politik

Penyerahan berita acara usulan dari Ketua RT (kiri) ke Kepala Kelurahan Koperapoka (kanan) 

MIMIKA, BM

Kelurahan Koperapoka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 untuk realisasi tahun 2024.

Kegiatan dilangsungkan di Hotel Samumambo, Kamis (16/2/2023) dan dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paokuma.

Pada Musrenbang ini terdapat 189 usulan dari 13 RT. Rinciannya, untuk Bidang Ekonomi ada 36 usulan, Bidang Sosial Budaya (Sosbud) 75 usulan dan Bidang Fisik Prasarana (Fispra) sebanyak 78 usulan.

Usulan fisik diataranya berupa pembangunan pos peka, drainase, pengaspalan di lorong-lorong merupakan usulan yang mendominasi dalam Musrenbang Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru.

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paokuma mengatakan, Musrenbang kelurahan selama ini tidak ada.

Pihaknya sudah menganggarkan di tahun 2021 agar musrenbang kelurahan bisa diadakan namun karena masih covid sehingga baru terlaksana di tahun 2023 untuk 11 kelurahan wilayah Distrik Mimika Baru.

"Sudah 9 kelurahan yang laksanakan dan besok Jumat akan ada 3 kelurahan yang laksanakan. Harapan kami musrenbang perdana di Distrik Mimika Baru ini usulan-usulan yang dari RT-RT dan tokoh-tokoh bisa terakomodir di musrenbang kabupaten dan terealisasikan di tahun 2024," harap Dedy.

Dedy meminta kepada para RT jika ada kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan namun belum selesai bisa diajukan kembali.

Misalnya, jalan tailing dinilai kurang bagus dan mau dinaikkan agar di aspal, hal ini boleh dilakukan dengan sebutan  peningkatan jalan.

Selain itu, jika ada usulan drainase dengan panjang 100 meter maka pengusulannya harus di kali 2 karena drainase meimiliki 2 sisi.

"Jika lurah ingin kantor baru juga bisa diusulkan. Semenjak kami di Distrik Mimika Baru kami sudah bangun 4 kantor yakni Kantor Distrik Mimika Baru 2 lantai, Kelurahan Otomona 1 lantai, Kelurahan Perintis 1 lantai dan Kelurahan Koperapoka 2 lantai. Saya lagi berjuang juga untuk Kelurahan Pasar Sentral," ungkapnya.

Dedy berharap, semua kelurahan bisa memiliki kantor baru. Sebab menurutnya, bangunan mencerminkan kepribadian. Sebab bagaimana pemerintah mau melayani masyarakat jika sarana prasarana hanya begitu saja.

"Harapan kami semua program yang disampaikan hari ini bisa terjawab dan itu saya akan berusaha," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kelurahan Koperapoka, Frengky Max Dolwala mengatakan, di Kelurahan Koperapoka ada 13 RT dan form usulan untuk masing-masing RT sudah berikan sebelumnya sehingga pada kegiatan Musrenbang ini tinggal perekapan.

"Kita punya usulan berdasarkan bidang yakni Bidang Ekonomi sebanyak 36 usulan mulai RT 1 sampai RT 13, Bidang Sosial Budaya (Sosbud) sebanyak 75 usulan dan bidang Fisik dsn Prasarana (Fispra) sebanyak 78 usulan," Jelasnya.

Katanya, Ini masih usulan sementara karena belum ditambah dengan usulan sekolah, pustu dan rumah ibadah yang baru disampaikan.

Menurutnya, jika dilihat dari yang paling urgent adalah usulan drainase karena sampai sekarang kalau hujan di dekat Pin Seluler Koperapoka jalan sudah tertutup air.

Tidak hanya itu, bahkan di dekat sekolah yakni SD Inpres Koperapoka dan SDN 3 jika hujan maka akan banjir di halaman sekolah.

Frengky mengaku, bahwa Musrenbang ini sangat penting, selain ada pokir dari dewan tapi musrenbang juga penting karena berjalan berdampingan.

"Kalau ada program dari OPD itu kadang mereka tidak turun ke lapangan melihat kebutuhan masyarakat, jadi musrenbang ini sangat penting. Sebab, masyarakat kalau ada kelurahan akan lari ke RT. Sehingga dengan musrenbang maka usulan dari RT adalah usulan dari warganya juga,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana reses I masa sidang I oleh Anggota DPRD Mimika dari Partai Gerindra, Tanzil Asharie, di RT 02 Kompleks Wowor, Kelurahan Kwamki Baru, Senin (13/2/2023)

MIMIKA, BM

Anggota DPRD Mimika dari Partai Gerindra, Tanzil Asharie, menggelar reses I masa sidang I bersama warga RT 02 Kompleks Wowor, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah, Senin (13/2/2023).

Pada pelaksanaan reses tersebut, Tanzil berhasil menjaring berbagai aspirasi yang selama ini menjadi keluhan utama warga Wowor.

Mulai dari kondisi jalan yang sudah tampak begitu parah sejak lama, penerangan jalan masuk kompleks yang hingga kini masih gelap, masalah banjir, hingga kebutuhan akan lowongan kerja dan pangkalan minyak tanah.

