politik

Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito saat memimpin apel upacara di pusat pemerintahan

MIMIKA, BM

Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito mengimbau sekaligus meminta kepada seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan.

"Hal ini mohon diperhatikan Kepala OPD agar  mengingatkan kembali bendaharanya untuk segera mempertanggungjawaban laporan keuangannya,"kata Valentinus.

Pasalnya, Anggaran Perubahan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) mengalami perubahan sehingga mengakibatkan beberapa anggaran mengalami pergeseran yang mana ada sekitar Rp18 miliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bendahara OPD.

"Tentunya hal itu yang sangat mempengaruhi serapan kita di November ini," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada setiap kepala OPD untuk memperhatikan seluruh kegiatan yang sedang berjalan memasuki bulan-bulan yang sangat kritis.

Menurutnya, serapan harus dikejar apalagi sekarang sudah memasuki bulan November tak lama lagi Desember yang mana waktu pengerjaan yang efektif hanya dua minggu.

"Kita harus kejar serapan ini, karena masih ada Rp18 miliar belum dipertangungjawabkan di masing-masing OPD. Kita pastikan semaksimal mungkin kegiatan yang ada di setiap OPD,"ungkapnya. (Shanty Sang) 

Suasana berjalannya kegiatan sosialisasi

MIMIKA, BM

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI), yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Jumat (8/11/2024).

Aplikasi SIPD-RI adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara online dan terintegrasi.

Kepala BPKAD Mimika, Marthen Mallisa mengatakan, SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat.

“Intinya bahwa untuk tahun ini Pemkab Mimika akan menggunakan SIPD RI secara full karena sebelumnya kami tidak menggunakan sistemnya secara full. Sehingga hari ini kita undang semua OPD untuk ikut sosialisasinya,”kata Marthen.

Artinya full itu, kata Marthen, Pemkab akan memakai sistem mulai dari perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban itu dari sistem dan terlihat di Pusat.

"Sedangkan sebelumnya, kita baru gunakan sistem sampai pada penganggaran saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, SIPD RI ini akan digunakan di tahun anggaran 2025 sehingga kedepannya semua kegiatan terpantau langsung ke Pemerintah Pusat.

“Supaya semua kegiatan itu terintegrasi baik dari perencanaan di Bappeda sampai pada Penatausahaan atau pertanggungjawabannya dapat terpantau di sistem Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius Koga

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan mengeluarkan anggaran sekitar Rp1,2 Miliar untuk pembangunan gudang penyimpanan bahan pangan.

Pembangunan gedung yang berada tepat di samping kantor Dinas Ketahanan Pangan, Jalan poros SP5 tersebut dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius Koga mengatakan, pembangunan gedung sudah masuk dalam proses pengerjaan penyediaan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan gedung pangan ini, maka jika ada pengadaan persediaan beras maupun cadangan pangan dari pemerintah pihaknya tidak lagi menyewa tempat untuk menyimpan.

"Biasanya bantuan beras di titipkan di gudang Bulog, maupun ruko-ruko yang statusnya sewa tempat. Jadi, dengan adanya gudang penyimpanan ini maka bantuan-bantuan bisa kita simpan di tempat kita sendiri,"ungkapnya.

Tambahnya, pembangunan gedung penyimpanan pangan ini melalui APBD Dinas Ketahanan Pangan dan estimasi waktu pengerjaan 120 hari. (Shanty Sang)