi ini terbuka untuk umum dan dilakukan secara online. Kami memang prioritaskan anak-anak kita Amungme dan Kamoro. Tapi untuk hasilnya tidak ditentukan oleh pemerintah daerah karena semua melalui tahapan seleksi langsung dan online," jelasnya.

Marthen tidak menyalahkan sikap yang ditunjukan Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) Kabupaten Mimika terhadap proses ini. Menurutnya ini kewajaran sebagai sebuah organisasi perwakilan putera daerah.

Hanya saja pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas dalam seleksi ini. Pemda hanya terlibat dalam memfasilitasi proses yang dijalankan. 

"Kemarin saya lihat teman-teman OKIA dan ada beberapa pihak keberatan tapi apakah anak-anak kita ini sudah mengikuti tahapan pendaftarannya secara online atau tidak. Jika prosesnya manual dan kami tidak mengakomodir anak-anak kita ini, maka kami siap disalahkan. Lagipula kami tidak bisa memasukkan calon praja begitu saja karena ada mekanismenya," jelasnya.

Dari sekian banyak anak Mimika yang mengikuti tahapan ini ternyata hanya ada satu keterwakilan anak Amungme.

Marthen Paiding berharap semua anak-anak yang mengikuti tahapan ini mempersiapkan diri dengan banyak belajar dan dapat mengikuti semua tahapan yang dilangsungkan dengan baik dan benar.

"Saya lihat hanya satu anak Amungme yang lolos, jadi mungkin hanya dia yang berminat. Ini kan terbuka untuk siapa saja sehingga semua harus siapkan diri baik-baik dengan belajar. Ini proses umum, lolos ataupun tidak lolos nanti semua dimulai dari kesiapan masing-masing anak," ungkapnya. (Shanty)

Hari Ini Rencananya DPC PDI Perjuangan Mimika Lapor Polisi



Pernyataan sikap DPC Partai PDIP Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Pembakaran bendera Partai PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis pada Rabu (24/6) lalu di depan Gedung DPR RI berbuntut panjang.

Persoalan ini kini mendapat sorotan dari berbagai simpatisan, pendukung dan anggota partai dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Imbasnya, berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawaty Soekarno Putri, hari ini, Selasa (30/6) rencananya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Mimika akan mendatangi Polres Mimika untuk mendesak kepolisian segera menangkap pelaku pembakaran.

"Besok (hari ini red), kami akan melaporkan laporan tertulis ke Polres Mimika untuk ditindaklanjuti ke Mabes Polri agar mereka segera mencari, menangkap dan meproses hukum pelaku pembakaran bendera partai," ujar Sekretaris DPC PDIP Mimika, Alfian Akbar Balyanan.

Akbar menegaskan aksi pembakaran oleh oknum-oknum pendemo di depan gedung DPR RI sangat mencederai nama besar partai dan merupakan perbuatan melawan hukum.

"Aksi ini terjadi di Jakarta namun mendapat sorotan tajam dari semua kader dan simpatisan PDIP di seluruh daerah, termasuk Mimika. Kami tidak diam dengan situasi ini," ujarnya.

DPC PDIP Kabupaten Mimika pada Rabu (20/6) kemarin dipimpin ketua partai Yohanis Felix Helyanan, Sekretaris Alfian Akbar Balyanan, Bendahara Kristifanus Endro Nuryanto dan badan pengurus melakukan konferensi pers menyatakan sikap atas kejadian tersebut.

"Instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Megawati meminta semua kader dan simpatisan partai menahan diri, tetap solid dan tidak membuat gejolak atau aksi. Kita percayakan semua proses ini kepada pihak kepolisian. Permintaan kita sanat jelas dan tegas bahwa pelaku harus segera ditangkap," tegas Yohanis Helyanan.

Menurutnya, hal berikut yang diinstruksikan adalah semua simpatisan dan kader ini mengibarkan bendera PDIP di rumah masing masing mulai senin kemarin.

Ia mengatakan, pembakaran bendera partai merupakan perbuatan anarkisme, pelecehan, tindakan kejahatan dan tidak menghargai demokrasi di negeri ini.

"Sebagai anak bangsa, kita semua masyarakat harus bersatu, bahu-membahu melawan berbagai bentuk anarkisme yang ingin memecah belah persatuan di republik ini. Tindakan itu bukan hanya mencederai partai namun juga merupakan kejahatan terhadap demokrasi," terangnya.

Walau dibakar, dicederai dan terus diupayakan untuk merusak citra partai berlambang moncong kerbau ini, namun Ketua DPC PDIP Mimika, Yohanis Felix Helyanan mengatakan PDIP tetap menjadi partai kebanggaan masyarakat.

Walau sering diterpa goncangan dari luar, partai ini sangat dicintai pendukungnya, bahkan semakin mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia.

"Buktinya saat ini dari hasil survey yang ada, PDIP masih tetap diatas. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDIP masih sangat tinggi karena partai ini punya komitmen kuat untuk bekerja bagi rakyat. Ini sudah terbukti dari dulu sampai saat ini. Kamipun di Mimika sejauh ini tetap solid dan berada dibawah satu garis komando," ungkapnya.

Bendahara DPC PDIP Mimika, Kristifanus Endro Nuryanto, menyesalkan tindakan pembakaran bendera partainya. Siapapun pelakunya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Semua ingin melakukan aksi turun ke jalan memprotes kejahatan ini, namun kita diminta untuk menahan diri dan mengikuti instruksi partai. Ini menunjukan bawah kader dan simpatisan PDIP berada dalam satu komando. Semua taat hukum. Kami bisa saja menyikapi hal itu dengan bersikap keras, namun itu tidak kami lakukan karena kami kader militan yang menyadari bahwa negara ini adalah negara hukum,” tegasnya. (Ronald)

Top