Politik & Pemerintahan

UPBU Mozes Kilangin Timika Gelar Bimtek Penyusunan TOC

Foto bersama natasumber dan peserta bimtek

MIMIKA, BM

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika menggelar bimbingan teknis penyusunan Total Operation Cost (TOC).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (21/6) diikuti oleh Koordinator Wilayah Papua dan Papua Barat (Koordinator Penerbangan Angkutan Udara Perintis) serta operator maskapai perintis di Papua dan Papua Barat.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Kepala UPBU Mozes Kilangin Soekarjo dengan menghadirkan narasumber Plt Kasubdit Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara, Sarbani Barus dan Flight Operation Officer, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Capt. Muhammad If Gobel dan Capt. Sutan M. Lubis.

Ketua Panitia, Eddy Siswanto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 8 tahun 2021 tentang perhitungan dan tata cara penetapan tarif penumpang angkutan udara perintis.

Edy mengatakan, bahwa bimtek juga dilakukan agar operator calon penyedia jasa dapat menyusun penawaran dengan nilai standar sesuai dengan data yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

"Bimtek ini pertama kali di Papua. Kami berharap bisa diikuti dengan baik dan bermanfaat baik bagi kita semua," ujarnya.

Direktur Angkutan Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni memberikan apresiasi kepada Kepala UPBU Mozes Kilangin Soekarjo yang telah mengadakan bimtek ini.

Menurutnya, kegiatan ini sangat baik diadakan sehingga semua PPK dan supervisi KPA mengetahui apa saja yang perlu dilakukan sebelum satu maskapai dapat melakukan rute terbang.

Apalagi penerbangan perintis setiap tahun mengalami peningkatan kebutuhan terutama di daerah terpencil di Papua dan Papua Barat.

"Untuk mewujudkan penerbangan perintis itu perlu proses panjang, yakni PPK harus cek semua perintilan (komponen TOC), membuat kontrak dan sampai semuanya turun itu tidak terlalu mudah. Saya tahu itu," katanya yang juga hadir secara virtual," tuturnya.

Maria berharap, dengan bimtek ini tahapan penyusunan TOC kedepannya lebih teliti untuk mencari atau mendapatkan dokumen untuk penyusunan sehingga harga komponen TOC tidak terjadi penyimpangan dan calon penyedia bisa meminimalisir temuan auditor.

Lanjutnya, dalam PM nomor 8 ini nantinya akan ada surat edaran sebagai dasar perhitungan biaya operasi penerbangan perintis.

"Saya harap kedepannya belajar kelompok (bimtek) ini lebih diaktifkan lagi sehingga kita bisa lebih tahu dan komunikasi kita juga lebih mudah," harapnya. (Shanty)

DLH Temukan Ada Perusahaan yang Membuang Limbah Tanpa Pengelolaan

Foto bersama pada kegiatan lingkungan hidup DLH

MIMIKA, BM

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menemukan ada perusahaan di Kabupaten Mimika yang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengelolaannya.

Penemuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan di lima tempat usaha yakni PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina Timika, PT PLN IUP Papua PLTMG Timika, PT PLN UP3 Timika, RSUD Mimika dan DPPU Bandara Mozes Kilangin.

Dari pengawasan ini, ditemukan tiga pelanggaran. Pertama, tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 yakni PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina dan DPPU Bandara Mozes Kilangin.

Sementara untuk PT PLN IUP Papua PLTMG Timika memiliki TPS limbah B3, namun tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, serta tidak memiki izin pembuangan limbah cair (IPLC).

“Untuk pengurusan izinnya sementara dalam proses di Kementerian. Jadi semua izin terkait limbah B3 itu ada di Jakarta,” kata Kasie AMDAL Dinas Lingkungan Provinsi Papua, Erwan Renggong, Rabu (16/6/2021).

Dalam pemaparannya Kasie AMDAL Dinas Lingkungan Provinsi Papua, Edward Renggong menjelaskan, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Kedua, limbah dibuang ke media lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Di PLN UP3 Timika terdapat ceceran minyak yang masuk ke media lingkungan dan di RSUD Mimika terdapat bypass pada IPAL ke media lingkungan karena adanya kerusakan pompa, namun kini sudah diperbaiki.

Ketiga, limbah B3 ditampung dan diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola tanpa dokumen limbah yang ditemukan di PT Eissu Prima Usaha Jober PT Pertamina, dimana sludge oil dari tangki timbun telah dilakukan pengangkutan oleh jasa pengangkut limbah B3 tanpa dilengkapi manifest limbah B3 atau dokumen limbah B3.

"Yang tersampaikan hanya lima dan memang ada beberapa yang harus dibenahi terkait dengan penanganan B3, pertama adalah ijin limbah B3nya itu yang utama," tutur Edward.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ijin lingkungan itu menjadi rujukan bagi ijin yang lain.

Walau demikian, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 102 bagi usaha yang belum memiliki dokumen maka dipersyaratkan untuk membuat dokumen dalam bentuk evaluasi lingkungan atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

"Jadi masih ada ruangnya dan itu masih ada sampai sekarang," katanya.

