kesehatan

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), dengan meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan USG bagi ibu hamil serta memperkuat koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyelenggarakan peningkatan pelayanan USG bagi ibu hamil pada kunjungan 1 (K1) dan kunjungan 5 (K5).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Diana, Kamis (4/6/2026) dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinkes Godfried Maturbongs.

Plt. Kepala Dinkes Godfried Maturbongs mengatakan, kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Selain tenaga kesehatan yang bertugas memberikan perawatan medis, setiap individupun memegang peran kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Menurutnya, tanggungjawab bersama untuk bidang kesehatan juga terletak pada dukungan dari semua pihak seperti lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

"Kami Dinkes tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi membutuhkan dukungan semua pihak,"kata Godfried.

Selain itu, kesehatan bukan saja jadi tanggungjawab pemerintah, Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan saja tapi semua pihak, apalagi jika peranan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang langsung melakukan promosi kesehatan di tengah masyarakat.

"Jadi, kami butuhkan, dukungan semua pihak” ungkapnya.

Sementara itu, ketua panitia advokasi Promkes, Paulina Gayatri mengatakan, bahwa sasaran pertemuan advokasi Promkes ialah lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kampung atau desa dan kader kesehatan lintas sektor.

Adapun, tujuan advokasi Promkes ini adalah untuk meningkatkan dukungan dan peran aktif lembaga adat serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan promosi kesehatan di wilayah kerja.

"Kami harapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya promosi kesehatan, meningkatkan dukungan lembaga adat dan tokoh masyarakat terhadap program kesehatan, membangun komitmen bersama dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesehatan di kampung dan desa,"ujar Paulina.

Menurutnya, keberhasilan promosi kesehatan sangat dipengaruhi oleh dukungan lintas sektor, termasuk peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai panutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Katanya, lembaga adat dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku, norma, dan kebiasaan masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan kegiatan advokasi guna meningkatkan pemahaman, dukungan, serta keterlibatan aktif lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam mendukung program-program kesehatan di wilayah kerja,”pungkasnya.

Melalui pertemuan advokasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan promosi kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan stunting, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kesehatan lingkungan, serta program kesehatan lainnya dan terakhir adanya penyusunan komitmen bersama dalam mendukung PHBS. (Shanty Sang)

Salah satu anak stunting sedang menimbang berat badan

MIMIKA, BM

Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Stunting guna menyatukan koordinasi lintas sektor dan menerapkan sistem satu pintu.

Langkah ini diambil guna menyatukan gerak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta mitra yang selama ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dengan perencanaan masing-masing.

"Kesulitan kami di sini, terutama saya sendiri merasa kesulitan itu karena kita masing-masing jalan berdasarkan perencanaan sendiri. Antara OPD yang satu dengan yang lain atau mitra dan LSM, kita belum satu data dan belum duduk bersama membuat satu kesepakatan," kata Emanuel saat di wawancarai di kediamannya di jalan Hasanuddin, Selasa (2/6/2026) kemarin.

Emanuel menyampaikan meskipun secara data angka stunting di Mimika dilaporkan mengalami penurunan, namun fakta dan kendala di lapangan masih kerap ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Distrik Kwamki Narama, Wania, hingga Pomako.

"Stunting ini bukan hanya bicara soal gizi, tapi juga tentang pola hidup, sanitasi, kebersihan lingkungan, rumah, hingga ketersediaan air bersih. Banyak sekali faktor yang terlibat, sehingga kalau tidak dikoordinasikan dengan baik, kita akan kesulitan,"ujarnya.

Kemong menyebutkan, untuk mempermudah sistem kontrol dan pengawasan, seluruh instansi dan kemitraan terkait nantinya akan di bawah satu komando Satgas Penurunan Stunting.

"Kami ingin semua dinas, LSM, atau mitra yang berkaitan dengan stunting masuk dalam satgas ini, sehingga pengawasan bisa satu pintu. Urusan anggaran yang sudah ada di masing-masing instansi silahkan dijalankan, tetapi koordinasi tindakan di lapangan harus terarah," ucapnya.

Selain pembentukan Satgas, kata Wabup, agenda utama yang akan segera diputuskan dalam pertemuan lintas sektor mendatang adalah penyusunan rencana kerja dan penetapan wilayah intervensi prioritas.

"Kita sepakati dulu lokasi wilayahnya, kita keroyok bersama selama 6 bulan di satu wilayah intervensi, misalnya di Mimika Baru atau Mimika Timur dulu. Setelah 6 bulan kita evaluasi, kalau targetnya tercapai dan angkanya turun, misalnya dari 10 persen menjadi 7 persen baru kita bergerak dan geser ke wilayah berikutnya,” paparnya.

“Nah dari wilayah yang berhasil ini nantinya bisa menjadi contoh bagi wilayah lain," tandasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya workshop

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika secara konsisten menggelar berbagai bimbingan teknis dan workshop, termasuk penanganan TBC (Tuberkulosis) dengan strategi DOTS. Inisiatif ini dilakukan untuk memperkuat deteksi dini dan layanan kesehatan dasar di tingkat akar rumput.

Workshop dan pelatihan ini ditujukan bagi petugas kesehatan di fasilitas pelayanan terdekat ata Pustu guna mengoptimalkan pengendalian penyakit menular di Mimika.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Selasa (2/6/2026) ini untuk gelombang pertama bagi petugas Pustu di dalam kota dan gelombang kedua bagi petugas di pesisir dan pegunungan.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M) di Dinkes Mimika, Kamaludin mengatakan,tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas petugas bagaimana dalam hal meningkatkan screening, diagnosis, pengobatan pencegahan dan investigasi kontak dengan pasien TBC di wilayah Pustu.

"Kita berharap setelah kegiatan ini, petugas Pustu punya peran sama besarnya dengan petugas kesehatan yang ada di induk yang selama ini kita sudah latih seperti bisa lakukan screening, diagnosis, mengobati, melanjutkan pengobatan, rujuk, investigasi ke pasien, mencatat dan melapor dan bisa melakukan terapi pencegahan TBC," kata Kamal.

Kamal mengatakan, bahwa program TBC dipegang oleh Puskesmas induk sehingga evaluasi akan dilakukan di Puskesmas induknya.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dan akan dievaluasi di bulan depan untuk mengunjungi Pustu di wilayah kota untuk mengetahui apakah pembelajarannya bisa diterima atau tidak dan bagaimana proses di lapangan apakah ada kendala atau tidak.

"Kami juga akan mendistribusikan pasien-pasien yang selama ini ada di kampung-kampung ke Pustu ke wilayah yang sesuai dengan Pustu mereka untuk bisa di treasing kontak, diawasi minum obatnya dan lainnya," ujarnya.

Kegiatan ini, kata Kamal baru pertama dilakukan dan tahun ini lebih fokus pada penguatan di Pustu karena, TBC ini sslah satu yang pengobatannya panjang, 6 bulan minimal.

"Ada TB tulang, ada meningitis TB 9 sampai 1 tahun. Kalau, pasien-pasien ini berada di daerah yang sulit itu bisa menyebabkan putus program. Oleh sebab itu, kita pilih tingkatkan kapasitas petugas Pustu agar nanti memperpendek rentan pasien mendapat penanganan," ungkapnya. (Shanty Sang)