politik

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng

MIMIKA, BM

Anton Bukaleng telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Mimika pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka pengambilan janji ketua DPRD Kabupaten Mimika Sisa Jabatan 2019-2024.

Usai pelantikan, Rabu (16/26 siang, kepada BM, Anton Bukaleng mengatakan sejumlah hal yang akan ia lakukan di awal kepemimpinannya termasuk kejanggalan yang selama ini ia temukan.

"Saya tidak bisa jalan sendiri atau seenaknya tapi saya harus mengikuti aturan dan undang-undang yang sudah ada. Ini yang saya ikuti, termasuk dengan masalah pengambilan kebijakan dan sebagainya," tegasnya di depan Kantor DPRD.

Sebagai ketua DPRD, Anton Bukaleng mengakui bahwa harapan besar masyarakat adalah prioritas pembangunan.

Menurutnya masyarakat menginginkan pembangunan tidak hanya berpusat di kota saja namun harus menyentuh hingga ke daerah pesisir pantai dan pegunungan.

"Hati dan pikiran saya mau agar fokus pembangunan dilakukan dari luar. Artinya dari kampung, pesisir hingga ke kota. Ini harapan saya. Sebelum jadi ketua, waktu reses saya datangi beberapa kampung dari Jila, Alama, Bela, Jita, Kokonao sampai Aroanop. Saya turun lihat bahwa memang kurang banyak perhatian di sana," ungkapnya.

Menurut Anton, di wilayah pesisir dan pedalaman yang ia pernah datangi, ditemukan banyak ASN yang tidak berada di tempat tugas. Lebih banyak pegawai honorer yang ada dibandingkan ASN. Hal ini terjadi baik di lingkungan pendidikan hingga kesehatan.

"Saya sakit hati melihat hal seperti ini. Laporan-laporan dari masyarakat saya bawa berulang ke OPD tapi jawabannya apa? saya tidak tahu. Bahkan sampai sudah tiga tahun ini," sesalnya.

Bukaleng berkomitmen, akan menindak tegas hal-hal seperti ini. Ia tidak ingin masyarakat tidak diurus, sementara banyak pegawai yang seharusnya bertugas di pedalaman dan pesisir malah berleha-leha di seputaran kota.

"Jika Tuhan kehendaki, saya akan seriusi hal seperti ini. Anggaran kita besar tapi tidak tahu dia jalan dimana, bangun dimana, kita tidak tahu. Namun untuk Kota Timika sendiri, pembangunannya sangat luar bisa," terangnya.

Terkait dengan rencana Mimika sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng menegaskan akan mendukung sepenuhnya agar kerinduan ini menjadi wujud nyata untuk seluruh masyarakat Mimika.

"Kita akan dukung sepenuhnya. Ke depan akan ada DPRD provinsi, kota dan kabupaten di Mimika. Mimika sudah sangat siap sejak dua tahun lalu. Kita semua harus saling mendukung dan berdoa agar pemekaran ini bisa segera terwujud demi kemajuan negeri kita ini," ujarnya berpesan. (Ronald)

Anton Bukaleng saat diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Anton Bukaleng secara resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sebagai Ketua DPRD Mimika Periode Sisa Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/469/2021.

Pelantikan dilakukan di Kantor DPRD Mimika, Rabu (16/2) pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka pengambilan janji ketua DPRD Kabupaten Mimika Sisa Jabatan 2019-2024.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara dan penyerahan palu pimpinan oleh wakil Ketua I DPRD Mimika kepada Ketua DPRD Mimika.

"Saya mengajak kita mendoakan almarhaum Robby Kamanirl Omaleng atas jasa dan pengabdiannya mengemban tugas sebagai ketua DPRD sebelumnya," ujar Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng.

Atas nama pribadi dan keluarga, dan sebagai ketua DPRD Mimimika, Anton Bukaleng menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban tugas ini.

