kesehatan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menandatangani komitmen bersama distrik bebas malaria

MIMIKA, BM

Hingga tahun 2022, Kabupaten Mimika masih menjadi penyumbang 40 persen kasus malaria secara nasional.

Melalui momentum Hari Malaria Sedunia, Senin (25/4), Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengelimasi malaria tahun 2026.

Hal tersebut dikatakannya pada acara peringatan Hari Malaria Sedunia yang berlangsung di Kantor Distrik Wania, Senin (25/4).

Ketua Panitia kegiatan, Ridwan dalam laporannya mengatakan, hari malaria sedunia diperingati setiap tanggal 25 April setiap tahun, sebagai bentuk bersama memerangi penyakit menular tersebut.

"Peringatan ini juga sebagai momentum membangkitkan semangat bersama dalam memerangi malaria di Indonesia untuk mencapai eliminasi tahun 2030,”tutur Ridwan.

Diketahui, Kabupaten Mimika melalui Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2019 sudah membuat target eliminasi malaria tahun 2026. Namun tercatat, malaria setiap tahun masih.

Berdasarkan data, Kabupaten Mimika adalah penyumbang 40 persen kasus nasional dari total kasus 280 ribu kasus tahun 2021.

Sementara laporan Dinas Kesehatan kasus malaria tahun 2021 sebanyak 119.167 kasus, indisiden 400 kasus per 1000 penduduk dan 25 persen diantaranya mengenai anak-anak dan ibu hamil.

Ridwan mengatakan, penyakit malaria berdampak luas terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, ambortus pada ibu hamil, gangguan kecerdasan dan bahkan kematian.

Berdasarkan hal tersebut, penanganan malaria wajib menjadi perhatian serius dari berbagai pihak melalui kampanye eliminasi secara masif.

"Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja menuju eliminasi malaria 2026 di Mimika serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam penanggulangan pencegahan malaria di Mimika,” ujarnya.

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini tidak lain tujuannya satu yakni bagaimana semua berperan aktif untuk menurunkan malaria.

Perusahaan besar harus memberikan kontribusi juga dalam penurunan malaria. Pihak distrik, lurah dan RT diminta terus mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar ikut menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penularan malaria.

"Kita harus bekerja keras untuk turunkan 40 persen kasus malaria secara nasional yang mana disumbangkan dari Mimika. Kita harus sanggup,” kata Wabup John.

Penanganan malaria tidak hanya dapat dilakuan melalui penyemprotan berkala namun yang terpenting adalah harus dicegah. Pencegahan harus dimulai dari rumah.

Wabup John berharap, penanganan malaria tidak hanya menjadi peran Dinas Kesehatan maupun lembaga malaria, namun semua pihak harus berkonsentrasi mencegah malaria karena penyakit ini juga menyebabkan adanya penyakit lain.

Di moment hari malaria ini, Wabup John mengajak semua pihak bersama-sama memiliki tekad dan inovasi untuk mengeliminasi malaria pada 2026.

“Kita bersama harus punya inovasi buat malaria ini tereliminasi,” ucapnya.

Tambahnya, hingga tahun 2022 masih banyak kasus malaria yang terjadi, dan rata-rata di wilayah Kota Timika. Ia berharap, semua pihak haru berkomitmen untuk menurunkan kasus malaria.

“Jangan Pak Reynold sebagai kepala dinas kesehatan saja yang setengah mati urus ini, semua kita punya peran untuk eliminasi malaria,” ungkapnya.

Menegaskan kembali pernyataan Wabup John, Kepala Distrik Wania Richard Wakum mengatakan, perkembangan kasus malaria di Kabupaten Mimika bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan kader malaria tetapi tanggungjawab semua pihak.

"Hari ini saya undang tokoh masyarakat karena merekalah penyambung untuk menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana kita harus hidup sehat dan bersih," Ujarnya.

Dikatakan, Distrik Wania sangat gencar memerangi malaria dan stanting. Dengan kerja sama semua pihak maka kasus stunting di Distrik Wania menurun.

"Saya mengajak kepada lurah dan kampung untuk menyampaikan kepada setiap ketua RT yang ada untuk menjaga lingkungan selalu bersih," Ungkapnya.

Manager Economic Development PT Freeport Indonesia, Yohanes Bewahan mengungkapkan bahwa PTFI terus berkomitmen untuk menjaga kesehatan baik karyawan maupun masyarakat di sekitar operasional area kerja.

Sementara dalam rangka hari malaria ini, Freeport mengajak masyarakat untuk menghindari gigitan nyamuk dan terus menjaga kebersihan lingkungan agar penyakit ini bisa dieliminasi secara bersama.

Kepada masyarakat Ia berpesan, jika merasakan gejala malaria segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan baik yang disediakan pemerintah maupun PTFI.

"Obat yang diberikan itu pasti sudah diperhitungkan sehingga diharapkan agar minum sampai tuntas. Kita punya semboyan bahwa kita bekerja sama untuk mengelimasi malaria baik yang ada di Kabupaten Mimika maupun secara nasional tahun 2030,”ungkapnya.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama distrik bebas malaria menuju eliminasi Tahun 2026.

Kegiatan Hari Malaria Sedunia tahun ini mengusung tema "Ciptakan Inovasi Capai Eliminasi Dan Wujudkan Indonesia Bebas Malaria".

