Politik & Pemerintahan

Dari 7 Masalah Tapal Batas, Pemda Mimika Sudah Selesai Dengan 4 Kabupaten

Wakil Bupati Johannes Rettob saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selama ini memiliki persoalan tapal batas tanah dengan 6 kabupaten tetangga di lingkup Provinsi Papua dan 1 kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Enam kabupaten ini adalah Intan Jaya, Paniai, Asmat, Puncak, Deiyai, Dogiayai dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Dari 7 masalah tapal batas ini, ternyata 4 diantaranya telah berhasil diselesaikan oleh Pemda Mimika.

Hal ini menjadi salah satu jawaban pembuka Pemerintah Daerah Mimika yang disampaikan Wakil Bupati Johannes Rettob pada Paripurna III Masa Sidang II DPRD Mimika tentang Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Senin (13/7) malam.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dari podium DPRD mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sangat serius dalam menyelesaikan persoalan tapal batas tanah.

Ia mengatakan pada 13 Maret 2020 lalu, difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pemda Mimika telah menyelesaikan 4 segmen batas wilayah dengan 4 kabupaten.

"Masalah yang sudah terselesaikan adalah tapal batas Mimika dan puncak, Mimika dan Intan Jaya, Mimika dan Paniai serta Mimika dan Asmat," ungkapnya diiringi tepu tapak anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.

Ia mengatakan 3 kabupaten lain yang sedang dalam proses adalah Mimika dan Deiyai, Mimika dan Dogiayai serta Mimika dan Kaimana.

"3 kabupaten ini sementara dalam proses. Mohon dukungan agar kita segera dan secepat mungkin menyelesaikannya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan Fraksi Nasdem, Gerindra dan Mimika Bangkit," ujarnya. (Ronald)

Sejumlah Pertanyaan Menarik Fraksi Nasdem Untuk Pemda Mimika

Foto Bersama Usai Paripurna II 

MIMIKA, BM

Pengesahan RPJMD 2020-2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika oleh DPRD Mimika sesuai jadwal tahapan akan dilaksanakan Selasa (14/7) besok.

Tahapan hari ini merupakan tahapan paripurna pandangan enam fraksi DPRD Mimika dan paripurna jawaban Pemda Mimika terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Enam fraksi DPRD Mimika pada siang tadi, Senin (13/7) telah selesai menyampaikan pandangan mereka terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024.

Paripurna II ini dipimpin langsung Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng didampingi Wakil Bupati Johanes Rettob, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Mimika.

Fraksi Nasdem secara mendalam menanyakan enam hal kepada Pemda Mimika. Semuanya berhubungan dengan strategi Pemda Mimika dalam menjalankan RPJMD.

Pandangan Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan Yustina Timang, diawali dengan penegasan bahwa Raperda RPJMD merupakan Raperda strategis karena mempunyai dokumen perencanaan daerah untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah.

Lanjutnya, berdasarkan isi tujuan pembangunan berkelanjutan isu nasional dan regional terdapat enam prioritas pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Mimika ke depan.

Fraksi ini ingin Pemda Mimika menjawab semua pertanyaan yang disampaikan agar diketahui masyarakat dan DPRD sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

"Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD untuk mengawali perubahan kultur masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar?," ujarnya.

Ia juga menanyakan bagaimana strategi Pemda Mimika dalam mendorong infrastruktur daerah khususnya kawasan pesisir dan pegunungan.

"Bagaimana pemerintah daerah menetapkan sektor SDM untuk bisa punya daya saing dalam manatap perubahan-perubahan sosial dan memperkuat aksebilitas terhadap pekerjaan," ujarnya lagi.

Fraksi ini juga mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah menerapkan analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan daerah diprediksi terlalu tinggi.

Selain itu bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong adanya perbaikan informasi teknologi, layanan informasi publik dan penguatan data base yang aksebilitas untuk kebijakan dan informatif kepada masyarakat luas.

"Dan bagaimana strategi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam 5 tahun kedepan untuk memperbaiki pengelolaan program prioritas Kabupaten," ungkapnya.

Fraksi Gerindra diwakili Nurman Karupukaro meminta Pemda Mimika menitikberatkan enam prioritas pembangunan guna dapat mengatasi permasalahan di kabupaten ini.

Yakni peningkatan SDM berbasis Iptek, meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah, pemenuhan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur untuk mendorong akses yang belum merata, reformasi birokrasi dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.

"Kami juga minta agar RAPBD untuk segera ditetapkan," ujarnya.

Fraksi Partai Golkar yang mengawali pandangan dalam Rapat Paripurna II masa sidang II diwakili Ketua Fraksi Mariunus Tandiseno. Fraksi ini sangat mendukung Raperda tentang RPJMD.

Walau demikian, fraksi ini juga memberikan masukan kepada Pemda Mimika. Mereka meminta pemerintah daerah memperjuangkan masyarakat di enam bidang, yakni pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keuangan dan aset daerah serta bidang pembangunan dan infrastruktur.

Fraksi PDIP yang melalui Yulian Salosa, mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika tentang komitmennya untuk melaksanakan program-program berdasarkan beberapa isu tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pandangan Fraksi PKB dibacakan Miller Kogoya, menyampaikan bahwa pendapat fraksi-fraksi terhadap RPJMD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 merupakan mekanisme dan prosedur normatif dalam memberikan pendapat pada proses pengelolaan program pemerintah daerah.

Katanya, dalam penyusunan RPJMD dari pemerintah daerah Fraksi PKB selalu mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar selalu memperhatikan aspek yang menjadi trending isu dan sering dialami oleh masyarakat.

