Politik & Pemerintahan

Pesan Buat Pengurus TP-PKK Kwamki Narama dan Mimika Timur yang Telah Dilantik

Proses pelantikan TP-PKK Distrik Kwamki Narama

MIMIKA, BM

Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Distrik Kwamki Narama resmi dilantik di Hotel Grand Tembaga, Jumat (18/6).

Proses pelantikan dilakukan oleh Kepala Distrik Kwamki Narama Hence Suebu didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Kalina Omaleng dan Ketua TP-PKK Distrik Kwamki Narama Ny. Ribka Suebu.

Kepala Distrik Kwamki Narama Hence Suebu mengatakan, bahwa pihaknya mendukung penuh program TP-PKK Distrik Kwamki Narama. Meskipun sedikit terlambat dalam melakukan pelantikan, tetapi pihaknya tetap berharap program kerja tetap akan dijalankan.

"Saya titip kepada pengurus yang telah dilantik agar semangat dalam menjalankan tugas sebagai pengurus PKK tingkat distrik dan kampung. Harus saling bersinergi satu sama lain dalam menjalankan program untuk melayani masyarakat. Karena ini adalah pengurus yang pertama kali dilantik semenjak Distrik Kwamki Narama berdiri," tutur Hence.

Oleh sebab itu, Hence mengingatkan agar dalam menjalankan tugas harus berdasarkan SK serta dan sesuai dengan aturan organisasi yang ada. Pada momen ini ia juga meminta ibu-ibu PKK yang telah dilantik agar memprioritaskan tiga hal ini

"Stunting harus diatasi, berdayakan kader posyandu dalam menjalankan tugas pelayanan, serta anak-anak sekolah yang terlantar akibat Covid-19 sehingga putus sekolah. Ini adalah tanggung jawab ibu-ibu. Saya selaku kepala distrik siap membantu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Kalina Omaleng mengucapkan selamat kepada pengurus TP-PKK Distrik Kwamki Narama yang telah dilantik.

Ia berharap agar mereka bisa bekerja dengan baik dalam membantu pemerintah Distrik Kwamki Narama dalam melayani masyarakat.

"Selamat atas pelantikannya, selamat bekerja melayani masyarakat," ungkapnya.


Pelantikan TP-PKK Mimika Timur

Kegiatan pelantikan juga dirangkaikan dengan sosialisasi kelembagaan dan administrasi PKK Tahun 2021 yang dibawakan oleh Sekretaris Umum dan Bendahara TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Leentje Paiman dan Ny. Dewi Wakum.

Sebelumnya, pada Kamis (17/6) telah dilakukan pula pelantikan pengurus TP PKK Distrik Mimika Timur oleh Kepala Distrik Mimika Timur Yulinus Pinimet.

Pelantikan didampingi dan disaksikan Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Pere Omaleng dan Ketua TP-PKK Distrik Mimika Timur Ny. Susanti Pinimet.

Pada saat pelantikan, Kepala Distrik Mimika Timur Yulius Pinimet saat mengatakan, pihaknya mendukung penuh program TP-PKK Distrik Mimika Timur.

"Peran PKK di tengah masyarakat sangatlah penting jadi mari kita membangun keluarga dengan hal yang bermanfaat. Ini harus terus digalakkan di masing-masing PKK kampung,” harapnya.

Yulianus berharap agar 10 program PKK harus dijalankan dengan memanfaatkan potensi SDM dan potensi alam yang ada.

"Saya berharap agar PKK kampung juga harus diberdayakan. Khusus bagi kepala kampung untuk menyisihkan anggaran agar PKK kampung bisa berjalan. Program PKK harus berjalan mulai dari kampung sehingga apa yang menjadi visi misi bupati dan wakil bupati Mimika bisa berjalan,"tutur Yulianus.

Sementara itu, Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Pere Omaleng dalam sambutannya berharap, agar mereka dapat bekerja dengan baik dalam membantu pemerintah Distrik Mimika Timur untuk melayani masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bendahara TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Dewi Wakum memberikan arahan singkat kepada para pengurus yang telah dilantik mengenai tugas dan fungsi masing-masing pengurus hingga kepada pembagian kelompok kerja (Pokja) dalam struktur organisasi PKK. (Shanty)

Warga Harus Tahu, Bangun Talud di Daerah Aliran Sungai Bisa Dibongkar, Ini Alasannya


Sekretaris Dinas PU Mimika, Inesensius Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan bahwa jika ada pembangunan talud di aliran sungai maka talud tersebut bisa saja dibongkar.

Pasalnya, bila ada bangunan dekat dengan sungai maka Daerah Aliran Sungai (DAS) tetap terhitung sebagai sungai yang tidak boleh didirikan bangunan atau sejenisnya.

