politik

Kepala Diskominfo Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau

MIMIKA, BM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara bertahap memberikan bantuan material pemasangan Base Transceiver Station (BTS) untuk Kabupaten Mimika.

Melalui program ini, Mimika mendapatkan bantuan sebanyak 48 unit BTS. Dan untuk tahap pertama ada 12 BTS untuk 12 titik yang nantinya didirikan di wilayah distrik bagian barat dan timur.

Kepala Diskominfo Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau menyampaikan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/4).

"Minggu kemarin itu sudah ready barangnya. Dan beberapa sudah dikapalkan dari Surabaya. Kayanya sudah tiba, cuma belum ada laporan lebih lanjut. Lokasi mereka sudah tahu dan sudah survei," ungkapnya.

Terkait lokasi pemasangan 12 BTS nanti, Kateyau mengatakan diprioritaskan pada wilayah yang hingga kini masih kesulitan mengakses jaringan.

"Seperti di Aikawapuka, Ipaya, Amar, Kekwa, dan beberapa lokasi lainnya. Pokoknya di lokasi yang jaringannya masih putus-putus. Kalau di Atuka dan Kokonau itu masih aman jaringannya," paparnya.

"Pembangunan BTS ditangani langsung oleh Kemenkominfo. Namun untuk biaya perawatan atau maintanance jadi kewajiban kita karena dihibahkan ke daerah," lanjutnya.

Hanya saja, perawatan BTS ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Untuk satu BTS saja biayanya sebesar Rp 300 juta.

"Kami belum punya biaya perawatan BTS. Selama ini yang ada hanya biaya perawatan videotron dan CCTV. Itupun hanya Rp 150 juta saja. Ini juga belum termasuk menara BTS yang ada di Kokonau dan lain lain" ungkapnya.

"Saat ini sudah ada 4 atau 5 BTS yang aktif dan sejauh ini belum ada kerusakan dan masih baik, tapi perawatan seperti pengecatan dan lainnya harus dilakukan tapi biayanya tidak ada. Tahun ini tidak ada biaya untuk itu," ungkapnya.

Kendati demikian, Abraham Kateyau mengatakan pihaknya berencana akan membuat plan dan menyampaikannya ke bupati agar diberikan biaya tambahan untuk perawatan sejumlah BTS yang ada di Mimika.

"Kita khawatir karena selama ini ketika ada yang rusak, biasanya dibiarkan saja karena tidak ada biaya maintanancenya. Kita berharap dengan plan yang kita siapkan nanti, ada penambahan biaya untuk perawatan nanti," harapnya. (Ade)

Komisi A DPRD Mimika saat bertemu pegawai kantor Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa (26/4)

MIMIKA, BM

Komisi A DPRD Mimika melakukan lawatan ke kantor Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa (26/4).

Lawatan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah ditampung saat reses di Distrik Mimika Tengah dan Mimika Barat.

"Kemarin kami sudah melakukan reses dan kemudian kunjungan pengawasan ke wilayah pesisir di empat kampung. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat, kami langsung teruskan ke OPD terkait secara detail agar tidak bias dan ada perhatian terhadap mereka," jelas Daud Bunga Ketua komisi A DPRD Mimika.

Menurutnya, warga berharap ada perhatian langsung dari pemerintah daerah terkait kebutuhan rumah dan penerangan lingkungan.

"Ini harapan masyarakat karena kewenangan dinas Permukiman dan Pertanahan, nomor satu adalah perumahan. Kedua masalah penerangan lingkungan. Bahkan ada satu sekolah di Timika Pantai juga sangat butuh perhatian ini," ungkapnya.

Diakui Daud Bunga bahwa di wilayah yang aspirasinya mereka utarakan ini dahulunya sudah dibangun rumah yang merupakan program Eme Neme Yauware.

Hanya saja kondisi rumah-rumah tersebut sangatlah memprihatinkan karena sebagian sudah rusak, lapuk dan bocor.

Komisi A meminta kepada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika memberikan perhatian lebih kepada masyarakat pesisir, khususnya di Distrik Mimika Tengah dan Mimika Barat.

"Kalau bisa ketika dibangun, jangan gunakan kayu, ada beberapa yang saya lihat bagus itu dari beton. Jangan kita berpikir tentang anggaran, dewan pasti kawal. Cuma harus dibetulkan dalam program," ujarnya.

"Kita berharap usulan yang kami kawal ini diperhatikan dinas karena ini merupakan keadaan yang sebenarnya tentang kondisi masyarakat disana," tuturnya. (Ade)

Kepala BKAD Mimika, Marthen Malissa

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 17 Miliar lebih bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah sekitar 4000-an ribuan pegawai.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa menyampaikan hal ini saat ditemui di Jalan Mayon, Senin (25/4/).

"Sementara ini sedang dalam proses sesuai dengan surat Peraturan Pemerintah yang diedarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi semua tinggal tunggu hari saja," ujarnya.

Marthen Malissa menambahkan proses pencairan akan dilakukan pada 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

"Nominalnya hampir sebesar gaji pokok. Kalau dihitung secara keseluruhan ASN kita ada sekitar 4000-an sehingga 4 anggaran yang disiapkan sebesar Rp 17.741.197.800," jelasnya.

Menurutnya, besaran nilai yang dibayarkan ini nominalnya hampir sama dengan gaji 13.

"Untuk gaji 13 kan kita dikasih waktu paling terakhir bulan Juli sesuai dengan peraturan pemerintah. Itemnya semua hampir sama sehingga nominalnya juga tidak berbeda dengan THR," pungkasnya. (Ade)