kesehatan

Kepala Lapas Timika, Marthen Rake

MIMIKA, BM

Pemerintah daerah terus gencar melalukan vaksinasi terhadap masyarakat, namun masih ada kelompok masyarakat yang belum divaksin yakni warga binaan Lapas Timika.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Timika, Marthen Rake Palinoan saat ditemui di Hotel Horison Diana, Kamis (31/3) mengatakan, 20 persen warga binaanya belum mengikuti vaksinasi karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

"Baru 80 persen dari 320 warga binaan yang ada di Lapas Timika yang sudah menerima vaksin pertama dan kedua. 20 persen sisanya karena tidak punya identitas atau KTP," kata Marthen.

Penyebabnya karena terkendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ada juga yang tidak memiliki nomor telepon yang harus dilampirkan dalam form vaksinasi. Hal ini karena di Lapas tidak diperbolehkan membawa HP.

"Agar semua warga binaan bisa mendapatkan vaksin maka kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk membantu pengurusan e-KTP bagi warga binaan," ungkapnya.

Ditanya apakah kapasitas Lapas masih mencukupi, Marthen mengaku masih layak dan cukup, meskipun jumlah tahanan mencapai 320 orang.

“Kapasitas masih mencukupi, kalau kita bandingkan dengan lapas di luar Papua, kita masih layak. Ruangan untuk anak di bawah umur juga tersedia. Sebenarnya sudah ada lapas tersedia di Keerom, tapi kami terkendala biaya pemberangkatan ke sana. Untuk anak di bawah umur, jumlahnya tidak sampai 10 orang dan rata-rata karena kasus narkoba,”tutupnya. (Shanty)

Kepala Dinas Kesehatan Reynold Ubra dan Direktur Utama UPN Satya Graha Utama usai melakukan penandatangan dokumen kerjasama 

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika terus melakukan inovasi di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di daerah terpencil.

Pada awal 2022, Dinas Kesehatan Mimika mulai menyiapkan layanan posyandu keliling yang akan menjangkau dataran tinggi tengah Papua.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra dalam keterangan tertulis yang diterima BeritaMimika.com, Minggu (27/3).

Reynold menjelaskan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan salah satu operator penerbangan lokal yaitu Unitrade Persada Nusantara (UPN) yang juga memiliki misi menyediakan layanan ambulans udara dan evakuasi medis.

Dokumen kerjasama Dinas Kesehatan Mimika dan Unitrade ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Reynold Ubra dan Direktur Utama UPN Satya Graha Utama di kota Timika, pada Sabtu lalu di Hotel Horison Ultima Timika.

Unitrade yang beroperasi di Papua sejak 2009 telah melayani masyarakat serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang logistik udara, termasuk mendukung pembangunan jalan, jembatan, dan bandara di dataran tinggi tengah Papua.

"Dokter terbang akan melayani lima Puskesmas di kawasan tersebut dan dijadwalkan melakukan penerbangan perdananya pada 28 Maret 2022," jelasnya.

Pelayanan tersebut, menurut Reynold, meliputi pendistribusian obat-obatan dan logistik bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pegunungan yang secara geografis sulit dijangkau melalui jalur darat.

Tambahnya, 'Dokter terbang' juga akan membantu mengangkut tim medis, termasuk perawat dan dokter, yang melayani masyarakat selama dua bulan, sebelum digantikan oleh tim lain.

"Program ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Dinas Kesehatan Mimika untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di daerah pegunungan terpencil," kata Reynold.

Reynold berharap kerjasama dengan Unitrade akan membuat program ini berjalan secara berkelanjutan.

“Selama dua tahun terakhir, kami fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan di 11 puskesmas di wilayah pesisir,” tambah Reynold.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Mimika juga telah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi yang kondusif bagi keberhasilan misi tenaga kesehatan yang akan melayani masyarakat.

"Kami Dinas Kesehatan Mimika juga secara bertahap menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, seperti perumahan bagi tenaga medis, serta air bersih, listrik, komunikasi, transportasi dan fasilitas lainnya, di dataran tinggi tengah Papua," ungkapnya. (Shanty)

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Mimika memprioritaskan pemberian vaksin Covid-19 kepada anak-anak usia 6-11 tahun dan 12-27 tahun dimulai Maret ini hingga November 2022.

Bukan hanya vaksin covid-19 namun dalam rentan waktu ini, pemberian vaksin lainnya seperti vaksin campak dan rubella, difteri dan tetanus untuk anak-ajak juga akan dilakukan sesuai jadwal.

Terkait vaksin Covid-19, untuk anak-anak usia 6-11 tahun, targetnya adalah 20.905 anak sementara vaksin untuk anak usia 12-17 tahun targetnya 14.345 anak.

Sejauh ini berdasarkan data capaian terakhir tertanggal 23 Maret, sebanyak 7.978 atau 38.16 persen anak usia 6-11 tahun telah diberikan vaksin pertama dan 3.595 atau 17,20 persen telah menerima vaksin kedua.

Sementara untuk anak usia 12-17 tahun yang telah diberikan vaksin pertama adalah 14.345 anak atau 53,19 persen dan vaksin kedua adalah 11.369 atau 42,15 persen.

"Vaksinasi anak 6-11 tahun tengah berjalan. Kami baru mendapatkan vaksin pfiser untuk anak 12-17 tahun. Minggu depan kami akan jadwalkan untuk dosis kedua dan booster atau dosis ketiga," ujar Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra.

Ia mengatakan anak-anak juga akan diberikan vaksin ketiga. Namun pemberian booster kepada anak-anak disesuaikan dengan syarat dan mekanismenya. Yakni, capaian dosis pertama harus telah mencapai 70 persen.

"Jadi kemungkinan kita lihat dari waktu capaian ini maka bisa saja booster nanti baru dapat diberikan pada pertengahan tahun untuk anak-anak," ungkapnya.

Reynold mengatakan bahwa tidak hanya pemberian vaksin kepada orangtua namun vaksin untuk anak-anak juga mendapat penolakan. Namun menurutnya, kondisi ini juga terjadi secara nasional.

Menurutnya hal ini merupakan tantangan yang harus dilalui. Dengan keadaan ini maka para tenaga kesehatan dituntut untuk bagaimana mengedukasi masyarakat.

"Saya sangat berharap orangtua tidak usah khawatir tentang pemberian vaksin kepada anak. Mekanismenya juga sama yaitu harus ada persetujuan dari orangtua dan pendampingan langsung dari orangtua," jelasnya.

Ubra kembali menjelaskan bahwa, pemberian vaksin kepada anak tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh baik di sekolah maupun di rumah. Ia berharap orangtua tidak khawatir tentang hal ini.

"Kenapa anak sekolah diberikan vaksin? Anak-anak imun mereka belum lengkap sehingga harus dibuat kekebalan yang dilakukan secara buatan, tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena anak sekolah ada dalam satu komunitas. Jika vaksin diberikan maka dampaknya akan terjadi kekebalan kelompok sehingga baik di sekolah maupun di rumah, mereka tetap utuh," jelasnya.

Agar semakin mengedukasi masyarakat, pada Senin nanti di sekretariat FKUB, Dinas Kesehatan akan melakukan rapat evaluasi bersama FKUB, ketua klasis gereja dan Dewan Mesjid Indonesia (DMI).

Reynold berharap evaluasi sekaligus sosialiasi dan edukasi ini akan semakin berdampak ke depan pada proses pemberian vaksinasi kepada anak, baik usia 6-11 tahun maupun 12-17 tahun. (Ronald Renwarin)