Politik & Pemerintahan

Peringati Hari Rimbawan, Dinas Kehutanan Cabang Mimika Bagikan 450 Bibit Pohon

Sejumlah pengguna jalan yang sedang melintas dengan motor menerima pembagian bibit pohon secara gratis

MIMIKA, BM

Dinas Kehutanan Cabang Mimika memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-39 dengan membagikan 450 bibit pohon secara gratis ke setiap pengguna jalan yang sedang melintas di Jalan Yos Sudarso, Rabu (16/3).

450 bibit pohon yang dibagikan merupakan bibit yang siap tanam dan terdiri dari berbagai jenis, diantaranya pinang, matoa, rambutan serta tanaman kehutanan jenis lainnya.

Pembagian bibit gratis mengacu pada seruan menjaga lingkungan dan pencegahan efek rumah kaca G20 Indonesia yang sesuai dengan program pemerintah.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mimika, Maryana J E. Hamadi berharap warga bisa menanam pohon di rumahnya masing-masing, dan peduli terhadap lingkungan sekitar untuk mengurangi efek rumah kaca.

Menurutnya, sasaran pembagian bibit pohon secara gratis ini tidak ada yang dikhususkan, sehingga siapa pun yang sedang melintas akan diberikan.

"Pembagian bibit pohon ini tidak memaksakan warga untuk ambil. Namun yang membutuhkan sudah pasti dia ambil," ujar Hamadi.

Dengan memperingati hari Rimbawan ke 39, ia mengajak warga Mimika agar terus menanam pohon serta peduli dengan lingkungan dan mengelolah sampah secara baik untuk membantu program G20 yang dicanangkan pemerintah. (Ignas)

Dinas PUPR Kunjungi 5 Distrik Guna Membuat RAB dan Inventarisasi Prioritas Pembangunan 2022 dan 2023

Kadis DPUPR Robert Mayaut bersama rombongan saat berada di Kampung Amar, Distrik Amar 

MIMIKA, BM

Selama tiga hari, Jumat (11/3) hingga Minggu (13/3), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mimika melakukan sejumlah kunjungan ke 4 distrik di bagian barat dan 1 distrik bagian timur.

Kunjunan dilakukan di Distrik Mimika Barat Jauh (Potowaiburu), Mimika Barat Tengah (Kapiraya, Uta) Amar (Amar), Mimika Barat (Kokonao) dan Distrik Mimika Timur (Tipuka).

Kunjungan ini dilakukan secara langsung oleh Kepala PUPR Mimika Robert Mayaut beserta Kabid Bina Marga, Cipta Karya dan Kabid Sumber Daya Air beserta konsultan.

Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti sejumlah kegiatan yang masuk dalam program kerja PUPR 2022 dan rencana kerja 2023.

"Kita pergi untuk membuat RAB kegiatan tahun 2022 sebagai bahan dasar yang akan digunakan untuk pelelangan nanti," jelasnya.

Kunjungan kerja ini juga berhubungan erat dengan Musrenbang lalu sehingga PUPR kesana guna memastikan apa saja yang menjadi kegiatan prioritas di distrik maupun kampung yang telah mereka datangi secara langsung.

"Kita juga lihat apa yang dapat menjadi prioritas di tahun 2023 sehingga kita sudah bisa inventarisir dan hitung nilainya sehingga lokasi dan kebutuhan dananya sudah ada dalam gambaran kita," ungkapnya.

Ia mengatakan, sesuai kebutuhan di distrik dan beberapa kampung, yang diusulkan adalah apa yang benar-benar merupakan kebutuhan prioritas.

"Misalnya di Potowaiburu mereka sangat butuh air bersih. Selama ini mereka tadah hujan sehingga kemungkinan kita akan lakukan seperti di Banti, mengairi air dari gunung ke ibu kota distrik untuk penampungan," ujarnya.

Selain itu mereka juga melihat beberapa persoalan teknis mendasar lainnya seperti maintanance RO (Reverse Osmosis) di Kampung Tipuka dan beberapa kampung lainnya.

"Ada juga yang minta dibuatkan jalan lingkungan, bak air bersih, jembatan kecil, jalan, termasuk pencegahan abrasi di Amar," ujarnya.

Terkait rencana program untuk menahan abrasi air di Amar, Robert Mayaut mengatakan kemungkinan besar mereka tidak menggunakan talut namun memakai box.

"Jadi tidak harus talut namun kita bisa pakai box beton pemecah ombak seperti di pantai Hamadi. Jadi nanti kita akan hitung-hitungan costnya sekalian," ujarnya.

"Jadi kunjungan yang kita lakukan ini untuk menghitung semua anggaran RAB baik untuk kegiatan tahun 2022 maupun 2023 nanti sehingga kita dapat inventalisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesungguhnya," jelasnya.

Dengan berbagai data yang diperoleh melalui kunjungan ini, pada Musrembang bersama OPD dan distrik (kabupaten) nanti, pihak DPUPR telah memiliki gambaran program kerja yang nantinya akan disesuaikan dengan usulan yang ada.

"Setelah beberapa distrik di bagian barat, rencananya minggu depan kami juga akan mengunjungi distrik-distrik di bagian Timur seperti Jita dan Agimuga dan Hoya di pegunungan. Ini sudah masuk di agenda kunjungan berikutnya," terangnya.

