politik

Penjabat Bupati Mappi, Dr. Michael R. Gomar S.STP.,M.Si

MAPPI, BM

Pasca pemungutan suara Pilkada 2024 situasi Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan aman dan kondusif. Tahapan Pemilukada hingga saat ini masih terus berjalan dan warga masyarakat Kabupaten Mappi kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Penjabat Bupati Mappi, Dr. Michael R. Gomar S.STP.,M.Si menyebutkan pasca pencoblosan situasi Kabuten Mappi aman dan kondusif.

"Situasi aman dan kondusif Pasca pemungutan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Mappi,"ungkap Pj. Bupati Mappi Dr. Michael R. Gomar S.STP.,M.Si pada Kamis (28/11/2024)

Dikatakan Pj. Bupati meski demikian namun pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri terus berkoordinasi agar selama tahapan pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan kamtibmas.

Pj. Bupati mengimbau masyarakat untuk menjaga keadaan yang kondusif, para pendukung masing-masing pasangan calon untuk tidak terlalu Eforia sebelum adanya pengumuman resmi dari KPU Kabupaten Mimika terkait hasil rekapitulasi suara.

Pj. Bupati Mappi meminta agar masyarakat tetap bersama menjaga situasi yang aman dan kondusif, jaga persaudaraan sebagai anak-anak Mappi, karena 5 (lima) Paslon Cabup adalah Putra-putra Terbaik Mappi yang masih memiliki hubungan persaudaraan dalam rumpun keluarga.

Pj. Bupati menerangkan, siapapun Paslon Calon Bupati yang terpilih dari hasil Pilkada Mappi 2024 adalah pilihan masyarakat yang direstui oleh leluhur, dan ditentukan oleh Tuhan.

"Kami berharap jangan melakukan tindakan anarkis, tetap jaga kondusifitas Mappi dengan aman, bagi Paslon yang Unggul dalam perhitungan manual versi Tim Sukses kami harap tidak euforia merayakan kemenangan.
Dan mari kita semua bersabar sampai dengan pengumuman resmi yang akan dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Mappi tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada 2024," tegasnya.
(Red)

Pemkab Mappi Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Layanan Publik se-Tanah Papua 2024

MAPPI, BM

Pemerintah Kabupaten Mappi berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi dalam penyelenggaraan layanan publik se-Tanah Papua. Dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Pemerintah Mappi mendapat nilai 81,6 kualitas tinggi dengan kategori B. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten Mappi telah mencapai hasil yang luar biasa.

Prestasi ini juga sekaligus mengukuhkan Kabupaten Mappi sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan layanan publik se -Tanah Papua. Keberhasilan ini disambut dengan penuh sukacita oleh berbagai pihak di pemerintahan dan masyarakat.

Penjabat Bupati Mappi, Dr. Michael R. Gomar S.STP.,M.Si menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mencapai prestasi tersebut.

“Saya mengapresiasi dedikasi dan kerja keras yang dilakukan oleh setiap OPD dalam meningkatkan kualitas layanan public,” ungkapnya.

Penghargaan tersebut menambahakn sederet Prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Mappi selama masa Kepemimpinan Pj. Bupati Mappi Dr. Michael R. Gomar S.STP.,M.Si sejak tahun 2022 lalu.

"Iya betul, kami dari Pemerintah Kabupaten Mappi menerima pengahargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombuddman RI. Saya berterimakaaih kepada semua jajaran dan masyarakat Mappi atas penghargaan yang kita terima ini," pungkasnya. (Red)

Kegiatam dibuka ditandai dengan pemukulan tifa

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar konsultasi publik rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan naskah akademik tentang pengelolaan persampahan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Kangguru, Rabu (11/12/2024) dibuka secara resmi oleh Plh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu.

Plh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu dalam sambutannya mengatakan pengelolaan sampah kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia.

Jika tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah sesuai standar.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berkembang cukup pesat di Provinsi Papua Tengah dengan berbagai daya tarik dan potensinya.

Khususnya dengan keberadaan perusahaan tambang terkemuka PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di wilayah ini sehingga membuat banyak orang ingin berkunjung bahkan menetap di kabupaten ini yang mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa.

"Perkembangan Kabupaten Mimika diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk dan beragam kegiatan berpotensi menghasilkan sampah yang besar," kata Frans.

Lanjutnya, masalah yang sering muncul dalam pengelolaan sampah perkotaan adalah masalah pembiayaan dan semakin sulitnya menentukan lahan yang tepat untuk pemrosesan akhir sampah. Pemanfaatan sampah perlu diterapkan untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi serta diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa nilai tambah.

Disamping itu juga perlu aspek legal untuk dijadikan pedoman berupa peraturan-peraturan mengenai lingkungan demi menanggulangi lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran sampah.

"Maksud dari penyusunan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah jangka panjang secara sistematis, terstruktur, dan terukur sehingga dapat dijadikan panduan penyusunan program dan penganggaran sektor persampahan secara tepat, bertahap, dan terarah," ujarnya.

Adapun tujuan penyusunan rancangan perda tentang pengelolaan sampah di Mimika antara lain penetapan target dan tujuan pengelolaan sampah, menetapkan arahan pengelolaan sampah yang mudah dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas.

Selain itu juga menetapkan pentahapan pemrograman dan penganggaran untuk sektor persampahan dan mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam rancangan perda yang komprehensif sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga perda tersebut efektif dan efisien serta dapat diterima oleh masyarakat.

Sedangkan, sasaran yang akan dicapai dari kegiatan penyusunan rancangan perda tentang pengelolaan sampah yaitu meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah oleh pemerintah Kabupaten Mimika, sampah dari berbagai aktifitas masyarakat dapat dikelola dengan tepat.

Juga tempat-tempat penampungan sampah yang ada dapat diperbaharui dengan tepat sehingga tidak terlihat timbulan sampah yang menggunung dan terciptanya sistem pengelolaan sampah yang menerapkan konsep minimasi sampah tertimbun di tempat pemrosesan akhir sampah dengan mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

"Saya berharap pada kegiatan konsultasi publik rancangan perda ini bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Mimika,"harapnya. (Shanty Sang)