Politik & Pemerintahan

Bupati Omaleng Bangga, Masyarakatnya Mulai Patuh Instruksi Pemerintah Daerah

Bupati Omaleng saat di Lampuh Merah Bank Papua, (Senin 20 April)

MIMIKA, BM

Bupati Eltinus Omaleng menyampaikan terimakasih dan rasa bangganya kepada masyarakat karena menurutnya, warga Mimika mulai peduli dan taat terhadap instruksi pemerintah.

Selama tiga hari terakhir ia terus melakukan pantaun di seputaran Kota Timika dan ia melihat perubahan ini semakin baik. Ketika jalanan ditutup, aktivitas benar-benar terhenti.

Jika ini terus dipertahankan maka Mimika semakin cepat dapat mengatasi penularan dan penyebaran virus Covid-19 diantara masyarakat.

“Saya bangga dan salut buat masyarakat saya karena sudah mulai mengerti dan memahami tentang isolasi daerah. Saya senang sekali lihat perubahan ini. Terimakasih masyarakatku,” ungkap Bupati Omaleng sembari tersenyum kepada wartawan BeritaMimika.

Di perempatan Lampu Merah Bank Papua, Senin (20/4) Bupati Omaleng juga mengakui hanya ada sebagian warganya yang masih berkeliaran namun lebih banyak OAP.

“Kita punya masyarakat dan mama-mama Papua masih ada yang sering berkumpul dan jualan tapi kita akan sampaikan dengan baik dan sabar supaya mereka juga mengerti. Kalau dalam kota semua sudah mulai disiplin. Jadi jam 2 siang ke atas, jalanan sudah sunyi, toko-toko semua tutup,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 di Mimika yang terdiri atas pemerintah daerah, TNI-polri, lembaga swasta dan organiasi kategorial lainnya dalam menjaga Mimika.

“Terimakasih buat kalian semua. Kalian luar biasa. Saya juga mau bilang terimakasih untuk semua yang dalam masa ini memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang sangat membutukan. Ini jadi bukti bahwa kita semua bersatu melawan virus ini,” ungkapnya.

Kepada masyarakat Mimika yang belum menerima bantuan sembako dari pemerintah daerah, Bupati Omaleng meminta semuanya untuk bersabar.

Ia menjelaskan, bantuan awal Pemda Mimika difokuskan terlebih dahulu untuk distrik luar kota seperti Mimika Timur, Kwamki Narama termasuk Kuala Kencana.

“Bantuan kita kasih ke saudara-saudara kita di luar kota dulu. Kami juga baru selesai di PT Pal dan SP V. Saat ini kita lagi urus juga untuk yang gunung. Apa mau pakai pesawat atau helikopter termasuk ke distrik-distrik di pesisir pantai. Setelah disana baru kita ke dalam kota,” ujarnya.

“Masyarakat tidak usah khawatir pemerintah akan perhatikan semua. Jadi kalau di kota belum dapat saya harap semua sabar. Kita bagi tidak pilih-pilih karena ini untuk kemanusiaan, jadi semua harus dapat. Yang terpenting saat ini adalah ikuti apa himbauan kami supaya kita semua sehat dan bebas dari virus corona,” ungkapnya. (Ronald

Wabup John Menjelaskan Tentang Pendistribusian Sembako Yang Dikeluhkan Warga Mimika

Wabup Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Banyak warga Mimika akhir-akhir ini ramai mempertanyakan pembagian sembako (bama) yang dibagikan oleh pemerintah daerah akibat pendemi Covid-19.

Mereka mengeluhkan hal ini di media sosial dan menjadi pembicaraan hangat selama beberapa hari terakhir.

Sebagian merasa bahwa pemerintah kurang perhatian, terlambat memberikan bantuan dan bahkan menurut mereka penyalurannya tidak merata.

Walau demikian, banyak warga juga yang memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah, tentang penyaluran sembako secara bertahap dan penutupan akses-akses jalan.

