politik

Suasana saat RDP di auala Kantor DPRK Mimika

MIMIKA, BM

Pasca terjadinya penembakan pada tanggal 31 Oktober 2025 di Kampung Pilik Ogom, Distrik Jila membuat masyarakat dari tujuh kampung terpaksa mengungsi ke ibu kota Distrik.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat Jila saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di aula Kantor DPRK Mimika, Selasa (04/11/2025) lalu.

"Jadi masyarakat yang mengunsi itu merasa trauma, dan kami berharap ada solusi,"ungkap Otto Tsunme salah satu perwakilan masyarakat Jila.

Menurutnya bahwa atas insiden itukan semua aktivitas lumpuh, dan dalam insiden tersebut tidak ada korban dari warga sipil, melainkan korban berasal dari pihak TPNPB.

"Layanan kesehatan dan pendidikan berhenti, sementara penerbangan pesawat subsidi pun terhenti," ujar Otto.

Sementara itu ditambahkan Eli Dolame bahwa pihaknya akan menunggu tindakan dan kebijakan pemerintah terhadap poin atau aspirasi yang sudah disampaikan.

"Kami yang datang di DPRK ini akan tunggu tindakan dan kebijakan pemerintah terhadap poin atau aspirasi kami. Dan kalau pemerintah tidak menjawab maka kami akan melakukan aksi lagi.Karena ini kita bicara soal kemanusiaan,"katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK,Primus Natikapereyau menyampaikan bahwa aspirasi yang sudah disampaikan akan ditindaklanjuti, mengingat masyarakat meminta kenyamanan.

"Jadi menurut informasi dari mereka itu mereka mengunsi di ibu kota Distrik. Mari kita bersama-sama membantu mereka untuk menjaga situasi disana tetap kondusif," katanya.

Terkait tuntutan soal agar penarikan personel tambahan TNI dari Distrik Jila, kata Ketua DPRK bahwa hal ini perlu kajian dan akan disampaikan ke Dandim secara baik-baik.

"Kami akan terus kawal dan fokus untuk situasi disana tetap aman, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," katanya.

Adapun aspirasi kepedulian yang disampaikan, diantaranya :

1. Kami minta kepada pimpinan DPRK bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Untuk segera nelihat kondisi keamanan masyarakat sipil di Distrik Jila.

2. Kami minta agar DANDIM Kabupaten Mimika untuk menarikan pasukan TNI tambahan di Distrik Jila, karena dengan penambahan pasukan TNI tersebut menyebabkan peristiwa penembakan.

3. Kami minta Kepada DPRK, Pemerintah Kabupaten Mimika Bersama TNI dan POLRI untuk mencari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi peristiwa yang sama dan juga tidak menganggu aktivitas Mlnasyarakat sipil di Distrik Jila.

4. Kami meminta kepedulian sosial bagi masyarakat terdampar peristiwa yang
dimaksud. (Ignasius Istanto)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu didampingi narasumber, Kabid E-goverment Kominfo memukul Tifa tanda dibukanya kegiatan seminar data sektoral

MIMIKA, BM

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika mengadakan Seminar Data Statistik Sektoral pada Senin (27/10/2025) di Hotel Grand Tembaga.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan validitas dan konsistensi data sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam sambutannya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu mengatakan bahwa di era digital saat ini, masyarakat dituntut untuk semakin maju, cerdas, dan adaptif dalam melihat, memahami, serta menganalisis data dan informasi yang berkembang begitu cepat di masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, statistik memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

"Data dan informasi statistik bukan hanya berfungsi sebagai angka semata, tetapi juga sebagai dasar untuk membaca tren, menentukan arah kebijakan, dan menilai capaian pembangunan daerah,"kata Frans.

Menurut Frans, dengan adanya data statistik sektoral yang akurat, pemerintah akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat, efisien, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Sebagai contoh, data kependudukan yang mencakup struktur penduduk, populasi usia sekolah, serta jumlah anak yang berada di dalam maupun di luar sistem persekolahan merupakan dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan mengetahui jumlah penduduk usia 7-12 tahun, pemerintah dapat memperkirakan berapa banyak sekolah dasar yang harus disediakan, termasuk penempatan guru dan alokasi sumber daya lainnya agar layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS) sebagai penyedia data statistik dasar, diperlukan pula data-data yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengelola statistik sektoral,"katanya.

