Politik & Pemerintahan

Punya Banyak Potensi Daerah, Wakil Bupati Kemong : Mimika Terbuka Bagi Dunia Usaha

Foto bersama para peserta kegiatan dengan narasumber dan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mimika menggelar kegiatan forum diskusi Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Hotel Grand Tembagapura, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, narasaumber dari Akademisi Jusuf Kalla School of Goverment Universitas Mudahamdiah Jogjakarta, Dr. Edi Suandana, Tenaga Ahli Fauzan Ilmar dan Konsultan Agung Krisna Bayu.

Dr. Edi Suandana, mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu melakukan koodirnasi dengan Bappenas terkait investasi lima tahunan 2025-2030.

“Investasi di tahun 2025-2020 jumlahnya 13 ribu triliun. Sebelumnya hanya 6 ribu triliun di lima tahun sebelumnya. Dengan kenaikan dua kali lipat ini maka effort kita harus kuat. Ada kekhawatiran target tercapai atau tidak? Apa yang harus dilakukan?,” ungkapnya.

Menurutnya, forum diskusi Penetapan kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dilakukan Pemda Mimika saat ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pencapaian investasi yang tinggi itu.

Diakui Edi Suandana, Kabupaten Mimika memiliki peluang besar dalam investasi karena potensi daerah seperti perikanan, peternakan, perkebunan termasuk keberadaan PT Freeport Indonesia dan keberadaan gunung Cartenz.

“Mimika juga punya sumber alam lainnya sepeti keberadaan pohon bakau yang keunggulannya sudah diakui dunia. Semua ini harus dikelola dan diberdayakan. Dan kami sangat meyakini kedepan investasi di mimika sesuai dengan target yang ditetapkan,” ungkapnya.

Walau demikian, ia mengakui bahwa Mimika juga memiliki tantangan lain yang bisa membuat investasi berjalan tidak maksimal.

Tantangan yang dihadapi diantaranya seperti faktor keamanan, aksesibilitas pasar dan akselerasi serta perlu dukungan dan kolaborasi semua pihak.

“Mimika harus menjadi daerah yang ramah investasi dan terbuka. Saran kami, terus dorong investasi tapi harus yang berkualitas dan berkelanjutan,” paparnya.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutan mengatakan pemerintah daerah sangat menyadari bahwa dunia usaha merupakan salah satu pilihan utama mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

“Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif, inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Wabup Kemong, sebagai bentuk nyata dan komitmen tersebut, pihaknya memberikan insentif dan kemudahan usaha yang dituangkan dalam berbagai kebijakan daerah baik berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah, percepatan perizinan hingga fasilitasi investasi dan pengembangan UMKM.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Mimika terbuka bagi dunia usaha. Kami mengundang semua pihak baik pelaku usaha lokal maupun investor dari liar daerah untuk bersama-sama membangun Mimika yang lebih maju,” ungkapnya.

Menurut Wakil Bupati Emanuel Kemong, pemerintah daerah hadir sebagai mitra, bukan hanya sebagai regulator.

“Kami ingin menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan berlandaskan keadilan dan berkelanjutan. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam membangun Mimika jadi lebih baik terutama dalam hal investasi,” ungkapnya. (Ronald Renwarin)

Terkait Resiko Bencana Daerah, Kabupaten Mimika ada 5 Kategori Ancaman Sedang


Foto bersama para peserta kegiatan dengan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar sosialisasi penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) seluruh Papua.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Selasa (9/9/2025) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, kajian risiko bencana atau KRB merupakan fondasi utama dalam perencanaan penanggulangan bencana.

KRB yang kuat, berbasis data, partisipatif, dan terstandar akan melahirkan kebijakan dan tindakan yang tepat sasaran, efektif, dan adaptif terhadap dinamika risiko yang terus berkembang, termasuk akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan faktor-faktor lain.

Berdasarkan indeks risiko bencana indonesia (IRBI) tahun 2024, Provinsi Papua Tengah menempati skor sebesar 116,49 berada dalam kategori sedang, dan Kabupaten Mimika dengan risiko 138,80 dengan kategori sedang memiliki ancaman bencana berupa, banjir, gelombang pasang, angin kecang, konflik sosial dan tanah longsor.

"Apa yang kita laksanakan hari ini memiliki arti yang sangat strategis, dan akan menjadi rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan, di tingkat pusat maupun daerah dalam menyusun kajian risiko bencana yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pembangunan nasional, serta dinamika kebencanaan di wilayah masing-masing,"kata Wabup Kemong.

Oleh karena itu, diharapkan forum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbobot, sehingga substansi penilaian indenks ketahanan daerah yang dihasilkn nantinya benar-benar aplikatif, implementatif, serta mampu menjawab tantangan-tantangan pengurangan risiko bencana ke depan. akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. (Shanty Sang)

Bapenda Mimika Berhasil Catat Realisasi PBB-P2 94,58 Persen Dari Target Rp84 Miliar



Pegawai Bapenda membuka posko pembayaran PBB selama 4 hari di Sentra Pemerinatahan

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 sudah mencapai Rp79,43 miliar atau 94,58 persen dari target Rp84 miliar.

Guna mengejar target pendapatan PBB-P2 yang tersisa kurang lebih Rp4 miliar, Bapenda membuka posko pembayaran di Pusat Pemerintahan Mimika yang dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari, mulai 8 hingga 11 September 2025.

Kepala Bidang (Kabid) PBB-P2 Bapenda Mimika, Hendrik Setitit, mengatakan posko dibuka sebagai bagian dari program penghapusan denda pajak, sekaligus strategi jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Posko ini difokuskan pada pajak jenis PBB-P2. Mengingat ASN juga punya kewajiban yang sama. Namun, mungkin karena kesibukan sehingga lupa bayar pajak jadi kami hadir di sini untuk permudah pelayanan. Bahkan, perumahan milik Pemda pun tetap memiliki kewajiban PBB,” kata Hendrik, Senin (8/9/2025).

Hendrik mengatakan bahwa dari keseluruan nilai pendapatan saat ini diperoleh dari penerimaan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar Rp72 miliar. Dan dari masyarakat sebesar Rp12 miliar.

Selain membuka pelayanan di Pusat Pemerintahan, Bapenda juga berencana turun langsung ke kantor-kantor distrik di Mimika.

"Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB,"pungkasnya.

(Shanty Sang)

Top