Politik & Pemerintahan

Dwi Cholifah : 8 Bulan Pendapatan Daerah Sudah Capai Rp2 Triliun

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat realisasi pendapatan daerah dari Januari hingga Kamis 26 Agustus 2021 mencapai Rp2.074.526.000.000 atau 58,27 persen dari target APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,5 triliun.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/8) mengatakan, realisasi tersebut didapatkan dari penerimaan pajak daerah, retribusi dan lain-lainnya.

Untuk pajak daerah dari target Rp218 miliar di 2021 sudah terealisasi sebesar Rp111 miliar atau 50,73 persen. Sementara, retribusi dari target Rp18 miliar sudah tercapai Rp11,6 miliar atau setara 64,41 persen.

"Kalau pajak daerah kita Bapenda yang kelola tapi untuk retribusi berasal masing-masing dinas. Mereka yang kelola setelah itu disetorkan ke kas daerah dan direkonsiliasi bersama Bapenda," tutur Dwi.

Selain itu, penerimaan dari dana perimbangan juga mengalami progres yakni mencapai Rp1,3 triliun dari target Rp2,3 triliun.

"Dana perimbangan itu seperti DAU, DAK kemudian DBH termasuk royalti yang merupakan transferan dari pusat. Ini kita masih tunggu triwulan ketiga, mereka mau transfer. Kalau tidak akhir bulan Agustus maka awal bulan September," ujarnya.

Dijelaskan, untuk DAU dan DAK perhitungan yang didapatkan Pemda Mimika per triwulan berbeda. Tetapi khusus DAU, hitungan setiap bulannya sama. Sedangkan DAK berdasarkan OPD pengelolanya.

"Jadi OPD ini yang harus cepat. Kalau mereka cepat laporannya maka tahap kedua juga cepat cair. Kalau DBH mengikuti tahap pertama triwulan I dan triwulan II," jelasnya.

Ia mengatakan, penghitungan royalti didasari pada peningkatan produksi Freeport. Targetnya Rp400 miliar dan sekarang sudah mencapai Rp310 miliar. Jika produksi PTFI produktif maka dapat mencapai Rp500-600 miliar.

"Kemarin kita hitung-hitung lewat Rp600 miliar. Saya sudah perhitungkan di perubahan dan berani kasih masuk Rp600 miliar karena saya lihat realisasi Freeport sampai bulan ini. Makanya di perubahan kasih naik, di induk Rp3,5 triliun sedangkan di perubahan pendapatan bisa naik sampai Rp4 triliun," ungkapnya. (Shanty)

KANDA SIP, Terobosan Baru Lagi Dari Dukcapil Mimika Bersama Kemenag

 

Wabup John melakukan launching KANDA SIP didamping kadsi dukcapil dan kemenag Mimika

MIMIKA,BM

Terobosan inovasi terbaru kembali hadir di Mimika berkat kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika dan Kantor Kementerian Agama.

Inovasi dengan nama KANDA SIP ini merupakan singkatan dari Kementerian Agama - Disdukcapil Mimika Sistem Integrasi Pelayanan.

Inovasi KANDA SIP ini berhubungan dengan tiga hal yakni memudahkan pelayanan pernikahan (Simkah), memudahkan pelayanan Sistem Koputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dan Singkronisasi Data Penduduk menurut agama di Mimika. 

Ini merupakan sistem integrasi pelayanan dari sisi data kependudukan guna mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Mimika menuju Smart City dan semakin mempermudah pelayanan terhadap masyarakat khususnya bagi mereka yang melangsungkan pernikahan.

Penandatanganan MoU dan launching inovasi “KANDA SIP” dilangsungkan di Kantor Kementerian Agama, Kamis (2/9). Launching dilakukan secara langsung oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Utler Adrianus mengatakan banyak orang yang menikah secara agama namun tidak tercatat di pencatatan sipil.

