Gelar RDP Dengan Disparbudpora, DPRK Mimika Soroti Hal Ini
Foto bersama usai kegiatan
MIMIKA, BM
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata, Pemuda, Kebudayaan, dan Olahraga (Disparbudpora) Mimika, Selasa (3/6/2025), di ruang rapat Komisi III.
Dalam RDP tersebut, Komisi III yang diketuai Herman Gafur dan anggota Komisi memberikan beberapa catatan kepada Disparbudpora.
Ketua Komisi III, Herman Gafur mengatakan, bahwa tahun anggaran 2025 ini Disparbudpora mengelola APBD sebesar Rp51,4 miliar. Dan tentu ini patut diapresiasi karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini yang realisasi program kegiatan cukup baik.
"Hingga saat ini realisasi fisik Disparbudpora sudah capai 41 persen dan keuangan capai 32,3 persen," kata Herman.
Herman menuturkan bahwa mengingat OPD ini merupakan OPD yang sangat vital karena didalamnya ada tentang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong untuk bagaimana OPD ini bisa melaksanakan 4 instrumen tersebut.
Menurutnya, bukan tentang anggaran yang didorong tapi harus ada output baik dari sisi kualitas sumber daya manusia (sdm) maupun peningkatan budaya khususnya kearifan lokal.
"Dari semua yang ada kita fokus ke eko budaya Mangrove dimana pemerintah sudah jadikan atensi tetapi proses penganggarannya yang belum maksimal," ujarnya.
Lanjutnya, Disparbudpora masih membutuhkan anggaran Rp27 miliar agar pembangunan wisata Mangrove bisa menjadi ikon budaya yang ada di Mimika.
"Karena kondisi SDM yang ada di OPD Disparbudpora sangat tidak memungkinkan untuk pengelolaan itu sehingga kita dorong supaya Perusda itu segera terbentuk. Agar supaya semua hal-hal yang mengelola aset-aset daerah betul-betul bisa dimaksimalkan," ucapnya.
Tentang festival budaya juga diharapkan agar di Mimika ini ada satu festival budaya yang digelar atau dilaksanakan. Sebelumnya sempat ada, namun kemudian hilang.
Dengan adanya festival budaya, masyarakat luar dan para wisatawan mengetahui bahwa Mimika tidak kekurangan budaya. Mimika sudah menjadi kota yang sangat bersahaja dan indah. Karena berbagai macam budaya yang ada dan itu merupakan suatu hal yang positif.
Selain itu, diharapkan juga pada Perubahan anggaran 2025 ini sudah direncanakan tentang museum budaya Amungme Kamoro.
"Ini hampir punah, karena apa? Pemerintah tidak memfasilitasi ini. Supaya kerajinan dan budaya yang ada ini tidak akan pernah hilang maka perlu adanya museum budaya," tutur Herman.
Tidak hanya itu, Komisi III DPRK juga menyoroti penggunaan dana hibah yang dianggarkan atau diberikan pemerintah ke individu olahraga.
Ia menegaskan agar penggunaan anggaran hibah perlu di evaluasi secara menyeluruh. Karena outputnya harus ada. Diantaranya seperti Hibah ke KONI sebagai induk olahraga.
"Kan tidak boleh lagi ada cabang-cabang olahraga yang berjalan sendiri, jadi harus ada pembinaan. Jangan hanya dijadikan rutinitas atau event tapi harus mampu menjawab persoalan yang ada," tegasnya.
Sama halnya dengan ASKAB dan KNPI itu nantinya akan ditindaklanjuti atau di gelar RDP lagi supaya betul-betul diketahui outputnya apa.
"Kalau memang nanti tidak jelas outputnya kami akan rekomendasikan ke pimpinan daerah untuk di evaluasi untuk pemberian dana hibah ini. Karena kami berharap satu sen pun dana APBD yang keluar untuk kepentingan apapun itu harus untuk kesejahteraan masyarakat Mimika," pungkasnya. (Shanty Sang)
