Politik & Pemerintahan

DLH Temukan Ada Perusahaan yang Membuang Limbah Tanpa Pengelolaan

Foto bersama pada kegiatan lingkungan hidup DLH

MIMIKA, BM

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menemukan ada perusahaan di Kabupaten Mimika yang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengelolaannya.

Penemuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan di lima tempat usaha yakni PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina Timika, PT PLN IUP Papua PLTMG Timika, PT PLN UP3 Timika, RSUD Mimika dan DPPU Bandara Mozes Kilangin.

Dari pengawasan ini, ditemukan tiga pelanggaran. Pertama, tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 yakni PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina dan DPPU Bandara Mozes Kilangin.

Sementara untuk PT PLN IUP Papua PLTMG Timika memiliki TPS limbah B3, namun tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, serta tidak memiki izin pembuangan limbah cair (IPLC).

“Untuk pengurusan izinnya sementara dalam proses di Kementerian. Jadi semua izin terkait limbah B3 itu ada di Jakarta,” kata Kasie AMDAL Dinas Lingkungan Provinsi Papua, Erwan Renggong, Rabu (16/6/2021).

Dalam pemaparannya Kasie AMDAL Dinas Lingkungan Provinsi Papua, Edward Renggong menjelaskan, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Kedua, limbah dibuang ke media lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Di PLN UP3 Timika terdapat ceceran minyak yang masuk ke media lingkungan dan di RSUD Mimika terdapat bypass pada IPAL ke media lingkungan karena adanya kerusakan pompa, namun kini sudah diperbaiki.

Ketiga, limbah B3 ditampung dan diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola tanpa dokumen limbah yang ditemukan di PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina, dimana sludge oil dari tangki timbun telah dilakukan pengangkutan oleh jasa pengangkut limbah B3 tanpa dilengkapi manifest limbah B3 atau dokumen limbah B3.

"Yang tersampaikan hanya lima dan memang ada beberapa yang harus dibenahi terkait dengan penanganan B3, pertama adalah ijin limbah B3nya itu yang utama," tutur Edward.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ijin lingkungan itu menjadi rujukan bagi ijin yang lain.

Walau demikian, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 102 bagi usaha yang belum memiliki dokumen maka dipersyaratkan untuk membuat dokumen dalam bentuk evaluasi lingkungan atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

"Jadi masih ada ruangnya dan itu masih ada sampai sekarang," katanya.

Ia mengatakan ada dua sanksi yang bisa diberikan yakni saksi administrasi dan sanksi pidana. Namun Dinas Lingkungan, sambung Edwar, akan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk perbaikan pengelolaan.

"Kalau sanksinya, saya pikir belum sampai kesana, kita lakukan pembinaan dulu untuk proses perbaikan pengelolaan lingkungannya,” ungkapnya.

Kepala DLH Mimika, Limi Komodompit mengatakan, pengawasan ini terus dilakukan karena DLH sebagai institusi pengawas. Walaupun sebagian besar ijin itu dari kementerian, namun pemerintah daerah memiliki tugas pokok melakukan pengawasan.

Ia menyampaikan hal ini usai kegiatan Gelar hasil pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Grand Tembaga, Rabu (16/6)

"Kegiatan hari ini (kemarin-red) adalah bagian dari pengawasan terutama limbah B3 medis dan non medis, ada oli bekas di perbengkelan, perhotelan, rumah sakit yang tadi saya sempat singgung supaya memang pengelolaan limbah B3 untuk medis di setiap klinik, rumah sakit harus di kelola dengan baik,"tutur Limi.

Menurutnya, limbah B3 medis memang harus dikelola dengan baik karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan. Kesehatan masyarakat sangat ditentukan dari pencemaran limbah jika tidak ditangani dengan baik.

Tegasnya, jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi tentu ada ketentuan untuk memberikan teguran jika dilanggar, sanksi pun akan ada tetapi lebih perfentif dan perbaikan.