"Padahal kita di sini adalah salah satu RT yang tertua, kompleks yang tertua, tapi sampai sekarang kami seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah," keluh Ketua RT, Amram Pohwain.

"Jalan masuk itu sudah lama sekali tidak pernah diaspal. Tidak ada penerangan sampai terjadi banyak korban pemalakan dan akhirnya kompleks kami ini yang malah dicap sebagai kompleks kejahatan," imbuhnya.

Sementara itu, Roni Tuatubun, salah satu warga mengungkapkan bahwa setiap tahun Kompleks Wowor pasti selalu dilanda banjir.

"Terus terang saja, kami warga di sini setiap tahun kami tenggelam. Sampai saya sudah pernah menyurat ke DPR, Dinas PU, Dinas Sosial, tapi hingga detik ini tidak pernah ditindaklanjuti," ungkapnya.

Akibat dari banjir dan jalan yang masih rusak, lanjut Roni, beberapa kali ada ibu hamil yang akhirnya terpaksa melahirkan di rumah karena tidak dapat dilarikan ke rumah sakit.

"Menurut saya itu adalah satu peristiwa yang sangat memalukan untuk pemerintah," ujarnya.

Adapun Matias Tanlain yang mewakili pemuda-pemudi Kompleks Wowor meminta agar pemerintah dapat menekan pihak kontraktor dan perusahaan yang ada di Mimika agar tidak merekrut karyawan dengan melihat suku, agama, ras, atau kompleks.

"Kami anak-anak muda di kompleks ini sangat banyak. Kami punya potensi besar. Tetapi lamaran kami selalu ditolak karena kami tinggal di Kompleks Wowor yang katanya jahat ini," tukas Matias.

"Jadi ini catatan untuk perwakilan pemerintah yang hadir di sini supaya menekan kontraktor-kontraktor dan perusahaan yang ada di kabupaten ini. Di sini sarjana banyak, sarjana teknik, guru, tapi nganggur semua," tandasnya menambahkan.

Menanggapi apa yang telah disampaikan warga, Tanzil menyatakan bahwa dirinya akan selalu ada bersama-sama masyarakat Wowor untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang ada.

Dia juga berjanji sesegera mungkin mengadakan lampu-lampu jalan untuk penerangan di jalan masuk Kompleks Wowor.

"Untuk penerangan saya siap bantu. Kita sama-sama hitung berapa yang dibutuhkan. Kita pasang sama-sama agar secepatnya jalan masuk ini bisa terang dan bisa mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti pemalakan yang disampaikan tadi," kata Tanzil.

Sementara untuk pengaspalan jalan masuk Kompleks Wowor, Tanzil menyebutkan bakal ia perjuangkan di DPRD.

"Begitu juga dengan lapangan kerja dan pangkalan minyak tanah, saya akan perjuangkan itu dengan serius sehingga kompleks Wowor ini bisa setara dan sama dengan kompleks lainnya di Timika," ujarnya.

"Saya harap dukungan dari bapak ibu agar kita semua dapat bersama-sama menangani setiap persoalan yang dialami warga Wowor. Mari kita membangun Wowor dengan cinta," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam reses ini juga, seluruh warga masyarakat yang hadir turut diberikan sejumlah bantuan berupa sembako. (Endy Langobelen)

Dwi Cholifah, Kadispenda Mimika

MIMIKA, BM

Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun 2023 mengalami kenaikan. Walau naik, Bapenda optimis pendapatan daerah di tahun ini akan meningkat atau akan mencapai target.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendapatan terbesar selalu dari sektor tambang. Tetapi sektor-sektor lain seperti pajak restauran (salah satunya catering PTFI), dan perhotelan juga memberikan pendapatan yang cukup besar untuk PAD.

Dikatakan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah pendapatan dari sektor pertambangan ada dari beberapa sumber diantaranya dana bagi hasil, dana transfer, DBH Minerba, dan PBB Pertambangan.

“Tahun ini meningkat lagi, sepanjang produksi meningkat maka semua itu meningkat. Makanya kita berani pasang di angka Rp5,1 triliun itu berdasarkan data dan hitungan kita di tahun 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, PAD dan PBB-P2 ada peningkatan. PBB-P2 PTFI ada peningkatan dari Rp50 miliar di tahun 2022 menjadi Rp53 miliar di tahun 2023.

“Yang di luar Freeport tahun lalu kita realisasi Rp12 miliar jadi kalau bisa tahun ini bisa capai Rp15 miliar,” tuturnya.

Selain itu, kata Dwi, Plt Bupati Mimika sudah menyurat ke Dirjen Keuangan Kemendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemda Mimika dengan Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Perimbangan.

Pertemuan tersebut untuk melihat antara penetapan pendapatan dengan data yang ada di Bapenda karena selama ini PBB Pertambangan masih kurang.

"Kita diskusi bersama-sama kalau betul maka bisa menambah di perubahan,” ungkapnya. (Shanty Sang)