politik

Para pantarlih saat dilantik di lapangan eks pasar swadaya, Sabtu (18/2/2023)

MIMIKA, BM

Sebanyak 910 Peserta Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) resmi di lantik. Pelantikan tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas, yang berlangsung di lapangan eks Pasar Swadaya, Sabtu (18/2/2023).

Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika, Lukas Luli Lasang, mengatakan bahwa petugas Pantarlih adalah ujung tombak dari penyelenggaraan Pemilu 2024, sebab pantarlih bertugas untuk melakukan falidasi data, yang nantinya akan dipakai pada Pemilu.

"Untuk itu kami sangat mengharapkan integritas bapak ibu sekalian dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih," harapnya.

Lukas mengatakan, Pantarlih dapat melakukan falidasi pemilih dengan tepat, akurat dan dengan penuh rasa tangung jawab.

Menurutnya, petugas harus bekerja dengan teliti, dapat berkomunikasi dengan aparat kampung, distrik, kelurahan dan RT setempat, karena Pantarlih adalah salah satu pilar penting dalam menjalankan pemilu.

Sementara itu, Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Indra Ebang Olla dalam sambutanya mengatakan, Pantarlih merupakan kebanggaan bangsa karena telah mengambil peran untuk membantu negara demi kelangsungan bangsa dalam melanjutkan pemerintahan Republik Indonesia.

"Teman-teman sudah membantu negara untuk melaksanakan tugas negara, karena ruang lingkup teman-teman menyangkut data pribadi pemilih, jika berhubungan dengan data pemilih, berarti itu berurusan dengan data undang-undang dan pidana," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa barang siapa mengubah data seseorang maka akan berurusan dengan pidana dan undang-undang.  Indra berharap agar ikrar yang sudah ditandatangani oleh semua Pantarlih ini dapat menjalankan dengan sepenuh hati.

"Kita adalah penyelenggara Pemilu, suksesnya Pemilu bergantung pada kita, karena data itu adalah jantung pemilu, atau roh dalam pemilu itu, sebab tidak akan ada pencetakan surat pemilu tanpa data,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama dengan tamu undangan

MIMIKA, BM

Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2024. Sebanyak 66 usulan dihasilkan, untuk kemudian dibahas dalam Musrenbang tingkat distrik.

Kepala Kelurahan Otomona, Farida mengatakan, 66 usulan tersebut terdiri dari bidang fisik prasarana (Fispra) sebanyak 40 usulan program, bidang ekonomi 16 usulan program dan bidang Sosial Budaya (Sosbud) 10 usulan program.

"Sebanyak 66 usulan menjadi pembahasan dalam Musrenbang Kelurahan Otomona Tahun 2023 untuk direalisasikan di tahun 2024. Setelah, musrenbang kelurahan akan diteruskan ke tingkat distrik,”terangnya.

Farida mengatakan, dari 66 usulan ini ada usulan terkait perbaikan 3 jalan yang belum diperbaiki. Selain itu, warga juga meminta biaya honor kader posyandu, pembangunan posyandu dan pustu serta meminta dibantu modal usaha.

"Saya sangat berterima kasih kepada Kadistrik yang sudah banyak memberikan inovasi bahkan dukungan kepada kami. Dengan inovasi dari Kadistrik sehingga bisa membuat ada kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan yang pertama kali dilakukan," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini hanya dilakukan di tingkat distrik saja dan hanya akan dihadirkan beberapa perwakilan RT sementara di Kelurahan Otomona ada 11 RT.

"Saya harap musrenbang ini bisa berkelanjutan bukan hanya di tahun ini saja," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Distrik Mimika Baru, Melky Snae mengatakan, musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Selama ini diusulkan hanya dalam musrenbang tingkat distrik.

"Kami berharap di Kelurahan Otomona kita membuat perencanaan yang terencana, dan prioritas. Walaupun kelurahan ini berada dalam kota tetapi pasti ada masyarakat juga yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Program ini ada yang bisa terjawab dan tidak. Jadi, jika ada usulan yang belum terjawab maka jangan bosan-bosan untuk diusulkan lagi,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Perwakilan RT (Kanan) menyerahkan hasil usulan-usulan kepada Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktavina Naa (Kiri)

MIMIKA, BM

Guna memaksimalkan pembangunan, Pemerintah Kelurahan Dingo Narama menyelenggarakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musregbang) tahun 2023.