"Saya pikir kita dari pemerintah sudah pernah lakukan langkah-langkah penertiban. Beberapa dari mereka sudah dilakukan perintah untuk lakukan pengizinan dokumen untuk ijin. Kita harapkan kesadaran mereka. Dunia usaha juga harus patuhi, jangan kita pemerintah selalu memaksa terus,"ujarnya.

Limi mengharapkan dunia usaha di Mimika tumbuh dengan cepat dan di satu sisi pemerintah juga tidak boleh terlalu menekan keberadaan mereka.

Pasalnya, amanat presiden menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya mendorong dan memberikan ruang tumbuhnya iklim investasi.

"Jadi kita bukan menekan atau memarahi orang tetapi kita menyampaikan, mensosialisasikan bahwa usaha kalian harus memiliki ijin, harus dikelola dengan baik. Tetapi ternyata kemudian belum semua mengurus itu," ungkapnya.

Ia berharap perusahan yang belum memiliki izin wajib memiliki kewajiban mengola limba B3 secara baik dan benar karena pihaknya akan terus melakukan pemantauan.

"Tetapi yang lebih bagus lagi adalah memiliki izin, dikelola dengan baik dan terpantau oleh kita sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan terjamin," harapnya. (Shanty)

Wabup : Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Dominasi oleh Efek Miras

Peserta antusias mengikuti giat Pemberdayaan Perempuan

MIMIKA, BM

Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat.

Penyebab utama kekerasan terhadap anak dan perempuan di Mimika masih didominasi karena efek minuman keras (Miras).

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia penanganan kekerasan perempuan korban kekerasan.

Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Rabu (16/6).

"Yang pertama bahwa kekerasan terhadap anak ini bisa dilakukan siapa saja, dimana saja dan penyebabnya macam-macam, pelakunya juga macam-macam," tutur Wabup John.

Ia mengatakan, yang paling utama adalah pemerintah atau aparat TNI-Polri harus mencari penyebab hal tersebut. Selain miras bisa juga disebabkan karena faktor psiokologis lainnya.

"Pemerintah dan semua stakeholder harus betul-betul ketat terhadap itu. Kalau Perda itu kita sudah dianulir tetapi bagaimana pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran Miras di Kabupaten Mimika. Kita harus ketat dalam hal ini," tuturnya.

Bukan hanya menimpa anak dan perempuan namun efek miras juga telah menjadi penyebab tingginya kasus kriminalitas, kecelakaan lalu lintas dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga kata Wabup, sekarang tinggal pemerintah bagaimana mencari solusi dan membuat pengawasan terhadap hal itu.

"Saya kira kita masing-masing pribadi juga harus punya moral dan etika yang baik. Masalah kita itu banyak sekali berhubungan dengan kejiwaan," ujarnya.

Diterangkan JR, efek terakhir yang ditinggalkan karena kekerasan adalah trauma yang berkepanjangan. Akibatnya banyak yang harus diselesaikan lewat trauma hailing dan butuh pendampingan.

"Kita di Mimika punya pegawai psikolog di Pemberdayaan Perempuan sudah ada yang mendampi secara psikolog, secara ekonomi dan lainnya. Itupun masih kurang, kita harus tambah," ujarnya.

Hanya saja Wabup John juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengenai fasilitas pendukung. Menurutnya hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

"Kekerasan terhadap anak ini kan membunuh jiwa kita, karena anak-anak ini masa depan bangsa. Jadi siapapun itu, berhentilah melakukan kekerasan terhadap anak-anak termasuk perempuan. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari hal ini," tegasnya. (Shanty)

50 Orang Potensi SAR Ikuti Pelatihan Teknik Pertolongan Kecelakaan Kendaraan

Foto bersama peserta pelatihan dengan Wakil Bupati Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Sebanyak 50 orang dari organisasi POTENSI SAR yang berasal dari berbagai instansi seperti TNI/Polri, organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan paguyuban mengikuti pelatihan teknik pertolongan kecelakaan kendaraan.

