Politik & Pemerintahan

Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak Hanya Dengan Kertas HVS

Kadis Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo

MIMIKA, BM

Kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA), semua dokumen kependudukan di Mimika dapat dicetak hanya dengan menggunakan kertas HVS putih 80 gram.

"Jadi tidak ada lagi akte kelahiran berhologram kecuali KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak. Jadi warga bisa mencetak sendiri dari rumah," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika, Slamet Sutejo.

Kepada BeritaMimika di ruang kerjanya, Sutejo mengatakan sejak Juli 2019 hal ini sebenarnya sudah diterapkan di seluruh Indonesia.

"Cuma memang karena transisi ini kita harus butuh banyak sosialisasi pelan-pelan karena pasti orang berfikir ini asli atau tidak. Tapi untuk keasliannya bisa di cek lewat barcode di aplikasi hp, yang jelas apa yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tetap asli," ungkapnya.

Ia menjelaskan, regulasi ini ditetapkan melalui Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Substansi dalam permendagri ini adalah amanat perubahan spesifikasi blanko Dokumen Kependudukan (kecuali KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak).

Dengan diberlakukan permendagri ini pula maka ketika Mimika kehabisan persediaan blanko dokumen kependudukan maka tidak akan melakukan pengadaan lagi ke pemerintah pusat.

Dukcapil Mimika dapat langsung mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan yang telah ditanda tangani secara elektronik atau dengan menggunakan barcode.

"Ini sudah berlaku secara nasional. Untuk Mimika, kami lagi siapkan surat edaran pemerintah daerah terkait permendagri ini dan akan disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami hal ini," ujarnya. (Ronald)

2020 Merupakan Tahun Terberat Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bapenda Dwi Cholifah saat melakukan pemaparan kondisi penerimaan daerah

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengakui, tahun 2020 merupakan tahun terberat dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Menurutnya, Pandemi Covid-19 sangat berefek terhadap semua sendi kehidupan secara global maupun nasional.

Selama pandemi, tingkat hunian hotel-hotel di Mimika menurun drastis, usaha restoran sepih, tempat hiburan malam tutup sementara dari sisi perusahan PT Freeport terjadi penurunan pajak restoran dari catering.

Selain itu, keluarnya PMK 35/2020 tanggal 16 April, membuat dana perimbangan mengalami pemotongan dalam jumlah yang besar. Untuk Mimika bahkan berkisar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

Hal ini disampaikan Dwi Cholifah pada Rapat Evaluasi Potensi dan Realisasi PAD 2020 semester 1 yang dihadiri oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan dan 1 BUMN yakni PLN.

Pertemuan yang diselenggarakan Bapenda di Hotel Horison, Jumat (7/8) dibuka oleh Asisten 2 Setda Mimika, Syahrial.

Dwi mengatakan, salah satu penunjang biaya pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga penerimaan PAD perlu digali dan diintensifkan guna memaksimalkan penerimaan daerah.

Ia menjelaskan, dibawah kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng dan Wakilnya Johannes Rettob, Pemda Mimika senantiasa secara terus menerus menggenjot pembangunan di segala bidang seperti fisik dan prasarana mulai dari jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial budaya dan lain-lain untuk terwujudnya visi Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera.

Untuk hal tersebut diatas maka diperlukan syarat mutlak yaitu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dimana potensi yang ada harus senantiasa dimaksimalkan dari tahun ke tahun.

"Tahun 2020 merupakan tahun terberat dalam pengelolaan pendapatan daerah. Akibat pandemi, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi penganggaran sekaligus melakukan mekanisme kontrak multiyears untuk kegiatan kegiatan fisik yang nilainya besar," ungkapnya.

Dikatakan, PAD mengalami kontraksi di semua struktur pendapatan sehingga rapat evaluasi ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan melakukan monitoring evaluasi pada semester 1 tahun 2020.

Pada rapat evaluasi ini juga disampaikan data penerimaan 3 tahun terakhir, penyampaian permasalahan dan potensi baru sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun 2021.

