Ekonomi dan Pembangunan

320 UKM Sudah Terdaftar Ingin Berjualan Kuliner di Pasar Sentral Mimika


Kadsiperindag Mimika, Michael R Go Marany

MIMIKA, BM

Hingga Minggu (25/10) kemarin, sebanyak 320 UKM telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika untuk berjualan berjualan di Kawasan Jajanan Kuliner Pasar Sentral Timika.

Respon ini menunjukan bahwa pelaku usaha di Mimika termasuk masyarakat memiliki animo dan dukungan terhadap apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini melalui Disperindag Mimika.

"Kami tim gabungan juga tidak menyangka, karena responnya sangat luar biasa, bahkan kami menyadari bahwa inovasi ini sangat membantu pemulihan ekonomi UKM disaat Pandemi Covid 19 di Kabupaten Mimika," ujar Kadisperindag Michael R Go Marany kepada BM, Senin (26/10).

Michael menjelaskan, dari total sementara 320 UKM ini, selain sudah berjalan ada yang baru mendaftarkan diri untuk membuka usaha kecil menengah. Menurutnya, ini menunjukan sebuah langka pertumbuhan ekonomi karena membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki UKM.

"Semakin banyak pelaku UKM di Mimika, maka secara tidak langsung akan memberi dampak positif bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi di Mimika," ujarnya.

Bukan hanya terdaftar namun Pemda Mimika melalui kebijakan bupati dan wakil bupati melalui Disperindag juga memfasilitasi Para UKM. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung aktifitas UKM, terutama membantu mereka dalam situasi pandemi covid saat ini.

Selain fasilitas, beberapa layanan yang diberikan kepada UKM di Pasar Sentral adalah jaminan keamanan, air bersih, listrik, tanpa biaya sewa lahan, hiburan, dan akan dilengkapi dengan free wifi serta tenda yang ditata dengan rapih utk menutupi booth/kedai/gerai/gerobak saat hujan dan panas.

"Kami menyadari penataan ini semuanya butuh proses, oleh sebab itu kami juga sangat berterima kasih kepada para UKM yang sudah bersedia masuk berjualan. Harapan kita semua ke depan ini akan menjadi ikon wisata kuliner di Pasar Sentral Timika," ungkap Michael. (Ronald)

Mimika Dipersiapkan ikut Penilaian Anugerah Paritrana Award 2020

Pada giat ini dilakukan juga penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris

MIMIKA,BM

Kabupaten Mimika saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi bagian dalam penilaian Anugerah Paritrana Award 2020 tingkat nasional.

Anugerah Paritrana Award merupakan salah satu program Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan BPJS Ketenagakerjaan.

Anugerah ini diberikan sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang selama ini memiliki komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Agar Mimika memiliki peluang meraih anugerah Paritrana, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika melakukan sosialisasi Paritrana Award 2020 tingkat nasional di Hotel Horison, Kamis (22/10) dan dibuka Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mimika, Santy Sondang.

"Untuk penilaian anugerah ini Pemda Mimika sudah unggul karena sudah mengeluarkan Perda. Perda itu bobotnya 10 dari total penilaian 100 jadi ibarat pertandingan, Mimika sudah menang 1:0," tutur Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika, Verry K Boekan.

Selain Mimika, Verry mengatakan, untuk Papua baru ada Pemda Raja Ampat dan Kota Sorong yang memiliki perda ini. Secara nasional belum banyak daerah yang memiliki peraturan daerah ini.

"Jadi ini sebenarnya modal dasar yang kuat untuk Pemda Mimika bisa bertarung memperebutkan juara di Paritrana Award," ujarnya.

Selain peratutan daerah, syarat berikutnya adalah mendaftarkan tenaga kontrak atau honor daerah dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk Mimika Memang belum semua di lingkup Pemda Mimika terdaftar namun diharapkan di 2020 ini semua tenaga kontrak bisa didaftarkan karena bobot penilaiannya cukup tinggi.

Penilaian juga didasari pada bagaimana upaya pemerintah daerah melalui APBD membackup atau membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Pekerja rentan contohnya petani, peternak, nelayan, tukang kayu, tukang batu, tukang ojek.

Syarat berikutnya yakni kepatuhan pemberi kerja di Kabupaten Mimika untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepatuhan harusnya memiliki kepastian adanya keterlibatan pemda dalam menegakkan low infosman agar pemilik toko, kios atau koperasi bahkan perusahaan ikut terdaftar.

"Semua ini domainnya ada di Disnakertrans Mimika apalagi kita sudah punya perda. Di perda itu ada sanksinya, di pasal 20 salah satunya sanksi administrasi contohnya adalah teguran dan surat peringatan," ujarnya.

Selain itu, ada juga sanksi yang sifatnya bukan administrasi seperti penghapusan dan penutupan ijin usaha, tidak memberikan ijin usaha dan tidak mengijinkan tenaga asing untuk bekerja. Untuk perorangan tidak mendapat IMB dan beberapa sanksi administratif lainnya.

Sekretaris Disnakertrans Mimika, Santy Sondang mengatakan dan menjelaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Menurutnya, negara telah menyusun landasan kebijakan dengan pembentukan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sitem Jaminan Sosial Nasional serta UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.


Jalannya giat sosialisasi oleh BJS Ketenagakerjaan Mimika

"Saat ini Indonesia maupun dunia pada umumnya masih mengalami situasi yang sangat sulit akibat pandemi covid-19. Implikasi pandemi covid ini bukan hanya terdampak pada aspek kesehatan tetapi juga meluas pada aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat juga,"kata Santy.

