Politik & Pemerintahan

Dukcapil Mimika Kembali Hadirkan Terobosan Inovasi Baru untuk Melayani Masyarakat


Kolaborasi pegawai dukcapil dan Distrik Miktim dalam menyiapkan layanan Paten Dukcapil

MIMIKA, BM

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat di bidang kependudukan dan capil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan terobosan lnovasi baru yang diberi nama PATEN DUKCAPIL-DISTRIK.

PATEN DUKCAPIL adalah sebuah program kolaborasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan antara Dinas Dukcapil dengan Distrik Mimika Baru dan Mimika Timur.

Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, kepada BeritaMimika pagi ini, Rabu (26/8) mengatakan dengan inivasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan di tiga tempat sekaligus yaitu di Dinas Dukcapil di Puspem SP3, Kantor Distrik Mimika Baru Jalan Cenderawasih samping Keuskupan Timika dan Kantor Distrik Mimika Timur di Mapurujaya.

"Layanan yang diberikan yaitu perekaman eKTP, pencetakan eKTP bagi Warga yang baru usia 17 tahun, penggantian eKTP yg rusak, eKTP Hilang dengan menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat pindah antar kelurahan/kampung dan distrik di Wilayah Mimika bahkan surat pindah luar Timika," jelasnya.

Menurutnya, implementasi ini didasarkan pada Permendagri 4 Tahun 2010 tentang PATEN, Permendagri 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Daring/Online, yang mana semua Dokumen Kependudukan sudah di Tanda tangani secara Elektronik TTE & QR.Code.

Selain itu didasari dengan adanya Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik khususnya di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Dua minggu lalu mulai awal Agustus kami lakukan training Aplikasi SIAK Dukcapil bagi staf Distrik Miru dan Miktim, maka mulai Senin, (24/8) nanti kami setting alat dan penempatan personil staf Dukcapil di kedua distrik ini untuk secara bersama-sama melakukan pelayanan ddminduk kepada masyarakat," ungkap Slamet.

Slamet Sutejo mengatakan, untuk masyarakat di wilayah Mapurujaya dan distrik-distrik pesisir, maupun warga sekitar SP1 dan SP4, kini tidak harus jauh-jauh ke Kantor Dukcapil di pusat pemerintahan SP 3 Puspem karena mereka sudah bisa layani di Kantor Distrik Mimika Timur.

Pegawai Dukcapil melakukan persiapan pelayanan di Distrik Mimika Baru

Sementara bagi warga di seputar kota Timika dengan jumlah penduduk terpadat kurang lebih 148.000 jiwa, warga Kwamki Narama dan sekitarnya bisa dilayani di Distrik Mimika Baru.

"Ini tujuannya agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, mudah, cepat dan gratis. Selain itu masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk ongkos ojek atau transportasi lagi ke pusat pemerintahan," ujarnya.

Mengingat space luas ruangan Pelayanan di Distrik Mimika Baru & Mimika Timur sangat Terbatas, Kami mengharapkan Masyarakat untuk bisa Antri dg Tertib & Mematuhi Protokol Kesehatan.

Untuk warga di seputaran SP 3, Distrik Kwamki Narama, lwaka dan Distrik Kuala Kencana bisa dilayani di Kantor Dinas Dukcapil di Puspem SP 3.

"Melalui kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terimakasih kepada kepala Distrik Mimika Baru dan Mimika Timur beserta beserta seluruh jajaranya atas koliborasi program PATEN DUKCAPIL-DISTRIK ini," ungkap Slamet Sutejo.

Ia menambahkan, di 2021 nanti Dukcapil Mimika akan melakukan pengembangan di Kokonao & Agimuga karena Pemda Mimika telah membuka akses jaringan internet dan listrik di beberapa distrik pedalaman dan pegunungan.

"Kami akan melakukan secara bertahap di distrik agar semua pelayanan kependudukan semakin dekat dan menyalami masyarakat sekaligus perwujutan visi misi bupati dan wakil bupati dalam menjadikan Mimika sebagai smart city," ujarnya. (Ronald)

Luar Biasa, Mimika Lima Kali Berturut-Turut Raih WTP


Bupati Omaleng menyamapikan sambutan pada kegiatan Musrenbangda RKPD 2020


MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH dan Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perolehan WTP atas LKPD Pemda Mimika tahun anggaran 2019 ini ternyata merupakan kali ke 5 yang bisa dipertahankan oleh Pemda Mimika.

