Politik & Pemerintahan

Garbarata Dan Lantai II Bandara Mozes Kilangin Mimika Resmi Dioperasikan

Pemotongan pita oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng tanda diresmikannya operasional garbarata dan lantai II bandar udara Moses Kilangin Timika

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Eltinus Omaleng meresmikan operasional garbarata dan lantai II bandara Moses Kilangin yang ditandai dengan pemotongan pita di Bandara Moses Kilangin Timika, Rabu (27/7/2022).

Dalam sambutannya, Bupati Omaleng mengatakan, bandar udara Moses Kilangin merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk melayani kebutuhan transportasi udara bagi masyarakat.

"Bandar udara Moses Kilangin Timika sebagai bentuk kemajuan wilayah. Dengan posisi yang strategis, bandar udara ini menjadi akses masuk keluar wilayah papua dan merupakan penyangga konektivitas dan ekonomi kabupaten tetangga sekitar Kabupaten Mimika," ujarnya.

Menurutnya, bandar udara Kozes Kilangin juga merupakan bukti keterpaduan yang nyata dari sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Perkembangan pembangunan bandara Moses Kilangin oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang dilengkapi fasilitas garbarata, yang sebenarnya merupakan bagian utuh dari kontrak pembangunan terminal ini, tetapi segera difungsikan untuk melayani masyarakat, dan secara parsial telah kami serahkan kepada unit pengelola bandar udara Mozes Kilangin Timika sehingga dapat diresmikan untuk difungsikan mulai hari ini," jelas Omaleng.

Bupati berharap Bandara Moses Kilangin ke depannya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan para pelaku ekonomi di dunia usaha.

"Keberadaan bandara yang megah ini di tengah kondisi ekonomi dunia yang sulit, kita berharap pelaku ekonomi dan dunia usaha dapat optimis bertahan dan mengembangkan usaha guna mempercepat proses pemulihan ekonomi," harapnya.

"Semoga niat baik dan upaya kita untuk kemajuan infrastruktur dan untuk kesehjateraan masyarakat diberkati oleh Tuhan yang maha esa dan kita semua diberi kemampuan dan kesehatan untuk terus berkarya demi kemajuan daerah yang kita cintai ini," pungkasnya.

Untuk diketahui pembangunan bandar udara Moses Kilangin tahap pertama saat ini telah mencapai 78 persen dan dipastikan akan selesai pada Desember 2022.

Adapun jembatan penghubung yang sudah dibangun sebanyak tiga unit dan garbarata sebanyak tiga unit. (Ade)

Jika Pajak Dan Retribusi Daerah Tidak Diatur Dalam Satu Perda, Mimika Terancam Tidak Bisa Lakukan Penarikan

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota harus diatur di dalam 1 peraturan daerah (perda) saja.

Pasalnya, merujuk pada Pasal 94 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hal-hal mengenai jenis pajak dan retribusi, subjek, objek, hingga tarif diatur dalam 1 perda.

Perlu dipahami, pada undang-undang nomor 28 tentang PDRD tidak memberikan batasan mengenai jumlah perda tentang PDRD di daerah. Akibatnya, setiap pajak bisa memiliki perda tersendiri.

Bila kabupaten/kota memungut 11 jenis pajak daerah, maka kabupaten/kota tersebut bisa memiliki 11 perda yang mengatur tentang pajak daerah tersebut.

Dengan demikian maka pemda memiliki waktu 2 tahun untuk menyesuaikan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerahnya masing-masing karena hal ini telah ditegaskan dalam undang-undang HKPD.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika Dwi Cholifa mengatakan, di Mimika ada 10 jenis pajak dan hampir setiap pajak memiliki perda tersendiri semisal perda pajak hotel dan perda reklame masing-masing berdiri sendiri.

"Artinya kita harus merevisi semua undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah kita. Makanya 2 minggu lalu kita sudah kumpul dengan beberapa OPD pemungut retribusi kita minta beberapa data potensi, SOP, regulasi kemudian kami finalkan juga untuk pajak daerah minggu ini," kata Kepala Bapenda Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/7/2022).

Dwi mengatakan, untuk merevisinya Pemda Mimika akan bekerjasama dengan Uncen dalam membuat naskah akademis.