"Kami memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan RPJMD ini agar pemerintah daerah mengakomodir dan memperhatikan distrik-distrik yang berada di pegunungan maupun pesisir,"tutur Miler.

Pandangan Fraksi Mimika Bangkit yang terdiri atas gabungan Partai Demokrat, Perindo dan PSI dibacakan Lenonardus Kocu.

Fraksi ini menekankan peningkatan SDM berbasis iptek sehingga pemerintah daerah perlu
menyusun langkah-langkah strategi yang real dan terukur dalam peningkatan kualitas SDM.

Ditegaskan pula bahwa keamanan daerah harus memberikan rasa aman, nyaman dan tertib. Keamanan bukan bukan hanya urusan TNI/Polri tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Selain pemenuhan pelayanan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Mimika Bangkit juga memberikan pandangan agar pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali mengenai pengelolaan dana desa.

"Pemerintah daerah perlu evaluasi kembali faktor-faktor penyebab terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Juga harus menyediakan sarana penerangan, air bersih, sarana komunikasi yang cukup untuk kebutuhan daerah serta peningkatan infrastruktur secara merata, meningkatkan reformasi birokrasi dan sektor-sektor ekonomi unggulan,"ungkapnya.

Sementara itu, hingga pukul 20.00 Wit malam ini, Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRD tentang Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD belum dimulai. Padahal agenda ini awalnya dijadwalkan pukul 19.00 Wit. (Shanty)

Pemda Mimika Kembali Terbitkan Kebijakan Meringankan Wajib Pajak Akibat Covid-19

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kembali menerbitkan kebijakan yang dinilai sangat mendukung masyarakatnya di tengah pandemi Covid-19, khususnya kepada wajib pajak.

Hal ini dinyatakan melaui Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 211 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Tanggal Jauh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Tanggal jatuh tempo PBB-P2 ini biasa 31 Agustus. Kalau sudah lewat maka kena denda. Dengan adanya kebijakan ini maka diundur ke 31 Oktober. Jadi masyarakat diberikan kelonggaran waktu untuk membayar. Artinya setelah lewat 31 Agustus mereka tidak akan kena denda," ungkap Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah kepada BeritaMimika pagi ini.

Ia menjelaskan, relaksasi pajak daerah itu ada tiga tahapan yakni pengunduran jatuh tempo, penotongan pajak dan pembebasan pajak.

"Kita sudah lakukan dua yang tidak kita lakukan adalah pembebasan pajak. Ini merupakan relaksasi pajak daerah kedua yang diberikan oleh pemerintah daerah setelah sebelumnya kita lakukan pemotongan 50 persen bagi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan selama 2 bulan," jelasnya.

Kepada BeritaMimika, Dwi Cholifah mengakui, situasi covid ini sangat berdampak terutama pada realisasi pajak hiburan malam karena selama pandemi ini semuanya ditutup. Pendapatanya pun turun hingga 30-40 persen.

"Yang tidak terganggu hanya pajak restoran (catering-red) Freeport kalau yang lain semua turun jauh. Ini yang buat sehingga kelihatan orang bilang kenapa dalam keadaan ini penerimaan kita masih ada. Jadi ada jenis-jenis pajak didalamnya termasuk punya Freeport. Ini tidak terlalu kelihatan tapi kalau dikurangi maka jelas kelihatan sekali dampaknya," terangnya.

Selain itu Dwi juga menjelaskan semua jenis pajak saat ini telah diberlakukan sistem semi online, artinya pembayaran tidak sepenuhnya dilakukan secara langsung atau face to face namun dapat dilakukan online melalui bank daerah.

"Jadi dalam masa ini kelihatan bahwa wajib pajak selalu melakukan pembayaran walau ada penurunan secara keseluruhan," ungkapnya.

Walau situasi covid, Dwi menjelaskan di pertengahan tahun ini pendapatan pajak daerah sudah menyentuh angka 54 persen. Sementara tahun lalu di waktu yang sama pencapaian berkisar 40-50 persen.

"Ini karena target penerimaan daerah termasuk pajak daerah tahun 2020 lebih tinggi dari 2019. Kita juga ada kelebihan 30-40 miliar dari target tahun lalu. PBBP2 Freeport juga ada kenaikan, tahun lalu 32 tahun ini 40 miliar," jelasnya.

Selain itu, walau dunia perhotelan dan restoran paling berdampak akibat corona namun Dwi mengakui mereka taat membayar pajak.

Hanya saja menurut Dwi Cholifah belum ada kemungkinan dalam waktu dekat pemerintah daerah melakukan perpanjangan pemotongan pajak 50 persen untuk pajak restoran dan pajak hotel.

"Kita lihat situasi covid ini. Kalau sudah mereda maka tidak perlu lagi dan akan dikembalikan ke normal," ujar Cholifah.

Pajak hotel dan restoran sifatnya self assessment. Artinya pajak itu dikenakan bukan kepada pemilik namun kepada warga yang menginap di hotel dan makan di restoran. Ini berbeda dengan office assessment.

"Self assessment ini artinya dia menghitung pajak sendiri. Kalau office assessment seperti pajak PBB ini langsung kita tetapkan kurang bayarnya. Sudah ada mekansime seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang menginap di hotel maka nol pajaknya," jelasnya.

Dikatakan Dwi Cholifah, pengawasan terhadap pajak self assessment dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Tiap tahun surat ini diberikan.

"Mereka hitung sendiri pemasukannya. Setelah hitung langsung bayar ke bank kas daerah. Dari situ lampiran di sampaikan ke kita dan kita periksa kalau memang dalam pemeriksan terjadi kurang pembayaran maka kita buatkan SKPDKB. Mekanismenya seperti itu," tutup Dwi melalui sambungan teleponnya. (Ronald)

Top