politik

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare.

MIMIKA, BM

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare meninjau Kabupaten Mimika,Papua Tengah untuk melihat langsung pengamanan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika tahun 2024.

"Kehadiran saya di Timika dalam rangka melihat langsung pengamanan Pleno Kabupaten Mimika," ungkap Kapolda saat ditemui awak media di Gor Futsal, Jalan Poros SP2-SP5, Senin (9/12/2024).

Kata Brigjen Pol Alfred, peninjauan ini juga dilakukan setelah mendapatkan laporan ada beberapa Distrik yang terlambat.

"Memang isu kemarin yang kita dapat bahwa ada keterlambatan dari beberapa Distrik, dan kita bersyukur karena dari KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan pihak keamanan,"katanya.

Lanjutnya,"Sehingga hasil suara dari Distrik-distrik itu bisa dievakuasi ke Timika. Dan hari ini kita bisa saksikan bahwa sudah dilaksanakan,"sambung Brigjen Pol Alfred.

Brigjen Pol Alfred juga berharap pelaksanaan pleno bisa terselesaikan hari ini dalam keadaan kondusif dan terkendali.

"Supaya besok hasilnya bisa dibawa ke tingkat Provinsi lagi," ucapnya.

Perlu diketahui kunjungan Kapolda di GOR Futsal, Jalan Poros SP2-SP5 di sela-sela skorsing sidang ini didampingi Danpas Brimob III Korpbrimob Polri Brigjen Pol Almas Widodo Kolopaking dan Forkopimda Mimika dan disambut para Komisioner KPU dan Bawaslu Mimika. (Ignasius Istanto)

Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bakal membangun sea wall (tembok laut) di Distrik Mimika Barat, Kokonao.

Sea wall atau pengaman pantai ini akan dilakukan guna mencegah abrasi di Kokonao.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut dalam seminar akhir perencanaan bangunan pengaman pantai abrasi di Distrik Mimika Barat di Hotel Horison Ultima, Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut mengatakan, seminar ini merupakan langkah penting dalam upaya bersama untuk melindungi wilayah pesisir Kabupaten Mimika, khususnya Distrik Mimika Barat, dari ancaman abrasi pantai.

Kabupaten Mimika, dengan garis pantai yang luas dan kekayaan alam serta sumber daya yang melimpah, menghadapi tantangan besar terkait perubahan lingkungan dan dampak abrasi. Abrasi tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan solusi yang tepat sangat diperlukan.

"Saya sangat mengapresiasi komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat, yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan bangunan pengendali pantai ini. Saya percaya bahwa hasil dari seminar ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya secara teknis, efektif tapi juga berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Robert berharap, seminar ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan.

Ia menjelaskan, bahwa di Kokonao terjadi abrasi, pengikisan di pinggiran pantai dan sudah mau mengarah ke arah jembatan yang ada di Kokonao.

"Jadi kita harus rencanakan dulu supaya tahun-tahun berikut kita sudah bisa kerja pengaman pantainya. Nanti tahun berikutnya baru kita rencanakan fisiknya, sekarang baru perencanaan,"jelas Robert.

Ia menambahkan, sea wall atau pengaman pantai ini seperti yang sudah dilakukan juga di Atuka dan Amar. Tahun ini, pekerjaan fisik di Amar dan tahun lalu di Atuka. (Shanty Sang)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupateb Mimika mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5 triliun atau 83 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Rp6 triliun lebih.

Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, dana transfer pusat, dana transfer provinsi, serta pendapatan lain-lain.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah mengatakan, dengan sisa waktu ini Bapenda harus mengejar sisa Rp1 triliun lebih lagi dari target yang sudah ditetapkan.

"Kemarin yang kita tanda tangan berita acara di Kantor Bupati itu untuk pencairan dana DBH pajak dan PBB bersama KPP Pratama dan KPPN. DBH tersebut itu kisaran Rp600 miliar,"kata Dwi.

Dengan penandatanganan itu diharapkan dalam minggu ini dana akan masuk dan kalau sudah masuk maka Bapenda tinggal mengejar kekurangan sekitar Rp400 miliar lebih.

“Rp400 miliar lebih ini termasuk anggaran Otsus dan DAK yang dikelola oleh setiap OPD,”tutur Dwi.

Dwi mengatakan, untuk dana Otsus dari target Rp264 miliar baru terealisasi Rp79 miliar lebih atau 30 persen. Masih tersisa Rp185 miliar sekian lagi. Begitu juga dengan DAK.

Oleh sebab itu, OPD pengguna DAK dan Otsus secepatnya membuat laporan pertanggungjawaban. Karena, proses pencairan dananya tiga tahap. Untuk pencairan tiga tahap tersebut dilakukan setelah melaksanakan kegiatan dan membuat laporan realisasi kegiatan.

"Kalau dana desa sudah full. DBH provinsi kita masih tunggu triwulan 4, dari Rp182 miliar sudah terealisasi Rp151 miliar sekian. Kemarin kami sudah koordinasi ke Nabire mungkin pertengahan Desember ini akan direalisasikan,"ujarnya.

Katanya, untuk sektor lainnya tidak ada masalah. Sedangkan untuk 11 pajak dari pajak daerah itu dari target Rp272 miliar sudah terealisasi sampai sekarang 90 persen atau Rp250 miliaran.

Sementara, BPHTB sudah 100 persen dan PBB-P2 masih harus kejar Rp1 miliar lagi. Untuk PBB-P2 Freeport sudah lunas, tinggal yang dari masyarakat.

"Kalau pajak daerah saya yakin bisa capai target semua,"ungkapnya. (Shanty Sang)