Kesehatan

Terpilih Jadi Ketua PMI Mimika, Wabup John Rettob Ungkap Alasan Mengapa Ia Mau Bergabung



Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat akan menandatangani berita acara pelantikanya sebagai Ketua PMI Mimika Periode 2019-2024

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika periode 2019-2024.

Dengan terpilihnya Wabup John maka dilakukan pula pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus PMI Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima, Selasa (8/8/2022).

Pelantikan dilakukan oleh ketua PMI Provinsi Papua Zakeus Degei yang ditandai dengan penyerahan pataka.

Ketua PMI Mimika terpilih Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan, mengapa ia mau menerima amanat sebagai Ketua PMI karena ada 7 prinsip PMI yang dipegang yakni kemanusian, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.

"Dan 7 prinsip ini cocok dengan hati saya. Salah satu yang memperkuat saya adalah hampir seluruh Indonesia yang menjadi ketua adalah kepala-kepala daerah, di Papua juga hampir semua adalah wakil kepala daerah, tapi itu bukan persoalan yang penting adalah 7 prinsip dasar PMI," kata John.

Ia mengatakan, walaupun hanya akan bekerja dua tahun ke depan, namun ia akan mencoba menjawab beberapa masalah di Mimika terutama terkait dengan kebutuhan darah bagi rumah sakit.

"Kita akan coba agar darah semua dari palang merah dan bisa disuplay ke seluruh faskes, karena darah menjadi salah satu masalah di Mimika, sehingga kita mau coba agar bisa membantu," ujarnya.

Ia berharap, semua rumah sakit harus memiliki bank darah agar PMI nantinya mudah mendistribusikan darah.

Katanya, banyak pasien yang membutuhkan bantuan darah namun terkadang sangat sulit didapatkan sehingga terkadang ada pasien yang tidak bisa tertolong.

Oleh sebab itu, Wabup berkomitmen berikan pelayanan yang maksimal dan berusaha agar di PMI selalu tersedia stok darah.

Sebagai orang baru di PMI, Wabup John juga memohonkan dukungan, bimbingan dan kerjasama semua pihak terutama badan pengurus.

Staf Ahli Setda Mimika Septinus Timang dalam sambutannya mengatakan, PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesumarelaan, kemandirian, kesatuan, keneteralan dan kesemestaaan.

"Sampai saat kni PMI telah berada di 34 daerah tingkat provinsi dan sekitar 408 PMI cabang tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia," kata Septinus.

Sebagai organisasi kemanusiaan di Indonesia, PMI telah menorehkan perubahan-perubahan dalam menjakankan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.

PMI merupakan salah satu aset bangsa dan negara yang perlu di jaga dan dikelola dengan cara profesional, amanah, netral dan mandiri.

Diantara bertumbuh kembangnya organisasi kemanusiaan lain, PMI terus dituntut untuk berada di garis terdepan di bidang penanganan bencana, pengelolaan darah dan ikut serta dalam menangani tugas kemanusiaan lainnya.

"PMI harus tetap menjadi mitta strategis pemerintah dan menjadi mitra yang saling bermanfaat bagi lembaga lainnya," Ungkapnya.

Sementara Ketua PMI Provinsi Papua Zakeus Degei menjelaskan, pelantikan ini berdasarkan konsolidasi PMI Provinsi di seluruh Papua, dimana salah satu PMI yang tidak aktif hampir 3 tahun lebih adalah Mimika.

Sehingga baginya, ini merupakan salah satu program dalam rangka konsolidasi di tanah Papua tentunya dalam rangka mendukung kerja kerja kemanusiaan di Provinsi Papua.

"PMI dalam pandangan masyarakat hanya mengurusi darah, tapi sesuai dengan tugas, PMI juga melaksanakan tugas kemanusiaan bagi masyarakat berdampak akibat konflik senjata, " jelasnya.

Selain itu, tugas berikutnya adalah PMI berperan aktif menyiapkan darah, mencari darah dan diserahkan ke rumah sakit melalui bank darah.

"Jadi PMI tidak berhubungan langsung dengan pasien namun dengan Unit Transfusi Darah (UTD) atau UGD di rumah sakit," ujarnya.

PMI juga memiliki kewenangan untuk menyiapkan relawan, menyiapkan pendidikan dan pelatihan. Ia berharap PMI Mimika bisa menyiapkan relawan handal.

Ia juga mengatakan bahwa PMI di luar Papua menjadi sangat berkembang dan besar karena didukung oleh pihak swasta.