Pada peringatan kali ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya tarian oleh siswa SMP Kristen Arastamar Timika dan fashion show oleh anak-anak asli Papua dari Amungsa Managemen Fashion Kids.

Ada juga tampilan drama tentang pencegahan dan pengobatan malaria oleh mahasiswa Jurusan Keperawatan, Kebidanan dan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura Prodi Mimika. (Shanty)

Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Pemberhentian pegawai honorer di lingkup Dinas Kesehatan yang sempat menuai protes sejak 1 April lalu kini telah ada solusinya.

Terbaru, Dinas Kesehatan telah mengusulkan sebanyak 256 tenaga kesehatan untuk kembali berkontrak atau dipekerjakan kembali.

Sebelumnya dari 800 tenaga honorer yang diterima untuk kontrak dikontrak kembali hanya 500-an tenaga honorer sementara 367 tidak diperpanjang.

Namun kini dari 367 tersebut, sebanyak 256 orang diusulkan kembali untuk menandatangi kontrak baru.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold R Ubra saat ditemui mengatakan, Dinkes dan Puskesmas sudah membicarakan terkait pemberhentian tenaga Kesehatan non ASN dan telah disepakati untuk dilakukan rasionalisasi.

Menurut Reynold Ubra, hal ini juga telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Mimika, Michael R Gomar.

"Saya sudah arahkan untuk mereka menunggu sampai ada SK baru. Setelah di setujui oleh ketua TAPD, nama sudah tertulis surat kontrak atau surat keputusan baru dan mereka langsung kerja," ungkapnya.

Menuruy Reynold, hal ini dilakukan karena pihaknya ingin menjaga keselamatan pegawainya. Seperti pada saat kecelakaan kerja termasuk perjalan datang dan pulang, ataupun resiko-resiko lain yang terjadi di tempat kerja.

"Atapun, bisa saja saat melayani pasien ada sesuatu yang tidak diinginkan dengan pasien siapa yang mau bertanggungjawab?. Jadi dasar kerja kita adalah kontrak dan itu merupakan dasar hukumnya," jelasnya.

"Selain itu, ada hal-hal lain yang harus kami lengkapi dari kontrak kerja itu. Contohnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam kontrak kerja itu perlu kami lengkapi terkait dengan jaminannya, seperti jaminan kesehatan JKN-KIS dan jaminan Ketenagakerjaan," tutur Reynold.

Selain itu, Dinkes juga harus melakukan validasi terkait dengan STR tenaga kesehatan dan surat kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Mimika.

Reynold menjelaskan, SK tertanggal 1 April 2022 yang diakomodir 588 orang. Pihaknya kini telah menambahkan 256 nakes dengan catatan ada tenaga Kesehatan yang belum memiliki STR, jumlah sekitar 46 orang.

"Bagi mereka kami beri kesempatan sampai 3 bulan untuk melengkapi semua syarat-syarat karena itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi di era jaminan kesehatan nasional. Apa lagi Pemda Mimika telah menginvestasi atau menggabungkan dana APBD lebih dari Rp 6 miliar untuk program jaminan kesehatan nasional," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan karena sering menjadi temuan oleh BPK bahkan ada pinalti sehingga dananya tidak dihitung sebagai penanganan kesehatan.

"Sebenarnya langkah-langkah kami tidak berorientasi kepada tenaga kesehatan tetapi yang terpenting adalah berorientasi terhadap kepuasan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan pelayanan kesehatan sehingga konsentrasi kami adalah melakukan rasionalisasi ini di Puskesmas," ungkapnya. (Shanty)

Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

256 honorer tenaga kesehatan yang diusulkan kembali oleh Dinas Kesehatan untuk kembali bekerja, telah diterima Pemda Mimika.

"Hari ini kita sudah terima kembali usulan yang disampaikan dari para kepala Puskesmas melalui Dinas Kesehatan. Jumlahnya sekitar 256 nakes yang mereka usulkan kembali," ungkap Sekda Mimika, Michael R Gomar di Mayon, Senin (25/4/).

Berdasarkan usulan ini, tim pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kinerja para honorer.

"Diantara yang diusulkan memang sebagian besar adalah tenaga kesehatan yang lama. Tetapi kami juga harus pastikan lagi apakah kinerja mereka baik sehingga dilanjutkan kontrak kerja atau tidak, ataukah ada penilaian khusus dari kepala puskesmas terhadap kinerja mereka selama ini" jelasnya.

Gomar mengatakan penilaian kinerja atau assessment kepada honorer tenaga kesehatan adalah kewenangan dari kepala puskesmas yang kemudian diusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

"Selanjutnya Dinas Kesehatan melalui kepala dinas yang akan membagi dan mendistribusikan tenaga kesehatan itu sesuai dengan jumlah PKM yang ada di Kabupaten Mimika" terangnya.

Sekda mengingatkan bahwa pendistribusian 256 nakes ini harus dilakukan secara merata sehingga jangan sampai ada penumpukan di puskesmas.

"Misalnya seperti di Puskesmas Wania yang kami dapati dalam data distribusi nakes, ternyata di sana ada 70-an pegawai honorer sementara jumlah PNS sekitar 40-an," ungkapnya.

"Distribusi nakes harus merata hingga ke Puskesmas di Mapar, Tapormai dan Ipaya serta puskesmas lainnya. Tenaga kesehatan yang sudah lama bekerja, sebagian juga harus ditempatkan di sana sehingga saling mendukung dalam melakukan pelayanan," terangnya. (Ade)