ekonomi pembangunan

Ilustrasi kapal Pelni saat berlabuh di Pelabuhan Pomako, Timika, Papua Tengah

MIMIKA, BM

PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) persero Timika mencatat jumlah penumpang pada arus balik sepanjang bulan Januari sebanyak 1.700 orang.

Kepala Pelni Timika, Rahmansyah Chaidir, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan penumpang yang keluar saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu.

"Kemarin kita pantau dari mulai arus balik, itu sekitar 1.700-an (penumpang) saja yang masuk. Tidak sampai yang kaya kemarin keluar pas Nataru itu sekitar 4.000-an penumpang," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/2/2023).

Rahmansyah menduga rendahnya jumlah penumpang yang masuk ke Timika disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang baik.

"Kalau saya lihat itu kemarin faktor cuaca. Imlek ini kan ngeri itu, kapal kita kemarin saja sampai terhambat di Agats hampir satu hari gara-gara cuaca buruk," tuturnya.

Kemudian faktor yang kedua, lanjut Rahmansyah, yaitu adanya dok rutin terhadap kapal favorit masyarakat yaitu kapal Tatamailau pada 30 Januari 2023 kemarin.

"Habis dari sini kemarin, dia putar ke Bitung, langsung masuk ke Makassar untuk dok rutin. Kapal itu kan favoritnya masyarakat, jadi mungkin penumpang masih menunggu dok selesai," jelasnya.

Kapal Tatamailau juga dikatakan sebagai kapal yang paling banyak mengangkut penumpang pada saat arus balik kemarin.

"Dia yang angkut arus balik itu juga cukup banyak dibanding kapal lainnya. Hampir 1.200 itu dia angkat. Kalau Leuser sama Sirimau tidak terlalu," sebutnya.

"1.700 penumpang itu kalau dilihat dari lokasi keberangkatan, penumpang rata-rata berasal dari Manado dan Tual," pungkasnya.

Sebagai informasi, KM Tatamailau akan selesai dok rutin pada akhir bulan Februari, sekitar tanggal 25. Sesudah itu, KM Leuser yang akan masuk dok. (Endy Langobelen)

Kepala KPP Pratama Timika, Ambar Atum Ari Mulyo 

MIMIKA, BM

Jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika, tahun 2023 dibebani target untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp3,978 triliun.

Target penerimaan tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-57/WPJ.18/2023.

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2023, sejumlah program telah disusun.

Kepala KPP Pratama TImika, Ambar Arum Ari Mulyo mengatakan, target yang ditetapkan ini mengalami peningkatan sebesar 17,05 persen dari target penerimaan tahun 2022. Realisasi Pajak Tahun 2022, Rp 3,812 Triliun atau capaian sebesar 112,16 persen dengan pertumbuhan positif 10,95 persen.

Untuk memenuhi target penerimaan tersebut, telah diidentifikasi beberapa tantangan beserta peluang sehingga menuntut strategi dan program kerja yang dinamis.

"Beberapa tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 antara lain basis penerimaan tahun 2022 yang tinggi, wilayah kerja yang sangat luas dengan beberapa wilayah yang cukup sulit untuk dijangkau, kondisi keamanan yang berpotensi menjadi tidak kondusif, serta kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian yang ditandai dengan adanya disrupsi rantai pasok global, tren penurunan harga komoditas, resesi global, serta kondisi geopolitik global yang belum membaik,"kata Kepala KPP Pratama TImika, Ambar Arum Ari Mulyo, Senin (30/1/2023).

Namun, menurut Ambar, terdapat beberapa peluang yang dapat menjadi pendorong tercapainya target penerimaan pajak tahun 2023, antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Mimika, baik aktivitas belanja masyarakat maupun aktivitas perdagangan, serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Secara garis besar, Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak KPP Pratama Timika akan dilaksanakan melalui tiga kebijakan prioritas yaitu, kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan yang mendorong terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela,"ujarnya.

Ambar mengatakan, Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas regional yaitu sektor Jasa Ketenagakerjaan, sektor Perdagangan, sektor Jasa Kesehatan, dan sektor Administrasi Pemerintahan atas belanja APBN/APBD.

Lebih lanjut kata dia, Penegakan Hukum melalui kegiatan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang memiliki risiko tinggi serta optimalisasi kegiatan Penagihan Pajak dengan melaksanaan penagihan aktif dan menggalakkan program pemblokiran, penyitaan aset sampai dengan tindakan pencegahan sebagai deterrent effect.