"Semoga kepengurusan yang baru dilantik bisa diperhatikan juga ada dukungan oleh pihak perusahaan di sini. Kami juga berharap pemerintah bisa membantu dan membuka ruang bagi PMI," harapnya. (Shanty)

Akhirnya Stok Obat Malaria Di Mimika Sudah Ada, Stok Tersedia Hingga 3 Bulan

Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Marselino Mameyau

MIMIKA, BM

Stok obat malaria DHP atau yang biasa dikenal dengan obat biru saat ini sudah kembali tersedia di setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Kabupaten Mimika.

Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Marselino Mameyau saat ditemui pada hari Senin (8/8/2022) di ruang kerjanya mengatakan, stok obat malaria tersebut sudah tiba sejak awal Agustus lalu.

"Terkait dengan obat malaria yang beberapa bulan terakhir ini kosong, kemarin tanggal 1 Agustus 2022 itu telah tiba stoknya di Mimika. Jumlah stok yang masuk itu sebanyak 58.500 tablet. Itu obat biru atau DHP," ujarnya.

Marselino menyampaikan, dari jumlah yang didatangkan, sebagian besarnya telah didistribusikan oleh pihaknya ke setiap faskes.

"Kami sudah distribusikan ke puskesmas-puskesmas di kota, pesisir, dan pegunungan serta klinik-klinik. Jadi sekarang stok tersisa 25.290 tablet. Sementara yang sisa ini ada di gudang farmasi," jelasnya.

Lebih lanjut Marselino mengatakan bahwa jumlah stok obat malaria yang ada saat ini diperkirakan bisa bertahan selama 2-3 bulan.

"Tapi kami juga pastikan ke depan ini akan aman, maksudnya akan lebih cepat dikirim ke sini bila ada permintaan lagi," terangnya.

Dengan sudah adanya stok obat tersebut, Marselino berharap dan mengimbau kepada masyarakat agar segera berkunjung ke faskes terdekat apabila merasakan gejala malaria.

"Kalau masyarakat merasa kurang sehat seperti demam, menggigil dan sebagainya segera ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksa darah. Bila positif malaria, bisa diberikan obat biru karena saat ini obat biru sudah tersedia di setiap fasilitas kesehatan, baik di kota, pesisir, maupun di pegunungan," pungkasnya. (Ade

Percepat Progres, Dinas Kesehatan Lakukan Analisis Situasi Stunting Di Mimika

Foto bersama para peserta kegiatan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika terus berupaya menekan pertumbuhan kasus stunting di Mimika. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menggelar pertemuan analisis situasi stunting.

Pertemuan ini dilangsungkan di Hotel Grand Tembaga, Kamis (4/08/2022) dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais.

Ketua panitia Lenni Silas, SKM,M.Kes mengatakan, tujuan umum dilaksanakannya analisis situasi ini adalah untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program atau kegiatan yang diprioritaskan alokasinya.

Juga untuk menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitive serta untuk menentukan lokus Pertecepatan Penurunan Stunting tahun berikutnya.

Katanya, output analisis situasi ini meliputi rekomendasi kebutuhan program atau kegiatan yang masih perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

"Hal ini untuk memastikan akses rumah tangga 1.000 HPK dan rekomendasi kebutuhan penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam sinkronisasi program atau kegiatan maupun koordinasi antara distrik dan desa dengan dukungan distrik guna focus pada percepatan penurunan stunting tahun 2023," ungkapya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais dalam sambutannya mengatakan, bahwa program pencegahan dan penurunan sunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevelasi stunting dalam wilayah kabupaten/kota.

"Program dan praktik layanan analisis situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga," ujarnya.

Dijelaskan, hasil analisis merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga seribu HPK (Hari Pertama Kehidupan) termasuk menjadi rekomendasi untuk menentukan lokus percepatan penurunan stunting di tahun yang akan datang.

"Analisis ketersediaan program dan manajeman layanan dilakukan untuk mengidentifikasi program kegiatan pokok seperti, kesehatan ibu dan anak (KIA) program perbaikan gizi masyarakat, program air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perlindungan sosial yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota termasuk DAK, APBDES dan Dana Desa,” jelasnya.

Paulus mengatakan, analisis situasi dan pemetaan diharapkan dapat memberikan informasi guna membuat keputusan strategis dalam hal memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola OPD bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi, memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gizi terintegrasi.

"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu pemerintah kabupaten dalam menentukan program/kegiatan yang di prioritaskan alokasinya dan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gisi spesifik maupun sensitive" tutup Dumais. (Shanty)

Top