
Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob
MIMIKA, BM
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan taggapan kepada media di Timika terkat penetapan stausnya sebagai tersangka pengadaan pesawat dan helikopter oleh Kejaksaan Tinggi Papua.
Johannes Rettob menyampaikan klarifikasi tersebut di Mels Cafe pada Rabu (25/01/2023. Ia mengatakan bahwa pada Selasa (24/01/223) kemarin ia diundang untuk memberikan keterangan.
Menurutnya keterangan yang ia sampaikan kemarin sama dengan keterangan yang ia sampaikan di pemanggilan sebelumnya.
"Kalau memang ternyata ditetapkan jadi tersangka saya kira skenario ini sudah dari awal karena tidak pernah ada perubahan dengan berita yang tadi saya baca itu. Itu hampir praktis sama dengan berita-berita yang sebelumnya," ungkapnya.
Rettob menegaskan Ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena statusnya baru disangkakan.
"Kita lihat waktunya saja. Proses hukum silakan jalan, bagi saya tidak ada masalah. Karena selama pemeriksaan saya tidak pernah ditanya sedikit pun tentang kerugian negara," ungkapnya.
"Kalau korupsi itu kan ada beberapa faktor, merugikan negara, gratifikasi. Kalau misalnya dibilang nepotisme dan dibilang terkait dengan proses pelelangan, semua sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Plt John Rettob mengatakan, jika semua proses tidak dilakukan dengan benar dan terbukti korupsi maka pada tahun 2017 ia sudah pasti ditetapkan sebagai tersangka di KPK.
"Karena yang diperiksa ini kan sama sebenarnya. Saya sudah melakukan pemeriksaan di KPK itu selama kurang lebih dua tahun, 2017 sampai 2019. Materinya sama. Pemeriksaan di sana lebih teliti, sampai rekening-rekening saya diperiksa," ungkapnya.
"Kalau kemarin, hampir praktis pemeriksaan begitu-begitu saja. Tidak ada sedikitpun materi yang ditanya tentang kerugian. Nah, tadi saya baca (berita) ada kerugian negara berdasarkan audit akuntan publik. Kalau akuntan publik seharusnya saya dilibatkan di dalam pertanyaan," jelasnya.
Ia mengatakan dalam pemeriksaan kerugian negara seperti yang dituduhkan, seharusya dirinya ditanyakan terkait hal tersebut. Apakah hitunganya sesuai atau tidak.
"Tidak usahlah akuntan publik, BPK juga begitu. BPKP juga begitu. Kita yang jadi persoalan harus ditanya juga. Kan saya tidak pernah ditanya. Jadi tidak apa-apa. Itu biar saja. Ini kan mungkin tahun politik. Jalan saja," ungkapnya.
"Ini pemerintah ini, sekarang pak bupati sudah masuk dalam persidangan, terus apa saya lagi? Kan begitu. Ini kan proses yang luar biasa. Itu satu," ujarnya.
Walau telah disangkakan demikian, Plt John Rettob tetap menghargai proses tersebut. Ia menghargai hal tersebut karena menurutnya Ia tidak seperti yang dituduhkan.
"Kenapa saya menghargai, karena saya merasa saya tidak pernah buat apa-apa. Bahkan saya rugi banyak untuk mengurus barang itu. Pesawat ini. Kerugian terlalu banyak," terangnya.
Ia menjelaskan pada saat memasukan pesawat ke Timika, dirinya yang memfaslitasi pilot, engginer dan crew baik itu tempat tinggal, makan minum hingga berbagai kebutuhan lainnya.
"Segalanya saya taggung karena uang tidak cukup. Kalau dibilang katanya 43 miliar, 43 miliar itu kan sama dengan seharga helikopter. Sekarang helikopter kan ada. Milik pemerintah kabupaten. Kecuali kalau helikopter itu yang disangkakan dia bilang katanya saya leasing. Bagaimana lising, kontraknya ada," ungkapnya.