Pelatihan dilaksanakan enam hari sejak Senin (14/6) hingga (19/6) dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Aula Keuskupan Mimika.

Kegiatan semula dialokasikan untuk 100 orang namun karena pandemi dibatasi menjadi 50 peserta sementara 50 lainnya akan diikutsertakan pada gelombang kedua.

Selain itu, akan dilaksanakan juga di Pos Kaimana (25) dan Agats (25) sehingga total keseluruhan yang terakomodir untuk tahun 2021 berjumlah 150 orang.

Pelatihan ini mendatangkan pemateri dari Balai Diklat Basarnas Pusat dan Observer Basarnas Pusat Direktorat Bina Potensi SAR serta instruktur lokal Basarnas Timika.

Kepala Kantor pencarian dan pertolongan Timika Geroge L. Mercy Randang, S. IP., M. A. P. kepada awak media mengatakan topik yang diangkat yakni terkait teknik pertolongan kecelakaan kendaraan.

Selain karena situasi dan kondisi di Mimika, ini juga sebagai persiapan dalam menyambut Mimika sebagai tuan rumah PON dan Pesparawi 2021 sehingga hal yang sifatnya darurat, dapat disinergikan.

“Oleh karena itu dalam kegiatan pelatihan ini kita libatkan beberapa instansi yang mana sifanya kemanusiaan sehingga semakin profesional dalam melakukan teknik pertolongan pada kecelakaan kendaraan,” katanya.

Lanjutnya, selama pelatihan para peserta dapat menimba ilmu karena sifatnya fleksibel dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, minimal mengetahui cara-cara pertolongan.

“Kita harus punya jiwa kemanusiaan,” ujarnya.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Timika ini mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Mimika John Rettob.

“Ini suatu terobosan baru untuk SAR Mimika, selama jaman saya, baru pernah melihat ada pelatihan yang dilaksanakan bukan untuk anggota SAR saja tapi melibatkan unsur TNI hingga ormas. Tentunya ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan patut diapresiasi,” tutur Wabup John.

Dikatakan manusia tidak pernah dapat memprediksi kapan bencana atau kecelakaan itu terjadi namun untuk mengantisipasinya, sejumlah persiapan harus dilakukan termasuk melakukan pelatihan.

“Kalau kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya membutuhkan pertolongan pertama dimana saja, tetapi kita tidak tahu tindakan pertolongan apa yang harus diperbuat sehingga perlu untuk dipelajari baik secara teori maupun praktek,” ungkapnya.

Menurutnya, wilayah Kabupaten Mimika yang terdiri dari pesisir pantai, dataran rendah dan pegunungan mempunyai potensi dan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap musibah. Timika juga mempunyai potensi banjir yang luar biasa terjadi saat musim hujan.

“Seperti saat ini. Apakah kita biarkan dan terus melihat bencana itu terjadi. Saya rasa itu perlu kepekaan dari kita semua untuk membantu orang yang menderita karena musibah. Sampai enam hari kedepan dari pelatihan ini kita harapkan dapat dikuti secara baik dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari guna membantu masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya, pelatihan ini merupakan tahap awal dimana peserta pelatihan POTENSI SAR dapat bergabung dengan Tim SAR Basarnas Timika.

“Saya berpesan sesudah pelatihan ini, apabila ada yang membutuhkan pertolongan kantor SAR bisa melihat mereka dan diikutsertakan dalam pencarian dalam kejadian yang ada di Mimika. Pasti ada kecelakaan baik penerbangan, pelayaran maupun kondisi berbahaya seperti kecelakaan kendaraan pasti ada. Jangan hanya latihan tapi begitu ada kejadian tidak ada yang membantu,” pungkasnya. (Elfrida)

Top