politik

Calon Wakil Bupati Mimika,Emanuel Kemong menyerahkan bantuan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi yang diterima langsung oleh Ketua posko aksi solidaritas peduli korban bencana letusan gunung Lewotobi Flores-NTT

MIMIKA, BM

Sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin yang dialami keluarga korban yang terkena erupsi gunung Lewotobi- Folres (NTT), pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Emanuel Kemong (JOEL) memberikan dukungan moril serta bantuan materil.

Bantuan ini diserahkan oleh Calon Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dan diterima langsung oleh para pengurus yang ada di Posko Peduli Lewotobi IKF Mimika, Jalan Belibis, Timika, Papua Tengah, Jumat (8/11/2024).

Calon Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan bagian dari kepedulian sebagai keluarga.

Ia mengakui hubungan kekeluargaan yang baik sEliana ini telah ditunjukkan oleh warga NTT yang ada di Timika dengan pemerintah dan masyarakat disini.

"Saya meihat musibah disana cukup besar, dan sebenarnya saya sama pak John sudah bicarakan untuk kami berdua datang dan ketemu langsung, tapi karena pak John ada kegiatan lain sehingga saya komunikasi dengan beliau dan beliau langsung mengarahkan segera bertemu untuk berikan bantuan,"ungkapnya.

"Walaupun beliau tidak hadir, beliau titip pesan dengan menyampaikan turut berduka cita," ujar Emanuel Kemong.

Emanuel Kemong di momen ini juga sangat bersyukurkarena keluarga besar NTT yang ada di Timika sudah memberikan dukungan untuk JOEL.

"Sekali lagi mewakili keluarga besar JOEL kami menyatakan turut berduka cita. Walaupun bantuan atau sumbangan ini tidak berarti menanggulangi bagi keluarga disana, tapi ini menyatakan kepedulian kami karena kita adalah keluarga," ujarnya.

Dengan menerima bantuan yang sudah diberikan secara langsung oleh pasangan nomor urut 01 ini, Jamal selaku Ketua posko aksi solidaritas peduli korban bencana letusan gunung Lewotobi Flores-NTT dengan singkat menyampaikan terimakasih kepada pasangan JOEL.

"Mewakili masyarakat kami NTT ucapkan terimakasih banyak, semoga bapak berdua sehat dan kedepannya sukses selalu," ucapnya.

Ucapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Lamaholot, Stefanus Ritan atas apa yang diberikan oleh Johannes Rettob dan Emanuel Kemong. Menurutnya bantuan yang diberikan ini sangat berarti sebagai  bentuk kepedulian.

"Terimakasih banyak kepada pak Emanuel yang sudah hadir di posko ini. Kami percaya apa yang diberikan ini sangat berarti, dan kehadiran bapak disini telah memberikan kepedulian buat kami. Tak lupa juga kami ucapkan terimakasih banyak kepada pak John," ujarnya. (Ignasius Istanto)

Petugas di TPS saat menyiapkan surat suara pada pelaksanaan simulasi Pilkada.

MIMIKA, BM

KPU Mimika menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024, di pelataran Kantor KPU Mimika, Jalan Hasanuddin- Irigasi, Jumat (8/11/2024).

Simulasi dilaksanakan sebagai rel model pelaksanaan pada tanggal 27 November mendatang.

Dalam simulasi yang diperagakan, yakni mulai dari pengambilan sumpah janji petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), penghitungan surat suara, warga atau pemilih masuk, pencatatan kehadiran pemilih, penyerahan surat suara, pencoblosan surat suara di blik suara, memasukkan surat suara di kotak, mencelupkan jari ke tinta.

Koordinator Divisi Teknis KPU Mimika, Fransiskus Xaverius Ama Bebe Bahy mengatakan, tujuan simulasi ini sendiri agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik, yang mana ini merupakan harapkan semua masyarakat.

"Simulasi ini merupakan peragaan nyata yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dimana sasaran kita atau peserta kita adalah badan adhoc KPU Mimika (PPD, PPS, dan KPPS) sehingga bisa mengetahui dan memahami tentang tata pelaksanaannya,"katanya.