Kegiatan ini digelar untuk menjaring aspirasi dari masyarakat dan diadakan di Hotel Samumambo, Kamis (16/2/2023).

Kadstrik Mimika Baru, Dedy Paokuma dalam sambutannya berharap dalam musrenbang ini tiap RT dapat meyampaikan hal-hal kecil maupun besar yang ada di lingkungannya.

"Apapun itu disampaikan, asalkan jangan ada kepentingan lain di dalamnya. Tetapi mari kita sama-sama menyalurkan aspirasi ini sesuai dengan kebutuhan baik yang ada dalam RT, sekolah maupun rumah ibadah dan luasnya lingkungan Kelurahan Dingo Narama," Tutur Dedy.

Ia mengatakan, form yang sudah diberikan ke tiap RT agar dapat megakomodir program yang ingin disampaikan.

Dan kalaupun ada yang terlewatkan, lanjut Dedy, warga masih bisa usulkan ke kelurahan sebelum kelurahan menyerahkannya ke distrik.

"Jika ada usulan untuk rumah ibadah itu harus ada proposal yang diserahkan ke kelurahan dan kelurahan akan serahkan ke distrik," Ujarnya.

Dedy mengingatkan program yang disampaikan jangan sampai salah alamat, karena di Mimika ada beberapa nama jalan yang sama.

Contohnya, di Wanagon dan Timika Jaya ada nama jalan yang sama yakni Jalan mangga. Sehingga, saat usulan peningkatan jalan mangga yang diakomodir harus di Kelurahan Wanagon.

"Jadi, saya harap warga dapat perhatikan ini. Tentu kita harapkan juga usulan ini bisa terjawab di tahun 2024 nanti," Ungkapnya.

Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktavina Naa mengatakan, tiap RT rata-rata usulannya hampir sama yakni masalah drainase, lampu jalan, pos peka, honor RT, meubeler Posyandu, honor Posyandu dan lainnya.

"Semua ini merupakan usulan dari 12 RT yang ada di Kelurahan Dingo Narama," ujarnya.

Untuk pos peka, menurut Oktavina, baiknya ada 12 sesuai jumlah RT karena setiap RT luas wilayahnya berbeda-beda.

"Honor RT itu penting karena mereka juga makan dan minum dari honor tersebut. Jujur saja pelayanan kami di kelurahan dan RT itu gratis. RT keluarkan surat juga gratis," Kata Oktavina.

Oktavina mengaku, memang selama ini sudah ada honor RT per bulan yakni Rp1 juta, namun permintaan Ketua RT kalau bisa dinaikkan dan jangan diberikan per tiga bulan namun tiap bulan.

"Kan kita punya kebutuhan tidak mungkin tunggu sampai 3 bulan dulu," ujarnya.

Katanya, yang paling penting dari semua itu adalah usulan pembangunan Kantor Kelurahan Dingo Narama. Ia mengatakan, bahwa tahun ini sudah dilakukan pembangunan Kantor Kelurahan Koperapoka.

Oleh sebab itu, diharapkan tahun depan bisa diakomodir lagi untuk pembangunan Kantor Kelurahan Dingo Narama.

Ia juga memastikan, untuk urusan tanah tidak akan menjadi masalah karena merupakan milik kelurahan.

"Asalkan dibangun baru yang lebih memadai lagi karena pelayanan kami ada pelayanan Adminduk juga dan setiap harinya juga ramai. Kepala seksi dan staf kelurahan juga sudah terisi semua. Akhirnya staf dan kepala seksi harus gabung dalam satu ruangan kemudian dari Capil juga satu ruangan. Ini kan tidak memadai," ungkapnya.

Oktavina juga berterima kasih kepada pemerintah daerah karena secara perlahan telah memberikan perhatian di wilayah Kelurahan Dingo Narama.

Pasalnya, yang menjadi kendala di RT 9 yakni belakang sektoral akhirnya sudah terjawab yang mana jalannya sudah diaspal.

"Atas nama warga tentu berterimakasih kepada pemerintah karena yang jadi kendala selama ini di RT 9 yakni di belakang sektora sudah terjawab karena jalannya sudah di aspal," ujarya.

"Untuk usulan tahun ini, kami tidak minta diakomodir semua usulan, tetapi paling tidak ada beberapa usulan yang bisa diakomodir di tahun depan. Tetapi kalau bisa semua diakomodir itu lebih bagus lagi," ungkapnya. (Shanty Sang)