"Saya bilang sama kejaksaan, kalau kamu mau periksa tentang helikopter baru atau bekas, atau bagaimana belinya kamu tanya saja di pabrik. Pabrik di Malaysia dekat saja kok. Pergi saja tanya. Nomor serinya ada, tahun pembuatan nya kapan. Itu kan semua ada.
Tidak ada soal. Itu bagi saya tidak ada soal. Dan itu memang tidak pernah ditanyakan sih sama saya tapi justru saya yang memberikan informasi.
Kemarin itu cuma 13 pertanyaan kah. Pertanyaan nya juga cuma pertanyaan begitu begitu saja. Apakah anda sehat? Apakah ini sehat? Ya begitu.
Bahkan di dalam situ saya masih tulis, saya koreksi saya bilang kalau misalnya masih mau diperiksa lagi.
Dia tanyakan, apakah saudara masih memberikan jawaban lagi. Saya jawab, oh masih, masih bisa. Kapan saja dipanggil saya datang.
Satu yang saya bilang sama mereka bahwa saya ini bupati atau wakil bupati, iya kan. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan begini, izinnya ke kemendagri.
Tapi saya tidak pernah pikir itu. Saya datang seperti biasa karena saya rasa kasus ini kasus biasa bagi saya.
Jadi saya pikir, kalau memang ini betul ditetapkan sebagai tersangka, saya juga harus dikasih tahu. Masa saya tahu dari media. Itu yang pertama.
Yang kedua, memang ini sudah diatur, menurut saya. Karena apa yang disangkakan pada saat awal persis sama seperti yang bahasa sekarang. Berarti hasil pemeriksaan kita tidak ada guna dong.
Kalau memang kemudian sudah dibuat supaya kemudian harus menjadi seperti ini. Kan begitu. Berarti kan tendensius. Tapi bagi saya tidak usahlah, tidak ada masalah.
Untuk yang kemarin saya baru dipanggil dua kali. Waktu yang KPK dulu itu 4 kali.
Dua kali itu pun pertanyaannya tidak seperti KPK. Kalau KPK kan ditanya sampai rekeningnya, aliran dananya. Segala macam itu dicek.
Kalau ini kan tidak ada. Hanya pernyataan pernyataan yang biasa, apakah lelang kah, apa kah.
Kalau dibilang tidak lelang, dibilang katanya persoalan nya tidak lelang, memang tidak perlu lelang. Aturannya jelas kok di dalam peraturan 54.
Saya beli pesawat ke pabrik ni. Kami beli dengan pabrik karena efisien. Pengadaan pesawat dulu, kalau kita mau bicara perencanaan, kita rencana kan dulu baru kita tetapkan uangnya. Barangnya seperti apa begitu. Itu kan dulu.
Dulu kami tidak pernah merencanakan dinas perhubungan loh. Saya waktu itu kepala bidang, saya tidak merencanakan. Tiba tiba saja muncul di APBD. Saya tidak tahu dari mana datangnya.
Tapi waktu itu pak kadis ngomong sama saya, saya bilang bapa kalau beli pesawat gampang. Tapi kalau kita mau operasi kan pesawat itu tidak gampang.
Saya kira saya sudah pernah menerangkan ya bagaimana kita cari operator begitu setengah mati, sampai kita harus melakukan akusisi saham.
Kemudian bagaimana saya harus komunikasi dengan Amerika. Kita harus komunikasi dengan prancis, untuk segala macam. Itu pekerjaan tidak mudah. Dan saya lakukan semua.
Apakah dari situ saya dapat uang!? tidak kan. Uang itu cuma 85 miliar. Harga pesawat sudah 80 miliar. Itu tercatat dan terdata. Kurs dollar dia naik.
Terus kalau saya korupsi 43 miliar, terus pesawat nya darimana ini belinya. Ini kan logika berpikirnya kan seperti itu. Kan begitu.
Mereka sudah lihat kok, ini kwitansi, ini buktinya, ada bill of sale, ini bukti pembayaran, ini kwitansinya, invoicenya. Ditotal dua pesawat semua hampir 80 miliar lebih sedikit.