Dengan adanya MoU ini tujuannya agar dapat memberikan memudahkan kepada masyarakat dalam mengurus data kependudukan.

Ia mencontohkan, misalnya di KUA ketika melakukan pernikahan kepala KUA langsung dapat mengupload lewat WA yang terkonek secara langsung dengan Dukcapil.

"Harapan kita data perkawinan di dukcapil dan kementerian agama mendekati unsur kebenaran, bukan hanya Islam tetapi agama lain juga dalam hal pelayanan kependudukan. Kalau orang sudah menikah pasti bahagia dan kita membahagiakan mereka dengan cara memudahkan mereka dalam data kependudukan,” ujanrya.

Ia berharap agar integrasi pelayanan seperti ini dapat terjalin juga dengan OPD terkait lainnya misalnya dalam mempermudah pengurusan IMB rumah ibadah.

“Inovasi kementerian agama semata-mata untuk membantu masyarakat dan data untuk kependudukan. Inovasi ini penting dan sangat membantu kami ,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dukcapil Mimika Slamet Sutedjo mengatakan bahwa pada prinsipnya mereka akan terus berupaya melayani masyarakat sebaik mungkin dalam menegakan pelayanan untuk masyarakat.

“Dulu dalam pengurusan data kependudukan jangkauannya jauh karena harus ke kantor bupati tapi sekarang bisa disini. Semua ini untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai visi misi bupati dan wakil bupati Mimika yakni Mimika Aman, Damai, Cerdas dan Sejahtera,” tuturnya.

Slamet mengemukakan bahwa di era industri 4.0 seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa perkembangan teknologi saat ini serba hybrid, serba cepat dalam perubahan inovasi.

“Bagaimana peran kita sebagai aparatur, bagaimana kita membangun kolaborasi tidak lagi sebagai senior factor sukses sendiri tetapi saling bekerja sama seperti wujud filosofi 'lima jari satu tangan' dapat diaplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan kita,” ucapnya.

Slamet mengajak seluruh instansi pemda, instansi vertikal otonom baik BUMN dan BUMD agar bersinergi dan bersama mewujudkan membangun masyarakat Mimika yang maju dan semakin lebih baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Johannes Rettob mengungkapkan bahwa menuju Mimika Smart City, dukcapil telah mengeluarkan 11 inovasi.

Dari 11 inovasi ini, Lalapukaka mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena inovasi ini akan dijadikan role model smart city Indonesia yang akan ditampilkan, dipelajari dan diikuti oleh seluruh Indonesia.

“Terimakasih banyak pak Slamet. Ditengah pandemi kita terus berupaya menciptakan kreativitas. Saya ucapkan terimakasih. Ini inovasi ke-11 dari dukcapil, saya berharap kita jangan berpikir lama, rapat terus tapi tidak ada hasil, ini duduk di warung kopi tujuh hari lalu sambil diskusi langsung diwujudkan,” ujarnya.

Ia mengatakan agar dalam berinovasi dan berkreativitas masyarakat Mimika harus cerdas. Jika cerdas pasti damai karena pelayanan kepada masyarakat tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat

“Ini merupakan kerjasama pertama kali di Papua. Siapa tahu untuk Indonesia Timur kita yang pertama. Kita terus berupaya menjadi terdepan di Indonesia Timur secara khusus,” imbuhnya.

Dikatakan Smart City adalah suatu komitmen bersama sehingga ia berharap setelah

Wabup John berharao KANDA SIP yang telah dilaunching harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dikomunikasikan serta diintegrasikan.

“Kreativitas, inovasi dan dedikasi kita untuk pelayanan masyarakat. Kita dipercaya untuk jadi pelayan masyarakat, kalau tidak mau jadi pelayan masyarakat jangan jadi pemerintah," tandasnya. (Ronald)

Bupati Tegaskan Kegiatan yang Bersumber Dari DAK Harus Dipercepat

Kepala Bappeda Mimika, Yohanna Paliling

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH memimpin rapat evaluasi atau monitoring meja realisasi fisik dan keuangan APBD tahun anggaran 2021.

