politik

Suasana berjalannya kegiatan

MIMIKA, BM

Pengembangan budidaya perikanan darat memiliki potensi besar di Indonesia khususnya di Mimika, baik dari segi ekonomi maupun penyediaan pangan.

Potensi ini didukung oleh luasnya wilayah perairan darat dan permintaan pasar yang terus meningkat.

Namun, keberhasilan pengembangan juga memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor termasuk kondisi lingkungan, teknologi, dan aspek sosial ekonomi.

Oleh sebab itu, guna mendukung pengembangan budidaya perikanan darat, maka Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kajian potensi dan kelayakan pengembangan budidaya perikanan darat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bappeda, Rabu (30/7/2025) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah menjadi salah satu wilayah strategis dengan bentang alam yang sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah hingga pegunungan.

Mimika dengan lahan luas dan sumber air tawar yang memadai berpotensi untuk pengembangan budidaya perikanan darat. Sektor budidaya perikanan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Selain sebagai sumber pangan lokal, kegiatan ini membantu menciptakan lapangan kerja masyarakat berbasis lokal dan mendorong roda ekonomi melalui diversifikasi ekonomi perikanan beberapa komoditas unggulan untuk darat yang potensial dikembangkan di Kabupaten Mimika meliputi ikan lele, nila, gurami, dan ikan mas," kata Ananias.

Meski memiliki potensi besar Ananias menuturkan sektor budidaya di Mimika dihadapkan pada berbagai tantangan, keterbatasan infrastruktur, penggunaan teknologi budidaya yang masih sederhana dan minimnya pelatihan serta pendampingan masyarakat menjadi kendala utama.

Selain itu, akses terhadap benih unggul, pakan berkualitas, dan pasar yang terbatas turut menghambat produktivitas sektor ini. Pendekatan inovatif diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Menurutnya, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi potensi serta kelayakan pengembangan budidaya perikanan darat.

Selanjutnya, jika sudah diketahui potensi dan pemanfaatannya, maka dapat diformulasikan upaya-upaya peningkatan daya dukung perikanan dan rencana potensi pengelolaan sektor perikanan darat secara berkelanjutan agar menciptakan keserasian antara pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

"Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Mimika setelah pertambangan. Diharapkan sektor perikanan dapat berkembang secara optimal menjadi produk unggulan Mimika,” tandasnya.

”Dengan menerapkan pengelolaan prinsip-prinsip perikanan yang berkelanjutan, diharapkan perikanan wilayah perairan darat dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang," pungkasnya. (Shanty Sang)

Pj. Sekda Mimika Petrus Yumte

MIMIKA, BM

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika memasuki masa purna tugas setelah kurang lebih puluhan tahun mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diakhir masa tugasnya Petrus Yumte menyampaikan sejumlah kesan pesan kepada para ASN di Kabupaten Mimika saat memimpin apel di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (28/7/2025) kemarin.

Yumte mengatakan, bahwa birokrasi di Pemerintab Daerah sudah termasuk baik di tengah sering terjadinya pergantian pemimpin. Kabupaten Mimika menjadi salah satu kabupaten yang sering mengalami pergantian pimpinan. Dalam beberapa bulan, bisa alami beberapa kali pergantian.

Meskipun begitu, pemerintahan masih tetap jalan. Setiap OPD berusaha memberikan kreatifitas dan inovasi sehingga Kabupaten Mimika pernah meraih beberapa penghargaan secara nasional.

"Itu sesuatu yang baik di tengah gonta ganti kepemimpinan. Saya kira, hanya di Timika yang dalam beberapa bulan itu bisa 5 sampai 6 bupati. Tapi pemerintahan tetap jalan, saya dan teman-teman, kita tidak bekerja siapa hebat, tapi kami bicara tim," kata Yumte.

Ia mengatanan, kebersamaan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan. Dan kebersamaan menjadi hal berkesan baginya selama menjabat di Pemkab Mimika. Meskipun kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebersamaan bisa mengatasi setiap masalah.

"Kadang-kadang harus baku marah, tetapi kebersamaan itu menjawab semua soal yang ada di sini. Hanya kebersamaan yang bisa mengatasi," katanya.

Ia pun berpesan, siapapun yang akan menjadi Sekretaris Daerah agar memiliki sikap yang tegas, menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak. Selain itu, kepada setiap pegawai diharapkan untuk mendahulukan loyalitas, profesionalisme kerja dalam mendukung program kerja bupati dan wakil bupati.

"Teman-teman nanti yang menjadi Plt atau PJ berikut, mereka orang-orang hebat. Jadi manajerialnha harus kuat, keputusan, ketegasan harus ada. Kalau itu tidak ada, ibarat benang kusut,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Kunjungan Kerja dilakukan di Hotel Grand Tembaga

MIMIKA, BM

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar kunjungan kerja (kunker) bersama tim pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika.

Kunker tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Rabu (24/7/2025) dan dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimima, Ananias Faot.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengarkan pemaparan kajian rencana pemekaran wilayah, baik pada tingkat kampung, kelurahan, distrik, hingga kabupaten/kota di wilayah administrasi Kabupaten Mimika.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengatakan bahwa dalam pertemuan ini, Komisi I mengundang sejumlah instansi terkait, seperti Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Bappeda, serta Tim DOB.

"Kenapa sampai kita buat ini, karena Bappeda sudah melakukan kajian pemekaran di beberapa kampung, dan melalui DPMK kami bisa memperoleh informasi komprehensif mengenai rencana pemekaran dari tingkat kelurahan, kampung, distrik hingga kabupaten atau kota," kata Alfian.

Alfian mengatakan, berdasarkan pemaparan dari Bagian Tapem, wilayah Mimika dinilai layak untuk dimekarkan. Namun, ada aspek administratif yang harus dipenuhi, yakni pemekaran wilayah kampung dan kelurahan sebagai syarat mutlak.

Katanya, setelah tahapan tersebut, akan dilanjutkan dengan kebijakan afirmasi dari Pemerintah Pusat. Tetapi, pemekaran juga harus mempertimbangkan aspek antropologis.

“Yang kami maksud dengan aspek antropologis adalah bagaimana pemekaran ini harus mampu memproteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua,” tuturnya.

Diketahuu, dalam pertemuan itu juga disepakati beberapa langkah ke depan diantaranya, akan dibentuk tim penegasan tapal batas wilayah, pihak eksekutif akan mengevaluasi kinerja Tim DOB yang sudah dibentuk sejak tahun 2012 dan tim evaluasi ini akan melibatkan Komisi I serta ketua-ketua fraksi di DPRK Mimika.

“Kami juga mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran, dan melibatkan semua komisi agar isu ini dapat dibahas secara lintas komisi,” ungkapnya. (Shanty Sang)