Politik & Pemerintahan

Bupati dan Wabup Mimika Lakukan Rapat Evaluasi Kinerja OPD

Bupati dan Wakil Bupati Mimika saat memimpin jalannya evaluasi kinerja OPD  

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong didampingi Plt Sekda Mimika Abraham Kateyau melakukan rapat evaluasi kinerja Organisasi Peringkat Daerah (OPD) Pemda Mimika.

Rapat evaluasi yang saat ini masih berlangsung di ruang pertemuan BKAD, Senin (20/10/2025) merupakan salah satu agenda rutin pasangan JOEL ini untuk melihat sejauh mana progres kerja dari tiap OPD di setiap minggu berjalan.

Sebelum rapat dimulai, Bupati Mimika Johannes Rettob diberi surprise kue ulang tahun oleh Wakil Bupati, Plt Sekda dan pimpinan OPD.

Kue ulang tahun diberikan dengan lantunan lagu Selamat Ulang tahun karena pada Minggu (19/10/2025) kemarin, Bupati Mimika Johannes Rettob genap berusia 63 tahun.

Selain memberikan ucapan selamat, semua yang hadir juga mendoakan agar Bupati John selalu dilindungi dan diberkati Tuhan, panjang umur, sehat dan selalu setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bupati Mimika.

Sembari mengucapkan terimakasih, Bupati John kemudian memberikan kua perdana kepada Wakil Bupati Emanuel Kemong, Plt Sekda Mimika Abraham Kateyau, Kadisporapar Elisabeth Cenawatin dan Kepala Bappeda Yohanna Paliling sebagai pimpinan OPD paling muda dan tua.

Sebelum rapat tersebut, Wakil Bupati Emanuel Kemong saat memimpin apel pagi di Sentra Pemerintahan, meminta seluruh pimpinan atau perwakilan OPD untuk menghadiri evaluasi tersebut.

"Setelah rapat evaluasi, haru disampaikan ke seluruh jajaran di OPD masing-masing. Kadang apa yang sudah diputuskan tidak disampaikan ke jajaran paling bawah seperti kasubag dan lainnya. Ada juga sudah disampaikan tapi tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Di tersebut, Wabup Kemong juga mengingatkan bahwa saat ini sedang berlangsung pemeriksaan BPK. Ia berharap, semua OPD dapat memberikan dokumen yang dibutuhkan atau diminta.

"Pemeriksaan itu untuk memastikan tugas atau pelayanan yang dilakukan serta administrasi kita berjalan dengan baik atau tidak. Jika memang ada kekeliruan dapat diperbaiki karena ada rekomendasinya. Tapi kalau itu menyimpang dan melanggar pasti ada sanksinya. Saya berharap pimpinan OPD dan pihak terkait dapat memperhatikannya," pungkasnya. (Ronald)

Bappeda Mimika Gelar Seminar Awal Aplikasi e-Unggul

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar seminar awal Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (e-Unggul) Bidang Pembangunan Manusia.

Seminar yang berlangsung di Kantor Bappeda, Jumat (17/10/2025) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi dalam sambutannya mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Mimika periode 2025-2029 dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan sesuai dengan visi "Terwujudnya Mimika Yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing Menuju "Gerbang Emas (gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat adil dan sejahtera).

Selanjutnya, dalam eksplitis dijabarkan dalam misi 1 yakni, meningkatatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur sipil negara dan masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

"Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen memberikan beasiswa dan bantuan studi bagi mahasiswa asal Mimika setiap tahun guna mencetak SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing di berbagai bidang pembangunan dengan semangat Papua cerdas dalam dalam, undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua,"kata Yoga.

Yoga mengatakan, secara perencanan dan pengangaran Kabupaten Mimika dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten melakukan intervensi secara serius terhadap urusan sdm, namun dalam pelaksanannya masih terdapat berbagai permasalahan seperti trasparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi, vervikasi, serta penyaluran dana beasiswa dan bantuan studi. ketidak terpaduan sistem pengelolaan data juga menyebabkan proses verifikasi dan pelaporan hasil studi mahasiswa berjalan lambat dan tidak efisien.

Selain itu, minimnya sistem informasi yang terintegrasi membuka peluang terjadinya penyimpangan, praktik KKN, serta menimbulkan potensi konflik sosial akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi beasiswa.

"Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan solusi digital berupa aplikasi sistem informasi beasiswa yang terintegrasi, akurat dan mudah digunakan untuk mendukung pengelolaan data secara transparan, efisien dan akuntabel,"ujarnya.

Katanya, ketika berbicara tentang aplikasi, maka yang dibahas bukan sekadar membentuk sebuah sistem pemerintahan kota, melainkan juga membangun sebuah instrumen keadilan untuk masyarakat Mimika, terutama bagi kita Orang Asli Papua (OAP).

Secara umum, tujuan pembentukan sistem informasi E-unggul ini adalah untuk mendukung implementasi visi dan misi pemerintah kabupaten mimika tahun 2025-2029. Mewujudkan sistem informasi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan program beasiswa dan bantuan studi bagi mahasiswa OAP di Mimika secara efektif dan efisien.

Tujuan lainnya adalah, untuk meningkatkan transparansi publik kepercayaan dan terhadap pengelolaan program beasiswa dan bantuan studi dan mempercepat proses pengelolaan, verifikasi dan pelaporan penerima beasiswa serta bantuan studi, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy ).

"Namun di atas semua itu, bagi kita di Mimika pendidikan haruslah dipandang sebagai wadah untuk memastikan bahwa OAP memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kita ingin agar aplikasi ini hadir bukan sebagai sistem informasi saja tetapi sebagai wadah mencetak sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing di berbagai bidang," ungkapnya. (Shanty Sang)

Disdukcapil Mimika Jemput Bola Pelayanan Dokumen Kependudukan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76

Pelayanan Perekaman

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika melakukan jemput bola pelayanan dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran (AK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari sejak Selasa hingga Rabu (21-22/10/2026) adalah sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik yang inklusif.

Kepala Dinas Dukcapil, Slamet Sutejo mengatakan, pihaknya melakukan pelayanan selama dua hari di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Pada pelayanan tersebut Dukcapil melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala Sekolah Rakyat.

Pelayanan yang dilakukan dengan maksud untuk menyamakan data adminduk dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing anak.

“Jadi kami lakukan lagi pengecekan atau validasi data antara data kependudukan dengan data Dapodiknya. Memang ada yang memiliki data tapi kebanyakan siswa ini tinggalnya di pedalaman, sehingga pengecekan ini baik dilakukan,” kata Slamet saat ditemui di Kantor Dukcapil, Rabu (22/10/2025).

Slamet menjelaskan, pelayanan dilakukan pada jenjang SMP dan SMA, dengan rincian penerbitan identitas yakni, perekaman KTP sebanyak 12 siswa, cetak KTP elektronik 12 siswa, akte kelahiran 5 siswa, kartu keluarga (KK) 5 siswa dan kartu identitas anak (KIA) sebanyak 12 pencetakan.

“Jadi tadi ada yang kita terbitkan KIAnya, kemudian SMA yang sudah berumur 17 tahun kami lakukan perekaman KTP elektronik. Ada juga yang menerbitkan akte kelahiran, mungkin aktenya ada tapi di kampung,” jelas Slamet.

Ia mengungkapkan, pelayanan yang diberikan Ducapil merupakan wujud komitmen dari Pemkab Mimika untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Sehingga data kependudukan di Mimika semakin baik dan akurat.

“Ini bukti bahwa Pemkab Mimika melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hal ini kita lakukan juga agar identitas kependudukan masyarakat lebih baik dan akurat,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Top