politik

Suasana pertemuan bahas air bersih

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat dan presentasi terkait pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bersama PT Air Minum Jayapura.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan, Selasa (24/2/2026) yang dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Kepala Dinas PUPR Innosensius Yoga Pribadi,  jajaran PT Air Minum Jayapura, Unicef dan stakeholder.

Untuk diketahui, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan studi banding Pemkab Mimika ke PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani pada awal Januari 2026, yang diinisiasi oleh UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pertemuan hari ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui Dinas PU dan menindaklanjuti hasil pertemuan di Jayapura beberapa waktu lalu.

“Hari ini kita minta supaya Bapak-bapak datang lihat di sini situasinya untuk proses selanjutnya kedepan nanti. Paling tidak nanti akan kami presentasi supaya kita bisa mengambil satu pemikiran kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap pengelolaan air bersih di Kabupaten Mimika,”kata Bupati Mimika, Johanes Rettob.

Bupati mengatakan, bahwa rencananya pengelolaan air minum ini akan di kelola dengan secara profesional. Jika, UPTD nya dari Pemkab Mimika kemungkinan tidak mampu. Di samping tenaganya tidak ada, tentu dibutuhkan pendampingan yang luar biasa dan tentunya pasti lebih mahal.

"Sering kalau pemerintah yang kelola biasanya masyarakat minta gratis. Jadi kira-kira kita atur bagaimana supaya kita kelola dengan baik. Nanti kita lihat seperti apa presentasi hari ini dan kemudian nanti PT MAS juga ya, lihat kira-kira seperti apa langkah-langkah apa yang PT MAS bisa pikirkan dan sesudah itu kita putuskan sama-sama nanti,”ujarnya.

Menurutnya, air minum ini sangat penting sekali untuk masyarakat. Oleh sebab itu, pihak kesehatan juga harus terlibat agar air yang dikonsumsi layak.

Katanya, investasi pemerintah sudah cukup besar terhadap air bersih ini, namun terkadang fasilitas yang sudah dipasang tidak dijaga dengan baik. Sehingga, menjadi pertanyaan lagi dari masyarakat kapan menikmati air bersih.

“Kita pasang meteran, meterannya besok sudah hilang, kaget orang mabuk datang potong pipa. Hal-hal ini yang membuat sehingga saya kira pemerintah tidak bisa kerja sendiri,”tutur Bupati.

Dengan keterbatasan yang ada, kata Bupati, pemerintah harus bisa bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yang profesional yang dapat membantu Pemda sekaligus juga bisa membantu masyarakat dalam menikmati air bersih yang sehat di Mimika. Sekaligus juga meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di kabupaten ini.

“Ini salah satu ikon yang harusnya kita buat di semua daerah, di mana Kabupaten Mimika ini semua sekarang masih pakai air tanah. Masing-masing rumah punya air tanah sendiri-sendiri,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala dinas PUPR, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan pertemuan ini adalah untuk menentukan model perusahaan yang akan mengelola air perkotaan.

“Apakah nanti menggunakan perusahaan daerah yang sudah terbentuk yakni PT MAS atau membentuk perusahaan baru,” kata Yoga.

Ia menjelaskan, sesuai regulasi yang berlaku, ada dua pola pengelolaan air bersih. Pertama, melalui perusahaan air minum yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Kedua itu dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda), perusahaan daerah dengan satu pemilik modal, dalam hal ini pemerintah Kabupaten.

“Skema ini dinilai paling sesuai untuk Kabupaten Mimika, mengingat penyertaan modal hanya berasal dari satu daerah, berarti yang cocok menurut aturan adalah Perumda atau Perusahaan Air Minum Daerah, sesuai hasil diskusi kami waktu di Jayapura," Jelas Yoga.

Yoga menambahkan, pada tahun 2025, sambungan air bersih ke rumah-rumah di Mimika sudah sebanyak 14676 SR. Namun yang sudah teraliri air bersih sekitar 9000 SR.

"Air belum teraliri secara optimal, karena terdapat beberapa titik pipa yang putus atau ada alat yang dicuri. Tugas kita tetap melakukan penanganan-penanganan. Lembaga yang mengelola ini, harus mempunyai perhitungan yang baik,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas PU, Bonifasius S.

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mimika, Tahun Anggaran 2026, akan membangun fasilitas air bersih di Distrik Amar, Kampung Ipaya.

Pemasangan air bersih ini menerapkan sistem Reverse Osmosis (RO), yang mengubah air payau menjadi air bersih layak konsumsi.

