politik

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Ketua Satuan Tugas (Satgas) program makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, sekaligus Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan, setelah berjalan hampir satu tahun, 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dievaluasi guna memastikan apakah telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG ini di kota Timika sudah berjalan dengan baik, dan memang baru di kota, kita akan pastikan apakah MBG ini sudah memenuhi standar yang ditentukan. Kemudian anak-anak sudah terpenuhi gizinya sesuai dengan yang diharapkan. Sudah jalan hampir satu tahun, jadi kita mau pastikan sudah jalan dengan respon balik dari sekolah dan anak-anak,” kata Wabup Kemong.

Wabup menjelaskan, evaluasi ini akan dilakukan dengan mengunjungi langsung dapur SPPG, karena masih ada dapur yang hanya bersifat sementara tapi ada juga dapur yang sudah sesuai dengan kriteria dan memenuhi standar dari BGN.

“Harus dipastikan dulu pemanfaatan dapur itu sendiri. Kita harus pastikan. Yang ada ini dulu. Kalau memang perlu ditambah kami akan dukung dengan program karena ini harus melebar. Saat ini program MBG ini hanya berputar di kota saja,”ujarnya.

Lanjutnya, setelah dievaluasi SPPG di seputaran kota Timika, program MBG sesuai dengan standar dari BGN tersebut juga direncanakan akan diperluas hingga ke sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman.

Dikatakan bahwa pada pelaksanaan MBG di wilayah pesisir dan pedalaman nantinya, Pemkab akan menggunakan sumber daya alam (SDA) yang ada di sekitar daerah tersebut guna dikelola agar manfaat gizinya dapat dirasakan oleh anak-anak sekolah.

“Di pesisir dan pedalaman itu memafaatkan SDA yang tersedia sesuai dengan kondisi di sana dan menyesuaikannya dengan standar yang diterapkan oleh BGN,” tutur Wabup.

Evaluasi SPPG ini, menurutnya bukan hanya untuk menilai bahwa pelayanan sudah dilakukan dengan baik atau tidak melainkan memang aturan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN.

“Kami baru rapat pertama hanya untuk memastikan program ini sedang berjalan. Bukan kita menilai bahwa ini baik atau tidak baik. Tapi ini berpatok pada standar yang ditetapkan oleh BGN. Itu yang harus dijalankan dan dipastikan oleh SPPG. Jadi kita punya pedoman itu standar dari BGN,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Kondisi kantor Kelurahan Kebun Sirih

MIMIKA, BM

Kondisi Kantor Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru rusak dan dinilai tidak layak untuk melakukan pelayanan. Sejak dua minggu terakhir, pelayanan kantor yang terletak di Jalan Bandara Lama terpaksa menumpang di Kantor Kelurahan Koperapoka.

Kepala Kelurahan Kebun Sirih, Faustina Endang Suryanti mengatakan, bahwa keputusan pemindahan pelayanan telah melalui koordinasi dan mendapat izin dari Pimpinan Daerah.

"Kantor lama itu sudah tidak layak dan kurang aman untuk aktivitas pelayanan publik. Jadinya, kami menumpang dulu, sudah hampir dua minggu pindah ke sini,” kata Faustina.

Selain kondisi kantor yang rusak, ada juga beberapa kejadian di sana yang dinilai cukup mengkhawatirkan baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang mengurus administrasi. Pelayanan ke masyarakat juga tidak kondusif. 

“Pelayanan masyarakat di kantor lama kami nilai tidak aman. Saat pegawai datang pagi hari, terdapat beberapa orang yang tidur di depan kantor dalam pengaruh minuman keras. Kondisi ini tentu mengganggu dan berpotensi menimbulkan risiko,” ujarnya.

Faustina berharap pemerintah dapat mengakomodir pembangunan kantor baru. Hal itu juga sudah diusulkan dalam Musrenbang  tingkat kelurahan.

Menurutnya, kantor yang layak sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat. 

"Kami harap ada pembangunan kantor kelurahan yang baru. Intinya tanahnya tidak bermasalah sehingga pelayanan masyarakat kembali efektif," harapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan musrenbang Kelurahan Dingo Narama

MIMIKA, BM

Sebanyak 76 usulan diajukan warga dari 12 RT, dicatat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Dingo Narama 2026.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Dingi Narama, Selasa (3/3/2026) dihadiri perwakilan distrik, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, Ketua RT dan masyarakat.

Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktovina Naa, mengatakan musrenbang kelurahan merupakan agenda rutin tahunan untuk menampung dan membahas usulan pembangunan dari warga.

"Ada 76 usulanusulan yang diusulkan yang diharapkan dapat diakomodir pada program tahun anggaran 2027 mendatang," Kata Oktavina.

Oktavina mengatakan, bahwa puluhan usulan terseburtersebut bukan saja usulan baru tetapi ada juga usulanusulan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terakomodir.

Adapun, usulan-usulannya yakni air bersih, drainase, pemasangan talud di sejumlah titik, pengadaan pick up, pos peka, penerangan jalan dan pembangunan kantor kelurahan.

"Pembangunan kantor kelurahan menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi bangunan saat ini tidak layak untuk pelayanan publik. Kami sudah sering usul, karena kantor sudah tidak layak. Tetapi sampai 2026 ini belum juga terealisasi. Namun tetap kami usulkan kembali untuk tahun 2027 dan diharapkan dapat diakomodir,”ujarnya.

Untuk air bersih, drainase dan talud, kata Oktavina diharapkan dapat diakomodir karena jika hujan akan terjadi banjir di rumah warga.

Sementara, untuk air bersih itu warga menyebutkan belum menikmati aliran air tersebut. “Pipa-pipa memang sudah dipasang, tapi fisik airnya belum dirasakan,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Ia juga meminta kejelasan status dan SK Ketua RT yang masa tugasnya telah berakhir sejak tahun 2025 lalu namun masih aktif bekerja.

Menurutnya, kejelasan status RT penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Mereka membantu kami dalam pelayanan. Supaya mereka juga tahu status mereka seperti apa dan bisa bekerja dengan tenang. Karena untuk beberapa bulan ini mereka hanya kerja saja tanpa status yang jelas. Kami siap laksanakan kalau ada arahan,”pungkasnya. (Shanty Sang)