"Setiap bangunan yang dibangun tentu pengukurannya dihitung sesuai dengan tanah pada sertifikat yang dimiliki. Kalau semua sudah terbangun habis dan banjir, penataan DAS itu bisa dibongkar sesuai dengan aliran sungai," tutur Sekretaris DPUPR Inosensius Yoga Pribadi saat ditemui, Kamis (17/6).

Apabila dilakukan pembongkaran, kata Yoga, maka pemilik bangunan atau talud tidak bisa melakukan perlawanan apalagi meminta ganti rugi, karena tentu pembangunannya tidak ada ijin.

Katanya, daerah aliran sungai harus tetap dijaga dari pendirian bangunan apapun, maupun talud dari rumah warga agar aliran sungai tetap lancar dan normal.

"Karena air yang dari selokan semua harus masuk ke aliran sungai," ujarnya.

Tahun ini ada dua sungai induk besar yang dilakukan normalisasi yaitu sungai di belakang SMA Negeri 1 di Jalan Yos Sudarso dan Sungai di belakang rumah jabatan Wakil Bupati Mimika di Jalan Cenderawasih poros SP 3.

Yoga mengatakan, normalisasi sungai sudah diwacanakan untuk dilakukan dalam wilayah Kota Timika, namun kini sudah banyak rumah yang dibangun sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat.

"Tapi ke depan nanti anak sungai pun akan ditertibkan untuk perlancar aliran air," tegasnya.

Perlu diketahui dalam Peratutan Daerah (Perda) tentang pembangunan gedung di atas atau di bawah tanah, air atau sarana prasarana umum yang di jelaskan dalam pasal menyebutkan bahwa pembangun harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Selain itu juga harus memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungan dan juga mempertimbangkan pendapat tim ahli bangunan juga gedung termasuk pendapat masyarakat," ungkapnya. (Shanty)

UPBU Mozes Kilangin Timika Gelar Bimtek Penyusunan TOC

Foto bersama natasumber dan peserta bimtek

MIMIKA, BM

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika menggelar bimbingan teknis penyusunan Total Operation Cost (TOC).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (21/6) diikuti oleh Koordinator Wilayah Papua dan Papua Barat (Koordinator Penerbangan Angkutan Udara Perintis) serta operator maskapai perintis di Papua dan Papua Barat.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Kepala UPBU Mozes Kilangin Soekarjo dengan menghadirkan narasumber Plt Kasubdit Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara, Sarbani Barus dan Flight Operation Officer, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Capt. Muhammad If Gobel dan Capt. Sutan M. Lubis.

Ketua Panitia, Eddy Siswanto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 8 tahun 2021 tentang perhitungan dan tata cara penetapan tarif penumpang angkutan udara perintis.

Edy mengatakan, bahwa bimtek juga dilakukan agar operator calon penyedia jasa dapat menyusun penawaran dengan nilai standar sesuai dengan data yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

"Bimtek ini pertama kali di Papua. Kami berharap bisa diikuti dengan baik dan bermanfaat baik bagi kita semua," ujarnya.

Direktur Angkutan Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni memberikan apresiasi kepada Kepala UPBU Mozes Kilangin Soekarjo yang telah mengadakan bimtek ini.

Menurutnya, kegiatan ini sangat baik diadakan sehingga semua PPK dan supervisi KPA mengetahui apa saja yang perlu dilakukan sebelum satu maskapai dapat melakukan rute terbang.

Apalagi penerbangan perintis setiap tahun mengalami peningkatan kebutuhan terutama di daerah terpencil di Papua dan Papua Barat.

"Untuk mewujudkan penerbangan perintis itu perlu proses panjang, yakni PPK harus cek semua perintilan (komponen TOC), membuat kontrak dan sampai semuanya turun itu tidak terlalu mudah. Saya tahu itu," katanya yang juga hadir secara virtual," tuturnya.

Maria berharap, dengan bimtek ini tahapan penyusunan TOC kedepannya lebih teliti untuk mencari atau mendapatkan dokumen untuk penyusunan sehingga harga komponen TOC tidak terjadi penyimpangan dan calon penyedia bisa meminimalisir temuan auditor.

Lanjutnya, dalam PM nomor 8 ini nantinya akan ada surat edaran sebagai dasar perhitungan biaya operasi penerbangan perintis.

"Saya harap kedepannya belajar kelompok (bimtek) ini lebih diaktifkan lagi sehingga kita bisa lebih tahu dan komunikasi kita juga lebih mudah," harapnya. (Shanty)

Top