Dikatakan, bahwa aktifitas perekonomian negeri ini tengah mengalami penurunan secara drastis seiring dengan pembatasan masyarakat yang dihimbau dalam menjaga penularan covid-19.

Oleh karenanya, persolan ini menjadi tantangan yang berat terutama ketika pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang luar biasa dan strategis dalam menghadapi situasi ini.

Penanganannya, menurut Santy, tentu tidak bisa hanya dilihat dari kesehatan saja tetapi juga beriringan dari sisi perekonomian masyarakat. 

Menurutnya, dalam situasi krisis seperti ini maka perlu kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Masyarakat semestinya sadar bahwa salah satu mitigasi dalam menghadapi krisis ekonomi adalah mempersiapkan pekerja dengan mempersiapkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka harapan kita para pekerja dapat menerima manfaat di kemudian hari," ujarnya.

Santy juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa subsidi upah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 4 bulan dengan nominal Rp2.400.000 sesuai dengan Permen Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020.

Untuk kepesertaan BPJS, Santy juga mengatakan, bahwa tenaga honor di Disnakertrans Mimika sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga sudah menerima subsidi upah tersebut.

Diharapkan, dengan adanya peraturan ini maka perusahaan atau pemberi kerja diharapkan tetap bertahan selama masa pandemi hingga ekonomi kita berangsur pulih.

"Kami juga menghimbau kepada  OPD agar dapat memberi jaminan BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja non ASN. Marik kita dukung pelaksanaan Paritrana ini dan mendorongnya agar dapat dimaksimalkan melalui kerjasama BPJS Ketenagakerjaan," harapnya.

Momen pada giat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kematian peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Keluarga ahli waris almarhum Akmal yang adalah pekerja Mustahik Baznas Timika diberikan BPU sebesar Rp42 juta.

Selain itu dilakukan pula penyerahan santunan jaminan hari tua sebesar Rp14.668.830, jaminan pensiun Rp350.700 per bulan dan jaminan kematian sebesar Rp24 juta kepada ahli waris almarhum Marthen Murib, eks karyawan Yayasan Jaya Sakti Mandiri. (Shanty)

121 PKL Terdata Berjualan di Jalan Protokoler dan Emperan Toko

PKL akan disentralkan di Pasar Sentral (foto udara Pasar Sentral)

MIMIKA, BM

Tim Gabungan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) telah melakukan pendataan bahwa ada 108 PKL yang selama ini berjualan di pinggiran japan protokol dan sekitaran emperean toko atau kios. Selain pendataan, sebagian diantara mereka juga mendaftarkan diri secara langsung ke tim gabungan.

Bagi PKL yang mungkin belum terdata atau belum mendaftarkan usahanya, dapat langsung mendatangi Disperindag sebagai leader tim gabungan. Selain itu dapat mendaftarkan usahanya kepada tim gabungan di Pasar Sentral.

Kadis Perindag Miimika, Michael R Go Marany menjelaskan, penertiban PKL ini dilakukan agar penataan Kota Timika lebih tertata dengan baik dan tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas di jalan protokol.

"Dan terutama adalah menjadikan Pasar Sentral Timika sebagai pusat perdagangan dan wisata kuliner dan juga mempersiapkan Timika sebagai tuan rumah Pesparawi dan Sub Cluster PON 2021," ungkapnya kepada BeritaMimika.

Michael juga menegaskan bahwa sebelum dilakukan relokasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Bahkan mereka membuka ruang dialog secara terbuka tentang hal ini.

"Tim Gabungan membuka ruang diskusi bagi para PKL, bila tidak bisa silahkan datang dan berdiskusi dengan tim di Pasar Sentral Timika.
Para pedagang juga jangan khawatir karena kalau sudah terjadi pemusatan maka sudah tentu pengunjung atau pembeli langganan dimanapun akan datang membeli," ungkapnya menjawab keraguan pedagang yang takut kehilangan pelanggan mereka.

Ia menegaskan agar tidak ada ketakutan ataupun pikiran negatif terkait relokaasi ini. Michael mengatakan tidak akan ada yang namanya pungutan liar sehingga PKL tidak boleh khawatir.

"Kami menjamin tidak ada pungutan biaya sewa. Kami akan fasilitasi listrik dan air bersih, dijaga security 24 jam, toilet tersedia dan dilayani kebersihan pelayanan sampah setiap hari. PKL hanya perlu membayar biaya retribusi sesuai ketentuan tarif yang tertuang dalam Perda," jelasnya.

Tim Gabungan juga tidak memberikan batasan hanya pada satu usaha saja. Jika ada pedagang yang mempunyai 10 cabang usaha dagangan, silahkan mendaftarkan diri dan tim akan menyiapkan tempat, karena kawasan Pasar Sentral disiapkan untuk penaataan PKL dan masih sangat luas untuk menampung PKL.

"Kami berpikir, belum terlambat untuk menata PKL yang selama ini cukup menjamur dan banyak di seputaran kota Timika, sehingga kami juga memohon dukungan kerjasama yang baik untuk bersama menata kota Timika dan terus meningkatkan perekonomian masyarakat, baik dalam UKM dan IKM yang ada di Timika," ungkapnya.

Michael menyadari bahwa kebijakan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra namun ia meminta semua pihak untuk belajar dan melihat bersama bagaimana daerah kabupaten dan kota lain dapat menata kota mereka dengan tertib, dengan aturan yang tegas dan melindungi.

"Kami masih tetap melakukan sosialisasi dan perdekatan persuasif yang humanis. Kami sangat mengharapkan pengertian PKL di Timika untuk turut berkontribusi membangun Mimika sebagai tempat dimana para PKL menjalankan usaha dan mencari nafkah," harapnya. (Ronald)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top