politik

Para ASN Pemda Mimika saat mengikuti zumba di Pusat Pemerintahan, Jumat (25/2)

MIMIKA, BM

Guna meningkatkan kekompakan pegawai dan memberi motivasi, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melakukan program kegiatan Jumat Sehat, Bersih dan Iman.

Pengaktifan kembali program tersebut telah dimulai pada Jumat (25/2).

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Michael R Gomar saat ditemui mengatakan, gerakan ini merupakan kegiatan ekstra semua Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Ini adalah program olahraga bersama pada hari Jumat. Kalau hari ini (Jumat kemarin-red) ada zumba, bisa saja nanti seminggu atau bahkan dua minggu kemudian ada olahraga atau pertandingan lain," jelasnya.

Gomar berharap, program Jumat bersih, sehat dan iman itu akan terus berjalan dan akan diatur berlaku setiap satu pekan atau dua pekan sekali.

Tujuannya selain menjaga kebersamaan dan kekompakan, pegawai juga dapat berolahraga, melakukan pembersihan dan beribadah.

"Ini kegiatan ekstra di luar kegiatan pelayanan publik. Instansi lain juga bisa mengikutinya. Semua jadwal sudah disiapkan. Saya harap dengan program ini dapat memotivasi PNS dan melatih kekompakan di OPD agar tetap terjaga dengan baik," harapnya. (Shanty)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Dompet digital GoPay bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Bank Papua telah bekerjasama guna semakin memudahkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Warta Mimika kini telah dapat membayar pajak, retribusi dan pajak lainnya hanya dengan menggunakan GoPay lewat fitur GoTagihan yang ada di aplikasi Gojek.

Hal ini dapat terjadi karena merupakan sebuah inovasi baru yang diprakarasai oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika guna mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak.

Sebelumnya, Bapenda sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk pembayaran pajak melalui ATM dan Mbanking dan kini ATM Bank Papua juga sudah bisa dilakulan transaksi pembayaran pajak melalui aplikasi Gopay.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui, berharap kerja sama dengan Bank Papua dan Gopay tidak hanya akan memudahkan warga Mimika namun juga pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sehingga menjadi lebih aman dan transparan.

Kolaborasi ini oleh Bapenda dipercaya akan membantu memaksimalkan potensi penerimaan daerah Mimika.

"Dulu kita pernah MoU tahun 2018 dengan Bank Papua sudah jalan tapi ternyata ada kendala di ITnya. Tapi sekarang sudah diperbaiki jadi untuk ATM Bank Papua seluruh Indonesia sudah bisa bayar pajak. Tapi, lewat Mbanking masih dalam pengembangan IT tetapi dalam waktu dekat sudah bisa juga," kata Dwi.

Lanjut Dwi, sejauh ini Bapenda terus melakukan inovasi sehingga dapat bekerjasama dengan Bank Mandiri dan di tahun 2022 telah berhasil bekerjasama dengan Gopay.

"Kemarin saya langsung tes bayar PBB lewat Gopay dan ternyata sudah bisa bayar PBB dan pajak lainnya lewat Gopay dan saya sudah cek di sistem sudah terkonek dan tertulis lunas di sistem," ungkapnya.

Ia menjelaskan, masyarakat hanya tinggal menginstal aplikasi Gojek dan di dalamnya ada pilihan pembayaran pajak lalu memilih pilihan Kabupaten Mimika.

Hanya saja Dwi mengingatkan, harus ada saldo dalam aplikasi tersebut sehingga transaksi dapat dilakukan.

Menurutnya, bukan hanya Kabupaten Mimika yang telah bekerjasama dengan Gopay namun kabupaten kota lainnya juga telah melakukan hal serupa.

"Ini baru untuk Mimika, jadi Bank Papua yang kerja sama dengan Gopay. Dalam waktu dekat kita akan launching mengenai ATM Bank Papua dan Gopay, supaya masyarakat lebih tahu lagi. Gopay ini bagus, memang dia dapat keuntungan biaya administrasi tapi sangat memudahkan karena dimana saja dan kapan saja bisa dilakukan transaksi," ujarnya.

Menurut Dwi, setelah sukses menjalin kerjasama dengan Bank Papua, Bank Mandiri, dan Gopay maka target kerjasama selanjutnya adalah Bank BNI.

"Sekarang masyarakat sudah bisa pilih lewat mana saja untuk lakukan pembayaran pajak, baik PBB-P2 maupun lainnya. Mau bayar pajak sekarang tidak sudah untuk antre lagi," ujarnya.

"Dengan adanya kemudahan ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak karena akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah," harapnya.

Menurutnya cara melakukan transaksi bayar pajak melalui Gopay sangat mudah. Pertama, pengguna membuka aplikasi GoTagihan pada aplikasi Gojeknya. Lalu pengguna bisa memilih kategori Public Services.

Pada halaman Public Services, pengguna bisa memilih icon PBB untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau icon Retribution untuk membayar retribusi.

