Politik & Pemerintahan

Warga Agimuga Minta Pemda Mimika Jangan Lupa Keberadaan Mereka

Kondisi jalan yang menghubungkan Kampung Kiliarma - Kampung Aramsolki di Agimuga

MIMIKA, BM

Sebelum dimekarkan menjadi distrik, Agimuga dan Kokonao merupakan daerah atau wilayah tertua yang pernah menjadi bagian dari Kabupaten Fakfak.

Namun seiring perubahan zaman yang terus mengalami perkembangan dengan terbentuknya Kabupaten Mimika, perubahan yang terjadi di kabupaten ini belum sepenuhnya berdampak terhadap masyarakat di Distrik Agimuga.

Ditemui BM di Agimuga, Tomas Kelanangame, Sekretaris Kampung Amungun pada Rabu (21/4) mengatakan warga Agimuga sangat merindukan akses jalan yang baik dan penerangan listrik.

"Agimuga dan Kokonao sudah ada lebih dulu dibandingkan distrik yang lain dan pernah masuk dalam Kabupaten Fakfak. Tapi pusat perhatian pemerintah terhadap distrik ini sangat minim. Kenapa saya katakan minim? karena sampai sekarang keadaan begisi saja terus. Apa
Mungkin karena banyak distrik atau karena hal lain? Saya tidak tahu," ujarnya.

Sejauh ini kondsi jalan yang menghubungkan pelabuhan hingga ke wilayah bandara masih belum ada perubahan. Kondisinya masih sama seperti beberapa tahun lalu yakni belum di aspal.

"Kalau bisa diteling atau diaspal karena kami masyarakat sendiri menilai distrik ini perkembangannya sangat terlambat jika dibandingkan dengan distrik yang lain. Kami mohon pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait untuk melihat ini," harapnya.

Terkait penerangan listrik, Tomas mengatakan selama ini warga Agimuga hidup dalam kegelapan. Saat ini memang telah di pasang tiang dan kabel listrik tetapi hingga kini penerangan listrik yang dijanjikan belum juga terealisasi lantaran pembangkit diesel belum tersedia.

"Semua sudah dipasang tapi masih begini saja. Masyarakat sudah rindu penerangan. Kami bersyukur instalasi sudah di pasang dan ada pemberitahuan dari kepala distrik bahwa bulan Mei mesin akan didatangkan. Kita berharap tidak tertunda lagi sehingga kami semua secepatnya bisa menikmati terangnya listrik," katanya.

Walau demikian, jaringan internet telah dirasakan sebagian masyarakat namun mereka memperoleh akses koneksi wifi dari pos TNI dan dari kantor puskesmas.

"Memang ada biaya sedikit tapi tidak merugikan masyarakat. Kadang juga tidak dibayar jika ada kebutuhan mendesak," ungkapnya.

Tomi juga berharap pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Agimuga di bidang perekonomian, terutama dalam hal akses perdagangan hasil bumi masyarakat.

"Budaya kami di sini adalah berkebun dan berternak dan hasilnya berlimpah tapi tidak ada akses perdagangan sebagai pendukung dalam membantu perekonomian masyarakat. Kita harap ada perhatian supaya hasil mata pencaharian kami ini tidak sia-sia. Kami mau jual kemana?," ungkapnya. (Ignas)

Hingga April Penerimaan Pajak Daerah Rp23,9 Miliar

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa ketika ditemui wartawan BM di ruang kerjanya

MIMIKA, BM

Sejak Januari hingga April 2021, tepatnya Rabu (21/4), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat penerimaan pajak daerah baru mencapai Rp. 23.943.896.702 atau setara 11 persen dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp. 218 miliar.

Capaian tersebut berasal dari 10 jenis objek pajak yakni pajak hotel, restoran, reklame, PBB, BPHTB, hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) , pajak air tanah dan lainnya.

"Realisasi pajak daerah kita sudah Rp23,9 miliar dari target Rp218 miliar, tapi dari Freeport belum masuk semua seperti PBB dan PPJ," tutur Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (21/4).

Dwi Cholifa juga mengatakan, secara keseluruhan pendapatan daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,5 triliun telah terealisasi sebesar Rp811.747.808.362 atau setara dengan 23 persen.

Dijelaskan, realisasi pendapatan daerah terbesar saat ini berasal dari transfer dana bagi hasil yang mana besarannya mencapai Rp. 811 miliar.

"Tapi kemungkinan realisasi akan naik terus karena ini baru di triwulan pertama dan masih ada 8 bulan lagi. Biasanya ada peningkatan penerimaan pada pertengahan tahun sehingga bisa dipastikan kita akan tetap mencapai target," ungkapnya.

Pajak daerah tahun ini, menurut Dwi, juga mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mana di APBD Perubahan 2020 Rp195 miliar, sekarang mengalami kenaikan sebesar Rp 218 miliar.

"Dengan melihat capaian saat ini, itu berarti kesadaran wajib pajak sudah meningkat. Bulan-bulan depan pasti akan naik lagi penerimaannya karena SPPT PBB-P2 kita sudah serahkan dan jika masyarakat mulai bayar maka pajak daerah kita akan meningkat,"ungkapnya. (Shanty)

BPKAD Beli 10 Unit Mobil, Biaya 1 Mobil Rp300-an Juta

Sekretaris BPKAD Mimika, Lukas Luli

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali melakukan pembelian atau pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 10 unit.

Jenis mobil yang dibelikan adalah 5 unit Inova dan 5 unit jenis Avanza dengan biaya satu unit mobil kisaran Rp300-an juta.

"Kalau misalnya harga mobil Rp300 juta maka tinggal dikalikan saja, itulah biaya pengadaan kendaraan kita tahun ini,"tutur Sekretaris BPKAD, Lukas Luli Lasan saat diwawancarai di Hotel Grand Tembaga, Selasa (20/4).

Lukas menjelaskan, pengadaan kendaraan biasanya diusulan dari OPD karena ada pejabat yang pindah membawa kendaraan dinas sehingga pimpinan OPD yang baru tidak punya kendaraan, sehingga harus dilakukan pengadaan kendaraan baru.

Namun menurutnya, pengadaan ini tidak serta merta dilakukan tahun karena disesuaikan dengan analisis kebutuhan OPD.

"Peruntukkannya saya tidak tahu persis karena itu kembali kepada usulan OPD sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Lukas.

Ditanya BM, apakah tahun ini ada juga pengadaan kendaraan roda 2? Lukas mengaku tidak ada usulan yang masuk untuk pengadaan kendaraan roda 2.

"Itu kembali ke analisis kebutuhan, kalau OPD anggap perlu ada pengadaan motor maka silahkan diusulkan saja," ujarnya.

Menurutnya, aturan penggunaan kendaraan roda 2 hanya diperuntukan bagi pejabat esseob II dan III sementara roda 2 diperuntukan bagi pegawai esselon IV.

"Tapi kembali lagi pada kebutuhan OPD, kalau tingkat kegiatannya harus membutuhkan kendaraan roda 4 maka mau tidak mau kita pengadaan,"ujarnya.

Sementara, untuk biaya pajak kendaraannya pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu semua kendaraan itu pengadaan dari BPKAD yang mana dianggarkan semua di BPKAD.

"Untuk pajak termasuk pemeliharaan, tahun ini kita sudah alihkan ke OPD terkait yang mengguna atau sebagai pengguna aset tersebut supaya mereka lebih efisien dalam pengontrolannya dan pertanggungjawabannya," ungkapnya. (Shanty)

Top