Politik & Pemerintahan

PARADE FOTO Distrik Mimika Baru Gelar Sosialisasi SKP Bagi Kelurahan di Wilayahnya

MIMIKA, BM

Pemerintah Distrik Mimika Baru menggelar sosialisasi sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk kelurahan se-Distrik Mimika Baru.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kanguru, Jumat (14/6/2024) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Robert Kambu.

Foto - Foto: Shanty Sang - BeritaMimika

Kepala Seksi Pembangunan Distrik Mimika Baru, Tutuna Sinmiasa saat memimpin doa pembukaan kegiatan sosialisasi.
Kepala Kelurahan dan peserta saat menyanyikan lagu Indonesia Raya
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Roberto Kambu saat menyampaikan sambutan Bupati Mimika.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Roberto Kambu saat memukul tifa tanda dibukanya kegiatan Sosialisasi SKP.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Roberto Kambu didampingi Sekretaris Distrik Mimika Baru dan narasumber saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kepala Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Ali Abdullah saat menyampaikan materi.

Peserta kegiatan sosialisasi saat menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Peserta sosialisasi saat mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi.
Tampak pegawai Distrik Mimika Baru saat foto bersama disela-sela kegiatan sosialisasi.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Roberto Kambu didampingi Sekretaris Distrik Mimika Baru dan narasumber saat foto bersama kepala kelurahan dan peserta sosialisasi.
Kepala Kelurahan foto bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Robert Kambu.
PPTK kegiatan foto bersama peserta pada penutupan kegiatan Sosialisasi SKP.

Kelurahan se-Distrik Mimika Baru Ikut Sosialisasi SKP

Foto bersama para peserta kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Distrik Mimika Baru menggelar sosialisasi sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk kelurahan se-Distrik Mimika Baru.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kanguru, Jumat (14/6/2024) dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Robert Kambu.

Robert Kambu mengatakan, dalam pelaksanaan managemen aparatur sipil negara (ASN) yang optimal terdapat lima pilar utama yang menjadi dasar pelaksanaan ASN.

"Sosialisasi ini adalah terkait dengan memberikan pemahaman yang sama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dalam mengelola hasil evaluasi SKP," kata Robert.

Adapun tujan dari SKP ini adalah agar pegawai dalam proses pengurusan hak dan penghargaan tidak mengalami kendala.

Keseluruhan rangkaian giat ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi para PNS agar memahami cara menyusun SKP dan bagaimana cara menilainya.

Dengan adanya sosialisasi ini, Robert berharap mampu memberikan manfaat kepada seluruh peserta dalam menjalankannya.

Menurutnya ini sangat penting dalam manajemen ASN agar lebih optimal dalam pelaksanaan dan kepada pimpinan dalam melakukan pemantauan kinerja yang dilakukan, yaitu berupa feedback.

"Kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kualitas mutu ASN dalam meningkatkan kinerja, berinovasi kreativitas, mampu bekerja keras," ujarnya.

Selain itu, ASN juga diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

ASN juga harus memiliki berbagai kompetensi, keunggulan dan keutamaan, dengan personil-personil yang loyal, profesional yang mana keseluruhan hal ini sebagai bentuk implementasi serta suksesnya visi dan misi kepala daerah.

"Saya juga menyampaikan apresiasi, rasa bangga serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk pembangunan terkhusus pada peningkatan SDM pemerintah kabupaten Mimika,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Usulkan Johannes Rettob Menjadi Bupati Definitif, DPRD Mimika Gelar Rapat Paripurna


Terlihat sejumlah anggota DPRD Mimika berjabat tangan sebagai tanda ucapan selamat kepada Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah agar roda pemerintahan di daerah berjalan normal, DPRD Mimika mengusulkan Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob menjadi Bupati Definitif.

Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Plt Bupati Mimika menjadil Bupati Mimika sisa masa jabatan tahun 2019-2024 digelar di ruang sidang paripurna DPRD Mimika, Selasa malam (11/06/2024).

"Sebelum kita memasuki agenda pokok dewan hari ini sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati Mimika saudara Eltinus Omaleng berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-1124 tahun 2024 tentang pengesahan pemberhentian karena berhalangan tetap," kata Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng saat membacakan sambutan.

Menurutnya hal ini mendasari pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang.

"Sehingga dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dikarenakan adanya kekosongan jabatan kepala daerah maka Wakil Kepala Daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya," ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan amanah dalam peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 pasal 25 disebutkan, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

Pimpinan DPRD kabupaten kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Maka untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika, DPRD Kabupaten Mimika mengumumkan dan mengusulkan agar Plt. Bupati Mimika saudara Johanes Rettob disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Mimika sisa masa jabatan tahun 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Ketua DPRD Mimika.

Menanggapi rapat paripurna ini, Johannes Rettob mengatakan DPRD melaksanakan konstitusi sesuai dengan aturan undang-undang pemerintahan daerah, dimana ada kekosongan kepala daerah sehingga dilakukan pengusulan.

"Prosesnya ditetapkan saat ini dan kemudian di usulkan kepada gubernur dan kepada Mendagri untuk proses surat keputusan," ujarnya saat ditemui seusai menghadiri Rapat Paripurna.

"Prosesnya tidak lama, cepat saja, dan mau dilantik juga boleh dan tidak dilantik juga tidak apa-apa. Sebenarnya hari ini sudah, sahnya nanti kalau sudah ada SK, tapi itu tidak jadi soal," sambung Johannes. (Ignasius Istanto)

Top