kesehatan

Penyerahan cenderamata dari Pemerintah Daerah Boven Digoel kepada Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Workshop Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Fasilitas Kesehetan di Lingkup Pemda Mimika.

Workshop penerapan BLUD ini dilaksanakan dengan maksud semakin menambah jumlah puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.

Tujuannya pelaksanaan Workshop BLUD yang diselenggarakan selama dua hari yakni Rabu (20 Mei) dan Kamis (23 Mei 2026) di Diana Hotel ini agar para peserta memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya menerapkan PPK BLUD.

Menyediakan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat pengajuan penerapan BLUD dan menanamkan cara berpikir sistemik dalam memahami dan menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi BLUD.

Secara keseluruhan di Indonesia saat ini ada 10.292 Puskesmas. Dari jumlah ini, sebanyak 4.412 Puskesmas sudah berstatus BLUD.

Untuk Provinsi Papua Tengah dari 127 Puskesmas yang ada, baru 13 Puskesmas yang berstatus BLUD dan semua itu merupakan puskesmas di Kabupaten Mimika.

Mimika merupakan kabupaten pertama yang menjadikan puskesmasnya sebagai puskesmas BLUD sejak tahun 2021 di seluruh Provinsi se Tanah Papua.

Bahkan hingga kini Mimika masih merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki puskesmas BLUD.

Sebenarnya, untuk Kabupaten Mimika, sudah ada 17 fasilitas kesehatan yang diupgrade jadi BLUD.

Selain 13 puskesmas, 5 fasilitas lainnya yang juga sudah berstatus BLUD adalah RSUD Mimika, RS Waa Banti, PSC 119 dan Labkesling.

Perlu diketahui, BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan.

Ada berbagai Keunggulan utama Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibandingkan Puskesmas reguler.

Pertama, terletak pada fleksibilitas pengelolaan keuangannya. Puskesmas dapat menggunakan pendapatan layanan dari BPJS untuk mengcover operasionalnya.

Dengan demikian maka hal ini sangat memungkinkan Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mandiri

Kedua, puskesmas BLUD memiliki kemudahan dalam pengadaan barang. Artinya, Puskesmas dengan mandiri dapat membeli obat, alat kesehatan hingga kebutuhan operasi lainnya saat stok menipis.

Prosesnya bisa langsung dilakukan tanpa harus terganjal proses birokrasi yang pajang.

Ketiga, puskemas BLUD lebih mudah dan terampil dalam melakukan inovasi dalam pelayanan.

Puskesmas dapat memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana pengembangan layanan pelayanan seperti membuka akses pendaftaran online kepada pasien, tata kelola pelaporan dan inovasi lainnya.

Dan keempat, dalam kondisi kebutuhan SDM yang mumpuni, puskemas BLUD dapat secara mandiri melakukan perekrutan tenaga kerja baik medis maupun tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan

Secara regulasi, Penyelenggaraan Puskesmas BLUD Sesuai dengan amanah Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Selain itu juga diatur dalam Permenkes Nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa Pemerintah Kab/kota harus mendorong puskesmas menjadi puskesmas BLUD dengan tujuan peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat.

Menjadikan Puskesmas sebagai BLUD juga sebagai upaya percepatan pencapaian renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 yang menargetkan peningkatanpenerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas secara bertahap dan berkelanjutan.

Di mana, pada tahun 2029 target utama yang ingin dicapai adalah, kabupaten/kota minimal harus memiliki 80 persen Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, workshop Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Mimika ini dilakukan sebagai upaya yang terencana dan berkesinambungan dalam pembentukan sertapenguatan tata kelola BLUD Puskesmas.

Workshop dengan tema ‘Penguatan BLUD Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan prima di pesisir dan pegunungan ini sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang ke 4.

