politik

Foto bersama para peserta dengan Bupati dan Wakil Bupati Mimika

MIMIKA, BM

Sebanyak 59 peserta telah memulai proses seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 12 jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Seleksi yang berlangsung selama 3 hari sejak Selasa hingga Kamis (2-4/9/2025) dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Kepala pusat pengembangan kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Asesor Utama sebagai ketua tim, Suprana Yusuf, S.H.,MPA.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan seleksi terbuka ini merupakan wujud komitmen Pemkab Mimika dalam menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Ia mengatakan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus melalui proses yang transparan agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Seleksi ini bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan sebuah langkah penting untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi tinggi bagi kemajuan daerah. Kami berharap proses ini berjalan objektif dan menghasilkan putra-putri terbaik yang mampu membawa Mimika semakin maju,”jjelas Bupati Rettob.

Pejabat yang nantinya lolos seleksi diharapkan tidak hanya mampu memimpin unit kerja dengan baik, tetapi juga mampu menciptakan inovasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan merespon cepat kebutuhan masyarakat.

Bupati mengatakan, sebanyak 59 peserta dari total 95 peserta ini sebelumnya telah dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya, sedangkan 36 peserta lainnya dinyatakan gagal.

Katanya, kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah nyata Pemkab Mimika dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan berkualitas.

"Dengan seleksi terbuka ini, diharapkan jajaran pejabat tinggi Mimika dapat semakin solid dalam mendukung visi pembangunan daerah terwujudnya Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju “Gerbang Emas” Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera,"ungkapnya.

Sementara itu, Suprana Yusuf, Asesor Utama BKN juga sebagai ketua tim menyampaikan bahwa, kegiatan ini diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan berkas, penulisan makalah, assesmen kompetensi, hingga wawancara akhir yang melibatkan tim asesor independen.

"Seleksi terbuka JPT Pratama ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan setiap pengisian jabatan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dengan begitu, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi berdasarkan kemampuan dan prestasi,"pungkasnya. (Shanty Sang) 

Suasana RDP di ruang rapat DPRK Mimika

MIMIKA, BM

Kelompok Pemuda Mimika Bersatu yang terdiri dari 10 organisasi tidak melakukan aksi demo seperti di daerah-daerah lain, melainkan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRK Mimika serta Kapolres dan Dandim Mimika.

RDP yang digelar di aula Kantor DPRK Mimika, Selasa (02/09/2025) ini menjadi momen yang sangat penting dan mendapat apresiasi dari pihak DPRK, TNI-Polri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pemuda Mimika Bersatu juga menyerahkan 13 pernyataan sikap ke DPRK untuk ditindaklanjuti.

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menyampaikan bahwa selain beberapa poin yang disampaikan oleh kelompok kepemudaan, hal lain yang menjadi topik dalam RDP.

"Topik itu terkait dengan situasi nasional terkini, kemudian terkait isu-isu lokal yang disampaikan baik itu masalah keamanan maupun masalah infrastruktur," katanya saat ditemui seusai mengikuti RDP.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada kelompok kepemudaan yang tidak melakukan demo, tetapi lakukan RDP.

"Kita berikan apresiasi kepada pemuda di Mimika ini," ucapnya.

Apresiasi juga diberikan oleh Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya atas inisiatif atas pola pemikiran dari kepemudaan Mimika.

"Kami dari sisi Kodim tentunya mengapresiasi pola-pola penyampaian aspirasi seperti ini," ucapnya.

Disampaikan Dandim bahwa pada intimya dalam RDP itu disampaikan mulai dari isu nasioanl sampai dengan isu lokal.

"Selain itu ermasuk program-program pemda yang saya nilai itu merupakan bagian dari evaluasi, harapannya nanti pihak-pihak terkaitlah baik itu dari pihak DPRK selaku pihak pengawasan program pembangunan, termasuk dari pemda,"ujarnya.

Ia juga berharap apabila memang memungkinkan untuk dipenuhi silahkan, namun apabila ada pertimbangan lain itu harus dikomunikasikan.

