Politik & Pemerintahan

ASN Mimika Harus Menepis Isu dan Opini Miring Masyarakat Tentang Kinerja Mereka


ASN Pemda Mimika saat mengikuti Latsar di Gedung Tongkonan

MIMIKA, BM

Sebanyak 293 Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika golongan II dan III formasi umum tahun 2019 mulai mengikuti pelatihan dasar (Latsar).

Peserta kegiatan latsar diikuti oleh seluruh calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III di lingkungan Pemda Mimika formasi umum 2018 yang berjumlah 293 orang yang terdiri dari golongan II sebanyak 143 orang dan golongan III sebanyak 150 orang.

Maksud dan tujuan dari pada kegiatan pelatihan dasar CPNS adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas PNS yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggungjawab guna menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta memberikan pelayanan prima dan bermasyarakat.

Selain itu untuk meningkatkan sikap dan perilaku yang disiplin meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan mental, Kesiapsiagaan, nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi.

Kegiatan yang digagas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari Senin (21/6).

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan pelatihan dasar ini merupakan syarat bagi para CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS.

Pelaksanaan pelatihan dasar ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan, kebangsaan, kepribadian dan etika PNS.

Disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, bidang tugas serta budaya organisasi juga diperlukan agar nantinya PNS mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Guna membangun pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan SDM aparatur yang profesional bertanggungjawab serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Artinya, setiap ASN harus memiliki karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan berwibawa serta bebas KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

"Setiap PNS harus memahami, mengerti dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai ASN," tutur Yulianus.

Yulianus Sasarari pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa ada beberapa isu dan opini bernada miring yang berkembang di masyarakat terhadap kinerja pegawai negeri sipil.

Diantaranya, kualifikasi aparatur yang belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang kurang optimal, kinerja dan disiplin pegawai yang rendah, pegawai yang bermental buruk serta masalah-masalah lainnya yang berpangkal pada kualitas sumber daya aparatur.

"Isu-isu ini harus kita jawab dan kita respon dengan cara mewujudkan aparatur pemerintah yang bermoral, berperilaku baik, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas aparatur pemerintah yang kompetitif," ujarnya.

"ASB harus memiliki kemampuan di bidangnya dan memiliki jiwa bersaing secara sehat dan sportif serta aparatur yang profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan mempunyai visi ke depan serta memiliki sikap untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,"lanjutnya.

Ia mengatakan, dalam menghadapi paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi perlu adanya upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur.

Untuk itu pemerintah daerah selalu berupaya terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik diklat yang bersifat penjenjangan maupun yang teknis.

Lanjutnya, dengan Diklat prajabatan ini diharapkan mampu menjawab dan menepis isu dan opini negatif yang berkembang di masyarat.

"Saya minta kalian harus sungguh-sungguh mengikuti pelatihan dasar ini dan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS," harapnya.

Sekretaris BPKSDM Papua Anthony Mirin mengatakan, pelatihan dasar ini sangat penting dilaksanakan bagi peserta CPNS agar mengetahui tugas, pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah.

"Tujuan dan visi misi Gubernur Papua itu sudah jelas. Kita tidak bisa lalai dengan apa yang sedang kita lakukan bahwa kita harus bangkit, mandiri dan sejahtera. Kita tidak bisa bersabar saja dengan Pemerintah Pusat walau kita ada di dalam suasana Otsus tetapi bukan kita bergantung terus tapi bagaimana OAP harus berkreasi, berinovasi, mandiri," ungkapnya.

Anthony mengatakan, masalah disiplin adalah hal utama yang harus menjadi landasan perubahan seseorang menjadi PNS. Disiplin akan berpengaruh terhadap berbagai hal terutama dalam kinerja.

"Setelah pelatihan ini kami berharap kembali ke masyarakat mengabdi dan menjalankan tugas untuk membangun negara kita. Jangan berharap bahwa sudah jadi CPNS berarti itu sudah pasti PNS, ini tidak. Ini hanya masa percobaan 1 tahun, kalau dulu 2 tahun," tandasnya. (Shanty)

Pesan Buat Pengurus TP-PKK Kwamki Narama dan Mimika Timur yang Telah Dilantik

Proses pelantikan TP-PKK Distrik Kwamki Narama

MIMIKA, BM

Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Distrik Kwamki Narama resmi dilantik di Hotel Grand Tembaga, Jumat (18/6).

Proses pelantikan dilakukan oleh Kepala Distrik Kwamki Narama Hence Suebu didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Kalina Omaleng dan Ketua TP-PKK Distrik Kwamki Narama Ny. Ribka Suebu.

Kepala Distrik Kwamki Narama Hence Suebu mengatakan, bahwa pihaknya mendukung penuh program TP-PKK Distrik Kwamki Narama. Meskipun sedikit terlambat dalam melakukan pelantikan, tetapi pihaknya tetap berharap program kerja tetap akan dijalankan.

"Saya titip kepada pengurus yang telah dilantik agar semangat dalam menjalankan tugas sebagai pengurus PKK tingkat distrik dan kampung. Harus saling bersinergi satu sama lain dalam menjalankan program untuk melayani masyarakat. Karena ini adalah pengurus yang pertama kali dilantik semenjak Distrik Kwamki Narama berdiri," tutur Hence.