Selanjutnya, masukan nomor ID atau nomor tagihan dan lakukan konfirmasi pembayaran. Tapi pengguna harus mencari pilihan Kabupaten Mimika.

"Setelah itu pengguna bisa memasukan PIN rahasia GoPaynya dan setelah pembayaran berhasil, swipe up untuk melihat detail pembayaran. Ini semakin lebih mudah dan tidak butuh waktu banyak," ungkapnya. (Shanty)

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob saat menyampaikan pandangannya pada pertemuan Forwakada di Bandung

BANDUNG, BM

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Boven Digoel mewakili Papua mengikuti pertemuan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) se-Indonesia di Bandung, Jumat (18/2) - Sabtu (19/2).

Pertemuan tersebut bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP), Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN.

Para peserta yang hadir merupakan 55 wakil kepala daerah utusan 34 provinsi se-Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Hotel Aryaduta, Bandung, Jumat (18/2/22).

Gubernur Ridwan Kamil dalam sambutannya mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki 2 obyek penilaian, yakni kepribadian dan daya kerja, dimana keduanya harus ditampilkan yang terbaik.

Dikatakan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, seorang wakil kepala daerah sebetulnya lebih untung, karena waktunya lebih luang, sehingga dapat dimanfaatkan.

Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan bahwa dua ratusan lebih negara di dunia, sebanyak 85% perekonomiannya diatur oleh negara-negara anggota G20, yang presidensinya saat ini dipegang oleh Indonesia.

Dari 20 negara anggota G20 ini, Indonesia berada di ranking ke-16, dan jika berhasil, pada sepuluh tahun mendatang Indonesia akan berada di urutan ke-10, dan puncaknya pada 2045, Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk bisa menjadi negara adidaya, tentunya ada beberapa persyaratannya.

Pertama, sosial dan politik harus stabil, tidak ada pertengkaran yang hanya menghabiskan energi.

"Lebih baik menyintai daripada membenci, lebih baik merangkul daripada memukul,” ujarnya.

Disampaikan bahwasanya banyak negara di dunia pecah disebabkan pertengkaran. Sehingganya, Pancasila, khususnya sila ketiga menjadi sangat penting.

Kemudian syarat kedua adalah ekonomi minimal 5 persen. Cara agar ekonomi Indonesia dapat mencapai minimal 5 persen adalah tidak melakukan ekspor bahan mentah dan memilih hilirisasi industri.

Selain fokus pada ekonomi produktif, ekonomi Indonesia harus menjadi ekonomi hijau, dengan energinya yang harus energi terbarukan, disamping menerapkan ekonomi digital.

"Mulai saat ini, ayo kita kurangi kompetisi, dengan memperbanyak kolaborasi”, tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forwakada Robby Nahliyansyah mengatakan Forwakada memberikan semangat baru bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia. Sebab, apa yang dirasakan di satu daerah, sama juga dirasakan oleh daerah lain.

“Kita sangat berbangga, Forwakada sampai saat ini masih solid dan kompak. Oleh karena itu, saya berharap ada hasil baik yang didapatkan dari forum ini. Sebab, Forwakada ini berdiri tidak terlepas dari adanya kegundahan para wakil kepala daerah. Oleh karenanya, di sinilah kami semua sesama wakil kepala daerah bersilaturahmi,” ujar Robby, yang adalah Wabup Tanjungjabung Timur.

Selain workshop bertajuk ‘Penguatan Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan’ ini, kegiatan Forwakada selama dua hari ini juga diisi dengan penyampaian materi bertajuk ‘Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah’ oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam rilis, Sabtu (19/2) mengatakan dalam pertemuan bertajuk Workshop Penguatan Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan tersebut dijabarkan juga sejumlah tugas wakil bupati dan wakil walikota.

Pertama, penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab wakil kepala daerah. Untuk itu maka segera membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana dengan beranggotakan dinas terkait dan stake holder lainnya untuk pelaksanaan di Kabupaten/kota.

Kedua, penurunan angka kemiskinan juga menjadi tanggung jawab wakil kepala daerah  dan segera membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan.

Ketiga, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan inspektorat, BPK, ataupun KPK menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah.

Untuk itu maka Inspektorat harus melaporkan kepada wakil kepala daerah. Seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus ditandatangani wakil kepala daerah.

Keempat, setiap 3 bulan Wakil Kepala Daerah harus melakukan evaluasi dan monitoring kinerja instansi terkait realisasi phisik dan realisasi keuangan bersama semua OPD, karena ini merupakan tugas dan kewenangan atributif yg diamanatkan dalam UU no 23 th 2014 dan.perubahannya UU no 9 tahun 2015.

"Dimana hasil pengawasan dan pemeriksaan  instansi pemerintahan yang dilakukan, wajib dilaporkan kepada wakil kepala daerah setiap  tiga bulan. Selanjutnya  untuk tingkat daerah tingkat II, wakil kepala daerah akan melaporkannya ke bupati/walikota, gubernur, Mendagri dan KPK," jelasnya.

Pertemuan terkait hal ini akan dilanjutkan di Semarang pada pertengahan bulan Maret 2022. (Red)