Ekonomi dan Pembangunan

Baru Satu UMKM di Mimika yang Miliki Ijin Edar, Padahal Pengurusannya Mudah

Peserta giat sinergisme pendampingan pelaku usaha UMKM

MIMIKA, BM

Berdasarkan data dari lintas sektor di Mimika ada sekitar 100 UMKM namun sayangnya dari jumlah ini hanya 1 UMKM yang telah memiliki Ijin Edar.

Hal ini disampaikan dalam giat sinergisme pendampingan pelaku usaha UMKM pangan di Hotel Grand Tembaga, Selasa (10/11) oleh Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Pom) Timika

Kegiatan ini tujuannya agar pelaku usaha UMKM pangan di Mimika peroleh legalitas terhadap prodak mereka.

"Sampai sekaraang hanya ada satu izin edar yang dikeluarkan Loka POM untuk produk olahan pangan UMKM. Ada satu yang sudah mendapat nomor izin edar. Nah ini kita masih menunggu yang lain, kami tidak tahu kendala pelaku UMKM ini apa sehingga tidak mendaftarkan prodaknya," tutur Plt Kepala Loka Pom Timika, Nursinatrya Sari saat diwawancarai usai kegiatan.

Nursinatrya mengatakan, jika ada kendala maka seharusnya pelaku UMKM mendatangi Loka POM agar bersama mencari jalan keluarnya.

Berdasarkan produk-produk yang beredar UMKM di Mimika sangat banyak, tetapi yang terdfaftar memiliki nomor izin edar itu baru satu. Yang terdaftar itu produk kripik.

"Kami bantu pendampingan kemarin dan sudah terbit izin edarnya untuk beberapa produk snaknya seperti kripik. Kami terus senantiasa mendorong pelaku UMKM baik secara personal ataupun institusi untuk mendaftarkan produknya, cuma kita belum tahu masalah teman-teman UMKM lain itu apa,"tutur Nursinatrya.

Katanya, jika persyaratan yang menjadi kendala, itu tidak mungkin karena pengurusan ijin edar sangat mudah yakni hanya dengan menyertakan NPWP, surat keterangan domisili usaha dan hasil pemeriksaan sarana oleh Loka POM.

Ia mengakui pihaknya belum memiliki data base pasti jumlah UMKM di Mimika namun sesuai data lintas sektor jumlah hampir mencapai 100 UMKM.

"Harapan kami agar UMKM yang belum terdaftar mereka bisa mendaftarkan prodaknya, sehingga memiliki legalitas untuk melakukan distribusi dan penjualan. Kalau ada masalah itu kita berupaya mencari jalan keluarnya, apa masalahnya karena di Loka POM itu misalnya prodak-prodak yang memerlukan uji kami akan faslitasi dan itu gratis,"tuturnya.

Terkait persoalan sarana dan prasarana, menurut Sari tergantung kesiapan pelaku usahanya. Loka Pom hanya melihat sarana dan prasarana UMKM yang ada memenuhi persyaratan atau tidak. Jika memenuhi persyaratan maka akan dikeluarkan rekomendasinya.

"Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau alasannya begitu apalagi jika soal pendanaan. Makanya kita selalu arakan coba masuk pada dinas mana yang memiliki program pembinaan UMKM. Makanya saat ini kami undang beberapa lintas sektor yang memiliki binaan supaya mereka tahu apa yang bisa mereka bantu untuk UMKM binaannya,"ujarnya.

Ia menjelaskan, jikapun sarana dan prasarana yang menjadi alasan maka pihaknya akan melakukan pendampingan. Termasuk pengujian laboratorium, akan difasilitasi.

Menurutnya, Loka POM akan sangat tegas ketika menemukan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Produk pangan olahan tersebut akan langsung ditarik dan dimusnahkan.

"Produknya akan ditarik dan kita akan panggil produsennya. Tindaklanjut ini dilakukan oleh semua Loka POM atau BPOM yang ada di Indonesia yakni emusnahkan produk yang ditemukan tidak memiliki izin edar. Hal ini dilakukan supaya ada jaminan bahwa produk tersebut tidak akan di jual kembali. Cuma kadang memang proses dari pelaku Usaha ini tidak sabar dengan proses dalam mengurus izin edar," ungkapnya.

Pelaku usaha kadang beralasan pengurusannya lama dan ribet namun sebenarnya mereka tidak menjalankannya karena prosenya sangat mudah dan cepat.

Selain itu hal utama yang juga harus diperhatikan adalah sanitasi hygienes artinya tempat, proses produksi, perlatan yang digunakan harus bersih. Termasuk bahan baku yang digunakan semuanya harus aman.

