Politik & Pemerintahan

50 Orang Potensi SAR Ikuti Pelatihan Teknik Pertolongan Kecelakaan Kendaraan

Foto bersama peserta pelatihan dengan Wakil Bupati Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Sebanyak 50 orang dari organisasi POTENSI SAR yang berasal dari berbagai instansi seperti TNI/Polri, organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan paguyuban mengikuti pelatihan teknik pertolongan kecelakaan kendaraan.

Pelatihan dilaksanakan enam hari sejak Senin (14/6) hingga (19/6) dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Aula Keuskupan Mimika.

Kegiatan semula dialokasikan untuk 100 orang namun karena pandemi dibatasi menjadi 50 peserta sementara 50 lainnya akan diikutsertakan pada gelombang kedua.

Selain itu, akan dilaksanakan juga di Pos Kaimana (25) dan Agats (25) sehingga total keseluruhan yang terakomodir untuk tahun 2021 berjumlah 150 orang.

Pelatihan ini mendatangkan pemateri dari Balai Diklat Basarnas Pusat dan Observer Basarnas Pusat Direktorat Bina Potensi SAR serta instruktur lokal Basarnas Timika.

Kepala Kantor pencarian dan pertolongan Timika Geroge L. Mercy Randang, S. IP., M. A. P. kepada awak media mengatakan topik yang diangkat yakni terkait teknik pertolongan kecelakaan kendaraan.

Selain karena situasi dan kondisi di Mimika, ini juga sebagai persiapan dalam menyambut Mimika sebagai tuan rumah PON dan Pesparawi 2021 sehingga hal yang sifatnya darurat, dapat disinergikan.

“Oleh karena itu dalam kegiatan pelatihan ini kita libatkan beberapa instansi yang mana sifanya kemanusiaan sehingga semakin profesional dalam melakukan teknik pertolongan pada kecelakaan kendaraan,” katanya.

Lanjutnya, selama pelatihan para peserta dapat menimba ilmu karena sifatnya fleksibel dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, minimal mengetahui cara-cara pertolongan.

“Kita harus punya jiwa kemanusiaan,” ujarnya.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Timika ini mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Mimika John Rettob.

“Ini suatu terobosan baru untuk SAR Mimika, selama jaman saya, baru pernah melihat ada pelatihan yang dilaksanakan bukan untuk anggota SAR saja tapi melibatkan unsur TNI hingga ormas. Tentunya ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan patut diapresiasi,” tutur Wabup John.

Dikatakan manusia tidak pernah dapat memprediksi kapan bencana atau kecelakaan itu terjadi namun untuk mengantisipasinya, sejumlah persiapan harus dilakukan termasuk melakukan pelatihan.

“Kalau kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya membutuhkan pertolongan pertama dimana saja, tetapi kita tidak tahu tindakan pertolongan apa yang harus diperbuat sehingga perlu untuk dipelajari baik secara teori maupun praktek,” ungkapnya.

Menurutnya, wilayah Kabupaten Mimika yang terdiri dari pesisir pantai, dataran rendah dan pegunungan mempunyai potensi dan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap musibah. Timika juga mempunyai potensi banjir yang luar biasa terjadi saat musim hujan.

“Seperti saat ini. Apakah kita biarkan dan terus melihat bencana itu terjadi. Saya rasa itu perlu kepekaan dari kita semua untuk membantu orang yang menderita karena musibah. Sampai enam hari kedepan dari pelatihan ini kita harapkan dapat dikuti secara baik dan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari guna membantu masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya, pelatihan ini merupakan tahap awal dimana peserta pelatihan POTENSI SAR dapat bergabung dengan Tim SAR Basarnas Timika.

“Saya berpesan sesudah pelatihan ini, apabila ada yang membutuhkan pertolongan kantor SAR bisa melihat mereka dan diikutsertakan dalam pencarian dalam kejadian yang ada di Mimika. Pasti ada kecelakaan baik penerbangan, pelayaran maupun kondisi berbahaya seperti kecelakaan kendaraan pasti ada. Jangan hanya latihan tapi begitu ada kejadian tidak ada yang membantu,” pungkasnya. (Elfrida)

Wabup : Sosialisasi SPM Bertujuan Memperkaya Wawasan dan Kompetensi Pegawai


Foto bersama para pimpinan OPD dengan Wakil Bupati Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan bahwa sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memperkaya wawasan dan kompetensi peserta tentang SPM.

