Kesehatan

Puskesmas Timika Dapat Stok 200 Rapid Tes Untuk Pelayanan Besok

Salah satu bentuk alat rapid tes yang selama ini digunakan

MIMIKA, BM

Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Timika barusan mendapatkan informasi bahwa mereka mendapatkan stok rapid tes sebanyak 200 buah dari Dinas Kesehatan.

Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Timika, dr Moses Untung kepada BeritaMimika, siang ini melaui telepon seluler.

"Kami sudah ajukan permintaan dan informasi terakhir, PKM Timika mendapat stok Rapid Test 200 buah, untuk pelayanan besok. Ini sangat menjawab ketiadaan rapid tes di puskesmas kami saat ini," ungapnya melalui telepon.

Dokter Moses Untung mengakui bahwa saat ini mereka kehabisan stok rapid tes. Yang tersisa hari ini (Kamis-red) hanya 8 alat rapid tes namun itu diperuntukan khusus bagi pasien terkonfirmasi reaktif atau pasien positif rapid pada pemeriksaan pertama.

"Hari ini kami tempelkan pengumuman karena sejak kemarin kami kehabisan alat rapid. Kemarin kami pakai 30 alat rapid yang sebenarnya untuk pasien yang reaktif. Artinya setelah pemeriksaan pertama dia reaktif maka 10 hari kemudian dia akan mengikuti rapid ke dua. Tapi kemarin banyak warga yang butuhkan sehingga terpaksa kami pakai," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pasien reaktif pada pemeriksaan pertama wajib mengikuti pemeriksaan kedua dan mereka dikategorikan sebagai pasien pantauan.

"Rapid tes untuk mereka seharusnya tidak boleh digunakan tapi kemarin banyak yang diperiksa  sehingga terpaksa kita gunakan," katanya.

dr Moses Untung juga mengatakan bahwa sejak 22 Juni hingga 31 Agustus yang merupakan periode pertama, Puskesmas Timika telah menyetor retribusi sekitar Rp500 juta dari hasil pemeriksaan rapid tes.

Berdasaekan data rekap pemeriksaan, pada Juni sebanyak 499 orang melakukan rapid tes di Puskesmas Timika. Bulan Juli 808 orang, Agustus 378 dan September 160.

"Oktober belum direkap dan sejauh ini rata-rata hanya untuk pemantauan," ujarnya.

Selama periode pertama, sesuai Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Tes Covid-19 pada Puskesmas di Mimika, ada yang berbayar ada yang tidak.

"Jadi hampir setengah pelaku perjalanan tidak berbayar misalnya pelajar, mahasiswa, TNI Polri, pegawai dan lainnya. Jumlah berbayar dan tidak berbayar hampir seimbang," terangnya.

Sepanjang periode pertama, rata-rata tiap hari PKM Timika melakukan pemeriksaan rapid tes terhadap 50 orang warga Mimika yang rata-rata merupakan pelaku perjalanan.

"Pelaku perjalanan di Timika kalau digabungkan rata-rata sehari itu ada 500-1000 pelaku perjalan. Bisa bayangkan bagimana kebutuhan kita terhadap rapis tes. Untuk periode kedua saat ini peningkatan sebenarnya juga tidak terlalu beda jauh termasuk dengan pemberlakukan harga rapid tes 75 ribu karena kemarin kita lakukan rapid kepada 30 orang," jelasnya.

Terkait dengan penerapan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020, di lingkungan puskesmas baru mulai diberlakukan pada hari ini, termasuk di PKM Timika.

"Pejabat teknis dalam hal ini kan Dinas Kesehatan dan secara resmi baru dirilis hari ini ke puskesmas, tapi pemberlakuan tarif rapid 75 ribu sudah kami laksanakan sejak kemarin. Jadi yang rapid sebelum hari kemarin pakai tarif lama yakni 600 ribu sehingga tidak ada pengembalian atau kwitansi mereka ditukar kembali," tegasnya.
(Ronald)

Mesin PCR di RSUD Mimika Rusak, Hasil Swab Dikirim ke Jayapura dan Kuala Kencana

Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold Ubra mengaku bahwa mesin Polymerade Chain Reaction (PCR) di RSUD mengalami kerusakan sejak satu minggu terakhir.

Karena kerusakan tersebut maka spesimen yang ada terpaksa harus di kirim ke Jayapura dan Klinik Kuala Kencana.

"Mesin PCR sejak hari Kamis atau Jumat itu mengalami kerusakan di RSUD sehingga RSUD saat ini belum bisa melakukan pemeriksaan spesimen," tutur Kadinkes Reynold Ubra saat diwawancarai di Hotel Grand Mozza, Selasa (20/10).

Untuk mengatasi hal ini, kata Reynold, Dinas Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan Klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Provinsi Papua.

