Kajari Mimika,Sutrisno Margi Utomo saat memaparkan pentingnya penggunaan dan pengawasan dana desa
MIMIKA, BM
Penyalahgunaan Dana Desa atau dana kampung sangat mudah ditemui dan hasil akhirnya, para pengguna akan berurusan dengan hukum.
Oleh karena itu, dalam penggunaannya setiap aparatur kampung baik kepala kampung maupun bendaharanya harus memperhatikan tertibnya administrasi.
Hal ini disampaikan Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo dan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parlingotan dalam kegiatan Penerangan Hukum Sosialisasi Prioritas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa tahun 2022 Kepada Aparat Kampung di Mimika, Rabu (12/10/2022) di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika
Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting agar tidak terjerat proses hukum. Karena dana desa itu diberikan untuk dikelola bagi masyarakat.
"Jadi intinya nanti kalau terima dana kampung atau dana desa harus digunakan dan dipertanggungjawabkan. Yang penting jangan fiktif, kalau fiktif itu tidak boleh nanti ada yang tahu maka bisa dilaporkan,"ungkapnya.
Apabila ada laporan dari masyarakat, kata Kajari, pihaknya tidak langsung memproses tetapi akan diundang untuk dimintai klarifikasi.
"Kejaksaan tidak langsung masuk ke dalam dan langsung proses, tapi kita akan berikan waktu terlebih dahulu dengan memanggil untuk sampaikan apakah laporan itu benar atau tidak," kata Sutrisno.
Kajari memberikan pesan kepada aparatur kampung untuk selalu memperhatikan proses administrasi dengan baik karena pada akhirnya hal itulah yang dipertanggungjawabkan.
"Perlu ketahui bersama bahwa terkait penyalahgunaan dana kampung saat ini seperti dialami dua aparatur kampung yang terlibat korupsi dan sudah mengikuti proses sidang," ujar Sutrisno.
Ditambahkannya, apabila aparatur kampung belum memahami pengelolaan administrasi maka pihaknya mempersilahkan untuk melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Kejaksaan.
"Karena tugas Kejaksaan itu adalah melakukan upaya-upaya pendampingan atau pencegahan. Itu yang kita kedepankan dan itu kita lakukan terhadap pemerintah dan aparat kampung. Kita bisa berikan masukan dan langkah-langkah,"ujar Sutriano.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parlingotan bahwa giat ini sangat bermanfaat bagi aparatur kampung dalam mengelola dana kampung atau dana dana desa.
"Supaya kepala-kepala desa itu jangan sampai bermasalah dengan hukum dan tidak masuk penjara. Jadi intinya itu yaitu tertib administrasi, itu aman dan tidak ada yang berani otak-atik," ungkapnya.
Sihol juga berharap aparatur kampung bisa koordinasi dengan inspektorat terkait hal-hal yang belum dipahami. Pasalnya inspektorat juga sebagai pengawal.
"Harus terbuka karena kita tahu SDM kita seperti apa, nanti kita arahkan terkait apa yang mau dikonsultasikan. Karena di inspektorat itu ada ada inspektur pembantu wilayah 1, 2, 3 dan 4, jadi sudah dibagikan ke tiap distrik,"ungkapnya.
Lanjutnya," Kepala kampung juga tidak usah takut datang ke Kejaksaan kalau memang untuk meminta petunjuk atas ketidaktahuan. Seperti kita di inspektorat juga begitu, kalau tidak tahu kita sampaikan ke inspektorat provinsi untuk mohon petunjuknya. Jadi tujuan kita dalam kegiatan ini supaya aparatur kampung tidak lagi terjerumus dengan hukum," pesannya. (Ignasius Istanto)