Ia mengatakan ada dua sanksi yang bisa diberikan yakni saksi administrasi dan sanksi pidana. Namun Dinas Lingkungan, sambung Edwar, akan melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk perbaikan pengelolaan.

"Kalau sanksinya, saya pikir belum sampai kesana, kita lakukan pembinaan dulu untuk proses perbaikan pengelolaan lingkungannya,” ungkapnya.

Kepala DLH Mimika, Limi Komodompit mengatakan, pengawasan ini terus dilakukan karena DLH sebagai institusi pengawas. Walaupun sebagian besar ijin itu dari kementerian, namun pemerintah daerah memiliki tugas pokok melakukan pengawasan.

Ia menyampaikan hal ini usai kegiatan Gelar hasil pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Grand Tembaga, Rabu (16/6)

"Kegiatan hari ini (kemarin-red) adalah bagian dari pengawasan terutama limbah B3 medis dan non medis, ada oli bekas di perbengkelan, perhotelan, rumah sakit yang tadi saya sempat singgung supaya memang pengelolaan limbah B3 untuk medis di setiap klinik, rumah sakit harus di kelola dengan baik,"tutur Limi.

Menurutnya, limbah B3 medis memang harus dikelola dengan baik karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan. Kesehatan masyarakat sangat ditentukan dari pencemaran limbah jika tidak ditangani dengan baik.

Tegasnya, jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi tentu ada ketentuan untuk memberikan teguran jika dilanggar, sanksi pun akan ada tetapi lebih perfentif dan perbaikan.

"Saya pikir kita dari pemerintah sudah pernah lakukan langkah-langkah penertiban. Beberapa dari mereka sudah dilakukan perintah untuk lakukan pengizinan dokumen untuk ijin. Kita harapkan kesadaran mereka. Dunia usaha juga harus patuhi, jangan kita pemerintah selalu memaksa terus,"ujarnya.

Limi mengharapkan dunia usaha di Mimika tumbuh dengan cepat dan di satu sisi pemerintah juga tidak boleh terlalu menekan keberadaan mereka.

Pasalnya, amanat presiden menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya mendorong dan memberikan ruang tumbuhnya iklim investasi.

"Jadi kita bukan menekan atau memarahi orang tetapi kita menyampaikan, mensosialisasikan bahwa usaha kalian harus memiliki ijin, harus dikelola dengan baik. Tetapi ternyata kemudian belum semua mengurus itu," ungkapnya.

Ia berharap perusahan yang belum memiliki izin wajib memiliki kewajiban mengola limba B3 secara baik dan benar karena pihaknya akan terus melakukan pemantauan.

"Tetapi yang lebih bagus lagi adalah memiliki izin, dikelola dengan baik dan terpantau oleh kita sehingga kesehatan masyarakat dan lingkungan terjamin," harapnya. (Shanty)

Wabup : Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Dominasi oleh Efek Miras

Peserta antusias mengikuti giat Pemberdayaan Perempuan

MIMIKA, BM

Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat.

Penyebab utama kekerasan terhadap anak dan perempuan di Mimika masih didominasi karena efek minuman keras (Miras).

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia penanganan kekerasan perempuan korban kekerasan.

Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Rabu (16/6).

"Yang pertama bahwa kekerasan terhadap anak ini bisa dilakukan siapa saja, dimana saja dan penyebabnya macam-macam, pelakunya juga macam-macam," tutur Wabup John.

Ia mengatakan, yang paling utama adalah pemerintah atau aparat TNI-Polri harus mencari penyebab hal tersebut. Selain miras bisa juga disebabkan karena faktor psiokologis lainnya.

"Pemerintah dan semua stakeholder harus betul-betul ketat terhadap itu. Kalau Perda itu kita sudah dianulir tetapi bagaimana pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran Miras di Kabupaten Mimika. Kita harus ketat dalam hal ini," tuturnya.

Bukan hanya menimpa anak dan perempuan namun efek miras juga telah menjadi penyebab tingginya kasus kriminalitas, kecelakaan lalu lintas dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga kata Wabup, sekarang tinggal pemerintah bagaimana mencari solusi dan membuat pengawasan terhadap hal itu.

"Saya kira kita masing-masing pribadi juga harus punya moral dan etika yang baik. Masalah kita itu banyak sekali berhubungan dengan kejiwaan," ujarnya.

Diterangkan JR, efek terakhir yang ditinggalkan karena kekerasan adalah trauma yang berkepanjangan. Akibatnya banyak yang harus diselesaikan lewat trauma hailing dan butuh pendampingan.

"Kita di Mimika punya pegawai psikolog di Pemberdayaan Perempuan sudah ada yang mendampi secara psikolog, secara ekonomi dan lainnya. Itupun masih kurang, kita harus tambah," ujarnya.

Hanya saja Wabup John juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengenai fasilitas pendukung. Menurutnya hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

"Kekerasan terhadap anak ini kan membunuh jiwa kita, karena anak-anak ini masa depan bangsa. Jadi siapapun itu, berhentilah melakukan kekerasan terhadap anak-anak termasuk perempuan. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari hal ini," tegasnya. (Shanty)

Top