Politik & Pemerintahan

Panitia Seleksi Umumkan 45 Peserta Nilai Tertinggi Lelang Jabatan Di Lingkup Pemkab Mimika


Surat Keputusan pengumuman hasil akhir seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika nomor 11/PANSEL-JPTP/1/2022

MIMIKA, BM

Panitia Seleksi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika mengumumkan 45 nama peserta seleksi dengan nilai tertinggi.

45 nama yang diumumkan adalah mereka yang mengikuti seleksi 15 jabatan yang dilakukan Pemda Mimika beberapa waktu lalu.

Untuk jabatan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, mereka yang lolos adalah :

1. Ir. Yani Fithriyani Effendi, MM
2. Septinus Timang, S.Sos, MH
3. Yakobus Karet, S.Pd, M.Si

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Adminstrasi dan Umum
1. Hermalina W. Imbiri, SE, M.Si
2. Petrus Lewa Koten, SH,. M.Si
3. I Nyoman Dwitana, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1. Jacob Jantje Toisuta, SE
2. Sriyanti Ramping, S.STP, M.Si
3. Daniel Orun, S.Pd, M.Pd

Kepala Dinas Perikanan
1. Inosensius Yoga Pribadi, SH, MH
2. Yulianus Amba Pabuntu, SE, M.Si
3. Antonius Welerubun, S.IP

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1. dr. Sabelina Fitriyani, M.Si
2. Yulius Koga, S.Sos, M.Si
3. Yuliana Yom, S.Pt, M.Si

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Petrus Pali Ambaa, ST, MT
2. Stepinus Marandof, S.Sos, M.Si
3. Benyamin Sulle, S.Sos

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
1. Abraham Kateyau, SE, M.Si
2. Marten Sawy, S.IP, M.Si
3. Petronella Adolce Uamang, S.IP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
1. Santy Sondang, S IP, M.Si
2. Jeffri Deda, S.Sos
3. Ramli Lie, SE, MM.Kes

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Drs. Ananias Faot, M.SI
2. Ronny Stepanus Marjen, S.STP
3. Gat Tebay, AP

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
1. Inyoman Dwitana, S.Sos, M.Si
2. Yulius Koga, S.Sos, M.Si
3. Amelda M. Mumayomi, S.Sos, MPA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Hilar Helty L. Allo, S.Sos., M.Si
2. Mohammad Asram, S.STP, M.SI
3. Hendrikus Hayon, SS., M.Si

Kepala Dinas Kesehatan
1. Reynold Rizal Ubra, S.Si, M.Epid
2. Marten Sawy, S.IP, M.Si
3. Marselino Mameyao, SKM

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
1. Hermalina W. Imbiri, SE, M.Si
2. Lenny Makanuwey, S.Sos, MM
3. Roy Yopie Ursia, S.IP

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Paulus Yanengga, SH.M.SI
2. Sri Wahyuni Ekaputri, SH, M.Si
3. Antonius Welerubun, S.IP

Kepala Dinas Perhubungan
1. Jania Basir Rante Danun, ST, MT
2. Samuel Yogi, SH, MH
3. David Kanangopme, SS

Demikian nama-nama yang diumumkan oleh panitia. Keputusan sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pengumuman 45 nama ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Michael Gomar melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/5/2022).

Dalam pesannya, Sekda Gomar menegaskan bahwa nomor urut tidak menjadi penentu terpilihnya nama yang akan dilantik.

Sebab menurutnya, yang menentukan siapa yang akan dilantik nanti adalah bupati Mimika selaku Pembina Kepegawaian. (Ade)

Butuh Kendaraan Dinas Baru, OPD Sudah Bisa Anggarakan Sendiri

Kepada BKAD Marthen Mallisa

MIMIKA, BM

Tahun ini, masing-masing OPD Pemda Mimika sudah dapat melakukan pengadaan kendaraan dinas sendiri sesuai dengan kebutuhan operaisonal mereka.