"Sehingga ada kesan bahwasanya penyampaian aspirasi ini tidak hanya berhenti sampai disini saja tetapi berkelanjutan, itukan diharapkan dari semua pihak," harap Letkol Inf M. Slamet.

Kata Dandim, selaku pihak keamanan itu sifatnya hanya mengawal, dan kalau itu memang sudah sesuai dengan aturan tentunya akan disuport.

"Tapi kalau tidak sesuai aturan, mohon maaf kita baik dari TNI-Polri itu punya prosedur. Dan kalau itu tidak sesuai atau istilah mengarah anarkis mau tidak mau negara berbicara, harus kita tindak tegas," kata Letkol Inf M. Slamet.

Ucapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda Mimika dengan tidak melakukan demo melainkan RDP itu adalah hal yang baik.

"Kami apresiasi kepada pemuda yang mau dudul bersama sehingga rencana aksi itu berubah dengan RDP," ucapnya.

Perlu diketahui ada 10 organisasi yang tergabung dalam Kelompok Pemuda Mimika Bersatu yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Timika, Aliansi Pemuda Kamoro (APK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mimika, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Mimika, Pemuda Katolik Komcab Mimika serta Aliansi Pemuda Kei Mimika( APKM).

Selain itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  (YLBH) Papua Tengah dan Peradi Kabupaten Mimika.

Adapun 13 poin yang disampaikan secara tertulis kepada DPRK Mimika dalam RDP ini adalah :

1. Menolak tegas kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Kota dan Koya Madya

2. Menolak kenaikan pajak oleh pemerintah pusat dalam bentuk apapun karena dinilai menambah beban dan penderitaan bagi rakyat indonesia.

3. Melakukan reformasi sistem di tubuh TNI-Polri secara menyeluruh dari pusat sampai di daerah

4. Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap para aksi demonstrasi yang terjadi di seluru Indonesia

5. Pemerintah pusat dan Komnas HAM RI diminta segera menyelesaikan kasus pelangggaran HAM di tanah Papua

6. Menolak dengan tegas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat TNI-Polri terhadap masayarakat di seluruh tanah Papua

7. TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi wajib mengunakan pendekatan persuasif, preventif dan menghindari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

8. Menolak keras pemindahan tahanan politik oleh pihak kepolisian dan kejaksaan yang di pindahkan ke keluar dari tanah Papua yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas keamanan di tanah Papua.

9. Meminta DPRK Mimika untuk mengusut tuntas kasus bahan bakar minyak ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah

10. DPRK Mimika diminta memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahan prifatisasi yang beroperasi di Papua Tengah untuk menjelaskan berapa jumlah karyawan orang asli Papua dan melakukan prioritas peneriamaan pencaker yang tinggal dan besar di tanah Papua

11. Bersatu padu dan bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian guna mewujudkan kabupaten Mimika aman, damai dan menjadi rumah kita bersama

12. Menolak segala bentuk hasutan dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di Mimika

13. Mendukung penuh pemerintah daerah dan mensukseskan program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat di Kabupaten Mimika 
(Ignasius Istanto)

Seleksi pengudusan JabatanPimpinan Tinggi Pratama  Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk 12 lowongan jabatan strategis.

Dari 95 peserta, sebanyak 59 peserta dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya. Sedangkan 36 peserta lainnya dinyatakan gagal.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Tim Asesor untuk asesment para peserta kali ini berasal dari Puskeskom BKN Pusat, dimana sebelumnya dari Komisi ASN dan Uncen.

Ketua Panitia Seleksi, Silwanus Soemoele melalui surat pengumuman bernomor 003/PANSEL-SELTER/MMK/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 menyatakan, para peserta yang lolos administrasi akan melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

Tes tersebut rencananya akan dilaksanakan selama empat hari, mulai dari Selasa hingga Jumat, 2-5 September 2025, pukul 09.00 WIT di Ballroom Lantai 2 Hotel Horison Ultima, Timika.