Salah satu akibat nyata dari adanya protes terhadap pemerintah daerah, dilakukan oleh puluhan Rt di Kelurahan Kebun Sirih.

Pada Kamis pekan lalu mereka mendatangi kantor kelurahan mempertanyakan mengapa di area mereka hanya 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menurut mereka, ini tidak adil karena di Kelurahan Kebun Sirih banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Menyikapi keadaan ini, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob kepada BeritaMimika mengatakan Kelurahan Kebun Sirih berada di Distrik Mimika Baru. Sejauh ini Pemda Mimika belum menyalurkan bantuan ke Mimika Baru.

Pemda Mimika baru menyalurkan bantuan bahan makanan ke Distrik Mimika Timur, Kwamki Narama dan Kuala Kencana. Bahkan untuk distrik pegunungan dan pedalaman bamanya sudah dipersiapkan hanya tinggal menunggu teknis penyalurannya.

“Kami belum salurkan bantuan ke Mimika Baru termasuk Wania. Jadi salah kalau mereka menganggap pemerintah hanya membantu 10 kk di Kelurahan Kebun Sirih. Kita lakukan penyalurannya secara bertahap dengan berbagai pertimbangan dan juga melihat ketersediaan barang, tapi intihnya semua distrik akan dibagikan,” ujarnya.

Pembagian sembako oleh pemerintah daerah ke masyarakat disalurkan oleh pemerintah distrik melalui kelurahan, kampung hingga rt. Karena data kependudukan dan mereka lebih mengenal warganya, terutama yang berhak menerima bantuan.

Wabup bahkan mengancam jika ada yang bermain atau memanipulasi penyaluran sembako untuk masyarakat maka akan diproses hukum. Warga juga diminta mengawasi hal ini agar bantuan tepat sasaran dan tidak pilih kasih.

Ia menjelaskan bahwa di seputaran kota, akhir-akhir ini baik individu, komunitas, relawan, kelompok pemerhati dan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan serta kategorial lainnya juga memberikan bantuan.

“Kita berterimakasih atas kepedulian mereka melihat masalah ini sebagai masalah kita bersama sehingga bahu-membahu membantu masyarakat. Dan sudah jelas pasti tidak semua masyarakat dapat. Ini mungkin yang terjadi di Kelurahan Kebun Sirih yang mana hanya 10 kk yang dapat. Mungkin juga di tempat lain seperti itu. Tapi hal semacam ini harusnya dipantau kelurahan supaya bisa dijelaskan baik-baik kepada Rt mereka,” tegasnya.

Wabup menjelaskan dalam masa pendemi Covid-19 ini ada tiga bentuk bantuan yang di berikan pemerintah termasuk pemerintah pusat.

Pemda Mimika memberikan bantuan lewat sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh OPD DPMK. Ini dua bantuan yang terpisah. Sementara pusat melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja PKH ini sudah berjalan rutin tiap bulan dan penerimanya hanya oleh mereka yang terdaftar.

Untuk PKH disalurkan melalui Warung Gotong Royong (e-Warong). Untuk Mimika sudah disalurkan bahkan sudah melebihi 30 ton. Masyarakat penerima PKH pun sudah memahami bentuk penyalurannya.

“Untuk Mimika ada sekitar 29 ribuan kepala keluarga yang menerima PKH dari kemensos. Kalau saja hanya 10 kk di Kelurahan Kebun Sirih yang terima bantuan PKH berarti kerja lurah dan Rt dipertanyakan. Kenapa hanya bisa 10 kk? Selama ini mereka buat apa?! Tapi ini sebenarnya tidak mungkin. Kemarin 10 kk mungkin mereka dapat bantuan dari warga yang peduli,” ujarnya.

Wabup menjelaskan, seharusnya jumlah penerima PKH untuk Mimika lebih daripada jumlah peneriman saat ini. Hal ini dikarenakan kurang adanya kerjasama yang baik antara ketua rt, kepala kampung, kelurahan serta kepala distrik dengan dinas sosial dan dispencapil Mimika terkait data warga.