Oleh sebab itu, Hence mengingatkan agar dalam menjalankan tugas harus berdasarkan SK serta dan sesuai dengan aturan organisasi yang ada. Pada momen ini ia juga meminta ibu-ibu PKK yang telah dilantik agar memprioritaskan tiga hal ini

"Stunting harus diatasi, berdayakan kader posyandu dalam menjalankan tugas pelayanan, serta anak-anak sekolah yang terlantar akibat Covid-19 sehingga putus sekolah. Ini adalah tanggung jawab ibu-ibu. Saya selaku kepala distrik siap membantu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Kalina Omaleng mengucapkan selamat kepada pengurus TP-PKK Distrik Kwamki Narama yang telah dilantik.

Ia berharap agar mereka bisa bekerja dengan baik dalam membantu pemerintah Distrik Kwamki Narama dalam melayani masyarakat.

"Selamat atas pelantikannya, selamat bekerja melayani masyarakat," ungkapnya.


Pelantikan TP-PKK Mimika Timur

Kegiatan pelantikan juga dirangkaikan dengan sosialisasi kelembagaan dan administrasi PKK Tahun 2021 yang dibawakan oleh Sekretaris Umum dan Bendahara TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Leentje Paiman dan Ny. Dewi Wakum.

Sebelumnya, pada Kamis (17/6) telah dilakukan pula pelantikan pengurus TP PKK Distrik Mimika Timur oleh Kepala Distrik Mimika Timur Yulinus Pinimet.

Pelantikan didampingi dan disaksikan Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Pere Omaleng dan Ketua TP-PKK Distrik Mimika Timur Ny. Susanti Pinimet.

Pada saat pelantikan, Kepala Distrik Mimika Timur Yulius Pinimet saat mengatakan, pihaknya mendukung penuh program TP-PKK Distrik Mimika Timur.

"Peran PKK di tengah masyarakat sangatlah penting jadi mari kita membangun keluarga dengan hal yang bermanfaat. Ini harus terus digalakkan di masing-masing PKK kampung,” harapnya.

Yulianus berharap agar 10 program PKK harus dijalankan dengan memanfaatkan potensi SDM dan potensi alam yang ada.

"Saya berharap agar PKK kampung juga harus diberdayakan. Khusus bagi kepala kampung untuk menyisihkan anggaran agar PKK kampung bisa berjalan. Program PKK harus berjalan mulai dari kampung sehingga apa yang menjadi visi misi bupati dan wakil bupati Mimika bisa berjalan,"tutur Yulianus.

Sementara itu, Wakil Ketua II TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Pere Omaleng dalam sambutannya berharap, agar mereka dapat bekerja dengan baik dalam membantu pemerintah Distrik Mimika Timur untuk melayani masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bendahara TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Dewi Wakum memberikan arahan singkat kepada para pengurus yang telah dilantik mengenai tugas dan fungsi masing-masing pengurus hingga kepada pembagian kelompok kerja (Pokja) dalam struktur organisasi PKK. (Shanty)

Warga Harus Tahu, Bangun Talud di Daerah Aliran Sungai Bisa Dibongkar, Ini Alasannya


Sekretaris Dinas PU Mimika, Inesensius Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan bahwa jika ada pembangunan talud di aliran sungai maka talud tersebut bisa saja dibongkar.

Pasalnya, bila ada bangunan dekat dengan sungai maka Daerah Aliran Sungai (DAS) tetap terhitung sebagai sungai yang tidak boleh didirikan bangunan atau sejenisnya.

"Setiap bangunan yang dibangun tentu pengukurannya dihitung sesuai dengan tanah pada sertifikat yang dimiliki. Kalau semua sudah terbangun habis dan banjir, penataan DAS itu bisa dibongkar sesuai dengan aliran sungai," tutur Sekretaris DPUPR Inosensius Yoga Pribadi saat ditemui, Kamis (17/6).

Apabila dilakukan pembongkaran, kata Yoga, maka pemilik bangunan atau talud tidak bisa melakukan perlawanan apalagi meminta ganti rugi, karena tentu pembangunannya tidak ada ijin.

Katanya, daerah aliran sungai harus tetap dijaga dari pendirian bangunan apapun, maupun talud dari rumah warga agar aliran sungai tetap lancar dan normal.

"Karena air yang dari selokan semua harus masuk ke aliran sungai," ujarnya.

Tahun ini ada dua sungai induk besar yang dilakukan normalisasi yaitu sungai di belakang SMA Negeri 1 di Jalan Yos Sudarso dan Sungai di belakang rumah jabatan Wakil Bupati Mimika di Jalan Cenderawasih poros SP 3.

Yoga mengatakan, normalisasi sungai sudah diwacanakan untuk dilakukan dalam wilayah Kota Timika, namun kini sudah banyak rumah yang dibangun sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat.

"Tapi ke depan nanti anak sungai pun akan ditertibkan untuk perlancar aliran air," tegasnya.

Perlu diketahui dalam Peratutan Daerah (Perda) tentang pembangunan gedung di atas atau di bawah tanah, air atau sarana prasarana umum yang di jelaskan dalam pasal menyebutkan bahwa pembangun harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Selain itu juga harus memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungan dan juga mempertimbangkan pendapat tim ahli bangunan juga gedung termasuk pendapat masyarakat," ungkapnya. (Shanty)

Top