Visi tersebut adalah mewujudkan Mimika yang sehat dengan transformasi pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok

Workshop ini juga dilakukan untuk semakin memastikan bahwa masyarakat di pesisir dan pegunungan mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama dengan perkotaan. (Ronald Renwarin)

Kepala Distrik Mimika Barat Christian P. Warinussy saat melantik pengurus PKK Distrik Mimika Barat

MIMIKA, BM

Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Distrik Mimika Barat periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Kepala Distrik Mimika Barat Christian P. Warinussy berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01.A/TLB/V/2026.

Pelantikan dilaksanakan Selasa (19/5/2026) di Kantor Distrik Mimika Barat dan disaksikan secara langsung oleh Ketua TP PKK Mimika Ny. Susana Susy Herawaty Rettob dan Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong beserta jajarannya.

Hadir pula forum komunikasi pimpinan distrik, tokoh agama dan masyarakat Mimika Barat.

Dalam sambutannya Ny. Sisilia Warinussy mengatakan pelantikan ini bukan sekedar gelar melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk ikut serta memajukan kesejahteraan keluarga di wilayah Distrik Mimika Barat.

“PKK adalah mitra strategis pemerintah dan melalui 10 program pokok PKK kita memiliki peran vital dalam menyukseskan program-program pembangunan mulai dari isu kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi keluarga,” katanya.

Ny. Sisilia mengucapkan selamat kepada para pengurus PKK distrik Mimika Barat yang telah dilantik.

“Mari kita bekerja dengan hati, jalin silaturahmi yang erat dan bangun kerjasama yang solid dengan kader di tingkat kampung,” imbuhnya.

Ia mengajak agar para pengurus segera menyusun rencana kerja yang nyata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Jangan ragu untuk berinovasi dan turun lapangan. Terimakasih kepada kepala distrik sebagai pembina atas dukungan fasilitas dan pembinaannya selama ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Barat Christian P. Warinussy mengatakan pelantikan PKK Distrik Mimika Barat memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

PKK juga dikatakannya memiliki peran startegis dalam keluarga sebagai produk pembangunan yang disinergikan dengan pemerintah terutama dalam bdang pendidikan dan kesehatan.

“Selamat kepada pengurus PKK yang baru dilantik, tanggung jawab yang diterima adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan untuk bekerja lebih keras dan inovatif dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob menuturkan meskipun PKK Mimika datang dalam kondisi banjir namun tak menyurutkan semangat ibu-ibu untuk melayani masyarakat di Kokonao, Distrik Mimika Barat.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada ibu-ibu yang baru dilantik. Pelantikan ini merupakan amanah. itulah sebuah awal dan tanggungjawab besar untuk memajukan keluarga dan masyarakat di Mimika Barat,” ungkapnya.

“Kerja dengan hati dan ikhlas, betul-betul kita ini melayani masyarakat,” tandasnya.

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob dan Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong

Disampaikan, PKK bukan sekedar organisasi namun merupakan wadah pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Ny. Susy Rettob menekankan agar pengurus PKK distrik dapat memahami 10 program pokok PKK sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

“Optimalkan 10 program pokok PKK sesuai kebutuhan masyarakat di distrik mulai dari kesehatan, pendidikan hingga ekonomi dengan sentuhan inovasi sesuai dengan kebutuhan jaman,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar dapat membangun koordinasi yang baik dan harmonis dengan Pembina PKK distrik.

“Kami berharap PKK aktif dalam penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan anak usia dini (paud). Kokonao harus lebih maju karena ini kota bersejarah yang melahirkan orang-orang besar,” tandasnya.

Pengurus juga diharapkan dapat terus mensosialisasikan cegah perkawinan anak usia dini dan penguatan ekonomi keluarga dengan menanam daun kelor.

“Memang Kokonao daerah air tapi kita punya cara. Saya dengan bapak bupati hampir dua tiga hari konsumsi daun kelor. Saya juga minta ada Dasa Wisma untuk membantu pemerintah distrik. Tolong dibentuk,” ucapnya.

PKK juga disampaikannya harus mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Saya titip anak-anak sekolah khususnya PAUD juga kegiatan posyandu. Jalin kerjasama dengan puskesmas agar anak-anak kita kuat dan sehat, utamakan pmt,” tukasnya.

