politik

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang di Hotel Horison Diana, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan baik lingkungan pemerintah maupun pengusaha di Kabupaten Mimika. Dalam penataan ruang yang lebih baik dan diharapkan terjadi kesamaan persepsi dalam memberikan pelayanan pemanfaatn ruang terutama dalam peningkatan investasi di Kabupaten Mimika.

Sosialisasi ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yakobus Kareth.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yakobus Kareth dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan RT/RW Kabupaten Mimika nomor 15 tahun 2011, kawasan perkotaan Timika ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), yaitu kawasan perkotaan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, serta Kabupaten Mimika ditetapkan sebagai kawasan strategis sehingga nasional memperlihatkan pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan terjadi di Kabupaten Mimika.

"Seiring dengan hal tersebut diatas menyebabkan iklim investasi di Kabupaten Mimika juga signifikan dan cukup tinggi sehinga diperlukan kepastian dan kemudahan investasi dalam mendukung iklim investasi tersebut,"kata Yakobus.

Yakobus mengatakan, untuk meningkatkan ekosistem investasi maka dikeluarkannya undang-undang cipta kerja nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha penyederhanaan dengan persyaratan dasar melakukan kegiatan berusaha meliputi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung.

Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan permen ATR/KBPN nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang untuk opersional kesesuaian kegiatan pemamfaatan ruang, untuk kegiatan berusaha dan non berusaha maka kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional mengeluarkan petunjuk teknis nonor 6/Juknis-PF-01.VIII/2023 tahun 2023 tentang petunjuk persetujuan kesesuaian kegiatan pememfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha secara non-elektronik nomor 13/Juknis-PF.01/XII/2023 tanggal 21 desember 2023.

"Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan baik lingkup pemerintah maupun pengusaha di Kabupaten Mimika dalam penataan ruang yang lebih baik dan diharapkan terjadi persamaan presepsi dalam memberikan pelayanan pemamfaatan ruang terutama dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Mimika,"ungkapnya.

Nampak para pendemo aksi damai saat berada di pelataran Kantor Sentra Pemerintahan SP 3.

MIMIKA, BM

Untuk memperjuangkan kemajuan bagi orang asli papua (OAP), Aliansi Pemuda Amungsa (APA) mendatangi Kantor Sentar Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (18/11/2024).

Kedatangan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam APA ini melakukan aksi demo damai, yang intinya menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperhatikan kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mereka memintan agar kuota 100 persen diberikan kepada orang asli Papua (OAP) khususnya Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika.

"Kami minta penerimaan CPNS tahun 2024 itu harus 100 persen orang asli Papua," ujar Koordinator Lapangan, Marianus Deikme.

Ada 4 aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda Amungsa (APA) saat mendatangi kantor bupati.

Pertama, mereka meminta Pj Bupati Mimika agar menanggapi serius CPNS suku Amungme Kamoro serta lima suku kekerabatan 100 persen lolos tampa kecuali.

Kedua, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang UU Nomor 21 Tahun 2001 otonomi khusus bagi Papua 80 persen Amungme Kamoro dan lima suku kekerabatan harus menjadi prioritas.

Ketiga, kuota 847 formasi, 500 formasi harus menjadi jata Amungme Kamoro serta lima suku kekerabatan.

Dan keempat, pemekaran kabupaten di tanah Amungsa bumi Kamoro untuk siapa?!

Menerima kedatangan kelompok APA, Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Penjabat (Pj) Bupati Mimika, menyampaikan bahwa saat ini proses seleksi sudah berjalan,dan keputusan ada di hasil tes bukan keputusan bupati.

"Yang bisa dijaminkan kelulusan itu 80 persen untuk orang asli Papua. Dan saat ini juga kita sedang berupaya untuk melakukan perbaikan di pemerintahan,"ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Valentinus juga menyampaikan bahwa saat ini ada peraturan yaitu untuk mencegah kekhawatiran.

"Yaitu dengan sistem komputerisasi untuk seleksi sehingga nanti yang lolos itu benar-benar berkompetensi," katanya. (Ignasius Istanto)

Secara simbolis Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba membuka lembaran soal tes tertulis.

MIMIKA, BM

Sebanyak 61 orang yang lulus seleksi administrasi untuk calon anggota DPRK Mimika periode 2024-2029 jalur pengangkatan mengikuti tes tertulis dan wawancara, Senin (18/11/2024) di Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dari 61 peserta calon anggota DPRK Mimika periode 2024-2029 jalur pengangkatan, terdapat 19 perempuan.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengangkatan DPRK Mimika periode 2024-2029 ini merupakan pertama kali, sehingga diharapkan peserta yang mengikuti tes saat ini harus terima apapun hasilnya dengan lapang dada.

"Lulus atau tidak harus terima apapun keputusan dari Pansel. Kemudian sesuai arahan dari gubernur dan bupati juga tidak boleh ada intervensi, jadi keluarkanlah semua pengetahuan yang terbaik karena kalianlah yang akan duduk mewakili pengangkatan di DPRK," jelasnya.

Yan juga meminta kepada Pansel untuk bekerja dengan profesional sehingga bisa menghasilkan yang terbaik.

"Supaya kita punya DPRK yang nantinya bisa membawa aspirasi masyarakat kita di Kabupaten Mimika untuk diperjuangkan,"ucapnya.

Sementara itu Ketua Tim Pansel DPRK, Yunias Kulla berharap tahapan yang sedang berlangsung ini bisa berjalan dengan baik sampai pada hasil akhir.

"Kita berharap semua tahapan-tahapan hingga selesai itu berjalan dengan baik, sehingga kami bisa melihat yang benar-benar mau bekerja untuk tanah ini," ucapnya. (Ignasius Istanto)