hukum kriminal

Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman

MIMIKA, BM

Kepolisian Resor (Polres) Mimika berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Timika beberapa waktu lalu, yakni terjadi di SP 9 dan SP 2 atau kawasan Irigasi, dimana tiga terduga pelaku akhirnya ditangkap.

"Tiga terduga pelaku ini kita amankan di Timika di waktu dan tempat yang berbeda pada tiga hari yang lalu. Selain tiga terduga, ada tiga orang saksi yang kita amankan," ungkap Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman Jumat (09/01/2026).

Kata Kapolres , kasus pembunuhan yang terjadi di SP 9, dan di SP 2 merupakan satu rangkaian.

"Untuk saat ini kita masih mendalami motifnya, nanti perkembangannya itu akan kita sampaikan lagi," kata AKBP Billy.

Menurut Kapolres penangkapan tiga pelaku ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya paska kejadian.

"Ini sesuai dengan komitmen kami maksimal satu bulan kami ungkap kasus ini. Ada bukti barang sudah kami amankan juga, Itu barang bukti berupa baju dan lain-lain, termasuk hasil rekaman CCTV," ujar AKBP Billy. (Ignasius Istanto)

Foto bersama pemerintah daerah dan pihak keamanan seusai melakukan pertemuan dengan kedua kubu.

MIMIKA, BM

Kedua kubu yang bertikai di Kwamki Narama akhirnya bersepakat damai dan akan melakukan proses patah panah dan bela kayu pada tanggal 12 Januari 2026 mendatang.

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan bahwa proses panjang guna mendamaikan kedua kubu ini akhirnya menemui titik terang.

"Hari ini sudah dinyatakan perdamaian yang dibuat dalam bentuk berita acara tetapi nanti ditandatangani di hari Senin mendatang. Sesudah perdamaian hari ini nanti akan ditindaklanjuti dengan patah panah dan belah kayu sebagai adat,"katanya saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (09/01/2026).

Pada momen ini, Bupati John juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam proses perdamaian.

Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal mengucapkan terimakasih kepada kedua kubu yang sudah menyampaikan keputusan menuju perdamaian.

"Semoga hari Senin mendatang semua berjalan aman. Kemudian nanti selesai semua proses mereka harus kembali ke daerah mereka masing-masing," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Plt Sekda, Nenu Tambuni memberikan apresiasi karena hari ini adalah titik terang dimana kedua belah pihak akan melakukan perdamaian.

Menurutnya, kolaborasi Pemda Mimika dan Puncak dalam upaya mengumpulkan dan menyatukan kedua belah pihak untuk perdamaian sangkat berdampak positif. Kedua belah pihak pada akhirnya Memilih untuk berdamai terlebih dahulu. 

"Setelah itu ada tahapan lainnya yaitu perbersihan darah kemudian bayar kepala. Kita juga dari pemerintah sudah siapkan surat pernyataan untuk mereka mau damai dan pernyataan ini tidak hanya dari pemerintah tapi betul-betul dari isi hati mereka," ujarnya.

Dikat akan penandatangan perdamaian nanti akan di lakukan di lokasi yang sudah mereka tentukan, dimana lokasi itu menjadi perbatasan pada saat perang.

"Jadi mereka kedua belah pihak sepakat patah panah dan bela kayu dilokasi itu. Setelah itu tahapan berikutnya dimana kedua belah pihak akan lakukan sesuai ritual adat yaitu pembersihan darah dan bayar kepala, itu urusan mereka,"kata Plt Sekda Puncak. (Ignasius Istanto)

Nampak sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial saat melakukan aksi demo damai di halaman Kantor DPRK Mimika.

MIMIKA, BM

Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial melakukan aksi demo damai ke DPRK pada Rabu (07/01/2026).

Aksi ini bertujuan agar konflik yang terjadi di wilayah Kwamki Narama segera diselesaikan, hal ini demi kenyamanan masyarakat Timika dan khususnya yang ada di Kwamki Narama sendiri.

Pantauan wartawan dilapangan dalam aksi tersebut mereka juga menilai Pemda Mimika harus bertanggung jawab atas konflik berkepanjangan di Kwamki Narama.

Seperti yang disampaikan Amianus Uamang dalam orasinya agar Pemkab segera turun tangan agar konflik yang sudah terjadi berbulan-bulan dan menelan korban secepatnya diselesaikan.

"Kita semua menjadi dampak dari konflik ini. Ini bukan suara kami saja, tapi kami yakin seluruh masyarakat Mimika merasakan keresahan, sehingga Pemkab harus hadir," katanya.

Atas konflik tersebut, menurutnya Pemkab Mimika harus bertanggung jawab, karena dirinya menilai selama ini di media sosial pemerintah selalu klaim bahwa Mimika ini aman, namun kenyataannya kriminal terjadi hampir setiap hari.

"Kami sebagai masyarakat Papua peduli keamanan. Saya harap pemerintah daerah dan DPR segera mengambil tindakan tepat untuk kedamaian di Timika khususnya di Kwamki,"ujar
Amianus.

Selain itu dirinya juga menilai bahwa warga makin resah dengan pernyataan Pemkab yang mengklaim bahwa yang konflik di Kwamki Narama adalah warga dari kabupaten lain.

"Pemkab tidak berpikir terkait dampaknya, padahal yang terkena dampaknya adalah warga Mimika.Sehingga bukan Pemkab Puncak yang harus mengambil alih," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRK Mimika, Anton Alom bersama sejumlah anggota DPRK lainnya yang menerima kedatangan mereka menyampaikan bahwa terkait persoalan ini akan dilakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah.

"Kita akan lakukan rapat, kita semua peduli dan konflik ini kita sepakat harus hentikan. Kita DPRK tidak tinggal diam karena disini bukan hanya dua suku saja tapi ada banyak suku," katanya.

Sementara ditambahkan anggota DPRK lainnya,Elinus Mom bahwa dalam menyikapi situasi ini secepatnya pihaknya akan membentuk Pansus Kemanusiaan yang nantinya bisa mendorong Perdasus. (Ignasius Istanto)