Ia mengisahkan, sebelum musim pendemi Covid-19 ia telah bertemu dengan Menteri Sosial Juliari Batubara guna mengusulkan penambahan jumlah PKH untuk Mimika. Kepada Wabup John, Menteri Juliari bertanya berapa jumlah penduduk Mimika karena menurutnya penerima PKH di Mimika memang masih sedikit.

“Menteri Batubara ini teman saya dan saya kenal baik beliau. Beliau tanya berapa jumlah penduduk kita dan saya bilang 300-an ribu jiwa, beliau langsung minta kita naikan jumlah penerima PKH sampai 50 bahkan 70 ribu,” ujarnya.

“Selama ini di Mimika sekitar 11 ribu penerima PKH. Saya suruh Dinas Sosial buat perubahan dan akomodir yang berhak menerima. Akhirya kita kejar capai 29 ribu lebih kepala keluarga dan kita langsung kirim datanya. Sekitar 11 ribu kita coret karena setelah diverifikasi datanya tidak benar karena ada yang tergolong mampu, karena keluarga juga relasi dan lain-lain. Untung kita segera siapkan sehingga di musim pendemi covid ini 29 ribuan kk di Mimika terima PKH,” jelasnya.

Wabup John mengatakan, guna membackup ekonomi masyarakat di musim corona, Pemda Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung juga menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga Mimika untuk jangka waktu 3 bulan. Besaran per bulan untuk tiap kepala keluarga Rp600 ribu. Bantuan tersebut sedang diproses OPD terkait dan dalam waku dekat disalurkan ke masyarakat.

“Supaya semua dapat dan tersalurkan dengan baik maka dalam pendistribusian nanti harus betul-betul kepada mereka yang sangat membutuhkan. Yang tidak terdaftar di PKH, dapat BLT Dana Desa. Yang tidak dapat PKH dan BLT kita akomodir lewat pembagian sembako. Tidak boleh ada yang dapat double. Ini semua kita jalankan sesuai prosedural sehingga jangan sampai ada kecemburuan diantara masyarakat. Jadi yang belum dapat harap bersabar dan percayakan sepenuhnya kepada pemerintah,” ungkap Wabup John meminta warganya bersabar. (Ronald)

Sebelum Melakukan Sosialisasi, Aparatur Pemerintah Harus Bebas Virus Corona

Pertemuan rencana sosialisasi pencegahan Covid-19

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika terus berupaya memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 dimulai dari wilayah kota hingga ke kampung-kampung.

Salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat yang akan melibatkan kepala kampung, Rt dan Rw dan kelurahan serta distrik.

Rencananya dalam waktu dekat mereka akan langsung terjun ke masyarakat masing-masing wilayah guna menyampaikan sosialisasi tersebut, terutama di kampung-kampung.

Rencana ini tertuang dalam pertemuan bersama membahas penanganan Covid-19 di Mimika yang dipimpin langsung oleh, Asisten I Setda Mimika Demianus Katiop didampingi Asisten III Nicolas Kuahaty dan Staf Ahli Bupati Cherly Lumenta dengan kepala-kepala distrik dan kelurahan, Jumat (17/4) di Mozza.

Cherly Lumenta dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kepala distrik, kelurahan, kampung hingga Rt dan Rw merupakan garda terdepan menjelang pemberlakuan PSBB yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Namun sebelum memberikan sosialisasi kepada masyarakat mereka harus dipastikan sehat dan bebas dari paparan virus corona terlebih dahulu.

"Oleh karena itu mereka ini harus lebih dulu ditest rapid test, jangan sampai mereka pergi ke kampung-kampung lalu membawa virus ke masyarakat," tutur Cherly.

Cherly menjelaskan, rapid test dilakukan bertujuan agar melindungi diri dan keluarga serta masyarakat yang akan didatangi. Dengan demikian maka aparat pemerintah harus sehat. (Shanty)

Top