Dari rapat tersebut yang dilangsungkan di Mozza, Senin (23/8) diperoleh hasil bahwa realisasi fisik APBD Mimika tahun anggaran 2021 sudah mencapai 60,50 persen.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling usai pertemuan mengatakan, pertemuan ini merupakan evauasi monitoring meja yang kedua.

Sebelumnya, pada 10 Mei lalu telah dilaksanakan monitoring pertama dan pada monitoring pertama realisasi fisik berada di posisi 21,6 persen.

"Itu kegiatan fisik tidak termasuk untuk belanja gaji dan lain lain karena itu otomatis berjalan," tutur Yohana.

Menurutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam pertemuan ini meminta agar OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) mempercepat penginputan kontrak kegiatan-kegiatan ke aplikasi Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
(Om Span).

Pasalnya, batas waktu yang diberikan hanya sampai tanggal 30 Agustus. Jika kontrak tidak terinput di aplikasi Om Span maka anggaran dari pusat tidak ditransfer ke rekening daerah.

"Ini adalah salah satu penegasan bupati dalam pertemuan. Jadi OPD yang mengelola dana DAK diminta untuk segera membereskan administrasi penagihannya," tutur Yohana.

Yohana menambahkan, untuk kegiatan yang bersumber dari dana Otsus sejauh ini berjalan baik dan telah sesuai dengan progresnya termasuk dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP).

"Yang fisik sebenarnya semua sudah berjalan dan dalam proses sebagian besar pengajuan uang muka. Artinya, uang muka ini juga harus dipercepat karena itu mendukung percepatan realisasi fisik," ujarnya.

Menurutnya bupati menegaskan hal tersebut karena mengingat waktu pengerjaan fisik yang berbeda dan juga karena tidak semua kontraktor dan pihak ketiga mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan pekerjaan ini.

"Sangat diharapkan kalau adminnya selesai segera ajukan uang mukanya. Dalam rapat juga disebutkan bahwa kendala untuk dana DAK agak terlambat pembayarannya karena memang dananya baru di transfer di Agustus ini," kata Yohana.

Terkait dengan hasil monitoring, Yohana juga mengatakan hingga Agustus pencapaian sudah diangka 60,50 persen menunjukan bahwa proses pekerjaan fisik telah berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi kita berharap nanti di November sudah selesai. Karena sekarang sedang dalam proses pengerjaan. Memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar kegiatan fisik tahun ini perencanaannya suďah selesai. Jadi itu kan mempercepat progres. Kecuali kegiatan-kegiatan mendesak dalam rangka PON tapi itu pun tidak banyak," ujarnya.

Lanjutnya, untuk PON sudah tidak ada dalam perencanaan anggaran di APBD Perubahan sementara Pesparawi tetap dianggarkan tetapi tidak sesuai dengan anggaran yang ada di APBD.

"Itu baru diusulkan belum sampai di DPRD, belum paripurna karena kita masih menunggu legalitas DPRD untuk paripurna. Mudah mudahan minggu ini bisa. Kalau minggu ini bisa berarti perubahan selesai baru kita masuk ke APBD induk 2022," tambah Yohana.

Setelah monitoring meja, monitoring lapangan dijadwalkan akan dilakukan Septemper atau awal Oktober. Diusahakan sebelum PON sudah dilakukan.

Yohana juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kegiatan PON dibiayai oleh PB PON. Saat ini sebagian besar sudah memasuki tahap akhir.

"Ini sesuai dengan proposal kita yang kita ajukan dan kemarin kepala badan keuangan sebagai bendahara keuangan PON sudah ke Jayapura juga untuk administrasi itu. Artinya setelah kembali bisa segera berjalan semuanya," ungkapnya. (Shanty)

Top