WTP merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diberikan oleh BPK RI yang ditujukan atas kewajaran laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah efektifitas, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

WTP diterima langsung oleh Pejabat Sekda Mimika, Jenny O Usmany didampingi Kepala Bapenda Dwi Cholifah, Kepala Inspektorat Sihol Parningotan dan Kepala DPKAD Martjen Malisa di Jayapura.

"WTP ini kita sudah raih yang ke lima kalinya dan apa yang kita raih ini tentu ke depannya kita harus semangat bekerja lagi,"tutur Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH di Graha Eme Neme Yauware, Senin (24/8).

Bupati mengakui Mimika memiliki banyak persoalan namun ini bukan alasan tidak harus meraih WTP. Menurutnya, WTP itu kewajaran bukan kebenaran.

Hasil yang di raih Ini membuktikan bahwa Pemda Mimika dan semua perangkat yang ada telah menjalankan proses administrasi secara akuntabilitas dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan, akan terus diperbaiki seiring jalannya waktu.

"Laporan kita benar semua, administrasi penggunaan anggaran wajar sehinga kita dapat WTP berturut-berturut 5 kali. Memang kita patut senang tapi ke depannya kita harus bisa lebih baik lagi atau minimal bisa dipertahankan lagi opni WTP ini," ungkapnya dengan senang. (Shanty)

6 Tujuan Pelaksanaan Musrenbangda RKPD 2020

Foto bersama pimpinan OPD dengan Bupati Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD Tahun 2020.

Pelaksanaan musrenbangda ini dilakukan selama 4 hari dan dibuka oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Graha Eme Neme Yauware, Senin(24/8) sore.

Kegiatan ini selain di diikuti seluruh perwakilan OPD Pemda Mimika, hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Mimika.

Ketua Panitia, Yohana Paliling mengatakan dasar pelaksanaan musrenbangda adalah Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD 2005-2025.

Dalam laporannya, Yohana Pailing mengatakan Pelaksanaan Musrenbangda RKPD ini memiliki 6 tujuan.

Pertama, menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Kedua, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Ketiga, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah. Keempat, menyepakati program kegiatan, pagu indikator dan target kerja serta hasil kegiatan.

Kelima, menyepakati penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Papua serta ketujuh, menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi dan nasional.

"Musrenbangda ini dilakukan selama 4 hari. Hari ini di Eme Neme Yauware merupakan pembukaan dan sidang pleno sementara sidang kelompok tanggal 25-27 dilaksanakan di Kantor Bappeda," ujarnya.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, musrenbang diselenggarakan sebagai ajang partisipatif dan forum mendiskusikan berbagai aspirasi pemangku kepentingan melalui program lintas sektor dalam upaya mencapai sasaran prioritas pembangunan, sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Dalam proses ini, digunakan sistem aplikasi e-planning. Diharapkan usulan program kerja pemerintah daerah untuk 2021 terintegrasi dengan perencanaan di tingkat provinsi dan pusat.

"Saya menghimbau agar semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan dan memantapkan usulan program berdasarkan skala prioritas secara aktif dan bijaksana serta tetap memperhatikan indikator pencapaian target sesuai visi misi kami," harapnya.

Ia mengatakan peningkatan RKPD 2021 merupakan tahun kedua RPJMD Mimika sehingga semua pihak harus memperhatikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang akan dipakai selama lima tahun ke depan.

"Tingkatkan koordinasi untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan evaluasi dan program kegiatan sehingga pembangunan dapat berdampak bagi masyarakat. Saya harap kalian semua ikuti proses musrenbang ini sampai selesai dengan tetap memperhatikan prioritas dan arah kebijakan daerah. Musrenbang ini merupakan ajang percepatan dalam mewujudkan Mimika Cerdas, Aman dan Sejahtera," harap Omaleng. (Ronald)

 

 

 

Top