Masih ada sisa 5 miliar kan. Kita bicara 5 miliar. Kalau korupsi ya dari 5 miliar ini. Tapi 5 miliar ini untuk gaji pilot, very flight, bayar jasa bandara, beli avtur, proving flight, perizinan perizinan seperti sertifikasi dan lain lain. Dua pesawat loh hanya dengan dana 5 miliar tentu uangnya kurang.
Terus mereka (pilot) datang dari sana, pilot-pilot nya selama operasi di sini terus tidur dimana . Ibu (istrinya) itu yang kasih makan itu, masak untuk mereka.
Rumah saya, saya pakai untuk tempat tinggal mereka. Saya tampung mereka semua di sana, karena kami tidak sanggup bayar hotel. Uang sudah tidak ada. Terus sekarang saya mau korupsi 43 miliar?.
Kemudian yang berikut, sesudah perjalanan pesawat ini dioperasikan selama ini. terus pesawat ini, waktu dia operasi kan selama ini terus waktu maintenance maintenance nya , siapa yang tanggung uang.
Asian one tidak punya uang, karena dia harus setor kepada... Makanya asia one kan punya piutang kepada pemda yang sekarang dia lagi cicil karena dia tidak sanggup bayar, karena dia rugi.
Akhirnya saya kredit uang untuk membiayai pesawat. Ini yang tidak pernah ditanyakan, tidak pernah diperiksa alur dananya itu.
Saya kredit uang dari bank mandiri, terus bank mandiri saya kirim sama asian one, terus asia one kirim ke pabrik terus pesawat kita diperbaiki di sana. Siapa yang ini, uang pribadi. Tidak gampang, tapi ya tidak apa-apa.
Ini kan baru disangkakan, nanti kan dalam perjalanan, nanti kita lihat toh. Waktu yang akan membuktikan . Tuhan dia tahu apa yang kita buat untuk daerah ini. Tuhan tahu apa yang saya buat untuk pemerintah ini. Tuhan apa dengan ikhlas hati saya lakukan . Jadi nanti kita lihat saja salam perkembangan.
Saya tidak gentar sedikit juga. Hati saya tu tenang saja. Saya baru tahu tadi saya baca waktu di acara.
Jika ditanya, berarti pak Plt belum terima pemberitahuan langsung dari kejati papua?
Ya nggak, nggak ada. Nggak ada.
Pertanyaanya, setelah ini apakah ada upaya hukum dari pihak bapak? Nanti kita lihat, saya belum bicara. Tetapi nanti kita lihat dalam perkembangan.
Pesan Plt Bupati Mimika untuk Warganya
Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kabupaten Mimika tidak usah khawatir. Saya bekerja tetap untuk masyarakat Mimika. Saat ini saya ditugaskan untuk menjadi pelaksana tugas bupati, dan kita tetap kerja seperi biasa. Masyarakat juga tetap seperti biasa.
Kalau memang itu dilakukan proses hukum, silakan jalan , silakan saja. Sebagai warga negara saya tetap jalankan, seperti biasa.
Ini karena tekanan tekanan luar biasa. Kemarin mereka demo di Jakarta untuk menekan ini. Dan ternyata betul-betul jadi penekanan dilakukan luar biasa yang dilakukan sehingga jadi seperti ini. Jadi kurang lebih begitu.
Jadi masyarakat Mimika tetap tenang, saya tetap bekerja untuk masyarakat Mimika karena saya juga sudah dapat telpon begitu banyak, dimana mereka mau membuat segala macam, tapi saya kira masyarakat harus tetap tenang.
Ini kan baru disangkakan, kalau ditetapkan menjadi tersangka berarti kan mungkin bagi mereka sudah ada bukti bahwa saya korupsi. Tapai kalau dibilang sampai 43 miliar, saya macam rasa lucu lagi. Dari mana 43 miliar, kan pesawat saja sudah harga begitu.
Kecuali kalau memang tidak ada pesawat nya, tidak ada helikopter nya baru betul. Saya ini tidak ada perasaan takut sedikit juga. (Endi Langobelen)