“Mari kita niatkan pengabdian ini sebagai ibadah teruslah berkarya dengan hati, bekerja ikhlas dan bergerak dalam kebersamaan demi mewujudkan keluarga yang sehat, berdaya dan sejahtera,” pungkasnya.

Usai pelantikan kemudian dilaksanakan penyerahan bantuan . (Elfrida Sijabat)

Ny. Bernadetha Kateyau (putih kuning) menyerahkan bantuan kepada keluarga anak stunting

MIMIKA, BM

Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Mimika, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mimika turut berperan aktif dengan menjadi orang tua asuh dari tiga anak penderita stunting yang ada di Distrik Wania.

Pada Sabtu (16/5/2025) Ketua DWP Mimika Ny. Bernadetha Abraham Kateyau bersama Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa mengunjungi rumah tiga anak tersebut dengan membawa bantuan berupa beras, telur dan minyak goreng.

Stunting menjadi program prioritas DWP Mimika dimana stunting dapat menjadi ancaman bagi masa depan anak.

Ketua DWP Mimika Ny. Bernadetha Abraham Kateyau mengatakan DWP terlibat memerangi stunting dengan turun langsung ke masyarakat.

“Kami pilih Distrik Wania karena data ini yang kami dapat duluan sehingga tiga anak ini yang akan kami intervensi dari dua keluarga di Distrik Wania ini,” katanya.

Adapun cara penanganan stunting yang dilaksanakan yakni dengan pemberian makanan pendamping selama tiga bulan kedepan. Selama tiga bulan tersebut perkembangan anak akan terus dipantau.

“Kami berterimakasih kepada Ibu Kadistrik Ria yang sangat respon dengan apa yang kami lakukan. Juga, Puskesmas Wania melalui Penanggung Jawab (PJ) Program Gizi Wania yang akan menjadi pendamping kami disini. Juga teman BKB dan tim Pendamping Keluarga yang akan mendampingi,” ungkapnya.

Ny. Bernadetha menyebut stunting dapat terjadi karena faktor ekonomi maupun kesehatan ibu, sehingga sangat penting sedini mungkin untuk memperhatikan tumbuh kembang anak dalam 1.000 hari pertama masa kehidupannya sejak dalam masa kandungan.

DWP Mimika bersama Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa di rumah keluarga dua anak stunting

“Ini imbauan kepada anak-anak muda untuk lebih aktif memeriksakan diri dan memperhatikan gizi diri sendiri supaya melahirkan anak-anak yang baik gizinya dan cerdas sehingga tidak ada lagi stunting. Kalau sedari awal anak-anak muda memperhatikan kesehatan dan gizi maka ibu sehat anak sehat,” tandasnya.

“Anak-anak muda sekarang harus lebih banyak belajar, sekolah, untuk meraih masa depan yang baik. Sehingga laki-laki kalau menikah sudah bisa bertanggung jawab untuk keluarga. Juga perempuan siap dalam melahirkan generasi yang baik,” imbuhnya.

Dikatakan ketiga anak stunting tersebut akan dijadikan sebagai pilot project, jika selama tiga bulan kedepan berhasil ditangani maka memungkinkan untuk pindah ke tempat lainnya.

“Semoga teman-teman dari organisasi maupun perusahaan tertarik menjadi orang tua asuh stunting. Karena ini juga salah satu program prioritas negara dan pemerintah Kabupaten Mimika. Semoga anak-anak ini bisa segera pulih dan sehat. Mereka bisa bermain, belajar dan menjadi anak yang berprestasi dan sukses nantinya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Wania Ria Mandiwa mengucapkan terimakasih kepada DWP Mimika atas kunjungan kerja di wilayahnya.

“Saya berterimakasih kepada Dharma Wanita Kabupaten Mimika karena langsung turun ke distrik. Kedepan saya akan lebih banyak komunikasi dengan ibu-ibu Dharma Wanita supaya nanti lebih banyak lagi anak-anak yang akan kita sentuh ke depan,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)