kesehatan

Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Guna menekan penurunan angka kematian anak di Mimika, Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika gelar pertemuan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Selasa (9/6/1026), melibatkan 26 Puskemas dan klinik swasta di Timika, dengan menghadirkan narasumber anak dari Dinkes Mimika, dr. Gustian Rante Tiballa, SpA.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Mimika, Nelly Pangaribuan menyampaikan, pertemuan MTBS ini untuk memperkuat layanan kesehatan anak usia di bawah lima tahun. Program ini menargetkan penurunan angka kematian balita akibat pneumonia, diare, sakit telinga, dan demam.

“Harapan kami kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, karena kita melibatkan 26 Puskemas dan juga Klinik Swasta. MTBS ini sangat baik kita tegaskan agar dapat memperkuat layanan kesehatan anak,” kata Neli.

Dengan adanya pertemuan MTBS ini, setiap Puskesmas dapat memperbaiki kualitas data dan mengisi data kesehatan anak dengan bagan MTBS yang telah ditetapkan.

“Ini kesempatan yang sangat baik, mari kita serap ilmu yang diberikan dokter dengan baik, bertanya kalau tidak mengerti. Saya harap kegiatan ini dapat memperbaiki kualitas pelayanan Puskesmas,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika menggelar workshop diagnosis dan treatment hepatitis, untuk petugas kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik pemerintah yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (9/6/2026).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Linus Dumatubun mengatakan, workshop ini diselenggarakan agar petugas kesehatan dapat meningkatkan pemahaman tentang Kebijakan dan Program Nasional Triple Eliminasi.

Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan bagi petugas kesehatan agar memahami pedoman terbaru tentang diagnosis dan pengobatan hepatitis (tata laksana antiviral, skrining HBsAg/HCV).

“Kegiatan ini sangat diperlukan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana program hepatitis di FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), mengenai manajemen, diagnosis, dan pengobatan terkini (termasuk penggunaan Tenofovir),”kata Linus.

Linus mengataman, tujuan ini juga untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan skrining, diagnosis, serta manajemen klinis yang tepat, untuk mencegah penularan lebih lanjut dan memberikan pengobatan yang efektif kepada pasien.

Katanya, pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk diketanui, Hepatitis virus, khususnya Hepatitis B dan C merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan di Tahun 2023, diperkirakan terdapat 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.

Dengan jumlah tersebut maka WHO dan Kementerian Kesehatan RI, telah menetapkan target eliminasi hepatitis pada tahun 2030, dengan tujuan mengurangi infeksi baru sebesar 90 persen dan menurunkan kematian terkait hepatitis sebesar 65 persen. Hal ini menuntut akselerasi penanganan, dari tingkat pusat hingga FKTP.

"Meskipun target sudah ditetapkan, namun, tantangan besar masih dihadapi di tingkat Kabupaten, khususnya di FKTP," ujarnya.

Masalah utama, kata Linus, yakni deteksi dini (Skrining) belum merata, mengakibatkan banyak kasus ditemukan pada stadium lanjut, belum semua tenaga kesehatan di FKTP memiliki keterampilan yang sama dalam diagnosis cepat dan tata laksana awal (treatment) hepatitis.

Sesuai standar dan Prosedur rujukan kasus positif ke faskes tingkat lanjut (RSUD) masih memerlukan perbaikan, agar pasien segera mendapatkan pengobatan antivirus.

"Tahun 2026 merupakan periode krusial untuk mempercepat pencapaian target eliminasi di Tahun 2030, (sesuai rencana strategis interim 2025-2026). FKTP (Puskesmas) adalah garda terdepan yang memegang peran sangat penting, dalam penanggulangan hepatitis B dan C,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela-sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), dengan meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan USG bagi ibu hamil serta memperkuat koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyelenggarakan peningkatan pelayanan USG bagi ibu hamil pada kunjungan 1 (K1) dan kunjungan 5 (K5).

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Diana, Kamis (4/6/2026) dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinkes Godfried Maturbongs.

Plt. Kepala Dinkes Godfried Maturbongs mengatakan, kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Selain tenaga kesehatan yang bertugas memberikan perawatan medis, setiap individupun memegang peran kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Menurutnya, tanggungjawab bersama untuk bidang kesehatan juga terletak pada dukungan dari semua pihak seperti lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

"Kami Dinkes tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tetapi membutuhkan dukungan semua pihak,"kata Godfried.

Selain itu, kesehatan bukan saja jadi tanggungjawab pemerintah, Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan saja tapi semua pihak, apalagi jika peranan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang langsung melakukan promosi kesehatan di tengah masyarakat.

"Jadi, kami butuhkan, dukungan semua pihak” ungkapnya.

Sementara itu, ketua panitia advokasi Promkes, Paulina Gayatri mengatakan, bahwa sasaran pertemuan advokasi Promkes ialah lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kampung atau desa dan kader kesehatan lintas sektor.

Adapun, tujuan advokasi Promkes ini adalah untuk meningkatkan dukungan dan peran aktif lembaga adat serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan promosi kesehatan di wilayah kerja.

"Kami harapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya promosi kesehatan, meningkatkan dukungan lembaga adat dan tokoh masyarakat terhadap program kesehatan, membangun komitmen bersama dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesehatan di kampung dan desa,"ujar Paulina.

Menurutnya, keberhasilan promosi kesehatan sangat dipengaruhi oleh dukungan lintas sektor, termasuk peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai panutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Katanya, lembaga adat dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku, norma, dan kebiasaan masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan kegiatan advokasi guna meningkatkan pemahaman, dukungan, serta keterlibatan aktif lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam mendukung program-program kesehatan di wilayah kerja,”pungkasnya.

Melalui pertemuan advokasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan promosi kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan stunting, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kesehatan lingkungan, serta program kesehatan lainnya dan terakhir adanya penyusunan komitmen bersama dalam mendukung PHBS. (Shanty Sang)