politik

Kepala BPKAD, Marthen Malisa

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malisa menyebutkan total penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika hingga saat ini sudah mencapai Rp76 miliar.

"Penyertaan modal kita ditargetkan dari tahun 2017 sebesar Rp2,7 miliar. Sebelumnya kita biasa setor Rp5 miliar. Jadi, Deviden Bank Papua yang kita terima rata-rata Rp5 miliar per tahun," tutur Kepala BPKAD, Marthen Malisa saat ditemui, Jumat (4/3).

Marthen mengaku bahwa sudah beberapa tahun Pemda Mimika tidak menyetor penyertaan modal.

"Sudah 4 tahun kalau tidak salah sehingga kita hanya dapat devidenya saja. Alasannya kenapa kita tidak setor karena tidak dianggarkan dalam APBD," Kata Marthen.

Menurut Marthen, penyertaan modal Pemda Mimika semua tergantung dari penganggaran yang dilakukan dalam APBD, kalau ada di setor namun jika tidak maka tidak disetorkan.

Ditanya, apakah penyetoran penyertaan modal ini suatu kewajiban, Marthen mengatakan merupakan kewajiban karena Pemda Mimika masuk dalam satu pengguna saham.

Walau memiliki saham dari deviden namun Pemda Mimika selalu membuat hutang di Bank Papua.

"Kalau kita pinjam kan untuk menutupi kekurangan anggaran kita. Bank Papua adalah mitra pemerintah dan dimungkinkan undang-undang bahwa pemerintah bisa meminjam di Bank Papua ketika ada kebutuhan atau kegiatan yang dianggap urgent untuk dibiayai," ujarnya.

Sejak dilakukan penyertaan modal, Pemda Mimika telah menerima deviden bahkan sudah lama sejak jaman Almarhum Klemen Tinal. Dan sejauh ini, besaran uang yang sudah tersimpan sebesar Rp76 miliar di Bank Papua.

"Berarti kan sudah lama, dulu kan Rp2 miliar sekarang dinaikkan lagi Rp5 miliar dan karena corona diturunkan lagi jadi Rp2,7 miliar," ungkapnya.

Sementara, Kepala Bank Papua cabang Mimika, Alexander Iwan mengatakan, Setiap pemerintah daerah memiliki penyertaan modalnya yang berbeda-beda.

Pembagian deviden dilihat dari latar perusahaan dan berbanding dari penyertaan modal dari Pemda Mimika.

"Deviden dari pemda juga berbeda. Untuk deviden tahun 2021 untuk Mimika langsung diatur oleh pusat jadi kami juga belum tahu," kata Iwan.

Menurutnya, bisa ratusan miliar namun tergantung juga dari pendapatan Bank Papua. Jika pendapatn Bank Papua besar maka akan semakin besar, namu jika kecil maka sudah pasti lebih kecil.

"Atau misalnya kalau Bank Papua rugi yah tidak dapat tetapi pendapatan Bank Papua dari 2017-2021 cukup signifikan," tuturnya.

Sementara, di tahun 2019-2020 yang merupakan tahun pandemi, banyak perusahaan yang tutup. Di masa ini perbankkan juga mengalami imbas sehingga tidak dapat memberikan kontribusi laba.

"Namun, khusus Bank Papua cukup baik untuk tahun 2019-2020. Itu data non audit belum data diaudit. Keuntungannya satu, karena Pemda Mimika pemegang saham, jadi semakin bank modalnya kuat itu semakin baik untuk bisnis bank. Jadi permodalan itu sangat baik itu untuk suatu usaha," ungkapnya. (Shanty)

Sekretaris Dinas PUPR Mimika, Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Tahun ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan perbaikan 90 jalan lingkungan.

Perbaikan tersebut merupakan wujud nyata usulan masyarakat yang dituangkan melalui Musrenbang serta pokok pikiran sejumlah anggota DPRD Mimika.

Sekretaris Dinas PUPR Mimika, Yoga Pribadi mengatakan selain hasil Musrembang, pokok pikiran DPRD, perbaikan jalan lingkungan tahun ini juga merupakan bagian dari program kerja Dinas PUPR di 2022.

