politik

Proses evakuasi jenazah 4 kru Helikopter PT Intan Angkasa di Bndara Moses Kilangin Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mimika menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga kru helikopter PT Intan Angkasa yang jatuh di wilayah Jila Kabupaten Mimika.

Pernyataan ini diampaikan langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob kepada media, Jumat (12/9/2025).

“Kami ucapkan turut berdukacita dan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas karya, karsa yang telah dibuat dalam pelayanan secara khusus di Kabupaten Mimika dan juga di seluruh tanah Papua,” ujarnya.

Menilik tragedi ini, Bupati John berpesan kepada semua operator penerbangan secara khusus kepada PT Intan Angkasa agar dalam melaksanakan operasi penerbangan di Papua secara khusus di wilayah Mimika, senantiasa memperhatikan keselamatan penerbangan.

Selain itu ia juga berharap pihak maskapai selalu memperhatikan aturan keselamatan penerbangan, termasuk cuaca dan teknis operasi pesawat terbang agar penerbangan selalu terlaksana dengan baik dan selamat.

“Keselamatan penerbangan adalah hal yang utama, laksanakan penerbangan dengan standar operasi penerbangan yang baik,” ujarnya mengingatkan.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada TIM SAR dan semua pihak yang membantu melaksanakan evakuasi korban dari tempat kejadian menuju Timika.

“Sesuai informasi yang kita dapatkan kru meninggal ada 4 orang dan semua telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Saat ini tim KNKT juga telah berada di Timika untuk melakukan investigasi terhadap kejadian itu.

Sementara itu terkait apa yang menjadi penyebab kejadian tersebut, Bupati Johannes Rettob mengatakan masih menunggu hasil dari investigasi KNKT. (Ronald Renwarin)

Suasana pertemuan Monitoring Meja II

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar monitoring meja II tahun anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda, Kamis (11/9/2025) dihadiri Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau.

Monitoring meja ini untuk melihat sejauh mana realisasi fisik dan keuangan program kegiatan dan sub kegiatan di setial OPD.

Kepala Bappeda Mimika, Dr. Ir. Yohana Paliling, mengatakan monitoring meja dilakukan tiga kali dalam setahun, yakni di awal, pertengahan, dan akhir tahun.

Setelah rapat meja ini, agenda dilanjutkan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ketiga yang direncanakan berlangsung pada November mendatang.

Menurut Yohana, monitoring ini sangat penting dilakukan. Kalau pekerjaan belum ada di Si Monev, maka OPD belum bergerak.

"Dari sini kita bisa tahu aktivitas OPD yang sudah masuk ke tahap pengadaan barang dan jasa,”kata Yohana.

Menurutnya, dari total anggaran Rp80 miliar, masih ada sekitar Rp11 miliar yang belum dipaketkan. Anggaran tersebut tidak hanya berasal dari anggaran induk, tetapi juga dari bantuan khusus keuangan Provinsi Papua Tengah.

“Masih ada 11 OPD yang sementara melakukan pemaketan. Dengan tuntasnya pemaketan ini, maka APBD sebesar Rp6,4 miliar akan terupdate seluruhnya,” ujarnya.

Monitoring ini juga, kata Yohana untuk menilai kinerja OPD yang mana rekap kinerja tersebut nantinya menjadi laporan pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan keaktifan operator dalam mengisi aplikasi Si Monev.

“Si Monev kita sangat luar biasa di tahun keempat ini. Ada tambahan fitur yang membantu kita melihat keseluruhan aktivitas OPD teknis,”tutur Yohana.

Meski demikian, dirinya menyayangkan masih ada beberapa OPD yang tidak rutin memperbarui data, terutama dari distrik.

“Memang yang paling banyak tidak mengisi itu dari distrik, kemungkinan karena keterbatasan akses internet. Tapi kami harap mereka tetap berupaya untuk update,” ungkapnya. (Shanty Sang) 

Bupati Mmika Johanes Rettob saat menyampaikan pesan kepada PNS usai pengambilan sumpah dan janji 

MIMIKA, BM

Sebanyak 278 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diambil sumpah dan janji jabatan sebagai PNS, Senin (29/9/2025).

Sumpah janji jabatan sebagai PNS yang dilaksanakan Pelataran Kantor Pusat Pemerintahan itu dipimpin langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Pengambilan sumpah janji ini sendiri, baru dilakukan setelah ratusan pegawai melaksanakan tugasnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

Bupati Mimika Johanes Rettob mengaku kaget kalau ratusan PNS yang baru mengikuti sumpah janji jabatan ternyata telah bertahun-tahun mengabdi sebagai PNS di Kabupaten Mimika.

“Hari ini kita lakukan sumpah janji jabatan, tapi ternyata ada PNS yang sudah lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun mengabdi tapi belum pernah melakukan sumpah janji jabatan,” kata Bupati Rettob.

Tidak hanya itu, kata Bupati Rettob bahwa sebagian besar PNS yang baru mengikuti sumpah janji jabatan, telah menduduki jabatan sebagai eselon IV, eselon III hingga pejabat fungsional.

“Semua ada punya prosedurnya. Setelah terima SK CPNS, dilanjutkan dengan prajabatan baru dapat SK PNS kemudian mengikuti sumpah janji jabatan. Yang terjadi belum sumpah janji jabatan tapi sudah punya jabatan. Ini akan dievaluasi terus,” ujarnya.

Ia menyampaikan akan membenahi hal- hal semacam ini agar kedepan tidak ada lagi persoalan seperti ini.

Ditegaskan Bupati, jika setiap ASN harus mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Bukan saja pejabat struktural yang dilantik, tetapi juga fungsional. Sebagai ASN, kalian juga harus mengetahui aturan tentang kepegawaian. Ini harus benar-benar dipahami,”ucapnya.

Bupati berharap, ratusan PNS yang baru diambil sumpah janji dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan setelah ini juga akan menerima semua hak sebagai pegawai negeri. (Shanty)