Sehingga, spesimen dari RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat (RSMM) dan Tim Swab Dinas Kesehatan ada yang dirujuk ke Klinik Kuala Kencana dan Labkes atau Puslitbang dengan batas maksimal 30 spesimen per hari.

"Hal ini dilakukan agar hasil test PCR bisa cepat keluar terutama bagi kontak-kontak erat yang dijaring dan bukan dari kasus yang datang ke rumah sakit,"tutur Reynold.

Katanya, jika bergejala maka akan langsung di swab dan di kirim ke Jayapura namun untuk kontak erat dari kasus terjaring maka akan dijaring dengan rapid test anti gen.

Di Provinsi, lanjut Reynold, saat ini jumlah waiting list ada sekitar 3.000 spesimen yang harus diperiksa namun sayangnya sehari mereka hanya dapat melakukan pemeriksaan 30 spesimen saja.

"Padahal di sini kita runingnya sudah lebih dari 400 spesimen per hari dari 2 modalitas pemeriksaan Klinik Kuala Kencana maupun RSUD," tuturnya.

Dikatakan, Klinik Kuala Kencana setiap hari melaporkan kasus, tetapi hampir sebagian besar dari 400 spesimen itu 30 dari RSUD, RSMM dan dari Dinkes Mimika sisanya dari Tembagapura.

"Saat ini mesin PCR nya sedang diperbaiki (mesin PCR-Red), mudah-mudahan bisa secepatnya selesai karena alatnya mesti dipesan dari luar negeri," ungkapnya. (Shanty)

Distrik Wania dan Mimika Timur Jauh Jadi Penyumbang Kasus Stunting Tertinggi di Mimika

Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menandatangani berita acara komitmen pemda dalam mencegah stunting di Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menetapkan dua distrik yakni Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur Jauh yang mana dari 2 distrik tersebut ada 4 kampung yang menjadi lokasi khusus (Lokus) stunting.

Penetapan empat kampung pada dua distrik tersebut dilakukan karena menjadi penyumpang kasus stunting tertinggi di Kabupaten Mimika.

Empat kampung tersebut yakni, Kampung Nawaripi dan Mawokauw Jaya di Distrik Wania hampir 25 persen kasus dan Kampung Fanoma dan Omawita di Distrik Mimika Timur Jauh menyumbang 35 persen kasus.

Melihat tingginya kasus stunting di Mimika maka Dinkes Mimika melaksanakan kegiatan rembuk stunting strategi konvergensi penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Mimika yang dihadiri Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Moza, Selasa (20/10/2020).

Pada kegiatan ini, juga disepakati penandatangan berita acara komitmen Pemda Mimika dalam pencegahan stunting di Mimika oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Forkopimda dan Pimpinan OPD.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan penyebab utama stunting di empat kampung ini terdiri dari beberapa faktor yaitu pertama, aspek intervensi spesifik yang lebih mengarah pada faktor akses pelayanan kesehatan yakni preventif dan kuratif.

Pelayananan kesehatan di empat kampung ini dimana seharunya remaja putri menerima tablet besi, ibu hamil yang menerima layanan antenatal care sampai bersalin dan kemudian intervensi pemberian ASI pada Baduta dan Balita itu masih rendah.

"Jadi pelayanan kesehatannya lebih fokus kepada upaya kuratif. Kemudian, penyebab tidak langsung atau intervensi sensitif yaitu akses atau ketersediaan air bersih, air minum dan sanitasi juga menjadi masalah. Intervensi ini menjadi persoalan yang sangat mendasar yang kemudian merambah pada tingginya penyakit lain seperti diare, TBC dan penyakit kulit,"tutur Reynold.

Sedangkan, faktor kedua yaitu lingkungan khususnya lingkungan pendidikan, dimana masyarakat khususnya orang tua belum diintervensi terkait pentingnya gizi bagi anak. Intervensi tentang hal ini di kampung-kampung hampir tidak ada.

Faktor ketiga adalah akses pangan bergizi. Keberlanjutan dari pangan bergizi belum tersedia secara baik pada empat kampung tersebut.

“Kita tahu ada beras raskin, kan tidak mungkin untuk mendapat makanan yang bergizi hanya dengan beras. Dan faktor terakhir adalah faktor jaminan sosial, dimana dari jaminan sosial terlihat bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan Jamkesda kepada JKN-KIS dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun yang menjadi permasalahan adalah Bantuan Pangan Non Tunai,"tutur Reynold

Jadi, kata Reynold, masalah stunting di Mimika itu secara kompleks dan harus memang diselesaikan secara bersama-sama. Pelayanan kesehatan akan mengambil fungsinya, dinas terkait dan unsur lainnya juga harus terlibat. (Shanty)

Top