"Perbaikan jalan lingkungan dilakukan di berbagai tempat termasuk jalan di RT 8 Kelurahan Kwamki Baru. Panjangnya sekitar 80 meter yang diusulkan anggota DPRD,”kata Yoga.

Wilayah yang akan masuk dalam perbaikan jalan lingkungan tidak hanya berpusat di seputaran Kota Timika saja namun hingga ke Mapurujaya, Distrik Mimika Timur.

"Untuk daerah di pedalaman ada enam distrik yang jalannya juga akan dikerjakan," ujarnya.

Yoga mengatakan pekerjaan jalan akan segera mulai dilaksanakan karena DPA sudah dibagikan. Namun ia memprediksi pekerjaannya tidak akan sampai akhir tahun.

Walau demikian, ia berharap semua pekerjaan ligkungan dapat berjalan baik dan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat turut memberikan dukungan. Bukan menghalangi ketika ada masalah.

"Kita kembali lagi kepada warga yang ada disekitar jalan yang akan diperbaiki. Masyarakat harus mendukung karena ini untuk kebaikan bersama. Jangan ada protes-protes lagi,” harapnya.

Tambahnya, estimasi anggaran yang dikucurkan untuk 90 jalan tersebut menembus angka Rp85 miliar. Anggaran ini sudah termasuk jasa konsultan.

"Dinas PUPR di tahun 2022 terus memperbaiki sistem kerja dengan membuat kontrak kerja berakhir di 30 November. Tahun ini kita berusaha lebih baik lagi. Jadi sebelum Desember diharapkan semua sudah selesai,” ungkapnya. (Shanty)

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng

MIMIKA, BM

Dalam beberapa waktu belakangan, beredar isu bahwa wilayah adat Mee Pago ingin berdiri menjadi provinsi sendiri. Bahkan disebutkan bahwa mereka telah sepakat memilih Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Menyikapi desas-desus tersebut, Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng tidak tinggal diam. Ia langsung angkat bicara terkait hal tersebut.

Bukaleng mengatakan bahwa secara persiapan Mimika telah mantap dan sangat wajar untuk menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun.

"Jngan lagi ada upaya untuk menggagalkannya dari daerah lain yang belum siap untuk menjadi bagian dari Papua Tengah," tuturnya kepada pers di Kantor DPRD Mimika.

Ia menegaskan bahwa Mimika telah lama berjuang untuk menjadi ibu kota. Bahkan berbagai pertimbangan, kajian dan evaluasi secara matang telah dilakukan dan Mimika sangat layak untuk posisi tersebut.

Apalagi lanjutnya, secara APBD dan pemasukkan ke negara, Mimika jauh lebih besar memberikan kontribusi dibandingkan daerah lainnya.

"Bahkan, pembangunan di segala bidang di Mimika juga telah semakin maju jika dibandingkan dengan mereka," ujarnya.

Bukaleng mengingatkan bahwa jika ada kabupaten lain yang ingin secara terpisah menjadi provinsi sendiri tanpa melibatkan Mimika ada didalamnya, merupakan hak mereka. Namun jangan pernah berupaya untuk mempersoalkan Ibu Kota Papua Tengah adalah Mimika.

"APBD kita di Timika ini selalu naik dan perhitungan untuk tahun berikutnya APBD Mimika akan jauh lebih besar lagi. Kalau Mimika yang jadi Ibu Kota itu sangat wajar dan itu harga mati yang tidak bisa diganggu gugat," tegasnya.

Menurut Anton, dengan berbagai kelayakannya, pusatpun telah menyetujui Mimika akan menjadi ibu kota Papua Tengah. Karena itu ia meminta agar hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan.

"Tidak lama lagi akan ada Plt Gubernur Papua Tengah di Timika. Itu berarti tahun 2024 kita akan sah memiliki Gubernur Papua Tengah di Timika. Makanya Timika ini harga mati, tidak ada kabupaten lain yang layak seperti negeri kita ini," tegasnya. (Shanty)