Sebelumnya, pengadaan kendaraan dinas untuk kebutuhan operasional dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Kalau pengadaan dari BPKAD kita tidak tahu kebutuhan OPD. Memang kebutuhan banyak tapi tentunya ada prioritas, yang artinya bahwa semua kebutuhan itu masing-masing OPD sudah mengetahuinya," tutur Kepala BPKAD Marthen Mallisa.

Ia mengaku, sudah menyarankan agar jika ada usulan perencanaan tersebut maka diusulkan melalui di intansi masing-masing dinas saja.

Pengalihan ini juga telah disampaikan ke tiap OPD melalui surat edaran bahwa setiap pengadaan kendaraan dinas baik roda dua atau empat direncanakan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kebutuhan.

Meski telah dialihkan, BPKAD tetap dapat melakukan pengadaan kendaraan dinas berdasarkan usulan OPD.

"Kalau pun sudah ada pengadaannya nanti digeser disini nanti kami yang buat pengadaan dan harus sesuaikan dengan anggaran. Jangan diusulkan pengadaannya tetapi anggarannya tidak ada," Paparnya.

Ia menjelaskan, sudah ada pagu anggaran yang dikelola OPD sehingga mereka bisa melakukan pengadaan langsung dan BPKAD nanti akan menerimanya dalam bentuk laporan hasil. (Shanty)

Pemda Mimika Alokasikan Rp94, 1 Miliar Untuk Gaji 2.883 Honorer Tahun 2022

Marthen Mallisa, Kepala BKAD Mimika

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marthen Mallisa menyebutkan pembayaran gaji tenaga honorer tahun 2022 sebesar Rp.94.110.984.000.

Saat ini pegawai honorer yang kembali bekerja sebanyak 2.883 orang. Jumlah tersebut adalah jumlah yang telah diverifikasi oleh tim saat pengurangan yang terjadi pada Januari lalu.

"Artinya, anggaran tahun ini yang kita siapkan untuk 2.883 honorer sebanyak Rp.94,1 miliar. Dan tentunya anggaran tahun ini berkurang dari tahun sebelumnya,”tutur Kepala BPKAD Marthen Mallisa saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/4).

Marthen mengatakan, 2.883 tenaga honorer ini sudah mengantongi SK dari Bagian Hukum yang tersebar ke seluruh OPD hingga distrik dan kelurahan.

Hanya saja, kata Marthen, jumlah anggaran tersebut tidak termasuk untuk gaji tenaga honor dari 3 dinas yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan RSUD.

Pasalnya, ketiga OPD tersebut menganggarkan sendiri gajinya untuk tenaga honorer karena dilihat per kategori.

"Untuk sementara kita sudah proses gaji 2.883 honorer untuk bulan ini mengingat merayakan paskah maupun idul fitri yang akan datang. Jadi, kita sudah proses itu," Kata Marthen.

Jika dibandingkan, terjadi pengurangan anggaran hingga Rp30 miliar karena anggaran pembayaran honorer tahun lalu Rp120 miliar sementara 2022 ini Rp94,1 miliar.

"Makanya ada honorer yang tidak diaktifkan kembali karena disesuaikan dengan anggaran kita. Sedangkan, anggaran Rp.120 miliar tahun lalu itu juga tidak termasuk 3 OPD tadi, karena memang dari dulu mereka buat sesuai kebutuhan OPD karena menyangkut pelayanan,”jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa OPD yang pembayarannya nanti dilakukan per Januari 2022 sementara sebagian besar terhitung 1 April 2022.

"Ada memang beberapa dinas yang aktif dari Januari contohnya dinas-dinas yang ada pemungutan retribusi seperti Bapenda, dan juga Satpol PP," ujarnya.

"Karena ketika kita berhentikan semua tidak ada yang melakukan pemungutan PAD. Hal itu dilakukan setelah dikoordinasikan dengan Pak Sekda,” ungkapnya. (Shanty)

Top