Bupati Mimika Johannes Rettob saat menyampaikan sambutannya

MIMIKA, BM

Dalam upaya mendorong penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) menggelar sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula BPKAD Mimika, Rabu (11/11/2026) dibuka oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob dan dihadiri Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau, pimpinan OPD dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat penerapan manajemen talenta ASN untuk membangun birokrasi yang profesional dan berbasis kompetensi. Namun, proses pemetaan potensi pegawai masih menghadapi pekerjaan besar.

"Dari total 8.993 ASN, baru 3.808 orang yang mengikuti profile assessment atau penilaian profil talenta. Sementara itu, sebanyak 1.229 ASN lainnya dilaporkan belum mengikuti penilaian tersebut," kata Bupati Rettob.

Bupati menjelaskan sebanyak 250 pejabat eselon II dan III mengikuti sosialisasi secara langsung. Sebanyak 500 pejabat eselon IV mengikuti secara daring melalui Zoom, sedangkan 289 peserta lainnya menyaksikan melalui siaran langsung YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika. Total peserta tercatat 1.039 orang.

Penerapan manajemen talenta, menurutnya, menjadi langkah penting untuk mengubah pola pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi.

Oleh sebab itu, penempatan dan promosi jabatan tidak boleh lagi hanya bergantung pada keputusan kepala daerah.

“Penentuan jabatan ASN ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi dan sistem manajemen talenta,” ucap Bupati John.

Menurut dia, sistem tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan yang adil dalam mengembangkan karier. Penempatan seseorang dalam jabatan harus mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, bukan hubungan kekerabatan, primordialisme, maupun kepentingan tertentu.

Dikatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya ditopang program kerja dan anggaran. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor penentu.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN meningkatkan kapasitas diri, mulai dari kemampuan manajerial, kompetensi teknis, sosial kultural, hingga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

"Saya juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat aktif dalam mengidentifikasi pegawai berpotensi, melakukan pembinaan, serta memberikan ruang pengembangan kompetensi secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia turut menyoroti pentingnya pembenahan data kepegawaian. Rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, kompetensi, kinerja, dan potensi setiap pegawai harus tercatat secara akurat dan terintegrasi.

Pasalnya, data tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengambil keputusan mengenai pengembangan karier dan penempatan ASN.

“Manajemen talenta harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau formalitas administrasi,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas langkah menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan ASN.

Dalam arahannya, Zudan menilai penerapan manajemen talenta merupakan bentuk keberanian pemerintah daerah untuk bergerak menuju sistem birokrasi yang lebih profesional dan mengedepankan meritokrasi.

Menurutnya meritokrasi bukan sekadar instrumen penataan pegawai, melainkan sarana untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses reformasi birokrasi adalah menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

“Meritokrasi itu alat. Tujuannya untuk membuat masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan semua layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Membuat masyarakat bahagia adalah puncak pekerjaan ASN,” kata Zudan.

Ia juga menilai Kabupaten Mimika memiliki kesempatan, kekuatan, dan potensi untuk berkembang lebih cepat apabila didukung aparatur yang kompeten dan sistem pengelolaan kepegawaian yang tepat.

"Melalui sosialisasi ini, Pemkab Mimika diharapkan dapat mempercepat pemetaan talenta ASN sekaligus memastikan pengembangan karier dan pengisian jabatan berjalan secara objektif, transparan, serta akuntabel," pungkasnya. (Shanty Sang)

• Tingkatkan Komunikasi Publik, Diskominfo Gelar Bimtek