Lanjutnya,"Semoga apa yang diharapkan semua pihak bisa tercapai dengan baik. Sehingga Mimika kedepan lebih maju dan lebih baik,"sambungnya.

Sementara Pj Bupati Mimika, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan, Yakobus Kareth berharap para penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan baik sesuai ketentuan sehingga Pemilu bisa aman dan benar-benar memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian pada Pilkada nanti, mengingat suara masyarakat sangat menentukan nasib Mimika. (Ignasius Istanto)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Maluku Papua menggelar workshop penyusunan master plan integrated area development (IAD) berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Mimika.

Workshop yang dilaksanakan di Hotel Swissbellin dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, Kamis (7/11/2024).

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Mimika, Inosensius Yoga Pribadi dalam sambutannya mengatakan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama.

Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan/atau kemitraan kehutanan.

"Melalui perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hutan kepada pemerintah,"kata Yoga.

Yoga mengatakan, pelaksanaan integrated area development (IAD) berbasis perhutanan sosial merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sampai saat ini, lanjut Yoga, di Provinsi Papua telah diterbitkan 22 unit persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan luasan sekitar 45.465,3 ha dan jumlah KK yang terlibat sebanyak 4.933 Kk.

"Khusus untuk Kabupaten Mimika, terdapat SK persetujuan perhutanan sosial sebanyak 8 unit dengan luas sekitar 7.088 ha dan jumlah KK yang terlibat 1. 261 KK,"ujarnya.

Katanya, ruang lingkup kegiatan IAD perhutanan sosial ini meliputi, perluasan distribusi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pengembangan usaha untuk pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan agroindustri, ekowisata dan jasa lingkungan lainnya dan pengembangan usaha hasil hutan kayu dan bukan kayu.

“Melalui IAD, kita tidak hanya sekedar mengelola hutan, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan, kita membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup tanpa merusak lingkungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Maluku Papua Kementerian LHK, Ojom Somantri mengatakan, Pengelolaan hutan lestari di Indonesia terdiri dari 5 skema dimana semuanya akan terintegrasi untuk menjaga serta melindungi kawasan hutan sesuai amanat undang-undang dimana pelaku utamanya adalah masyarakat.

5 skema pengelolaan ini terdiri dari Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

"Hutan sebagai paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap karbon dan menjaga stabilitas iklim. Dengan mengelola hutan secara lestari, maka sangat besar kontribusinya dalam upaya mitigasi perubahan iklim,"kata Ojom.

Oleh karena itu, salah satu program yang digadang akan menjadi perencanaan terpadu adalah Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial.

Untuk Kabupaten Mimika sendiri, saat ini sedang digodok oleh lintas sektor yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Yayasan Ekologi Sahul Lestari (YESL) serta Balai Perhutanan Sosial dan Kemintraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Maluku Papua membahas penyusunan masterplan Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Mimika.

“Jadi ini merupakan sinergi dan kolaborasi para pihak. Karena perhutanan sosial itu bukan cuma program milik kementerian tapi ini milik kita semua. Jadi pusat, provinsi sama daerah termasuk masyarakat itu harus terlibat,” tuturnya.

Jadi, lanjut Ojom nanti akan disusun masterplan menjadi perencanaan terpadu peran pihak di lokasi itu, nanti siapa berbuat apa, dan apa, kapan. Ini ada rencana aksinya paling tidak sesuai Perpres sampai 2030.

Ojom mengatakan, di Mimika sudah ada 8 lembaga desa (LD) yang dibentuk oleh Pemerintahan Kampung untuk pengelolaan hutan sosial. Diantaranya yakni LD Pigapu, LD Iwaka, LD Atuka, LD Tiwaka, LD Atapo, LD Kiura, LD Migiwia dan LD Kokonao.

"8 LD tersebut berperan untuk mengelola hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlalu,"pungkasnya. (Shanty Sang)