politik

Kantor DPRD Mimika

MIMIKA, BM 

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah menetapkan jadwal agenda kerja DPRD hingga akhir tahun 2020.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati  dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019 dilaksanakan tanggal 8 September higga 11 September 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 dibahas pada 16 September hingga 25 September dan setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi ke Jayapura tanggal 28 hingga 30 September.

Penetapan jadwal ini dilakulan pada Kamis (3/9) yang di pimpin Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng didampingi Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan dan anggota Banmus.

“Setelah LKPJ dan LPPD rampung diawal bulan September, selanjutnya 16 hingga 25 September kita akan bahas APBD Perubahan. Lalu penetapan APBD Perubahann itu kita evaluasi ke Jayapura mulai 1 hingga 4 Oktober 2020,” jelas Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng.

Selepas pembahasan APBD-P sambil menunggu pembahasan KUA PPAS, DPRD Mimika akan melakukan pembahasan Ranperda Non APBD di minggu ke satu dan kedua Oktober.

“November sampai Desember kita akan bahas Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021. Kami berharap agenda yang sudah kita sepakati ini bisa berjalan sesuai rencana,” terangnya. (Rilod)

Barang expire yang diamankan pegawai disperindag

MIMIKA, BM

Salah satu pedagang, namanya Ibu Marwiah secara sadar dan sengaja mencari keuntungan dengan menjual barang-barang expire kepada pembeli di perempatan Pasar Lama dan Jalan Bougenvile.

Ia memulai membuka jualannya pukul 06.30 Wit dan sejak pagi sudah banyak warga yang membeli karena dijual dengan harga murah.

Bahkan barang-barang yang dijualnya ada yang batas expirenya tahun 2019. Tidak hanya itu, batas kadaluarsa rata-rata barang dagangannya yang tidak disita tinggal satu hingga dua bulan lagi, ada juga yang hanya beberapa hari lagi.

Saat sedang berjualan, Lita, Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindag Mimika menghampirinya karena banyak warga membeli dagangannya.

"Setelah saya lihat satu-satu ternyata banyak yang sudah expire. Karena saya sendiri, saya langsung pulang ke rumah hubungi kepala dinas untuk melapor hal ini," ujarnya kepada BeritaMimika di TKP.

Tempat ditemukan barang kadaluarsa

Kepala Disperindag, Michael R Gomar kemudian menghubungi Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Adelpus Waraupea bersama Suharso salah satu pegawai Disperindag. Ketiganya diminta ke TKP guna mengamankan barang-barang expire yang masih dijual.

Barang barang yang langsung disita diantaranya bedak bayi, makanan ringan, shampo, sabun, pengharum ruangan, pembalut, odol gigi, parfum, handbody, kosmetik, tisu basah, pengharum pakaian dan beberapa lainnya.

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Adelpus Waraupea mengatakan barang-barang yang beberapa hari dan bulan lagi expire tidak diambil karena diatur undang-undang. Mereka hanya menyita yang sudah melewati batas waktu penggunaan.

"Ibu ini sudah paham tapi dia sengaja menjual untuk cari keuntungan. Ada barang-barang yang sudah mau expire dia jual murah tapi dia harus tulis atau sampaikan ke pembeli bahwa sudah mendekati expire. Ini tidak dia lakukan, bahkan banyak yang kita temukan sudah kadaluarsa. Ada yang dari 2019 masih dijual," ungkapnya.

Suharso menambahkan, pengawasan terhadap barang kadaluarsa yang dijual pedagang menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini disperindag.

Salah satu barang expires yang masih dijual

"Tapi masyarakat juga harus mengawasi. Lapor ke kami kalau ada temuan seperti ini di pasar atau di tempat jualan lainnya. Konsumen harus hati-hati karena pedagang mencari keuntungan sehingga ada yang sengaja lakukan seperti ini. Filter terakhir barang-barang kadaluarsa adalah konsumen. Sangat berbahaya kalau barang kadaluarsa digunakan," tegasnya.

Kepada BeritaMimika dan pegawai disperindag, Ibu Marwiah tidak jujur mengakui darimana ia membeli barang-barang ini. Ia hanya mengatakan membelinya dari sales beberapa toko yang sering ke pasar.

