kesehatan

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA,BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar workshop tatalaksana kasus kronis filariasis (kaki gajah) di Hotel Grand Tembaga, Rabu (1/7/2026).

Workshop yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL ini diikuti oleh Promosi Kesehatan (Promkes) Pj Filariasis dan Dokter.

Adapun, tujuan workshop ini untuk membekali tenaga kesehatan dengan keterampilan medis dan edukasi perawatan mandiri (seperti menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi sekunder dan perawatan kaki bengkak) untuk menekan angka kecacatan.

Sekretaris Dinkes Mimika, Sisma HL mengatakan, bahwa kenapa dilakukan workshop ini karena pihaknya menemukan dua kasus kronis filariasis (kaki gajah) di Timika. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini maka dapat segera melakukan tatalaksana penanganan berupa pemeriksaan, pengobatan, serta pemantauan lanjutan.

"Tidak hanya itu, langkah pencegahan massal juga kami siapkan untuk memutus rantai penularannya," Kata Sisma.

Sisma menegaskan, penanganan tidak hanya pengobatan, tetapi juga penguatan fungsi promosi kesehatan (Promkes) dan surveilans. Bahkan keterlibatan masyarakat menjadi tantangan utama yakni, kesediaan warga untuk melakukan pemeriksaan dan mengikuti pengobatan.

Menurutnya, banyak hal yang harus dipersiapkan sama halnya dengan melakukan surveilans ilmiah, di mana masa inkubasi filariasis setelah gigitan nyamuk berkisar 6–12 bulan, kemudian nyamuk dapat hidup dan menularkan dalam 2–4 minggu.

"Hal inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Dijelaskan, tatalaksana ini harus ada strategi penanganan, yakni penguatan Promkes, edukasi agar masyarakat mau diperiksa dan berobat, kemudian surveilans ilmiah, pemahaman siklus hidup nyamuk dan masa inkubasi untuk menentukan waktu pemeriksaan.

Katanya, dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh masyarakat dan lintas program maka kegiatan ini tidak sekadar formalitas dan pemeriksaan mikrofil, di mana hasil bisa berbeda tergantung waktu pemeriksaan (siang/malam).

“Tantangannya itu, kesadaran masyarakat rendah, masih ada warga yang menutup-nutupi kondisi kesehatan, kemudian keterbatasan hasil pemeriksaan. Maka itu saya harap kegiatan tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M), Kamaludin mengatakan, tahun 2026 ini ditemukan 2 kasus kronis filariasis di Kabupaten Mimika. Filariasis disebabkan cacing filaria di kelenjar getah bening, menimbulkan pembesaran kaki, tangan, dan alat kelamin bila tidak diobati.

Program pencegahan yang dilakukan Dinkes Mimika yakni melaksanakan POP M (pemberian obat pencegahan massal) selama 8 tahun berturut-turut.

“Tujuan kegiatan ini untuk peningkatan keterampilan diagnosis, bagi petugas puskesmas dan rumah sakit, kemudian melatih tenaga kesehatan dalam tatalaksana pasien, memperkuat edukasi masyarakat agar mau diperiksa dan berobat dan terpenting meningkatkan cakupan laporan ke Dinkes Mimika,”tutur Kamaludin.

Ia berharap, tatalaksana kasus kronis berjalan sesuai standar, program POPM selektif untuk kasus baru, kunjungan rumah bagi pasien kronis dan semua kasus kronis terlapor ke Dinkes Mimika.

“Hari ini kita punya narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dengan metode, presentasi, diskusi, dan simulasi perawatan kasus kronis. Kami harap dengan adanya kegiatan ini di tahun 2030 Mimika mendapatkan sertifikat bebas filariasis bila seluruh tahap lulus,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Ketua IDI Mimika yang baru dr Enny Kenangalem (tengah kanan)

MIMIKA, BM

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Timika masa bakti 2025-2028 resmi dilantik di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah, Minggu (28/6/2026). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Nickanor K.R. Wonatorey, Sp.U.

Dalam pelantikan tersebut, dr. Enny Kenangalem, M.Biomed, yang merupakan putri asli suku Amungme, resmi dipercaya sebagai Ketua Umum IDI Cabang Timika untuk periode 2025-2028. Ia akan memimpin organisasi profesi yang saat ini beranggotakan lebih dari 300 dokter di Kabupaten Mimika.

Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Nickanor K.R. Wonatorey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah organisasi sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurutnya, tantangan pelayanan kesehatan di Papua masih cukup besar, terutama karena kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir yang sulit dijangkau. Karena itu, keberadaan organisasi profesi seperti IDI dinilai sangat penting dalam mendukung pemerataan layanan kesehatan.

"IDI merupakan organisasi profesi yang dibentuk sebagai mitra pemerintah guna menjangkau seluruh wilayah. Kami sangat berharap IDI Mimika dapat bekerja dengan mengutamakan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok," ujar Nickanor.

Sementara itu, Ketua IDI Mimika yang baru, dr. Enny Kenangalem, menyatakan komitmennya untuk membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Ia menegaskan bahwa IDI bukan sekadar organisasi relawan, melainkan wadah profesional yang siap memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika.

"Kami siap membangun mitra bersama pemerintah dan stakeholder lainnya. Dengan kekuatan lebih dari 300 dokter yang tergabung, kami yakin dapat bersinergi menjawab tantangan pelayanan kesehatan di Mimika yang masih belum terselesaikan secara maksimal," kata Enny.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula serah terima jabatan secara simbolis dari Ketua IDI Mimika periode sebelumnya, dr. Leonard Pardede, Sp.OG., Subsp. Obginsos (K), kepada kepengurusan yang baru.

Dalam pesannya, dr. Leonard mengajak seluruh pengurus untuk mengedepankan semangat pelayanan dan kebersamaan dalam menjalankan organisasi.

"Layani masyarakat seperti Anda melayani diri sendiri, maka setiap jerih payah tidak akan sia-sia. Begitu pula dalam internal IDI, perlakukan sejawat layaknya saudara kandung," pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, sehingga IDI diharapkan terus mengadvokasi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan profesi kedokteran maupun pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika. (Nuel)

Puskesmas Ipaya, Distrik Amar

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melaksanakan kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan kesehatan di Distrik Amar, Kampung Ipaya, Papua Tengah, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan pelayanan kesehatan di wilayah pesisir berjalan optimal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Godfried Maturbongs, S.IP., M.MKes., mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, baik di wilayah pesisir, pedalaman, maupun perkotaan.

Menurutnya, berbagai langkah terus dilakukan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

"Pemkab Mimika terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain memanfaatkan tenaga kesehatan yang ada, pemerintah juga terus menyediakan fasilitas pendukung, termasuk tempat tinggal bagi tenaga kesehatan," ujar Godfried.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga terus melengkapi puskesmas pembantu (Pustu) dengan fasilitas penunjang telekomunikasi, seperti perangkat Starlink dan solar cell. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperlancar komunikasi antara tenaga kesehatan di pustu dengan puskesmas induk maupun Dinas Kesehatan.

"Semua puskesmas dan pustu diharapkan terintegrasi dengan jaringan komunikasi sehingga pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dapat berjalan lebih optimal," katanya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika berharap kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil dan pesisir, dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. (Nuel)