Foto bersama OPD penghasil PAD usai rapat evaluasi

"Jika ada permasalahan atau kendala dapat disampaikan agar bersama-sama kita mencari solusinya dan mungkin juga ada potensi-potensi baru yang perlu disampaikan sehingga akan menambah penerimaan di tahun mendatang," ungkapnya.

Di agenda ini, Bapenda juga memperkenalkan aplikasi SKRD online untuk pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain, untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sehingga dapat diimplementasikan pada tahun 2021.

Sementara itu, Asisten 2 Setda Mimika, Syarial dalam sambutannya mengatakan, pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang harus senantiasa menjaga keseimbangan.

Menurutnya, APBD yang baik adalah apabila di sisi pendapatannya senantiasa meningkat dengan memaksimalkan potensi di semua struktur pendapatan.

Di sisi lain pengelolaan belanja yang efisien, efektif perlu dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas sehingga tujuan akhir kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

"Kita berkumpul untuk mengevaluasi pendapatan asli daerah semester 1 tahun 2020 sekaligus berdiskusi untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD. Saya harapkan muncul ide baru untuk menghasilkan potensi baru dari masing-masing OPD pengelola pendapatan,"tutur Syarial.

Ia menjelaskan, Bapenda merupakan koordinator penerimaan daerah bersama Bagian Hukum Setda Mimika diharapkan berperan aktif dalam mengakomodir serta memfasilitasi OPD pemungut sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaannya.

Syahrial juga berharap agar Bank Papua senantiasa membantu Bapenda dan OPD pengelola pendapatan dengan memberikan pelayanan kontemprimer sebagimana yang telah dilaunching bersama di tahun 2018 lalu.

"Kerja sama ini merupakan salah satu langkah merespon dinamika perkembangan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya kita juga akan menggandeng bank-bank lain yang beroperasi di Kabupaten Mimika sebagai sarana dalam melakukan payment,"tutur Syarial.

Syarial juga meminta OPD pengelola PAD agar terus berupaya mencari sumber-sumber baru apapun kegiatannya yang penting didasarkan pada regulasi yang benar sehingga hasil akhirnya akan ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). (Shanty)

Disperindag Mulai Lakukan Pendataan Pedagang Pasar Sentral

Pegawai Perindag saat melakukan pendataan di Pasar Sentral

MIMIKA, BM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika mulai melakukan pendataan pedagang di pasar sentral.

Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah pedagang yang melakukan aktifitas di Pasar Sentral dan juga sebagai data potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar termasuk persampahan.

Pendataan para pedagang dilakukan selama 2 hari mulai hari ini, Kamis (6/8) hingga besok, Jumat (7/8).

Kepala Dinas Perindag, Michael R Gomar kepada BeritaMimika di Hotel Horison, berharap kerja sama antar pedagang dengan instansinya melalui UPTD pasar sehingga semua kebutuhan akan penataan di Pasar Sentral bisa dilakukan secepat mungkin untuk kebaikan bersama.

"Sekarang tim lagi melakukan pendataan. Hasil dari pendataan ini akan kami verifikasi ulang terhadap pemilik-pemilik lapak yang ada di pasar sentral sehingga ke depan baik pemilk lapak basah, semi basah, kering, kelontongan, sayur mayur maupun buah-buahan harus punya surat perjanjian dan surat pernyataan antara UPTD," ungkapnya.

Selain itu, menurut Gomar, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada pemilik lapak yang sudah menjual atau menyewakan lapaknya kepada orang lain.

"Atau apakah pedagang itu memiliki dua sampai tiga lapak. Ini nanti akan kita tahu dari hasil pendataan ini. Setelah data kita akan menyurat dan meminta untuk ketemu dan melakukan audiens dengan kami Disperindag dan UPTD. Kalau untuk sanksinya, nanti kita lihat ketentuanya dalam peraturan daerah tentang kepemilikan lapak ganda di pasar," jelasnya. (Shanty)

Top