Politik & Pemerintahan

Politisi Partai Nasdem : Saya Akan Perjuangkan SD Inpres I Kwamki Narama Menjadi Sekolah Unggulan


Anggota DPRD Mimika, Novian Kulla saat memberikan bantuan berupa uang tunai kepada salah satu guru SD Inpres I Kwamki Narama

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Novian Kulla akan memperjuangkan SD Inpres I Kwamki Narama menjadi salah satu sekolah unggulan.

Hal ini diungkapkan saat melaksanakan Reses I tahun 2023 di SD Inpres I Kwamki Narama, Jumat (10/02/2023).

"Reses kali ini berbeda dengan reses sebelumnya, karena saya datang kali ini memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pelaksanaan syukuran 4 ruang kelas,"ungkapnya.

Politisi dari Partai Nasdem ini mengatakan bahwa alasan memberikan bantuan di SD Inpres I Kwamki Narama karena ia dulu mengenyam pendidikan di sekolah ini.

"Saya tidak bisa buat banyak untuk sekolah ini, dan terkait dengan bantuan yang saya berikan ini tidak sebanding dengan guru-guru yang sudah berjasa banyak buat kami. Saya masih ingat baik guru-guru waktu masih sekolah disini, karena mereka punya sejarah dalam hidup saya," terangnya.

Sebagai anggota DPRD yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat khususnya di daerah pemilihan 4, Novian akan berusaha memajukan SD Inpres I Kwamki Narama menjadi salah satu sekolah unggulan.

"Karena Kwamki Narama ini ada di Kabupaten Mimika bukan di daerah lain. Saya salah satu anggota dewan yang selalu ngotot dan berjuang bagaimana untuk melihat pembangunan di sini, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya," ungkapnya. (Ignasius Istanto)

Warga Sampaikan Berbagai Keluhan Mereka di Reses Iwan Anwar

H Iwan Anwar saat memberikan bantuan sembako kepada salah satu Mama Papua 

MIMIKA, BM

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar daerah pemilihan (Dapil) II, H Iwan Anwar menggelar reses I masa sidang I tahun 2023 yang berlangsung di halaman Masjid Al-Azhar Kelurahan Koperapoka, Sabtu (11/2/2023).

Masa Reses ini juga sebagai pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi warga serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.

Anggota DPRD H Iwan Anwar mengatakan, Kegiatan reses ini berbeda dengan kegiatan kampanye, ini bukan kampanye.

"Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk berkampanye tetapi saya melaksanakan tugas fungsi saya sebagai DPRD di luar Kantor DPRD. Reses itu adalah anggota DPRD bertugas di luar dari Kantor DPRD," jelasnya.

Iwan mengatakan, bahwa dasar dari pelaksanaan reses ini adalah undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang fungsi kontrol DPRD.

Adapun, fungsi DPRD ada 3 yakni menyusun anggaran yang biasa diketahui dengan APBD, yang kedua adalah fungsi kontrol, artinya mengontrol pelaksanaan APBD di lapangan apakah sudah sesuai atau tidak.

"Misalnya Siapa tahu ada bangunan yang dikerjakan di luar dari pada RABnya. Jika ditemukan maka warga bisa melapor," ujarnya.

Fungsi ketiga adalah menjaring aspirasi apa yang perlu dibantu dan apa yang perlu diperjuangkan dalam pembahasan rancangan APBD tahun berikutnya.

Diketahui, sekarang ini DPRD oleh undang-undang di beri kewenangan yang namanya pokir (pokok pikiran). Pokir inilah yang akan diperoleh pada reses.

"Dalam pokir sebelumnya saya sudah pernah realisasikan sekalipun belum mengcover keinginan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Contohnya, Periode 2022 pokir dana hibah ia bantu alihkan ke masjid Al Azhar dan Masjid Babussalam. Tidak hanya masjid, namun juga membantu gereja.

Iwan berharap ada komunikasi timbal balik agar menjadi dasar untuk melakukan pokir di tahun berikutnya.

"Saya tidak bicara menjanjikan sesuatu tetapi bicara program. Kami adalah lembaga yang bermitra dengan pemerintah untuk melihat kebutuhan yang mendesak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Koperapoka Frengky Max Dolwala mengatakan, pemerintah mendukung kegiatan reses ini.

Reses ini sangat berguna karena anggota dewan langsung turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan.

"Jadi masyarakat bisa sampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti ke dinas-dinas terkait sesuai aspirasi," ungkapnya.