Katanya, banyak data sektoral yang bersumber dari OPD dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, seperti, bidang pertanian, yang memerlukan data suhu, kelembaban udara, dan curah hujan untuk menentukan pola tanam yang sesuai.

Bidang pendidikan, yang memerlukan data jumlah sekolah, murid. dan guru untuk mengetahui rasio kebutuhan tenaga pendidik dan fasilitas belajar. Bidang kesehatan, yang meliputi data fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah bayi lahir, ibu hamil, kasus penyakit, peserta kb, dan pasangan usia subur.

Data bidang pekerjaan umum, yang memerlukan data panjang jalan, jembatan, irigasi, serta kondisi infrastruktur dasar lainnya dan bidang sosial, yang mencakup data penyandang masalah kesejahteraan sosial, jumlah penerima bantuan sosial, jumlah panti sosial pemerintah dan swasta, hingga data kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia menambahkan, bahwa semua data ini merupakan bahan yang sangat berharga untuk menganalisis situasi sosial ekonomi daerah dan menetapkan prioritas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Semoga melalui kegiatan seminar ini dan dengan hadirnya buku statistik sektoral Kabupaten Mimika tahun 2025, seluruh pihak dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sebagai sumber rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembinaan kesadaran bela negara kepada Aparatus Sipil Negara (ASN).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Jumat (24/10/2025) kemarin dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lucas Hindom.

Adapun tema yang diusung "Pengabdian Profesi ASN Sebagai Wujud Keikutsertaan Bela Negara".

Narasumber yang dihadirkan yakni dari Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dirjen Polpum dan peserta yaitu ASN Pemda Mimika yang diwakili oleh Kasubag Program dan Pegawai Golongan III.

Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman terkait melindungi segenap bangsa, melestarikan budaya, menjalankan nilai Pancasila dan UUD 1945 dan mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjadi negara yang berdaulat dan makmur.

Sehingga dengan memberikan pemahaman bela negara akan membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain.

Tujuan lainnya adalah untuk membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk fisik mental yang tangguh serta menanamkan rasa kecintaan dan patriotisme kepada bangsa dan negara.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lucas Hindom dalam sambutannya mengatakan, konsepsi dasar bela negara bermula dari rasa cinta tanah air, yaitu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga menumbuhkan kepedulian, kebanggaan, serta kesetiaan kepada bangsa dan tanah air.

Cinta tanah air ini harus tercermin dalam sikap dan perilaku setiap warga negara untuk membela, mengabdi, dan melindungi tanah air dari berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

"Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa," kata Evert.

Evert mengatakan, sebagai aparatur negara, kata dia, ASN diharapkan memiliki jiwa dan sikap bela negara serta cinta tanah air, yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan pengabdian secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas, kata Evert, ASN juga perlu menjunjung tinggi kearifan lokal, sebagai bentuk penerapan wawasan nusantara yang menghormati keragaman budaya dan nilai-nilai daerah.

Dan tak kalah penting, nilai-nilai pancasila harus senantiasa menjadi pedoman kerja, landasan moral, dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai tersebut tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam keteladanan sikap dan perilaku sehari-hari.

Menurutnya, sebagai pejabat pengawas, ASN harus mampu menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya serta memantau penerapan nilai-nilai pancasila, UUD 1945, dan wawasan kebangsaan di lingkungan kerja masing-masing.

"Hal ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Bupati Kabupaten Mimika periode 2025–2029,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol, Yan Slamet Purba mengatakan, semua pihak perlu memahami dan melakukan bela negara. Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilakukan dan menyasar anak-anak sekolah.

"Yang membela negara ini semua, bukan saja TNI-Polri bukan saja anak-anak. Tetapi ASN juga perlu disentuh," ujar Yan.

Diakuinya, akhir-akhir ini bela negara mulai kendor. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat kebijakan setiap menyanyikan lagu Indonesia raya dan mengucapkan pancasila setiap jam 10 waktu setempat.

"Diharapkannya, dengan kepemimpinan yang baru Indonesia semakin kuat dimulai dari pelajar," pungkasnya. (Shanty Sang)