"Dalam rangka mendukung optimalisasi realisasi penerimaan pajak tersebut, diperlukan kegiatan pengendalian internal secara konsisten, berupa penguatan kanal Sistem Informasi Pengaduan sebagai sarana pencegahan pelanggaran disiplin pegawai, peningkatan Komitmen Integritas Pimpinan, serta pencanangan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK),"tuturnya.

Dikatakan, bahwa tahun 2023 juga menjadi target penyelesaian pemadanan (validasi) NIK menjadi NPWP sehingga akan menjadi fokus dalam pelaksanaan pelayanan kewajiban perpajakan kepada para Wajib Pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Timika.

Karena kata Ambar, kewajiban penyampaian SPT Tahunan semakin dekat, maka materi terkait pemadanan NIK-NPWP akan menjadi materi utama dalam pemberian informasi dan edukasi perpajakan utamanya untuk periode Januari-Maret 2023.

"Sudah merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara untuk bahu membahu dalam mewujudkan negara yang makmur dan berkeadilan. Salah satunya dapat dicapai dengan membangun pondasi keuangan negara yang kuat melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Karena itu, kami berharap seluruh insan yang ada di Kabupaten Mimika dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sadar pajak sehingga dapat membangun negara yang kuat sesuai tagline "Pajak Kuat Indonesia Maju"," Ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Kantor Pelni Cabang Timika, Rahmansyah Chaidir

MIMIKA, BM

Kepala Kantor Pelni Cabang Timika, Rahmansyah Chaidir mengatakan, Pelabuhan Poumako, Timika hingga saat ini tidak memiliki ruang tunggu atau terminal penumpang yang layak dan memadai.

“Pertama saya ke sini itu yang saya akan konsen adalah terminal penumpang. Saya harus konsen agar Mimika bisa miliki terminal penumpang yang layak," tutur Kepala Kantor Pelni Cabang Timika, Rahmansyah Chaidir saat diwawancara, Senin (30/1/2023).

Rahmansyah mengatakan, bahwa selama dirinya menjabat sebagai pimpinan Pelni di beberapa daerah dan terakhir di Pelabuhan Tanjung Priok, hampir semua pelabuhan memiliki fasilitas lengkap dengan terminal penumpang.

Sementara di Pelabuhan Poumako, penumpang menunggu kapal langsung diatas dermaga akibatnya terkadang dermaga penuh dengan manusia dan kendaraan pengangkut barang.

"Padahal harusnya itu kendaraan hanya bisa menunggu di luar area dermaga. Saya sudah berkoordinasi dengan KUPP dan diakui bahwa kondisi pelabuhan saat ini karena ada masalah sengketa tanah sehingga kementerian belum bisa kucurkan dana untuk pembangunan terminal penumpang," jelasnya.

Dirinya prihatin dengan keadaan penumpang akibat kondisi ruang tunggu yang tidak ada tempat duduk, bahkan toilet juga tidak ada di pelabuhan.

“Saya prihatin sekali dengan kondisi penumpang. Dimana negara saat ini? Kalau melihat kondisi penumpang di Pomako orang-orang akan bertanya dimana negara, sebenarnya hidup di negara mana? Indonesia atau asing,” ungkapnya.

Hal ini harus dipikirkan terutama terhadap para penumpang yang selama ini membayar pass pelabuhan. Mereka seharusnya mendapatkan fasilitas pelabuhan yang layak.

Lebih lanjut kata dia, selama ini banyak komplain dari penumpang tentang kondisi pelabuhan. Namun, pihak Pelni hanya sebagai pengguna jasa, dan bukan sebagai pemilik pelabuhan.

"Karena yang punya pelabuhan adalah KUPP di bawah Kemenhub yang harusnya bertanggungjawab," ujarnya.

Ia mengatakan, ruang tunggu atau terminal ini sangat dibutuhkan, namun untuk membangun terminal sementara menurutnya hanya akan membuang-buang anggaran.

“Mending buat paten di sebelah selatan itu cocok buat terminal penumpang,” tuturnya.

Ia menambahkan sudah mengusulkan ke KUPP agar nantinya termina penumpang di bangun di sisi selatan.

“Yang ada di utara itu tidak bisa, harus dari selatan sebab orang masuk dari situ orang bisa akses langsung ke tengah,” ungkapnya. (Shanty Sang)