Panitia mengingatkan para peserta untuk mematuhi seluruh ketentuan, termasuk hadir paling lambat pukul 08.30 WIT, membawa laptop yang telah diinstal aplikasi seleksi, alat tulis, serta menyerahkan dokumen yang telah diisi (Daftar Riwayat Hidup, Form CI, dan Form BEQ) yang dapat diunduh di tautan https://s.id/jptp-mimika.

Dalam berpakaian, peserta diwajibkan mengenakan kemeja lengan panjang putih dan celana/rok hitam dengan dasi hitam.

Panitia juga menegaskan bahwa segala informasi resmi hanya akan disampaikan melalui media sosial resmi BKPSDM Mimika, yaitu Instagram **@bkpsdmmimikaofficial** dan Facebook **Bkpsdm Mimika**.

Berikut adalah Daftar Nama Peserta yang Lulus Seleksi Administrasi, dikelompokkan berdasarkan Jabatan yang Dilamar:

A. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
1. Rina Wasareah, SE, M.Si
2. Johanis Michael Yanwarin, S.STP, MM
3. Daniel Orun, S.Pd, M.Pd
4. Alberthin Timang, SE, M.Si
5. Arnold Asso, S.Pd
6. Elisabeth Cenawatin, SE, M.Si

B. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Albertus Pisai, S.Sos
2. Petrobella Adelce Uamang, S.IP, M.Si
3. Hendrikus Hayon, S.S
4. Robert Kambu, SE
5. Yan Selamat Purba, ST, M.Si

C. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
1. Muh. Jambia Wadan Sao, SH
2. Anthon Tangkelayuk
3. Sriyanti Ramping, S.STP, M.Si
4. Thomas Ciprianus Bauw, SE
5. Christian Paulus Warinussy, S.Sos
6. Johanes Maruputty, S.Sos, MM
7. Fransina Paulina Peni Lein, SE, M.Si
8. Yohanes Kuum, S.Sos, MM
9. Konarper Wanimbo, SE
10. Nitha Bala, ST, M.Si
11. Marselino Mameyao, SKM

D. Kepala Dinas Sosial
1. Raymond Tanser, S.Sos
2. Yulianus Premiet, S.IP
3. Hasan Kemong, S.IP
4. Selfina Pappang, SE, MT
5. Paulus Saile, SE

E. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1. Yosef Tsenawatme, S.Sos, M.Si
2. Yustinus Lewi Panampa, SE, MM
3. Abriyanti Nuhuyanan, S.Hut, M.Si
4. Yacobus Saile, ST, M.Si

F. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Orpa Solossa, S.Sos, M.Si
2. Yosepa Francisca Karungggok, S.TP, MM
3. Johana Anatje Belandina Arwam, S.Pd
4. Marilina Junke Dalipang, S.Kom, M.Si

G. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Inosensius Yoga Pribadi, SH
2. Frangki Lorens Heryanto Taco, ST, MM
3. Sumitro Hanzah, ST

H. Inspektur
1. Samuel Yogi, SH, MH
2. Dr. Alfrida Palulungan, SE, M.Si
3. Marthen Solossa, SE
4. Herna, SP, M.Si

I. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1. Drs. Ananias Faot, M.Si
2. Thomas Bindosano, SE, MM
3. Johan Sena Patelang, S.Hut

J. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1. Bernard Dominggus Ansaka, S.TP, M.Si
2. Santy Sondang, S.IP, M.Si
3. Jehuda Bastian B. Akobiarek, SH, MH
4. Marthinus Mautipiyau, S.Pd
5. Peruwatan Yandry Imanuel Sedubun, SE, M.Si
6. Marthinus Jangkup, SE

K. Asisten Bidang Administrasi Umum
1. Nyoman Dwitana, S.Sos, M.Si
2. Alfasiah, S.STP, M.Si
3. Leonard Kareth, SE, M.Si
4. Hery Onawame, S.IP, MM

L. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
1. Fransiskus Bokeyau, S.Pd
2. Sem Naroba, SE, M.Si
3. Matius Way, SE, M.Si
4. Lenny Makanuwey, S.Sos, MM

Keputusan panitia seleksi dinyatakan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selamat kepada para peserta yang lolos dan diharapkan mempersiapkan diri untuk tahap seleksi selanjutnya.(Red)