Sebelumnya, DPUPR juga telah mengunjungi Distrik Jila untuk melihat RAB pembuatan jembatan gantung yang rencananya akan dibangun tahun ini. (Ronald)

Kadin Mimika Matangkan Visi dan Misi Organisasi, Pertegas Komitmen Untuk Pengusaha OAP

Foto bersama Pengurus Kadin Mimika dengan para narasumber

MIMIKA, BM

Dewa  Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Mimika melakukan pertemuan 'coffe morning' bersama guna memantapkan dan merefresh kembali apa yang menjadi visi dan misi untuk membangun organisasi dan membangun Mimika.

Coffe morning dilakukan di Kantor Baru Kadin Mimika, Senin (14/3), Jalan Cenderawasih yang dipimpin langsung oleh Ketua Kadin Mimika, Bram Raweyai.

Pertemuan ini juga menghadirkan tiga narasumber yakni pengacara Kadin Mimika Haris Azhar, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Mus Pigai dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mimika, Robert Mayaut.

Ketua Kadin Mimika, Bram Raweyai usai pertemuan menjelaskan dan menegaskan kepada media bahwa Kadin Mimika adalah adalah mitra kerja pemerintah daerah dan investor.

"Kita hadir untuk memberikan rasa nyaman karena investor datang membawa uang membangun daerah ini. Kita siap bantu mereka dan cari solusi sehingga daerah ini bisa maju dan mereka juga bisa berinvestasi dengan nyaman," ujarnya.

Pada pertemuan ini, Raweyai mengatakan bahwa ada sejumlah masukan dan pokok pikiran yang disampaikan oleh tiap anggota demi memajukan dan mengembangkan organisasi ini terutama dalam membangun Mimika.

"Mari kita sama-sama tukar pikiran. Jika ada perusahan di Timika yang belum profesional, kita akan bantu karena dalam kepengurusan Kadin saat ini, ada pengusaha yang sudah berhasil dan ada yang belum," ungkapnya.

"Kita akan berkolaborasi sehingga keberhasilan mereka menular ke yang lain baik dari sisi keuangan, manajemen maupun maintanance sehingga investor yang besar tidak lagi memikirkan semua ini karena Kadin Mimika akan menjadi solusi bagi mereka," lanjutnya.

Bram Raweyai mengatakan, salah satu fokus kerja yang merupakan visi dan misinya dalam membangun Kadin Mimika adalah mendukung, mendapampingi dan memberi ruang bagi pengusaha OAP.

Menurutnya, usai melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah dan manajemen PT Freeport Indonesia, ditemukan bahwa kendala rata-rata yang dialami pengusaha OAP untuk berkembang adalah manajemen dan permodalan.

"Kita siap. Kalian tidak usah khawatir dengan manajemen dan financenya karena kita akan bantu siapkan. Tinggal bagaimana kita duduk dan berbicara bersama untuk teknis dan lainnya. Intihnya kita mau supaya pengusaha OAP jadi tuan di rumah mereka sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kadin Mimika, Haris Azhar mengatakan reaktualisasi kadin merupakan satu kesempatan yang bagus dan harus dimanfaatkan oleh masyarakat di Mimika.

"Mengapa? karena tantangan saat ini adalah ada praktek dunia usaha berskala Internasional namun masyarakat di sekitar hidup memperihatinkan. Ini terjadi karena pengelolaan bisnis yang tidak adil dan tidak merata," ungkapnya.

Ia menegaskan, Kadin hadir untuk mendorong serta memfasilitasi pemerataan kesempatan berbisnis, berusaha dan berindustri di Kabupaten Mimika.

"Dari diskusi tadi kelihatan betul ada banyak masalah yang memang hidup di lapangan  yang menunjukan ada jarak, keterpisahan dan perbedan yang cukup signifikan yang tidak suport terhadap Orang Asli Papua pengusaha lokal," ujarnya.

Dikatakan, Kadin Mimika ke depan akan muncul dengan beberapa program diantaranya akan membuat klinik bisnis untuk masyarakat yang berurusan dengan pemerintah dan perusahan.

"Pemda dan perusahan sebesar PTFI harus merespon ini. Mereka harus membuat orang di sekitar mereka menjadi sejahtera. Dan buat pemerintah, ini merupakan tantangan bagi mereka," ujarnya.

Pada pertemuan ini, Ketua Komisi Informasi Papua, Mus Pigai mengatakan dunia usaha terutama Kadin Mimika wajib mengetahui undang-undang informasi karena beberapa kasus yang biasanya ditemukan oleh pihaknya adalah masalah lelang pekerjaan dan tender.

"Yang tergabung dalam Kadin Mimika wajib tahu informasi ini. Dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa kita punya hak untuk mengkases apapun program pemda (BUMN/BUMND) untuk masyarakat," terangnya.

Namun ia juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Kadin Mimika juga harus bertanggungjawan untuk menyampaikan apa yang menjadi program dan visi misi untuk masyarakat.

"Terutama pemerintah daerah karena hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Mereka yang tidak terbuka secara informasi bisa diproses hukum dan untuk hal tersebut kami komisi informasi siap untuk hadir dan memberikan dukungan kepada Kadin," ujarnya.

Mus Pigai juga memberikan apresiasi kepada Kadin Mimika karena organisasi ini merupakan organisasi pertama di Papua yang peduli dengan keterbukaan informasi terutama dalam upaya mendukung dan menguatkan apa yang menjadi program kerja dalam visi dan misi Kadin Mimika. (Ronald Renwarin)

Top