politik

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA,BM

Pengisihan atau pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, untuk mengisi jabatan Eselon Dua sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa diperpanjang dua hari kedepan.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan, bahwa perpanjangan ini dilakukan lantaran masih kurangnya peminat yang mendaftar di 12 OPD tersebut.

"Harusnya tahapan pendaftaran akan berakhir tanggal 18 Agustus kemarin, tapi karena masih kurang peminat jadi diperpanjang hingga dua hari kedepan," kata Bupati Mimika Johanes Rettob, Senin (25/8/2025).

Bupati John menyampaikan bahwa permintaan perpanjangan lelang jabatan sudah disetujui dari pusat, karena proses inipun harus terhubung dengan BKN di Jakarta. Meskipun sebenarnya hanya diperbolehkan satu kali.

"Sebenarnya hanya boleh satu kali, tetapi saya perpanjang dua kali karena kita harus terkonek dengan BKN di Jakarta. Bahkan, alasan jaringan juga maka disetujui sementara, tetapi ini yang terakhir," tutut Bupati Rettob.

Menurut Bupati, ada beberapa alasan mengapa lelang jabatan ini sepi pendaftar. Di antaranya adalah Apatur Sipil Negara (ASN) sudah merasa nyaman dengan posisinya serta ada pejabat yang ingin ikut, tetapi tidak memenuhi persyaratan.

"Ada jabatan yang kita lelangkan tetapi tidak ada yang berminat sama sekali, tidak ada orang yang mendaftar. Ini persoalan kita juga, saya tidak tahu, mungkin berpikir pola-pola lama di mana bisa main tunjuk-tunjuk itu masih ada tapi sebenarnya sudah tidak bisa lagi karena semua harus melalui prosedur," ujarnya.

Ia mengingatkan agar semua pegawai jangan lagi memiliki pola pikir lama. Menjadi pegawai harus profesional, mempunyai dedikasi yang betul-betul menjadi pelayanan masyarakat.

"Tidak ada yang boleh minta-minta jabatan, semua harus mengikuti prosedur. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Dikasih kesempatan lelang tidak ada yang mau ikut, saya juga heran tetapi teriak-teriak minta jabatan," pungkasnya. (Shanty Sang)

DPRK serahkan dokumen pembahasan APBD Perubahan 2025 kepada Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Delapan fraksi di DPRK Mimika menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan ini disampaikan dalam paripurna IV masa sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Mimika sekaligus penutupan pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme, Bupati Mimika Johanes Rettob.

Paripurna ini juga dihadiri Pj Sekda Abraham Kateyau, Pimpinan OPD, Forkopimda dan tamu undangan yang berlangsung di ruang rapat Paripurna Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).

Adapun delapan fraksi yang menyetujui yakni, Fraksi Golkar, PKB, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Eme Nemenin Yauware, Rakyat Bersatu dan Fraksi Kelompok Khusus.

Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan, anggaran yang telah disahkan dan program yang telah direncanakan ini bisa segera dilaksanakan, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas.

“Tantangan kedepan adalah memastikan anggaran ini diimplementasikan dengan baik, akuntabel dan transparan,”kata Primus.

Ia menambahkan, bahwa dokumen hasil pembahasan akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk proses evakuasi lebih lanjut.

Sementara itu, Bupati Mimika Johanes Rettob mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK atas upaya dan kerja keras bersama telah membahas Ranperda APBD Perubahan hingga hari ini telah ditetapkan menjadi Perda.

“Semoga apa yang kita sepakati ini menjadi kontribusi yang baik untuk masyarakat,” tutur Bupati John.

Bupati John mengatakan, sejumlah saran pendapat yang disampaikan oleh fraksi akan menjadi catatan dan harapan agar eksekutif sebagai pelaksana dalam kebijakan pemerintah daerah dapat bersungguh-sungguh.

“Saya harap kebersamaan yang telah kita mulai tahun ini, akan berjalan sama-sama lima tahun ke depan, untuk bisa menata kabupaten ini menjadi lebih baik,” katanya.

APBD, kata Bupati John akan tetap memperhatikan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat Mimika, dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. (Shanty Sang)

Gubernur Papua Tengah dan Bupati Mimika saat meninjau lokasi banjir di Galian C

MIMIKA, BM

Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa bersama Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari, Anggota DPRP Yohanes Felix Helyanan, Kepala Dinas PUPR, Inosensius Yoga Pribadi, BPBD, Dinas Perumahan dan Dinas Sosial meninjau langsung lokasi-lokasi banjir, Kamis (21/8/2025).

Adapun lokasi banjir yang dikunjungi yakni, jalan Bandara Lama kemudian di area Perumahan HOPE dan di SP1 belakang TPU.

Selain melihat lokasi banjir, rombongan pun menyempatkan untuk melihat lokasi Galian C di kali selamat datang SP2.

Pasalnya, lokasi tersebut karena galian mengakibatkan banjir ke rumah-rumah warga.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengapresiasi warga Mimika yang mau untuk area-area yang terjadi luapan air akibat drainase tersumbat ini diperbaiki.

Katanya, ini berbeda dengan di daerah lain yang kerap menolak jika pemerintah ingin melakukan perbaikan.

“Apresiasi kepada masyarakat Mimika karena semua mau bilang perbaiki, ini sangat berbeda dengan daerah lain yang kalau kita mau perbaiki mereka protes dan juga lakukan pemalangan,” kata Gubernur Meki.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Mimika yang menginginkan perubahan. Sementara, untuk hal teknis lain nanti akan dibantu setelah ditinjau oleh Bupati Mimika.

Sementara itu, Bupati Mimika Johanes Rettob mengatakan, bahwa ini merupakan kali keduanya Ia melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang terdampak banjir maupun air meluap.

Pasca peninjauan sebelumnya, pihaknya sudah langsung melakukan penanganan.

“Hari ini saya dan gubernur lihat langsung disini, dan memang ini paling parah jadi mereka hanya minta untuk dibangun parit dan perbaikan jalan,”jelas Bupati John.

Tidak hanya itu, masyarakat setempat di area SP 1 juga meminta untuk pembangunan rumah layak huni. Dan memang benar sesuai penglihatan langsung diapangan ini bahwa rumah-rumah itu perlu diperhatikan.

Ia menambahkan, untuk pembangunan rumah dan pekerjaan jalan juga parit ini akan dikerjakan menggunakan APBD Mimika.

“Selanjutnya sudah pasti kita perbaiki semuanya dan pelaksanaan ini menggunakan APBD dan untuk hal urgent seperti ini kita pasti ada dananya karena ini untuk kemanusiaan,” pungkasnya. (Shanty Sang)