"Untuk mendaftar di BPOM tidak harus punya label halal. Kalau punya label halal masukkan dan kalau belum punya yah ngak apa-apa. Artinya ngak boleh cantumkan logo halal di kemasannya, tapi kalau mau mencantumkan harus punya sertifikat halal,”ungkapnya. (Shanty)

Menata Pasar, Disperindag Bongkar 150 Lapak Pedagang Pasar SP 2

Pembokaran lapak-lapak di Pasar Sp2

MIMIKA, BM

Pedagang Pasar SP2 hanya pasrah melihat lapaknya dibongkar untuk dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Gabungan yang dipimpin Disperindag, Selasa (10/11).

Penataan Pasar SP2 sempat mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, yang beralasan karena belum memiliki tempat untuk ditempati dan menyimpan barang-barang dagangan mereka.

Dengan komunikasi dan pendekatan persuasif yang baik oleh pegawai Disperindag, pedagang akhirnya bisa menerima dan berharap peran dari pemerintah untuk mempersiapkan lokasi atau tempat sementara bagi pedagang untuk melakukan aktivitas jual beli.

Pembongkaran lapakpun akhirnya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat excavator.

Kepala Disperindag, Michael R. Gomar di sela-sela kegiatan menyampaikan bahwa penataan Pasar SP2 ini sesuai dengan hasil pendataan kepada pedagang pada minggu lalu.

"Jumlah lapak yang dibongkar itu mencapai kurang lebih 150-an," ungkapnya.

Untuk pelaksanaan penataan Pasar SP2 sendiri, kata Gomar, sudah disosialisasikan kepada para pedagang termasuk pedagang mama-mama papua yang berjualan dipinggir jalan.

Yang mana satu harapan dari mama-mama Papua bisa segera dilakukan penataan sehingga mereka bisa berjualan di bangunan Pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah.

"Dalam pembongkaran Pasar, yang namanya pro kontra itu ada diantara pedagang yang terima maupun yang tidak menerima penataan yang kita lakukan ini. Namun dengan komunikasi secara persuasif dan pendekatan mereka bisa menerima," katanya.

"Selain itu mereka juga berharap peran dari pemerintah untuk mempersiapkan sementara lokasi atau tempat untuk mereka melakukan aktivitas jual beli. Ini nanti akan dibicarakan karena mereka tidak menginginkan keluar dari lingkungan Pasar SP2," tambah Gomar.

Lanjutnya, terkait hal tersebut maka usai dilakukan penataan pasar, pedagang akan tetap diizinkan berjualan.

"Jadi mereka tidak dikeluarkan dari Pasar SP2, nanti selesai penataan Pasar mereka akan dibagikan tempat los untuk pembangunan lapak sementara untuk berjualan. Untuk lapak sementara itu mereka akan membangun secara swadaya,"ungkap Gomar.

Kemudian untuk tata tempat dan ukuran lapak sendiri, kata Gomar nanti akan disampaikan kepada para pedagang sehingga tidak menutupi bangunan mama-mama Papua yang sudah dibangun. Serta tidak menutupi lokasi parkiran yang sudah disiapkan.

"Kita juga belum bisa pastikan apakah bangunannya nanti sama persis dengan Pasar Sentral. Tapi nanti kita akan coba usulkan dianggaran tahun 2021. Tetapi yang paling utama kita akan kembali melihat status kepemilikan dari lokasi tanah SP2 ini,"katanya.

Ditambahkan, untuk ke depan nanti pengelolaan Pasar SP2 setelah ditata akan tetap dibawah pengawasan Disperindag.

"Supaya semua pedagang yang melakukan transaksi tetap terdata dengan baik dan sebagai data terakurat buat kami," tutup Gomar. (Ignas)

Disperindag Sudah Setor Retribusi Parkir Rp318 Juta


Penarikan retribusi di Pasar Sentral masih dilakukan secara manual

MIMIKA, BM

Penerimaan daerah dari retribusi parkir di Pasar Sentral yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika selama dua bulan terakhir telah mencapai Rp318 juta. Dana ini telah disetorkan ke kas daerah.

Sejak diberlakukan retribusi parkir yang dimulai pada 1 September lalu, tiap hari pemasukan dari retribusi ini berkisar Rp6-7 juta.

"Hari Minggu kami tidak melakukan penarikan karena kami kekurangan juru tagih. Ke depan kami rencana lakukan di hari minggu namun mulai Desember nanti kita sudah menggunakan portal otomatis,"ujarnya.

Penggunaan portal otomatis sebanyak 4 unit akan ditempatkan di pintu masuk dan keluar Pasar Sentral.

Menurutnya, pemasangan portal juga membantu pihaknya untuk mengurangi beban kerja terutama tenaga yang nanti dipakai sebagai juru tagih.

"Jadi ketika kendaraan masuk ke pasar akan menarik karcis dan saat keluar akan membayar retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perda,"ungkapnya.

Kepala Disperindag Michael R Go Marani kepada BeritaMimika mengatakan bukan hanya retribusi parkir namun retribusi untuk pelayanan pasar, persampahan, tera ulang dan lainnya juga telah disetorkan ke kas daerah setiap minggu. (Shanty)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top