Dalam kegiatan reses tersebut warga Kelurahan Koperapoka menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari masalah sampah, drainase, jalan, lampu jalan dan lainnya.

Salah satu aspirasi datang dari H Usman yang mengeluhkan keamanan di sekitar masjid karena banyak orang mabuk yang kadang mengganggu jamaah.

Selain itu, ia juga meminta bantuan untuk merehab masjid Almanan di Pasar Sentral.

Selanjutnya, Ibu Eta yang mengeluhkan di wilayah Koperapoka belum ada pangkalan minyak tanah sehingga membuat warga selalu nebeng di pangkalan lain.

"Kita juga butuh lampu jalan dan sampah-sampah juga tidak boleh buang lagi di kali. Karena bisa sebabkan banjir," Kata Ibu Eta.

Sementara Udin meminta agar ada tempat pelatihan kerja untuk anak-anak yang menganggur supaya mereka ada kesibukan dan tidak mabuk-mabuk lagi.

Menyusul aspirasi dari Jamaah masjid yang meminta jalan yang ada di Koperapoka diperbaiki dan kalau bisa juga ada pembinaan terhadap anak-anak aibon.

Terakhir, Ketua RT Irfandi, minta drainase diperbaiki kembali dan kalau bisa drainase tertutup agar mencegah sampah tidak masuk yang akan mengakibatkan banjir.

Menjawab aspirasi warga, Anggota DPRD Iwan Anwar mengatakan, soal pangkalan minyak tanah nanti akan dikomunikasikan dengan komisi B karena dirinya dari komisi A.

"Terkait sampah saya rasa masalah sampah ini adalah persoalan kita bersama dan kesadaran bersama. Mungkin kalau bisa kelurahan buat aturan internal kelurahan supaya orang taat aturan. Kan ada motor sampah lalu kenapa harus buang di kali," Katanya.

Sedangkan, aspirasi warga yang lainnya pun nanti akan dibicarakan kembali bersama lurah dan dinas terkait. (Shanty Sang)

KPUD Mappi Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 6, Pj Gomar Tegaskan Komitmen Sukseskan Pemilu 2024


Foto bersama anggota KPUD dan Bawaslu dengan Pj Bupati Mappi, Michael R Gomar 

MAPPI, BM

Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 di Hotel Avista, Kamis (9/2/2023).

PKPU ini tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, DPRP, DPRD kabupaten kota dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Pj Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024 sudah di depan mata.

Oleh karena itu dibutuhkan gerakan yang cepat dan tepat untuk bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

Pj Bupati menerangkan, KPUD Kabupaten Mappi mengambil peran yang besar dalam upaya untuk mensukseskan Pemilu 2024.

"Namun perlu kita ketahui bersama bahwa KPUD tidak dapat bekerja sendiri sehingga butuh kerjasama yang baik dengan seluruh stake holder yang terlibat baik pemerintah daerah, Bawaslu dan dukungan penuh dari ketua-ketua partai politik dan juga tentunya dukungan keamanan dari TNI-Polri," ungkapnya.

Meurutnya, Pemilu yang akan kita laksanakan di 2024 nanti akan mengalami sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya khususnya pemilihan legislatif.

Hal ini di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 185 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menerbitkan PKPU 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ia mengatakan, penyelenggaraan kegiatan Pemilu serentak di Tahun 2024 ini telah mengambil langkah-langkah percepatan dalam hal persiapan tahapan pemilu.

"Untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Mappi, kami pun berkomitmen akan memberikan perhatian yang serius demi suksesnya pelaksanaan segala tahapan Pemilu. Diharapkan kepada kita semua agar menjadi paham dan mengerti tentang alokasi kursi tersebut," ungkapnya.

Gomar menyebutkan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk di pahami mengingat pemilu 2024 sudah di depan mata dan masih banyak hal yang harus dipersiakan secara bersama.

"Diharapkan dukungan dari seluruh stake holder, bahkan seluruh pimpinan partai untuk terlibat di dalamnya," ujarnya.

Pj Bupati menyebutkan, untuk memperlancar kerjasama dan koordinasi maka diharapkan agar KPUD dan Bawaslu Mappi melaporkan kepada Penjabat Bupati selaku pembina politik, setiap progres atau perkembangan secara periodik sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah selanjutnya.

"Kami percaya bahwa KPUD Kabupaten Mappi sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas dan seluruh kita yang ada saat ini bisa menyajikan pemilu serentak 2024 dengan kondisi baik, aman dan kondusif. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian di atas tanah Mappi ini,” tandasnya. ( Red)

Top