"Tahun ini kita bangun di Ipaya, di sana nanti kita bangun dua titik RO," kata Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas PU, Bonifasius S.

Boni mengatakan, bahwa pada tahun 2025, sudah ada delapan titik RO yang telah terpasang di empat wilayah, yakni Atuka, Kokonao, Uta, dan Amar, dengan masing-masing wilayah mendapatkan dua titik instalasi.

"Pembangunan sudah selesai dan sudah diresmikan juga oleh Pak Bupati tahun lalu," ujarnya.

Ia menambahkan pelayanan air seringkali terhenti bukan karena kerusakan alat, melainkan karena absennya petugas penjaga.

"Kendala kita ada di petugas. Kalau petugasnya cuma satu dan dia ke kota sampai seminggu, air tidak jalan dan masyarakat tidak bisa menikmati. Itulah mengapa saat bapak-bapak Dewan turun ke lapangan, mungkin pas petugasnya tidak ada, sehingga laporannya air tidak jalan," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Dinas PU berencana menambah jumlah petugas menjadi dua orang per titik agar bisa saling menggantikan.

“Kita nanti minta ke distrik untuk mungkin dua-dua orang. Jadi satu titik dua agar bisa handle begitu, kita ambil dari warga lokal di sekitar titik RO saja, biar dapat menetap dan sigap menjaga alat,” tutur Boni.

Meskipun melibatkan masyarakat lokal dan berkoordinasi dengan pihak distrik,  Boni menegaskan, pengawasan teknis dan pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab Dinas PUPR.

"Pekerjaan ini tidak diserahkan sepenuhnya ke kampung. Kami tetap melakukan pengawasan. Jika ada laporan kerusakan, tim kami bersama PPTK akan langsung turun ke lapangan untuk memastikan bagian mana yang perlu diperbaiki atau diganti," Jelasnya.

Ia menambahkan, Dinas PUPR juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai perbedaan fungsi air kran dan air galon hasil RO.

“Saya imbau kepada masyarakat, bahwa air untuk konsumsi langsung (minum) telah disediakan dalam bentuk isi ulang galon di depot-depot yang tersedia. Sementara air yang mengalir ke rumah-rumah melalui kran sebaiknya tidak langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Plt Kepala BPBD Mimika, Agustina Rahaded

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika Tahun Anggaran 2026 akan mengadakan dua armada pemadam kebakaran (Damkar) dan membangun dua pos baru.

Adapun, dua pos yang dibangun nanti berlokasi di Pusat Pemerintahan SP3, samping masjid dan di Mimika Timur.

“Kami bangun di sana agar jangkauan lebih dekat dan respon bisa lebih cepat. Pembangunan pos ini juga diperkirakan memakan waktu tiga bulan dan dilengkapi dengan fasilitas garasi, tangki air, serta personel yang berjaga 24 jam penuh,” kata Plt Kepala BPBD Mimika, Agustina Rahaded.

Agustina menuturkan, bahwa untuk pengadaan armada Damkarnya berupa satu unit mobil tangki kapasitas 4.000 liter dan satu unit mobil rescue.

"Kita langsung ke penyedia pemadam kebakaran di Jakarta atau Surabaya. Seperti unit foam 3.000 liter kemarin, itu buatannya di Solo. Kami tidak mengambil dari penyedia lokal karena spesifikasi kendaraannya khusus," ujarnya.

Selain penambahan infrastruktur, BPBD juga menjalankan mandat Pemerintah Pusat untuk fokus pada kegiatan di tingkat kampung dan distrik, khususnya di wilayah pesisir yang rawan banjir.

Menurutnya, program yang dijalankan meliputi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIA) serta sosialisasi tanggap bencana keluarga. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Distrik Iwaka, Atuka, Amar, dan Kokonao.

"Kegiatan ini sifatnya mandatory dan anggarannya sudah ditetapkan dari pusat untuk edukasi masyarakat yang setiap tahun terdampak banjir, agar mereka lebih siap dan tanggap," jelasnya.

Ia menambahkan, utuk mengisi pos-pos baru tersebut, BPBD memastikan ketersediaan personel cukup memadai. Saat ini terdapat total 54 pegawai di bidang Damkar dan kualitas personel juga terus ditingkatkan melalui pengiriman anggota ke pusat pelatihan.

“Dengan penambahan pos maupun armada, BPBD berharap masyarakat dapat segera melapor jika terjadi bencana agar petugas bisa langsung terjun ke TKP dalam waktu singkat,”ungkapnya. (Shanty Sang)