Setelah itu akan disosialisasikan ke wajib pajak buat pajak dareah, retribusi ke wajib retribusi termasuk OPD pemungut untuk meminta masukan kembali.

"Setelah di sosialisasikan lalu di olah kembali oleh Uncen bersama kami baru jadi rancangan Perda. Rancangan Perda itu kemudian kita bawa ke DPRD untuk di paripurnakan. Lalu itu kita bawa ke provinsi dan pusat untuk di evaluasi," Tutur Dwi.

Katanya, bukan hanya Mimika namun hal ini berlaku untuk semua Bapenda di seluruh Indonesia. Saat ini hampir semua daerah sedang menyiapkannya.

Namun untuk saat ini Mimika termasuk yang pertama karena sudah dalam proses pengajuan sementara kabupaten kota lainnya terutama di Papua belum melakukannya.

"Jadi kita harus cepat, karena kalau lewat 2 tahun itu tidak boleh di tarik dulu pajak dan retribusinya. Tahun ini harus selesai karena DPRD punya pembahasan Perda non APBD sampai November kalau itu terkejar yah kita bisa lakukan tahun depan Perda barunya," Tegasnya.

Menurutnya, banyak perubahan yang akan terjadi dengan adanya undang-undang baru ini. Salah satunya, PBB yang dulu tarifnya 0,2 sekarang maksimum bisa mencapai 0,5 persen.

"Jadi dari sektor PBB PTFI kita bisa naik. Jadi nanti dengan Uncen itu ada 3 kajian yakni kajian tarif, makro ekonomi dan kajian ekonomi daerah, artinya harga-harga di daerah," tuturnya.

Undang-undang baru ini, kata Dwi sangat memudahkan Bapenda Mimika karena dana transfer selama ini besar. Dengan menjadi satu Perda maka akan lebih fleksibel, efisien dan efektif dalam penganggarannya nanti.

"Undang-undang HKPD telah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, pemda memiliki ruang untuk menyesuaikan perda hingga 5 Januari 2024 mendatang," tutup Dwi. (Shanty)

Dua DPO Pencurian Dalam Jok Motor Telah Kabur Dari Timika


Tersangka AA saat memperagakan aksinya mencuri dalam jok motor

MIMIKA, BM

Polisi terus melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap dua DPO yang terlibat kasus pencurian dalam jok motor, namun ternyata keduanya telah kabur dari kota Timika.

Dua DPO ini merupakan rekan dari tersangka AA yang diketahui bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Tersangka AA yang sudah diamankan, saat ini sedang dalam proses pemberkasan oleh penyidik Reskrim Polres Mimika.

"Informasinya dua DPO ini sudah kabur dari Timika. Kita tetap akan tangkap mereka,"ungkap Kasat Reskrim Polres Mimika, Iptu Bertu Haridyka Eka Anwar, Senin (25/7).

Menurut Berthu, dengan ditangkapnya tersangka AA minimal kasus pencurian semacam ini sudah tidak terjadi lagi.

"Karena dia (AA) sudah mengakui sejak awal tahun 2022 sampai tertangkapnya itu pelakunya adalah dia bersama dua rekannya yang sudah kabur ke luar dari Timika. TKPnya itu ada enam lokasi,"ungkapnya.

Sebelumnya, pelaku AA ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan atas tiga laporan polisi dan satu pengaduan.

Hasil penyelidikan yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pelaku AA tak berkutik ketika ditangkap anggota tim opsnal Polres Mimika saat kedapatan melakukan aksinya.

Dari keterangannya, AA membeberkan bahwa dalam melakukan aksi, ia berperan sebagai eksekutor sementara dua rekannya yang kini jadi DPO berperan mengalihkan perhatian korban.

Modusnya dilakuan dengan cara mengintai target terlebih dahulu kemudian mengikuti target dan selanjutnya melakukan aksi sesuai dengan peran masing-masing.

Selain AA, barang bukti yang turut diamankan berupa satu unit sepeda motor dan pakian yang dipakai saat melakukan aksi, yakni hp, helm dan perhiasan yg dibeli dari hasil kejahatan.

Atas perbuatannya AA dikenakan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun penjara dilapis pasal 65 KUHPidana.(Ignas)

Top