kesehatan

Sambutan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, diperlukan akurasi data, koordinasi lintas sektor, serta komitmen bersama.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong pada kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja dalam rangka operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Aksi 1 dan Aksi 2 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Selasa (9/6/2026).

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

"Upaya ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerja sama, sinergi, dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra kerja, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat," kata Wabup Emanuel.

Emanuel menjelaskan, stunting bukan sekadar masalah tinggi badan anak, tetapi persoalan serius yang berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas, hingga kerentanan terhadap penyakit di masa depan.

Ia menambahkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program penurunan stunting dilakukan secara terarah, terpadu, dan konvergen.

Karena itu, Aksi 1 berupa analisis situasi dan Aksi 2 berupa penyusunan rencana kegiatan menjadi tahapan penting dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran.

Melalui kegiatan advokasi ini, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang konkret guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus bergerak bersama demi memastikan setiap anak di Mimika mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan berkualitas.

"Kita harus bekerja bersama, bergerak bersama, dan memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Mimika mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Guna menekan penurunan angka kematian anak di Mimika, Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika gelar pertemuan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Selasa (9/6/1026), melibatkan 26 Puskemas dan klinik swasta di Timika, dengan menghadirkan narasumber anak dari Dinkes Mimika, dr. Gustian Rante Tiballa, SpA.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Mimika, Nelly Pangaribuan menyampaikan, pertemuan MTBS ini untuk memperkuat layanan kesehatan anak usia di bawah lima tahun. Program ini menargetkan penurunan angka kematian balita akibat pneumonia, diare, sakit telinga, dan demam.

“Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, karena kita melibatkan 26 Puskemas dan juga Klinik Swasta. MTBS ini sangat baik kita tegaskan agar dapat memperkuat layanan kesehatan anak,” kata Neli.

Dengan adanya pertemuan MTBS ini, setiap Puskesmas dapat memperbaiki kualitas data dan mengisi data kesehatan anak dengan bagan MTBS yang telah ditetapkan.

“Ini kesempatan yang sangat baik, mari kita serap ilmu yang diberikan dokter dengan baik, bertanya kalau tidak mengerti. Saya harap kegiatan ini dapat memperbaiki kualitas pelayanan Puskesmas,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika menggelar workshop diagnosis dan treatment hepatitis, untuk petugas kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik pemerintah yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (9/6/2026).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Linus Dumatubun mengatakan, workshop ini diselenggarakan agar petugas kesehatan dapat meningkatkan pemahaman tentang Kebijakan dan Program Nasional Triple Eliminasi.

Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan bagi petugas kesehatan agar memahami pedoman terbaru tentang diagnosis dan pengobatan hepatitis (tata laksana antiviral, skrining HBsAg/HCV).

“Kegiatan ini sangat diperlukan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana program hepatitis di FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), mengenai manajemen, diagnosis, dan pengobatan terkini (termasuk penggunaan Tenofovir),”kata Linus.

Linus mengataman, tujuan ini juga untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan skrining, diagnosis, serta manajemen klinis yang tepat, untuk mencegah penularan lebih lanjut dan memberikan pengobatan yang efektif kepada pasien.

Katanya, pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk diketanui, Hepatitis virus, khususnya Hepatitis B dan C merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan di Tahun 2023, diperkirakan terdapat 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.

Dengan jumlah tersebut maka WHO dan Kementerian Kesehatan RI, telah menetapkan target eliminasi hepatitis pada tahun 2030, dengan tujuan mengurangi infeksi baru sebesar 90 persen dan menurunkan kematian terkait hepatitis sebesar 65 persen. Hal ini menuntut akselerasi penanganan, dari tingkat pusat hingga FKTP.

"Meskipun target sudah ditetapkan, namun, tantangan besar masih dihadapi di tingkat Kabupaten, khususnya di FKTP," ujarnya.

Masalah utama, kata Linus, yakni deteksi dini (Skrining) belum merata, mengakibatkan banyak kasus ditemukan pada stadium lanjut, belum semua tenaga kesehatan di FKTP memiliki keterampilan yang sama dalam diagnosis cepat dan tata laksana awal (treatment) hepatitis.

Sesuai standar dan Prosedur rujukan kasus positif ke faskes tingkat lanjut (RSUD) masih memerlukan perbaikan, agar pasien segera mendapatkan pengobatan antivirus.

"Tahun 2026 merupakan periode krusial untuk mempercepat pencapaian target eliminasi di Tahun 2030, (sesuai rencana strategis interim 2025-2026). FKTP (Puskesmas) adalah garda terdepan yang memegang peran sangat penting, dalam penanggulangan hepatitis B dan C,” pungkasnya. (Shanty Sang)