Pegawai disperindag telah mengetahui dari mana ia memperoleh barang-barang tersebut berdasarkan informasi dari pedagang lain dan masyarakat yang berada di tempat ini.

Guna mencari tahu darimana dan siapa yang menjual barang-barang expire kepadanya, Ibu Marwiah pada Senin nanti diminta menghadap ke Kantor Disperindag SP V. KTP-nya untuk sementara diambil pegawai disperindag agar ia datang memenuhi panggilan tersebut. (Ronald)

Suasana pertemuan tim gabungan di Kantor Disperindag, Jumat (4/9)

MIMIKA, BM

Sekitar 800-900 pedagang termasuk mama-mama Papua yang selama ini berjualan di Pasar Gorong-Gorong dan eks Pasar Swadaya akan direlokasikan ke Pasar Sentral.

Putusan ini ditetapkan dalam rapat Tim Gabungan Penataan dan Penertiban Pasar Sentral, Pasar Rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 397 Tahun 2020.

Rapat tersebut dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Juliamus Sasarari yang bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, Jumat (4/9).

Rapat ini turut dihadiri perwakilan DPRD Mimika, Herman dan Tanzil Azhari, Kapolsek Miru Kompol Sarraju dan beberapa perwakilan TNI serta instansi yang tergabung dalam tim gabungan.

Disebutkan, para pedagang mulai melakukan relokasi secara mandiri ke Pasar Sentral setelah tim gabungan melakukan sosialisasi yang dimulai pada, Selasa (8/9) mendatang.

Sosialisasi akan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Tim juga diminta mendengarkan saran dan masukan dari pedagang.

Kepala Diseperindag Michael R. Go Marani, kepada BeritaMimika usai pertemuan mengatakan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakulan tim adalah melakukan identifikasi masalah pada pedagang dari dua pasar ini.

"Kami akan mencari tahu apa penyebab para pedagang enggan kembali berjualan di Pasar Sentral. Kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu bersama Disperindag dan Satpol PP pada Selasa nanti,” jelas Michael.

Gomar menegaskan, jika ingin menjadikan Pasar Sentral Timika sebagai pusat perbelanjaan maka para pedagang dari dua pasar termasuk yang masih berjualan di bahu jalan harus disentralkan.

Menurutnya, infrastruktur di Pasar Sentral sangat memadai untuk menampung para pedagang dari dua pasar ini. Bahkan lapak untuk penjual ikan dan bumbu-bumbu dapur sudah disiapkan.

"Nomor sudah ada tinggal mereka masuk dan berjualan saja," ujarnya.

Ditegaskan, jika masih ada pedagang yang tidak mengindahkan arahan dari tim gabungan, maka tim akan terus melakukan pendekatan persuasif sampai pedagang mau dipindahkan.

Tim ini juga akan membentuk posko untuk pengawasan dan penjagaan selama empat bulan ke depan agar pedagang tidak lagi kembali berjualan di Pasar Gorong-gorong dan Pasar Lama.

Para pemilik toko yang ada di sepanjang jalan di Pasar Lama juga akan diberikan ketegasan untuk tidak boleh menyewakan terasnya kepada pedagang.

"Karena ini alasan utama para pedagang tetap bertahan karena mereka mendapatkan tempat, sekalipun tempat yang mereka gunakan itu sewaan. Toko-toko disepanjang itu juga akan diperiksa kelengkapan dokumen izinnya oleh dinas teknis,” tegas Go Marani.

Dalam rapat ini, anggota DPRD Mimika, Herman Gafur mengaku sangat mendukung langkah Pemda Mimika untuk menata Pasar Sentral dan merelokasi para pedagang yang masih berjualan di luar Pasar Sentral.

Ia juga mengatakan pendeatan secara persuasif dan humanis juga merupakan langka tepat agar pedagang mau dipindahkan.

Dalam pelaksanaan penataan ini, DPRD Mimika akan tetap melakukan monitoring. Mereka akan memastikan pendekatan humanis tetap dikedepankan.

“Kita pastikan harus relokasi. Kita tertibkan tetapi kita harus memastikan bahwa mereka ini mendapatkan tempat-tempat yang layak untuk bertahan hidup di Pasar Sentral nanti,” ungkapnya. (Shanty)