politik

Bupati Mimika Johanes Rettob usai menerima penghargaan

JAKARTA, BM 

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menerima penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026 yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Johannes Rettob dianugerahi penghargaan sebagai “Kepala Daerah Fokus pada Inovasi Daerah untuk Kesejahteraan”. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong inovasi pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi, Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”, ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh nasional dan daerah yang dinilai berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Penghargaan juga diberikan kepada pimpinan lembaga legislatif seperti DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, serta sejumlah pejabat negara termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Selain Johannes Rettob, sejumlah kepala daerah lain juga menerima penghargaan, di antaranya Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua.

Acara ini dihadiri oleh pimpinan parlemen lengkap, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam sambutannya, Puan Maharani menegaskan peran strategis wartawan parlemen sebagai penghubung antara lembaga legislatif dan masyarakat.

“Wartawan parlemen adalah garis terdepan bagi kami semua. Setiap keputusan yang diambil DPR membutuhkan pertimbangan dari aspirasi rakyat yang dijembatani melalui pemberitaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara parlemen dan dunia jurnalisme menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dapat tersampaikan secara tepat, jelas, dan menjangkau masyarakat luas.

Adapun KWP Awards merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pemimpin dalam menjalankan fungsi pemerintahan, legislasi, dan pelayanan publik.

Melalui ajang ini, KWP berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan media.

Sebagai organisasi profesi, Koordinatoriat Wartawan Parlemen memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi terkait kinerja lembaga legislatif secara akurat dan berimbang.

Selain itu, KWP juga aktif menggelar berbagai kegiatan seperti dialog publik, seminar nasional, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa. (Red)

Ketua Satgas MBG Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Sebanyan 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan atau ditutup sementara.

Pasalnya, penutupan sementara SPPG tersebut lantaran masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ketua Satgas MBG Mimika, Emanuel Kemong mengatakan, bahwa pihaknya akan lebih memperketat pengawasan terhadap SPPG yang masih beroperasi agar hal yang dialami 11 SPPG tersebut tidak akan terulang lagi.

"Kami akan perketat pengawasannya lagi dengan tujuan untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan dan keamanan makanan bagi siswa yang menerima," katanya.

Emanuel menuturkan pencabutan status pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah, serta telah diverifikasi oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III.

Sementara itu, Kepala Regional BGN Papua Tengah Nalen Sitomorang mengatakan, untuk SPPG yang di suspend itu ada 11, dan itu sifatnya berhenti sementara bukan berhenti permanen.

"Berhenti sementara sampai mitra atau yayasan memperbaiki, kemudian kita akan cek. Jika sudah memenuhi prosedur dan syarat maka akan dibuka kembali SPPGnya," jelas Nalen.

Kesebelas SPPG ini mayoritas masalahnya hanya pada IPAL. Jika, masalah IPAL telah diperbaiki maka SPPG tersebut dapat beroperasi kembali.

"Selain kita memberikan makanan bergizi gratis kita juga harus menciptakan lingkungan yang sehat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berjalannya rapat

MIMIKA, BM

Guna menjamin kualitas nutrisi dan keamanan konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Mimika, maka besok (Rabu-Red) Satuan Tugas (Satgas) MBG Mimika akan melakukan pengecekan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disepakati dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas MBG Mimika, Emanuel Kemong ini berlangsung di ruang rapat Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (14/4/2026).

Ketua Satgas MBG Mimika, Emanuel Kemong mengatakan, bahwa evaluasi lapangan yang akan dilakukan nanti ini bertujuan untuk melihat secara langsung penyaluran MBG yang telah terdaftar maupun yang sedang berjalan.

Langkah ini diambil karena adanya informasi terkait standar operasional di beberapa titik penerima manfaat yang tidak sesuai persyaratan.

“Kita hadir untuk memastikan fakta di lapangan. Evaluasi ini penting karena menyangkut dampak langsung pada anak-anak. Jika hasilnya bagus, kita apresiasi. Namun, jika ditemukan kekurangan, tentu akan ada konsekuensi,” kata Wabup Kemong.

Wabup menjelaskan, pada peninjauan nanti di SPPG pihaknya akan berfokus pada beberapa poin, di antaranya memastikan lokasi dapur strategis untuk menjangkau sekolah sasaran, termasuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Selain, kesiapan dapur, alat distribusi, keterlibatan tenaga kerja lokal, juga memastikan kepemilikan dokumen resmi, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) demi menjamin kesehatan siswa dan kebersihan lingkungan kerja.

Pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir keluhan masyarakat serta mencegah masalah kesehatan akibat penyedia jasa yang tidak memenuhi kualifikasi.

“Sejauh ini laporan yang kami terima program berjalan baik, namun kami harus memastikannya sendiri di lapangan. Setelah monitoring, kami akan duduk bersama untuk mengevaluasi dan menyusun perencanaan tahap selanjutnya,” tambahnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci keberhasilan program ini. Intinya, semua harus berjalan sesuai arahan dan standar BGN.

"Jadi, jika dijalankan sesuai prosedur, tidak akan ada masalah. Masalah muncul jika ada standar yang terlewatkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Regional BGN Papua Tengah Nalen Sitomorang mengatakan, bahwa selain meninjau SPPG, Satgas juga akan melakukan peninjauan kepada sekolah-sekolah yang menjadi penerima untuk mengetahui manfaatnya dan juga melihat secara riil.

"Untuk SPPG yang beroperasional di Timika itu jumlahnya 18 SPPG dengan sasaran 44 ribu yang terdiri dari peserta didik dan non peserta didik. Non peserta didik itu kategori ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kita sebut dengan 3B," ujarnya.

Nalen mengatakan, 18 SPPG ini baru melayani 4 distrik dari 18 Distrik yakni Distrik Mimika Baru, Wania, Mimika Timur dan Distrik kuala kencana.

"Untuk 14 Distrik lainnya belum terealisasi karena belum ada SPPG. Untuk itu, kita butuh dukungan dan support dari Satgas untuk kita lakukan percepatan, akselerasi supaya pelayanan MBG itu secara merata di semua Distrik yang ada di Kabupaten Mimika," pungkasnya. (Shanty Sang)