Ia mengatakan, dengan paripurna ini maka secara resmi pihaknya telah menunaikan satu tanggungjawab perundang-undangan.

"Saya ucapkan terimakasih kepada ketua DPD dan DPC Parta Golkar yang telah memberi kepercayan dan amanah ini kepada saya sebagai ketua DPRD Mimika," ujarnya.

"Saya minta doa restu dari semua masyarakat Mimika terutama daerah pemilihan yang telah memberikan dukugan kepada saya di lembaga ini," lanjutnya.

Secara khsusus kepada Pemerintah Daerah, Ketua DPRD Anton Bukaleng mengatakan DPRD merupakan mitra kerja sehingga diharapkan terus dapat bekerjasama dengan baik dalam membangun Mimika.

"Hubungan mitra kerja antara DPRD, Pemda dan lembaga lainnya diharapkan bisa membawa percepatan perubahan pada segala aspek terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai masalah sosial, terutama tingginya ancamana penyebaran covid-19," harapnya.

Ia mengatakan seluruh warga Mimika memiliki harapan agar negeri ini semakin maju dan sejahtera, terutama Mimika semakin cepat menjadi ibu kota Papua Tengah.

"Mari kita bangun Mimika bersama-sama! Tuhan memberkati," ucapnya di akhir sambutan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika memberikan apresiasi kepada DPRD Mimika atas terseenggaranya rapat paripurna ini.

Hal ini disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui Sekretaris Daerah, Michael R Gomar.

Gomar mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, selama ketiadaan pimpinan DPRD karena meninggal dunia, para wakil ketua menetapkan salah satu untuk mewakili sampai penetepan ketua definitive.

Pada momen ini, Sekda Gomar juga menyampaikan terimakasih kepada wakil ketua 1 DPRD Mimika yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai pelaksana tugas ketua DPRD Mimika.

"Terimakasih atas dedikasi dan pengabdiannya. Kami juga ucapkan selamat atas pepantikan saudara Anton Bukaleng sebagai Ketua DPRD Mimika. Semoga kerjasama kita sebagai mitra sejarar berjalan harmonis dan Tuhan selalu melindungi kita semua dalam membangun Kabupaten Mimika yang tercinta," harapnya. (Ronald)

Foto bersama usai penyerahan DPA 2022 di Pondopo Rumah Negara, Jumat (4/2)

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.

Penyerahan DPA dilaksanakan di Pendopo, rumah negara, Jumat (4/2).

Penyerahan diberikan secara simbolis oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng kepada Bappeda, Inspektorat, DPUPR dan Distrik Miru.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, penyerahan DPA ini merupakan hasil kerja keras.

Pasalnya, untuk mendapatkan nilai APBD tahun anggaran 2022 pemda harus memutar otak agar bisa mendapatkan uang untuk pembangunan di daerah ini dan juga bagaimana caranya agar anggaran dapat ditingkatkan lagi.

"Luar biasa Tuhan begitu baik karena Tuhan bantu kita sehingga kita punya DPA tahun anggaran 2022 Rp4.4 triliun sekian," tutur Bupati Omaleng.

Bupati mengatakan, karena sudah diserahkan DPA maka proyek-proyek yang harus di lelangkan segera di lelangkan. Jangan dibiarkan menunggu lama.

"Kita serahkan ke beberapa perwakilan maka itu sudah resmi sehingga kita boleh jalankan baik lelang pengawas, panitia dan lain-lain," tuturnya.

Bupati juga meminta agar OPD harus membantu BPK dengan menyerahkan laporan yang lengkap sehingga membuat BPK tidak lama menunggu. Pasalnya, ditergetkan laporan BPK rampung di bulan Mei.

"Saya juga minta OPD jangan pikir tentang roling. Karena isu roling inilah kalian tidak kerja semangat, jadi saya tunda dulu. Saya tidak mau semangat bapak ibu patah dalam membuat laporan BPK dan lelang panitia ini," tambah bupati. (Shanty)