Politik & Pemerintahan

DPM-PTSP Gelar Sosialisasi Permendagri Nomor 25 Tentang Jabatan Fungsional

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa didampingi Kepala DPM-PTSP Abraham Kateyau dan narasumber foto bersama peserta kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Mimika melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 25 tahun 2021 tentang jabatan fungsional, Kamis (13/6/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga dibuka secara resmi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa.

Willem Naa mengatakan, pembangunan daerah merupakan salah satu pilar keberhasilan pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan.

“DPM-PTSP dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, perlu jabatan fungsional atau sekelompok jabatan guna mencegah adanya perumputan yang berurusan dengan pemerintah atau yang menjadi kewenangan provinsi dan daerah kabupaten,” jelas Willem.

Willem Naa mengatakan, pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui DPM-PTSP melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peraturan Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang jabatan fungsional pada DPM-PTSP di Kabupaten Mimika.

“Dengan adanya kegiatan ini kiranya seluruh peserta yang hadir dapat mengerti dan memahami kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing baik DPM-PTSP yang bertugas menjalankan jabatan fungsional maupun para OPD undangan lainnya,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Pj. Bupati Gomar Resmikan Gedung Kantor Distrik Obaa Kabupaten Mappi

Pj Bupati Mappi, Michael R Gomar saat melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian kantor distrik. 

MAPPI, BM

Penjabat Bupati Kabupaten Mappi, Michael R. Gomar meresmikan gedung kantor Distrik Obaa yang baru guna meningkatkan mutu pelayanan publik.

"Kita bersyukur hari ini, kita melaksanakan pemberkatan sekaligus meresmikan gedung kantor Distrik Obaa yang baru selesai dibangun," ujar Pj Bupati Gomar dalam sambutannya pada Kamis (6/6/2024).

Dikatakan Pj. Bupati, kantor distrik merupakan pusat pelayanan publik karena yang paling banyak dalam hal pelayanan Publik berada di tingkat distrik.

"Misalkan dalam hal pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) itu tidak harus ke Kantor Disdukcapil tetapi pelayanannya bisa berlangsung di kantor Distrik, kedepannya harus seperti itu," ungkapnya.

"Tidak hanya di Kantor Distrik Obaa tetapi semua kantor Distrik yang ada diwiilayah Pemerintahan Kabupaten Mappi," lanjutnya.

Dengan demikian, menurut Gomar kantor Distrik bisa melayani tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dibeberapa daerah lainnya kata Pj. Bupati hal seperti ini sudah berjalanan dan kewenangannya sudah dilimpahkan dari OPD teknis kepada kepala Distrik dalam hal pelayanan publik.

Hal seperti ini juga harus dilakukan di Kabupaten Mappi. Tujuannya apabila dilaksanakan di Distrik maka akses bagi masyarakat itu lebih mudah.

"Saya berharap kedepan kita bisa melaksanalan pelimpahan kewenangan pendelegasian tupoksi dari OPD teknis yang bisa dilakukan secara langsung oleh kepala distrik,"pungkasnya. (Red)

Ini Yang Dilakukan PUPR Mmika Guna Tangani Banjir Di SP5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, Robert Mayaut

MIMIKA, BM

Pasca terjadinya bencana banjir di SP5, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika akan melakukan sejumlah perbaikan.

Ditemui awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mimika, Selasa (11/6/2024), Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut mengatakan perbaikan dilaksanakan dalam jangka pendek dan panjang.

“Saya sudah turun, ada beberapa hal yang di ruas SP2-SP5 akan kita lakukan perbaikan-perbaikan misalnya dimensi cross jalannya kita tambah fox-nya,” katanya.

“Di sungai itu kita harus sodet untuk jangka panjangnya. Karena dia makin banyak putar makin naik di permukaan,” imbuhnya.

Robert memaparkan untuk jangka pendek akan dilakukan pembersihan aliran sungai yang tersumbat dan normalisasi di titik tersebut.

“Untuk jangka panjang memang harus ada kanal-kanal seperti di Jakarta karena daerah yang datar. Jika curah hujan tinggi ya konsekuensi apalagi kita membuat sempit sungai-sungai atau yang tadinya ada kali mati kita uruk, ditutup maka air akan naik. Satu minggu curah hujan juga cukup tinggi,” jelas Robert.

Ia menambahkan normalisasi di kali Piuga harus menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Paling tidak ada kanal-kanal di kota nanti kedepannya harus menjadi perhatian untuk memotong air dari Kuala, turun kita sanggah dia,” ucapnya. (Elfrida Sijabat)

Top