Kegiatan sosialisasi SPM yang digagas Bagian Tata Pemerintahan berlangsung di Hotel Grand Tembaga dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Johanes Rettob ditandai pemukukan tifa, Senin (14/6).

Wabup John dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penekanan pelaksanaan urusan wajib itu dipisah antara urusan wajib dan urusan pilihan tetapi wajib itu juga dipisahkan menjadi urusan pelayanan yang bersifat dasar dan non dasar.

"Pemisahan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai target pencapaian SPM," tutur Wabup John.

Untuk itu, maka dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2012 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Mendagri nomor 100 tahun 2018.

Katanya, dalam undang-undang tersebut ada sekitar 28 standar pelayanan minimal pemerintah di kabupaten kota yang menjadi accuan kerja pemerintah.

Wabup mencontohkan, seperti pendidikan anak-anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan Balita dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

"Pelayanan minimal tentunya kita harus buat dengan SOP. Disetiap OPD, sekolah, Puskesmas punya SOP sendiri. Standar Operasional Prosedur kemudian dituangkan untuk meneruskan indikator pelayanan. Ini yang paling penting," tutur Wabup John.

Dijelaskan, SPM yang ditugaskan kepada Pemda Mimika mengikuti urusan wajib pelayanan dasar yang mana pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

Lanjutnya, pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang hanya diorientasikan untuk memberikan kepuasan minimal semata.

"Namun kita harus memberikan pelayanan itu membuat satu indikator sehingga masyarakat betul terlayani, merasa puas, merasa bahwa pelayanan ada sehingga mereka dapat merasakan kehadiran pemerintah terhadap mereka,"ujarnya.

Wabup juga menjelaskan bahwa SPM merupakan satu syarat Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Subag Data dan Monev Kemendagri, Benjamin Sibarani mengatakan, ada 28 hal yang harus dilakukan terkait dengan penggunaan SPM di pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan pemukiman, trantibumtibmas dan sosial.

Oleh karena itu, daerah harus memastikan semuanya harus terintegrasi terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

"Nanti ada tiga hal permasalahan di daerah yakni bagaimana ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana itu bisa terjawab. SPM itu harus diintegrasikan kedalam Renja. Sehingga nanti itu bisa terlaksanakan," ungkapnya.

Ketua Panita Lita Derosari mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar OPD yang melaksanakan pelayanan dasar tahu dan paham dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD dalam pemenuhan pelayanan standar minimal kepada masyarakat.

Para peserta merupakan sekretaris dan kasubag pogram setiap OPd berjumlah 100 orang. Sementara sumber dana berasal dari DPA Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp200 juta. (Shanty)

Tahun Ini Mimika Dapat Rp300 Miliar dari Perubahan Status Freeport ke IUPK

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Perubahan status PT Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdampak lebih terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika akan segera mendapat bayaran sebesar Rp300 miliar dari pemegang IUPK PTFI.

Pembayaran tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam undang-undang tersebut tertuang, pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan minerba wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak beroperasi.

"Dari 6 persen untuk daerah penghasil, Mimika peroleh 2,5 persen, 2 persen untuk kabupaten kota dalam satu provinsi dan 1,5 persen untuk provinsi. Dari 2,5 persen ini maka Mimika dapat kisaran Rp300 miliar,”jelas Dwi.

Dwi mengatakan, ini adalah bayaran pertama sejak perubahan status PTFI dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK yang sudah berjalan sejak tahun 2019, karena dari laporan PT Freeport dan Kementerian ESDM, di tahun 2019 lalu mereka belum mendapat keuntungan bersih.

Katanya, keuntungan baru didapatkan di tahun 2020 sehingga pembayarannya baru akan dilakukan tahun 2021 ini.

"Itu yang akan kita terima yang merupakan keuntungan bersih PTFI dalam satu tahun. Jadi semakin besar keuntungan PTFI maka sudah pasti semakin besar keuntungan yang daerah dapat. Tapi Rp300 miliar yang nanti kita terima dari Freeport itu sudah dianggarkan atau masuk dalam APBD kita Rp3,5 triliun itu," ungkapnya. (Shanty)

Top