Politik & Pemerintahan

Demo di Tembagapura Sudah Berakhir Namun Freport Diingatkan Jangan Lakukan Hal Ini

Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid

MIMIKA, BM

Aksi pemblokiran akses operasi PTFI di Ridge Camp Tembagapura yang dilakukan para karyawan sudah berakhir. Hal ini ditandai dengan diwujukannya dua permintaan karyawan Freeport.

Permintaan karyawan agar memperoleh akses turun ke Timika telah dipenuhi pemerintah daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Selain itu manajemen PTFI juga telah menyatakan akan memberikan penghargaan finansial bagi karyawan yang aktif bekerja selama musim pandemi ini.

Walau demikian, dikhawatirkan jangan sampai manajemen perusahan tambang terbesar di dunia ini memblack list karyawan yang terlibat pada demo itu.

"Saya meminta kepada PT Freeport, jangan lagi menjadikan demo karyawan ini sebagai pintu masuk untuk mem-PHK karyawan. Kita berkaca pada masalah-masalah lalu," ujar Sekertaris Komisi C DPRD Mimika Saleh Alhamid, Jumat (28/8) kemarin.

Alhamid membenarkan bahwa aksi demo yang terjadi beberapa hari itu pasti berdampak pada operasional dan aktifitas pertambangan yang tentunya merugikan PTFI dari segi produktifitas.

Namun demo itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur atau referensi untuk menilai para karyawan secara personaliti bahwa mereka telah melanggar etos kerja.

"Mereka demo karena ada uneg-uneg yang mereka rasakan dan sudah terjawab. Sudah pasti mereka tidak kerja berhari-hari telah merugikan perusahan namun manajemen harus memahami kondisi saat ini," katanya.

Ketua Partai Politik Hanura Mimika kembali mengingatkan PT Freeport Indonesia agar jangan melakukan PHK karyawan. Saleh Alhamid menegaskan hal ini karena masalah ketenagakerjaan merupakan bidang komisi C.

"Kita tidak tahu apakah demo yang dilakukan itu diatur didalam PKB atau tidak, namun jika dianggap sebagai sebuah pelanggaran maka kalau bisa cukup hanya dengan memberikan peringatan, bukan PHK," harapnya. (Rilod)

DPD Perindo Mimika Konsolidasi Kekuatan Menyosong 2024


Badan Pengurus Partai Perindo Mimika

MIMIKA, BM

Pentas Demokrasi 2024 masih panjang karena menyisahkan beberapa tahun lagi, namun putaran waktu yang bergulir begitu cepat, tidak terasa akan semakin mendekatkan kita pada momen ini.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Mimika, jauh-jauh hari mulai melakukan sejumlah persiapan menuju 2024.

Pengurus partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo di Mimika ini memanfaatkan waktu yang ada untuk membangun kekuatan, paska meloloskan 3 anggota partainya di parlamen Mimika Periode 2019-2024.

Mereka ingin kesuksesan ini kembali diraih di 2024, bahkan melampauinya. Selain itu, merekapun mulai mempersiapkan diri untuk menentukan bakal calon pimpinan daerah yang akan diusung nanti.

Guna memantapkan semua rencana ini, di Resto Hotel Cenderawasih 66, Jumat (28/8), DPD Perindo Mimika mengadakan rapat konsolidasi internal partai sebagai bentuk awal kesiapan Perindo menuju 2024 nanti.

Konsolidasi ini dipimpin langsung Ketua DPD Perindo Kabupaten Mimika Munawir Yakub didampingi Sekertaris Rizal Chaniago dan Bendahara Ismail B Mail.

Pertemuan ini juga dihadiri tiga anggota DPRD Perindo yakni Sampe Bonai, Leonardus Kocu dan Aloisous Paerong bersama sayap-sayap perindo yakni Kartini, Resque, Pemuda, Grend dan Sayap Baja.

Diantara berbagai hal yang dibicarakan, Ketua DPD Perindo Kabupaten Mimika Munawir Yakub mengatakan konsolidasi dilakukan untuk membangun kekuatan agar seluruh kader partai Perindo solid dan menjadi satu kekuatan yang kokoh.

"Kami evaluasi segala kekurangan yang ada termasuk pencapaian partai kami dan terpenting kita mulai siapkan strategi menghadapi hajatan politik 2024," jelasnya.

Munawir bersyukur karena Perindo kini memiliki tiga kursi di parlamen. Menurutnya, anggota DPRD Partai Perindo hadir sebagai penyambung lidah rakyat Mimika. Ia yakin bahwa di DPRD, anggotanya akan berjuang untuk aspirasi masyarakat.

"Kami Partai perindo dari awal sampai hari ini tetap solid. Keberadaan tiga anggota kami sebagai perwakilan masyarakat di DPRD jadi kekuatan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, pemetaan politik di 2024 masihlah jauh namun penggalangan kekuatan sudah harus dilakukan saat ini guna menunjukan eksistensi partai mulai dari kabupaten hingga akar rumput. Dikatakan Munawir, perhelatan Pilkada lalu menjadi pelajaran berharga untuk partainya.

"Kami masih mencari formula yang terbaik dan terpenting pada 2024 nanti kita jangan memilih pemerintahan yang tidak kapabel. Partai akan menggalang kekuatan melalui safari politik. Selain itu kamipun akan membangun komunikasi dengan ketua-ketua partai lain untuk ke depan bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, kredibel dan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dari kota sampai ke kampung," tegas Munawir. (Rilod)

Pemilik Tanah Apatis, Baru 81 Dokumen Pengajuan Sertifikat yang Memenuhi Syarat


Kepala  BPN Timika, Pantoan Tambunan

MIMIKA, BM

Menjelang akhir Agustus 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timika mencatat baru ada 81 dokumen pengajuan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau desa lengkap yang memenuhi syarat dan sudah layak untuk mendapatkan sertifikat.

Sementara untuk pengukuran bidang tanah di lapangan atau di masyarakat yang berhak menerima program PTSL sudah mencapai 90 persen.

Hal ini terjadi karena kurangnya animo masyarakat untuk melengkapi dokumen yang wajib disiapkan dalam program yang berlangsung di 4 Kelurahan ini yakni Kelurahan Otomona, Dingo Narama, Kebun Sirih dan Kelurahan Koprapoka.

Kepala BPN Timika, Pantoan Tambunan saat diwawancarai, Jumat (28/8) sangat menyayangkan kurangnya animo dari maayarakat.

Padahal dalam menjalankan program ini pihaknya menjemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat untuk meminta kelengkapan dokumen, namun nyatanya tidak membuahkan hasil yang baik. Padahal program ini gartis.

“Jumlah ini ada karena kami lakukan dengan cara jemput bola di lapangan. Minimal dia punya alasan untuk apa sertifikatnya misalnya surat keterangan garapan, lalu identitasnya, dia harus menceritakan riwayat dari mana dapat tanah itu dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada yang menjadi sertifikat tetapi yang sudah layak jadi sertifikat itu sudah sekitar 81,” tutur Pantoan.

Pantoan mengatakan bahwa program PTSL berbeda dengan Proyek Operasi Nasional Agrari (PRONA) dimana PTSL berorientasi pada pencapaian desa lengkap.

Desa lengkap yang dimaksud disini bahwa satu desa harus terukur dan terpetakan seluruhnya dan tidak ada yang terlewat bidang tanahnya.

Lalu, setelah terukur dan terpetakan, bidang tanah mana yang terukur dan memenuhi syarat akan diproses sertifikatnya.

Dijelaskan pula, ada empat klaster dalam desa lengkap. Klaster pertama adalah yang memenuhi syarat untuk disertifikatkan.

Klaster dua, yakni yang memenuhi syarat tetapi masih ada sengketa. Klaster ketiga, yaitu tidak memenuhi syarat sebagai sertifikat, hanya diukur dan dipetakan sampai dengan peta bidang tanah.

Sementara klaster empat, yakni sudah bersertifikat tinggal, dibenahi posisinya dan tingkatkan kualitas datanya.

“Sementara Prona di masa lalu, orientasinya pada penerbitan sertifikat, misalnya ambil di desa A 10 sertifikat, desa B 10 sertifikat dan selanjutnya dan semua berorientasi pada terbitnya sertifikat. Kalau PTSL tidak. Filosofinya desa lengkap, selesai desa lengkap A pindah ke desa lengkap B dan seterusnya sampai ke distrik lengkap dan sampai menjadi kabupaten lengkap. Itu filosofi PTSL,” jelasnya.

Katanya, sertifikat akan terbit jika memang memenuhi syarat. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini bahwa si pemilik tanah tidak punya animo untuk melengkapi berkas-berkasnya, sehingga dari target 400 di tahun ini baru ada 81 yang memenuhi syarat yang bisa didorong.

Dikatakan, masyarakat yang sudah diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen, namun tidak dilakukan, akibatnya dilakukan pemindahan klaster.

"Masyarakat harus terbuka dengan masalah mereka. Percayalah bahwa PTSL ini benar-benar gratis untuk yang menjadi kewajiban BPN, kalau ada petugas BPN yang melakukan pungli dilapangan, tolong langsung dilaporkan. PTSL tahun 2020 adalah tentang kualitas, jangan lagi memproses sertifikat yang berkasnya tidak lengkap makanya kami benar-benar mengejar kelengkapan berkas sehingga ketika terbit jangan menjadi masalah. Fokus kami disitu,”ungkapnya. (Shanty)

Top